Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.512
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Justitia et Pax Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Ya’ Rakha Muyassar
Universitas Panca Bhakti
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
A Study of Fiqh and Positive Law on the Impact of Online Gambling on the Morality of Indonesian Society Muyassar, Ya’ Rakha; Alkadrie, Syarif Muhammad Ridho Rizki Maulufi; Dawi, Klara; Arabiyyah, Syarifah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.636

Abstract

Pertumbuhan pesat teknologi digital telah menyebabkan fenomena perjudian online yang meluas, yang menimbulkan tantangan signifikan bagi norma sosial dan sistem hukum, terutama di Indonesia—sebuah negara dengan tradisi agama dan moral yang kuat. Studi ini mengeksplorasi dampak perjudian online terhadap moralitas masyarakat Indonesia melalui perspektif Fiqh (yurisprudensi Islam) dan hukum positif. Dari sudut pandang Fiqh, perjudian dilarang keras karena potensinya untuk menyebabkan kerusakan sosial dan moral, namun aksesibilitas dan anonimitas platform online mempersulit penegakan, terutama di kalangan remaja. Secara bersamaan, hukum positif Indonesia, yang menggabungkan prinsip agama dan sekuler, menghadapi kesulitan dalam mengatur perjudian online secara efektif. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, menganalisis norma hukum, prinsip, dan regulasi untuk memahami bagaimana Fiqh dan hukum positif berinteraksi dalam mengatasi tantangan moral yang ditimbulkan oleh perjudian online di Indonesia. Data diambil dari teks hukum, keputusan peradilan, fatwa, dan literatur akademik, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menarik wawasan dan kesimpulan tentang kenaikan perjudian online dan implikasinya.
Cyber Law and Islamic Family Law: Safeguarding Women’s and Children’s Rights in the Digital World Muyassar, Ya’ Rakha; Dawi, Klara; Muhayan; Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina; Setiawan, Agus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.807

Abstract

This research explores a crucial topic amidst the evolving digital era of this decade, particularly concerning the protection of women's and children's rights, with a focus on the intersection of Islamic family law and cyber law. With rapid technological advancements, it is essential to analyze the legal frameworks within Islamic family law and cyber law that safeguard the rights of women and children. This stems from the myriad legal issues arising in tandem with the progress of time, such as online infidelity, marriage and divorce conducted via teleconferences, digital security between spouses, and children's privacy in the digital world. This study delves into the challenges and opportunities emerging in the digital era, providing valuable insights into the continuously evolving landscape of legal protection. By examining the perspectives of Islamic family law alongside cyber law, this research offers a comprehensive understanding of contemporary complex issues prevalent in this decade. The findings provide insights into the necessary steps to ensure adequate protection of women's and children's rights in the ever-changing digital world, emphasizing the importance of harmonious integration between Islamic legal principles and contemporary cyber regulations. Therefore, this research aims to formulate responsive and effective policies to address challenges in the current digital landscape, enabling adaptability to the evolving times.
The Reconstruction of Islamic Civil Law within the Framework of Fiqh Siyasah: Toward Food Sovereignty in Indonesia’s Vision 2045 Muyassar, Ya’ Rakha; Satria, Rahmad
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1059

Abstract

Hukum perdata Islam di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana hukum perdata Islam dapat berkontribusi dalam mencapai kemandirian pangan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Studi ini mengkaji rekonstruksi hukum perdata Islam dalam bingkai Fiqh Siyasah, dengan fokus pada peran hukum Islam dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan berbasis Maqashid Syari’ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis konseptual terhadap Fiqh Siyasah, Istihsan, dan Istishab sebagai metode ijtihad dalam merespons dinamika hukum perdata Islam, khususnya dalam aspek agraria, wakaf produktif, dan transaksi bisnis halal. Selain itu, studi ini juga menelaah kebijakan hukum yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDG’s), terutama pada aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), dan kesetaraan gender (SDG 5) dalam akses terhadap sumber daya agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum perdata Islam melalui pendekatan Fiqh Siyasah dapat memperkuat regulasi terkait pemanfaatan tanah pertanian, wakaf produktif, dan distribusi hasil pertanian berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Implikasi dari kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan hukum bagi pemerintah dan lembaga Islam dalam mengoptimalkan peran hukum Islam dalam mewujudkan kemandirian pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Kebijakan Ekonomi pada Masa Harun ar-Rasyid Muyassar, Ya` Rakha; Satria, Rahmad
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1060

Abstract

Penelitian ini mengupas topik krusial mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam kerangka hukum tata negara, dengan melakukan perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa (UE), dan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Mengingat pentingnya SDA bagi pembangunan dan kesejahteraan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana negara-negara dan peradaban yang berbeda mengatur pemanfaatan SDA mereka. Studi ini berfokus pada kerangka hukum tata negara yang mendasari kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia dan UE, termasuk prinsip-prinsip konstitusional, pembagian kewenangan, dan mekanisme akuntabilitas. Lebih lanjut, penelitian ini menggali kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Harun ar-Rasyid, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif yuridis sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana faktor-faktor hukum, sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi kebijakan pengelolaan SDA di ketiga konteks tersebut. Data dikumpulkan melalui studi pustaka mendalam, analisis dokumen hukum dan kebijakan, serta kajian literatur sejarah dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan pengelolaan SDA, serta mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan masing-masing model. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi perumusan kebijakan pengelolaan SDA yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia, dengan mempertimbangkan pengalaman dari konteks yang berbeda.
Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di SMP Pelita Harapan Muyassar, Ya’Rakha; Dawi, Klara; Alkadrie, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi; Arabbiyyah, Syarifah
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1: Juni (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i1.347

Abstract

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk menambah pengetahuan siswa dan guru di SMP Pelita Harapan mengenai pencegahan kenakalan remaja melalui penguatan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan ini bertujuan agar siswa memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar untuk menghindari perilaku kenakalan remaja. Metode penyuluhan dilakukan melalui presentasi materi dan sesi diskusi interaktif antara tim penyuluh hukum, pihak sekolah, dan siswa. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan penerapan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan remaja, serta memberikan strategi praktis dalam mengatasi kenakalan remaja. Saran yang diberikan adalah perlunya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan peningkatan peran serta semua pihak terkait dalam mendukung implementasi nilai-nilai tersebut.
PENERAPAN JARINGAN SENSOR UNTUK MEMINIMALISIR KRIMINALITAS DI KABUPATEN KUBU RAYA: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Astono, Agustinus; Muyassar, Ya' Rakha
Justitia et Pax Vol. 40 No. 1 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v40i1.7855

Abstract

This research is urgent to maintain public order and security in Kubu Raya Regency, one of the areas with the highest crime rate in West Kalimantan. According to Aipda Ade, Kasubbag Penmas Polres Kubu Raya, frequent crimes in 2023 include motorcycle theft, grand theft, and theft with violence. Therefore, effective measures are needed to overcome this recurring crime problem. The research problem formulated is why the application of sensor networks is needed to minimize crime in Kubu Raya Regency. This research uses a normative legal method with a statutory approach, analyzing community behavior and prevailing norms. Data were collected from primary and secondary legal materials, including laws and official documents from the Kubu Raya Regional Government and Kubu Raya District Police. The conclusion of this research is that sensor networks can detect suspicious movements or activities, such as the movement of unknown individuals or vehicles. With real-time information provided by sensor networks, security forces can respond to criminal activity quickly and appropriately. The application of sensor networks is an innovative and effective solution to overcome security problems in Kubu Raya Regency. This system is expected to reduce the crime rate and increase the sense of security and comfort for the community in their daily activities.
Perbandingan Sanksi Pidana dalam Kasus Penipuan: Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP di Indonesia Arabiyah, Syarifah; Muyassar, Ya’ Rakha; Pratiwilayan, Prisilia Rieska; Muhayan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1765

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan sanksi pidana dalam kasus penipuan berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat, baik dalam konteks transaksi bisnis, keuangan, maupun hubungan sosial lainnya. Dalam Hukum Pidana Islam, penipuan dikategorikan sebagai jarimah ta’zir, yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim dengan mempertimbangkan maslahat dan keadilan. Hukuman dalam Islam dapat berupa denda (gharamah), penjara, atau hukuman lain yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Sementara itu, dalam KUHP Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Dalam hukum positif, pembuktian unsur-unsur penipuan harus memenuhi elemen perbuatan curang, tipu muslihat, dan niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini terletak pada sumber hukumnya, mekanisme penegakan hukum, dan prinsip keadilan yang diterapkan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian literatur terkait konsep hukum pidana dalam Islam dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam lebih fleksibel dalam menentukan sanksi berdasarkan kondisi sosial dan dampak yang ditimbulkan, sementara KUHP memberikan batasan yang lebih rigid dengan hukuman yang telah ditentukan secara eksplisit. Oleh karena itu, dalam konteks penerapan di Indonesia, diperlukan sinkronisasi antara prinsip keadilan Islam dan regulasi hukum positif agar sistem hukum yang diterapkan dapat lebih efektif dan berkeadilan.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis Sdgs di Kelurahan Pasir Wan Salim Arabiyah, Syarifah; Muyassar, Ya’ Rakha; Pratiwilayan , Prisilia Rieska; Muhayan
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.542

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi permasalahan serius yang mengancam keselamatan dan martabat masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan daerah yang memiliki kerentanan sosial ekonomi. Rendahnya pemahaman hukum serta keterbatasan akses informasi mengenai migrasi aman sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban secara non-prosedural. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO melalui penyuluhan hukum berbasis partisipasi. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai peserta utama. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum yang dikombinasikan dengan dialog interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap modus operandi TPPO, pentingnya prosedur migrasi yang aman, serta tumbuhnya sikap kritis dan keberanian masyarakat untuk menolak tawaran kerja non-prosedural. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial masyarakat desa dalam mencegah praktik perdagangan orang secara berkelanjutan.
Co-Authors Afidah Wahyuni, Afidah Agustinus Astono Alkadrie, Syarif Muhammad Ridho Rizki Maulufi Arabbiyyah, Syarifah Arabiyyah, Syarifah Dawi, Klara Dawi, Muhayan Hazdan, M. Fahmi Isnawati Rais Ivan Wagner Kariza, Cesy Iola Mastiurlani, Angelia Pratiwi Muhayan Pratiwilayan , Prisilia Rieska Pratiwilayan, Prisilia Rieska Rahmad Satria Rahmad Satria, Rahmad Sitorus, Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Syarifah Arabiyah Syarifah Arrabiyah