Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemahaman tentang Metode Omnibus Law Hartati; Ansorullah; Firmansyah Putra; Dinda Syufradian Putra; Dimas Subekti
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2025): April 2025
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/jpm.v5i4.2233

Abstract

The purpose of the Community Service Programme (PPM) is to find the concept of strengthening and regulating the function of Local Regulation Formation in the DPRD. The method used was in the form of lectures or presentations, demonstrations, and questions and answers. This method is used to deliver material in the form of legislation theory, apply the material, and provide opportunities for participants who still do not understand the material. The urgency of this PPM is by looking at the fact that legal products in the regions are not achieved according to the legislative target. Several new laws and regulations passed in several regions after the enactment of the Job Creation Law have been submitted for judicial review at the Constitutional Court. These are some of the problems with the Local Regulation Formation function. The weakness of the DPRD in carrying out the function of forming local regulations stems from the low level of initiative of DPRD members in the making of local regulations (legislative initation) and in the discussion of proposals for the formation of local regulations on the proposal of the DPRD (law making process). Optimal implementation of the legislative function of the DPRD must be supported by functional DPRD organs and a reliable supporting system as well as a blue print for strengthening the legislative function. The expected results are as follows: 1) repositioning the Council as a law centre. 2) strengthening the supporting system of the DPRD, 3) making a blue print for the legislative function of the DPRD.
PENGUATAN KAPASITAS DIGITAL DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA Maulana, Rio Yusri; Subekti, Dimas; Yusuf, M; Beriansyah, Alva; Putra, Dinda Syufradian
Journal Of Rural Community Development Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No. 2 (2024) : Oktober 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jrcd.v1i2.13

Abstract

Dalam konteks kemajuan teknologi saat ini, penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital menjadi sangat penting. Teknologi digital menuntut pemerintah agar cepat beradaptasi dan memanfaatkannya sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintahan perlu mempersiapkan kapasitas aparatur yang akan mengadopsi teknologi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini tidak hanya mempersiapkan aparatur yang sudah ada, tetapi juga untuk generasi penerus yang mampu menjalankan dan mengembangkan pemerintahan digital, baik di tingkat nasional maupun lokal. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk melatih aparatur desa agar secara wawasan mereka siap menghadapi transformasi digital dan terampil dalam menggunakan teknologi digital yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa aparatur menyadari pentingnya literasi digital untuk menunjang aktivitas pemerintah yang mampu mempermudah dalam penyelenggaraan layanan. Meskipun mereka menyadari bahwa digital penting dan secara mental mulai bersiaga, penggunaan teknologi belum mengarah pada bagaimana menunjang kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah di desa. Di samping itu, transformasi digital memerlukan proses yang panjang kerena kesiapan infrastruktur dan SDM belum memadai. Kelemahan kegiatan ini adalah proses pemetaan awal belum akurat sehingga pemecahan masalah belum mengarah kepada masalah yang sangat spesifik dan kontekstual yang menyentuh masalah fundamental mitra.
Analisis Bibliometrik Modal Sosial dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Syahrier, Fajar Alan; Putra, Dinda Syufradian; Anshori, M. Wira; Nugroho, Sapto Setyo
Jurnal Empirika Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Empirika
Publisher : Master Program in Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Sriwijay

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/je.v10i1.182

Abstract

This study aims to conduct a bibliometric analysis of social capital in the context of sustainable development in Indonesia. This study covers scientific publications from 2020 to 2025 using bibliometric data obtained from the Scopus database. The analysis included visual mapping of keyword networks, identification of key research trends, leading researchers, and linkages between themes such as community, policy, economic growth, and environment. The findings show that social capital is closely linked to strategic issues such as community participation, governance, and multi-stakeholder collaboration in supporting sustainability. This research is expected to contribute significantly to developing academic discourse and policy practice on social capital-based sustainable development in Indonesia.
Edukasi Pembentukan Bank Sampah Pada Masyarakat Di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi fatriani, Riri Maria; Beriansyah, Alva; Lega, Michael; Rohayati, Wahyu; Putra, Dinda Syufradian; Hapsa, Hapsa; Suminah, Suminah; Jusmail, Jusmail
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1891

Abstract

Bank sampah memainkan peran penting dalam mengelola sampah dengan cara berkelanjutan. Masyarakat dapat menukarkan sampahnya dengan imbalan berupa uang atau barang berguna. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan, tetapi juga merangsang kesadaran akan pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bijaksana. Desa Simbur Naik dipilih sebagai lokasi pengabdian dikarenakan Pemerintah Desa sebagai mitra pertama menyadari bahwa simbur naik merupakan daerah pesisir yang berpotensi mendapatkan sampah kiriman dari daerah lain, selain itu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih rendah sehingga Pemerintah Desa Simbur Naik berkolaborasi dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi dan TPBIS Omah Sinau Jambi sebagai mitra kedua yang sudah berpengalaman dalam mengelola bank sampah di Kota Jambi. Adapun metode yang dilaksanakan pada pengabdian ini tahapan pertama memberikan sosialisasi edukasi dan berdiskusi sebagai pengetahuan awal, menggiring pemahaman masyarakat agar peduli terhadap lingkungan, kedua pendampingan pendirian bank sampah diawali penandatanganan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman sebagai bentuk landasan komitmen pelaksanaan pengabdian secara berkelanjutan di Desa Simbur Naik. Hasil evalusi kegiatan menunjukkan bahwa aparatur desa dan peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian mendukung penuh proses diskusi serta pembentukan bank sampah. Harapannya dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan dapat mengelola sampah dengan bijak.
Kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Manulang, Angel Siholmarito; Fatriani, Riri Maria; Putra, Dinda Syufradian
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.1062

Abstract

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi masih terdapatnya belum ada ruang rawat inap, hanya ada ruang karantina yang mencampurkan penyakit menular dengan penyakit serius, akses obat-obatan yang terbatas, dan kurangnya tenaga medis. Berdasarkan analisis tersebut, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIA Jambi, dengan tujuan untuk dapat menilai dan mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh narapidana yang berada di Lapas. Dengan menggunakan teori kualitas pelayanan Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, yang menggunakan lima indikator yaitu bukti fisik yang berwujud (tangible), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), keandalan (reliability), dan empati (empathy). Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif. Wawancara mendalam dengan petugas medis dan sub-bagian bimbingan dan perawatan dilakukan dengan menggunakan sampel yang diperlukan adalah 90 responden kuesioner untuk narapidana. Pendekatan pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling, dan metode triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi sudah cukup baik, terlihat dari skor keseluruhan dari lima dimensi yang diperoleh adalah 318 atau 71%, dan masuk dalam kategori setuju. Dimensi cakupan kualitas layanan yang paling tinggi, dengan persentase 77%, adalah bukti fisik, dengan skor 348. Keandalan berada di urutan kedua dengan persentase 329, empati berada di urutan ketiga dengan skor 314 dan persentase 70%, daya tanggap berada di urutan keempat dengan skor 310 dan persentase 69%, dan jaminan berada di urutan terakhir dengan skor 290 dan persentase 64%. Pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh para peneliti mendukung hal ini. Mengingat bahwa Lapas Kelas II A Jambi sudah sangat kelebihan kapasitas, sangat penting untuk meningkatkan fasilitas fisik untuk mengatasi tantangan saat ini. Hal ini termasuk memperbaiki ruang gawat darurat, mempekerjakan tenaga medis yang cukup berkualitas, dan menyediakan ruang isolasi untuk penyakit menular dan penyakit parah.
RESPONSIVITAS PEMERINTAH KOTA JAMBI DALAM PENERAPAN APLIKASI SIKESAL DITINJAU DARI KONSEP PEMERINTAHAN DIGITAL Vina Zuela, Erika; Yusri Maulana, Rio; Syufradian Putra, Dinda
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government, as the primary provider of public services, faces challenges to continuously adapt to technological advancements to enhance the efficiency, accessibility, and responsiveness of services to the community. In the context of digital governance, responsiveness is a key element in ensuring public services meet community needs in a timely and efficient manner. One concrete effort to optimize technology implementation is through the SIKESAL application (Sistem Informasi Keluhan dan Aspirasi Layanan). This application was developed by the Jambi City Government as part of the implementation of the smart city concept in Jambi City, functioning as a platform for public complaints. This study analyzes the responsiveness of the Jambi City Government in managing the SIKESAL application and evaluates its effectiveness in improving the quality of public services. Using a qualitative descriptive method, the study gathers primary and secondary data through observations, interviews, and documentation. The results reveal that the SIKESAL application has significant potential as a medium for public complaints. The application is equipped with key features such as real-time reporting, location integration, and photo uploads. However, its implementation faces several challenges, including low adoption rates among the public. Factors contributing to this low adoption include insufficient public outreach about the application’s usage and benefits, as well as the existence of stigma or negative perceptions toward the application as a reporting tool. This study recommends enhancing public communication strategies, community education, andimproving application features to ensure broader adoption and improve public service quality.
Family Politics in the Recruitment Process of Legislative Candidates in the 2024 Elections: A Case Study of the Indonesian Unity Party (Perindo) Subekti, Dimas; Putra, Dinda Syufradian; Muliono, Muliono
ARISTO Vol 12 No 2 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i2.7956

Abstract

This research aims to explain the political recruitment process of the Perindo Party in endorsing legislative candidates with the family backgrounds of its general chairman. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results showed that the Perindo Party normatively implemented a more innovative political recruitment process for the 2024 legislative elections by involving public participation and technology. However, in this idealized process, a phenomenon of family politics occurs. The family of the chairman of the Perindo Party did not go through the entire recruitment process because they have strong ties to the party elite who have decision-making power. The chairman's family jumped straight to the nomination stage to be nominated by the Perindo Party. The mechanism is also directly through appointment rather than e-voting as cadres and the general public must go through the title of the people's convention. Therefore, the political recruitment of the Perindo party for the 2024 legislative elections has a gap in the process for the chairman's family because it does not apply the principles of openness and fairness. This has implications for the lousy party institutionalization trend in political recruitment.
Sustainable Water Resources Management Berbasis Common Pool Resources (CPR) di Desa Sumber Makmur Hani Tri Handayani; M. Yusuf; Dinda Syufradian Putra
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.27053

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sumber daya air berkelanjutan di Desa Sumber Makmur dari perspektif Common Pool Resources (CPR), dengan harapan dapat mengatasi masalah kekurangan air bersih di musim kemarau. Beberapa masalah utama yang ditemui meliputi terbatasnya ketersediaan air, distribusi yang tidak merata, serta kurangnya regulasi resmi atau Peraturan Desa yang mengatur penggunaan sumber daya air. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif diterapkan dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan delapan prinsip CPR belum optimal, terlihat dari lemahnya pengawasan, tidak adanya sanksi bertahap, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi berupa saran untuk meningkatkan kelembagaan desa dengan membentuk kelompok pengelola air dan merumuskan aturan kolektif demi menciptakan pengelolaan air yang adil, efisien, dan berkelanjutan.  
Advocating legal safeguards for educators: Enhancing regulatory understanding Hartati, Hartati; Helmi, Helmi; Putra, Firmansyah; Subekti, Dimas; Putra, Dinda Syufradian; Lestari, Amanda Dea
Community Empowerment Vol 10 No 12 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.15354

Abstract

This community service program aims to enhance understanding of legal protection for teachers in performing their professional duties. The implementation method includes preparation, problem identification, socialization, and monitoring and evaluation (Monev). Through this initiative, teachers gained comprehensive insights into their professional rights, obligations, and legal protection mechanisms as regulated by Law No. 14 of 2005 and Government Regulation No. 74 of 2008. The results showed a significant increase in participants' regulatory understanding, rising from 42% to 89%. The findings reveal that the primary obstacle to teacher protection is not a lack of regulation, but rather weak implementation and insufficient inter-institutional synergy. Consequently, systematic collaboration among local governments, education offices, professional organizations, and legal institutions is required, including the establishment of a Teacher Protection Task Force to ensure an effective and sustainable protection system.
Strengthening coastal resilience through community-based mangrove conservation Putra, Dinda Syufradian; Yusuf, Muhammad; Hapsa, Hapsa; Rizal, Azira Novia; Al Kausar, Jefri; Rahmadani, Suci; Maielayuskha, Maielayuskha
Community Empowerment Vol 10 No 12 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.15510

Abstract

Mangrove ecosystem degradation due to land conversion and climate change threatens coastal resilience and community livelihoods in Kuala Simbur Village, Jambi. This community service program aims to enhance ecological awareness and strengthen institutional collaboration in mangrove conservation. Utilizing a participatory approach, the program engaged the village government, Village Consultative Body (BPD), and local community groups through environmental regulation education, participatory problem identification, and conservation action planning. Results indicated a significant increase in public understanding of environmental risks and the ecological functions of mangroves. The program's tangible impacts include the formation of community-based mangrove conservation groups and the strengthening of village regulatory frameworks for sustainable coastal management. Community participation increased in direct actions such as conservation area monitoring and land rehabilitation. This initiative demonstrates that the synergy between community awareness and village institutional support is a decisive factor in the successful preservation of blue carbon ecosystems in coastal regions.