Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Analisis Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2020-2025 Di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi RIAU Vincentius Edbert Klemens; Muhammad Arifin Nasution
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 1 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v6i1.21430

Abstract

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen penting yang memuat arah kebijakan, program, dan prioritas pembangunan desa dalam jangka enam tahun. Dokumen ini menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk menyusun rencana kerja tahunan sekaligus memastikan pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganailisis bagaimana proses penyusunan RPJMDes berlangsung, sejauh mana keterlibatan pemerintah, serta menilai kesesuainnya dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yang terdiri atas kepala desa, ketua BPD, ketua dan sekretaris tim penyusun RPJMDes, kepala dusun, serta masyarakat. Data dan informasi dianalisis dengan berdasarkan teori Perencanaan menurut John Friedmann yang menekankan empat unsur utama, memikirkan persoalan sosial ekonomi, orientasi ke masa depan, keterkaitan tujuan dengan pengambilan keputusan, serta kebijakan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan RPJMDes di Desa Kota Baru sebagian besar telah mengikuti ketentuan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya komunikasi. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan partisipasi masyarakat secara inklusif, serta komunikasi yang lebih baik agar RPJMDes dapat menjadi indtrumen pembangunan yang efektif dan jangka panjang.
Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Iaisarani Margaret Br Karo; Muhammad Arifin Nasution
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v5i2.216

Abstract

The Village Development Planning Forum (Musrenbangdes) is a participatory mechanism for integrating community aspirations into village development priorities. This study analyzes the implementation of Musrenbangdes in strengthening community participation in Deli Tua Village, Namorambe District, Deli Serdang Regency. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving 12 informants representing the village government, Village Consultative Body, hamlet heads, community leaders, and residents. Data were analyzed interactively and validated through source and method triangulation. George C. Edwards III’s framework was applied through the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings demonstrate that Musrenbangdes has not functioned optimally. Information was often delivered shortly before the forum and did not reach all residents. Although the number of officials was adequate, their facilitation skills remained uneven. Administrative compliance was not consistently accompanied by meaningful accommodation of community proposals, contributing to skepticism and apathy. Furthermore, the absence of written local standard operating procedures, transparent priority indicators, and an active feedback mechanism made decision-making appear closed. Strengthening communication, facilitation capacity, procedural standards, and public disclosure is therefore necessary to promote substantive participation.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PADANG SANGGAR KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL Yenni Zuraidah; Muhammad Arifin Nasution
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.981

Abstract

Pengelolaan alokasi dana desa (ADD)  di Desa Padang Sangggar Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dijalankan sesuai dengan peraturan  bupati mandailing Natal no 05 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan dana desa. Namun pada saat ini di dalam oenerapannya terdapat permasalahan di dalamnya seperti masyarakat yang kurang dilibatkan di dalm pengelolaan alokasi dana desa ini. Di dalam oenelitian ini menggunakan model akuntabilitas,  di daalam model ini terdapat tiga variabelyaitu akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas program. Penelitian ini menggunakan metode deskriptip dengan pendekatan kualitatif. Dengan adanya peneljtian ini diharapkan a dapat memberikan perubahan pada pengelolaan alokasi dana desa di Desa Padang Sanggar.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI BADAN PENGELOLAHAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN Lukman Alwi Lubis; Muhammad Arifin Nasution
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 6 No. 2 (2023): June 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i2.1333

Abstract

The accountability of Padangsidimpuan city regional financial management in the Padangsidimpuan City Regional Financial and Asset Management Agency has several problems including weaknesses in the Internal Control System, non-compliance with statutory provisions, as well as problems, inefficiency, and ineffectiveness. 2019 is the fifth time that the City of Padangsidimpuan has received the title of Fair Opinion with Exceptions from the Supreme Audit Agency for North Sumatra Province. This study aims to analyze and describe the accountability of the city government, especially the City of Padangsidimpuan in managing regional finances. The method used in this study uses descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by interviewing and recording documents. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively with the accountability theory approach proposed by Ellwood which is categorized to describe honesty and legal accountability, process accountability, program accountability, policy accountability. The results of the study show that in carrying out the duties and responsibilities of BPKAD employees guided by the duties and functions according to the Mayor's Regulation, the implementation of financial management activities is in accordance with the budget plan that has been made before, the Regional Revenue Policy and Expenditure Policy of the city of Padangsidimpuan are still unresolved, and the APBD preparation process, the time allotted in the procedure cannot be carried out according to the conditions in the field. The obstacle experienced by BPKD is the lack of Human Resources.