Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.647
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Veritas et Justitia PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurisprudence Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum JUSTISI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON LEGAL BRIEF Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Innovative: Journal Of Social Science Research Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Prosiding Seminar Nasional Unimus Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Law and Justice Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Amelia Cahyadini
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Legal Aspects Fulfillment of Tax Responsibilities for Micro and Small Enterprises Established as Individual Company Rachman, Aditya; Sudaryat, Sudaryat; Cahyadini, Amelia
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.3192

Abstract

An Individual Company is a new legal entity intended for Micro and Small Enterprise (MSE) actors to obtain legal entity status. However, based on the taxation perspective, establishing an Individual Company raises the consequence of tax imposition on one party that is substantially the same entity, namely MSEs as Individuals and Individual Companies as Legal Entities. This study intends to examine the taxation responsibility attached to the Individual Company as a law entity so taxpayers can carry out their tax obligations. The study method used is normative juridical with descriptive-analytical research specifications and qualitative juridical data analysis. The results of this study indicate that MSE actors who establish themselves as Individual Companies are given Corporate Taxpayer status with all its legal consequences. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) needs to make adjustments and relax the Rights and Obligations of Corporate Taxpayers in the form of Individual Companies so that the tax self-assessment system is still implemented effectively, easily, and efficiently for taxpayers so that it has an impact on legal certainty and increases the level of taxpayer compliance.
Komitmen Indonesia dalam Mengatur Pajak Digital sebagai Bentuk Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan XVII Cahyadini, Amelia; Luciana, Bidadari Jelly
Prosiding Seminar Nasional Unimus Vol 7 (2024): Transformasi Teknologi Menuju Indonesia Sehat dan Pencapaian Sustainable Development G
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak digital merupakan bentuk penerimaan negara yang secara progresif dapat memberikan dampak positifbagi perekonomian nasional. Namun, secara administratif, pemerintah Indonesia masih terkendala dalammelakukan pengenaan pajak penghasilan terhadap MNE asing sebagai pemberi layanan digital di Indonesia.Dalam pelaksanaannya, Peneliti menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif denganmenggunakan berbagai sumber yang relevan. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa demimengatasi kendala tersebut, pemerintah Indonesia telah menjalin kemitraan secara global melaluikeikutsertaannya dalam konsensus OECD, terutama Pillar One. Dengan demikian, bentuk upayapemerintah tersebut telah menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengatur pajak digital sebagai bentukrealisasi perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-17.      Kata Kunci: Komitmen, Pillar One, Pembangunan Berkelanjutan
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN e-ktp Tasya Safiranita Ramli; Amelia Cahyadini
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.584 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i01.71

Abstract

Teknologi informasi dan telekomunikasi dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang atara lain bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan dan sosial. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat- mencatat , surat menyurat , pembukuan dan pengarsipan surat sertahal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah dan memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Di Indonesia, saat ini sudah mulai banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini guna diaplikasikan sebagai media dalam memberikan kemudahan penyampaian informasi publik dan kemudahan pelayanan publik. Hal ini misalnya dalam penggunaan pendaftaran e-ktp yang dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan teknologi informasi dan teknologi komunikasi tersebut dalam mencapai kualitas pelayanan untuk masyarakat, dan tercapainya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi.
REKONSTRUKSI PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DEMI KEPASTIAN HUKUM INDUSTRI KREATIF DIGITAL Keanu Zhava; Prita Amalia; Amelia Cahyadini
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 9 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i09.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Amerika Serikat dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi digital terhadap penghasilan industri kreatif serta merumuskan upaya pembaruan P3B dan penguatan regulasi nasional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreator Indonesia. Perkembangan ekonomi digital telah mengubah karakteristik transaksi lintas negara dan melahirkan berbagai bentuk penghasilan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem perpajakan internasional konvensional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik karakterisasi penghasilan, dan potensi pajak berganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, historis, teleologis, dan komparatif terhadap P3B Indonesia–Amerika Serikat, OECD Model Tax Convention, United Nations Model Tax Convention, serta rekomendasi OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi P3B Indonesia–Amerika Serikat belum mampu mengakomodasi karakteristik penghasilan industri kreatif digital karena masih bertumpu pada konsep Permanent Establishment, Business Profits, dan Royalties yang disusun berdasarkan paradigma ekonomi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan P3B melalui penyesuaian klasifikasi penghasilan digital, pengakuan konsep Significant Economic Presence, serta harmonisasi dengan perkembangan perpajakan internasional. Selain itu, penguatan regulasi nasional diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak pemajakan Indonesia, dan mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pelaku industri kreatif di era ekonomi digital. This study aims to analyze the implementation of the Indonesia–United States Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) in accommodating the development of the digital economy concerning income derived from the creative industry and to formulate strategies for modernizing the treaty and strengthening domestic regulations as a means of providing legal protection for Indonesian creators. The rapid expansion of the digital economy has transformed the nature of cross-border transactions and generated new forms of income that are not adequately accommodated by the conventional international tax framework, thereby creating legal uncertainty, characterization conflicts, and potential double taxation. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through systematic, historical, teleological, and comparative interpretation of the Indonesia–United States DTAA, the OECD Model Tax Convention, the United Nations Model Double Taxation Convention, and the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) framework. The findings indicate that the current DTAA remains based on the conventional concepts of Permanent Establishment, Business Profits, and Royalties, which are no longer capable of accommodating the characteristics of digital creative income. Accordingly, the treaty requires modernization through the introduction of explicit rules on digital income classification, the recognition of the Significant Economic Presence concept, and harmonization with contemporary international tax developments. Furthermore, strengthening Indonesia's domestic tax regulations is essential to ensure legal certainty, safeguard national taxing rights, and provide more effective legal protection for the digital creative industry in the digital economy.
Co-Authors AA Agustia Sinta Dewi Aditya Rachman, Aditya Adrian E Rompis Amrullah, Ahmad Syarief Arta Atmaja, Budi Arta Atmaja, Budi Belanusa, Zahra Shafira Chyntia Pinky Jullianti Dewi Kania Sugiharti Fauzi, Rizki Gumilang, Safa Luthfia Immanuel Riyadi Tampubolon Kartikasari Kartikasari Kartikasari, Luciana Asih Kartikasari, R. Keanu Zhava Luciana, Bidadari Jelly Marsya Iffah Erisar Raib Mayana, Not. Ranti Fauza Mochammad Bobby Rachman Muhammad Yasin Izhharulhaq Not. Ranti Fauza Mayana Nugraha, Prasetya Agung Oka Margana, Indra Oka Margana, Indra Pinky, Chyntia Prita Amalia Radjab, Abi Ma’ruf Rahmawati, Deva Sinta Ramli, Ahmad M Revina Putri Utami Safa Luthfia Gumilang Saputri, Mastura Ajeng Shabrina Aliya Pramudita Sinta Dewi Sinta Dewi Rosadi Sudaryat Tasya Safiranita, Tasya U Sudjana Yuliana Keke Febrianti Zahra Malinda Putri Zahra Shafira Belanusa Zainal Mutaqqin Zainal Muttaqin Zainal Muttaqin