Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan FIKRAH YUSTISI Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam DEDIKASI PKM Qathrun Jurnal Keilmuan dan Pendidikan Islam USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) IRDH International Journal of Social Sciences & Humanities (IRDH IJSCH) Fikrah : Jurnal Pendidikan Agama Islam Mizan: Journal of Islamic Law Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Dul Jalil
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Azhari, Ainul STRATEGI ASATIDZ DALAM MEMOTIVASI SANTRI PEMBAHASAN BAHSUL MASAIL DI PONDOK PESANTREN ARRISALAH KOTA TANGERANG Azhari, Ainul; Jalil, Dul
ISLAMIKA Vol. 16 No. 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Universitas Islam Syekh-Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/islamika.v16i1.7417

Abstract

This study examines the strategies used by the asatidz (Islamic teachers) to enhance students' motivation in participating in bahsul masail activities at Ar-Risalah Islamic Boarding School in Tangerang City. Using a qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the strategies include discussion-based methods, jidalah (debate), lectures, the wahdah method, disciplinary actions, and competitions or exams. Challenges faced include lack of student interest, boredom, health issues, and difficulty recalling religious texts. As a result, student motivation increased, many achieved awards, and the boarding school gained greater trust from the community.
Azhari, Ainul Pendampingan Pemahaman Pendidikan Anak Aqil Baligh Berdasarkan Hadis Nabi Saw Bagi Generasi Muslim Milenial Pada Karang Taruna RW 007 Desa Sukamantri Azhari, Ainul; Jalil, Dul; Zakiah, Risalatu
DEDIKASI PKM Vol. 6 No. 1 (2025): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dkp.v6i1.47066

Abstract

Pemahaman tentang pendidikan anak aqil baligh merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk karakter generasi muda yang baik, khususnya dalam konteks ajaran Islam. Dalam era digital dan globalisasi yang serba cepat, tantangan dalam mendidik generasi milenial Muslim semakin kompleks, terutama dalam memahami dan mengaplikasikan konsep pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengaktualisasikan pemahaman tentang pendidikan anak aqil baligh berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW pada generasi milenial Muslim. Pendekatan yang digunakan adalah pemahaman literasi hadis yang relevan dengan masa aqil baligh, serta bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari generasi milenial saat ini. Melalui penyuluhan, diskusi, dan pelatihan, program pengabdian masyarakat ini mengedukasi para orang tua, pendidik, dan masyarakat umum tentang pentingnya pendidikan yang berbasis hadis dalam mempersiapkan anak memasuki usia dewasa dengan bekal moral, etika, dan keimanan yang kokoh. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam pendidikan anak aqil baligh, serta terciptanya generasi milenial Muslim yang lebih berkualitas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman.
DERADIKALISAI PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SAYYID MUHAMMAD ALAWI AL MALIKI Azhari, Ainul; Jalil, Dul
FIKRAH Vol 8 No 1 (2024): JUNI
Publisher : Ibn Khaldun University, Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/fikrah.v8i1.20605

Abstract

Deradikalisai itu sangat penting terutama melalui pendidikan agama Islam dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam berinteraksi terhadap orang lain, sehingga tidak terjadi lagi kekerasan yang mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh para peserta didik. Maka, gerakan deradikalisasi harus dilakukan sedini mungkin terkhusus dalam dunia pendidikan ini dengan cara menata kembali Pendidikan Islam yang lebih mengedepankan sikap toleran dan humanis. Berikutnya, untuk melaksanakan deradikalisasi melalui pendidikan Islam ini dapat merujuk kepada metode dan prinsip pendidikan Islam Rasulullah Saw berdasarkan perspektif Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu berupa studi pustaka (library search) dan teknik analisis datanya menggunakan content analysis, karena penelitian ini bertumpu pada teks dan bertujuan untuk memberikan deskripsi hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat semangat untuk mewujudkan deradikalisai pendidikan Islam ini yang dapat dilaksanakan berdasarkan metode yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki yang tertulis dalam kitabnya “Ushulut Tarbiyah An Nabawiyah”, sehingga dapat menciptakan pendidikan Islam yang humanis, inklusif dan multikultural. Melalui metode pendekatan perumpamaan dan metode kisah dan cerita ini dapat memperlihatkan pendidikan Islam yang humanis. Pendidikan Islam yang inklusif dari metode pendidikan Nabi Saw ini terlihat dari metode memotivasi bertanya dan metode tes dan melempar pertanyaan serta metode gradual. Dan pendidikan multikultural ini dapat terlihat pada metode mengenali kapasitas dan dialek audiens. Adapun metode pendidikan Nabi Saw secara lengkapnya adalah metode memotivasi bertanya, metode tes dan melempar pertanyaan, metode penyegaran, metode mengenali kapasitas dan dialek audiens, metode mengalihkan realitas indrawi kepada realitas kejiwaan, metode peragaan, metode ungkapan dengan bahasa kiasan, metode gradual, metode mengapresiasi pertanyaan, metode mendekatkan realitas abstrak dalam bentuk konkret, metode memperkuat pendapat dengan argumen, metode mengarahkan kepada pemikiran yang bernilai tinggi, metode kisah dan cerita, dan metode pendekatan dan perumpamaan.
PANCASILA PERSPECTIVE MARRIAGE SYSTEM: HARMONY OF NATIONAL VALUES IN FAMILY INSTITUTIONS Jalil, Dul; Fariduddin, Ecep Ishak; Yasir, Muhammad Farhan Qurroto
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v12i2.20381

Abstract

This article attempts to explain that marriage is defined as a spiritual and physical bond between a man and a woman to achieve happiness. However, in reality, many marriages are forced, resulting in unhappiness. This goes against the purpose of marriage stated in the law. The inclusion of the phrase "Belief in the Almighty God" in the definition of marriage in Article 1 of Law no. 1 of 1974 shows that marriage is not only a personal matter, but also a legal relationship that contains religious values based on Pancasila as the Indonesian philosophy of life. The marriage law explains that marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman, but this explanation is different from that regulated in the Civil Code, especially Book III. This difference is the background for this research. The purpose of this research is to find out and explain that there should be no substantivedifferences between the 1974 Marriage Law and the Civil Code, especially Book III. This is necessary so that the public gets legal certainty, both in terms of the Marriage Law and the Civil Law. This research uses qualitative methods, with a type of library research that is based on library data or documentation that is relevant to the title of this research. The research results show that there is legal uncertainty in the field of marriage law, which is caused by the provisions in Article 66 of Law No. 1 of 1974 which states that colonial product legal provisions do not apply, even though the Civil Code is also a colonial product. Therefore, there needs to be legal certainty to avoid confusion in society.
Additional Conditions in Marriage Contracts in North Kalimantan: Between Local Wisdom and Legality of Islamic Law Muh Evendi; Dul Jalil
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 5 No. 1 (2026): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v5i1.2048

Abstract

Marriage contracts are often accompanied by local phenomena in the form of additional requirements proposed by either party. The goal of the research is to analyze the additional Conditions in Marriage Contracts in North Kalimantan based on the legal Perspective, normative conflicts, and its impact to the socio legal aspect. This study employs a doctrinal legal approach (juridical-normative) to examine the validity of additional conditions in marriage contracts based legal materials including Law Number 1 of 1974, the Indonesia Civil Code (KUHPerdata), the Compilation of Islamic Law, and Government Regulation No. 9/1975. The result of the research is in the practice of including additional conditions in marriage contracts in North Kalimantan illustrates the profound impact of local wisdom. For example, the Bugis community enforces uang panai (dowry), several traditional rituals among the Bulungan community, and also Tidung cultural traditions. From a legal perspective, the additional conditions in marriage contracts should be viewed in light of Law No. 1 of 1974 on Marriage, Government Regulation No. 9 of 1975, Compilation of Islamic Law (KHI), and Civil Code or KUHPerdata. Conditions such as uang panai in Bugis tradition or symbolic rituals in Bulungan and Tidung communities may be recognized as cultural practices, but they do not carry binding legal force under civil law unless incorporated into a formal marriage agreement that complies with the provisions of KUHPerdata. Furthermore, additional requirements in a marriage contract not only impact the immediate couple involved but can also influence broader social dynamics.
SEJARAH HUKUM ISLAM DI NUSANTARA Reza Fahlevi Nurfaiz; Dul Jalil
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas sejarah hukum syariah di Nusantara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yakni dengan mengacu kepada sumber-sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, mengenai sejarah hukum syariah di nusantara. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturalisme, yakni pendekatan yang mengkaji struktur teks, dalam hal ini adalah teks-teks yang merepresentasikan teks-teks mengenai sejarah hukum syariah di nusantara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sejarah masuknya Islam nusantara berkutat pada perdebatan 4 (empat) teori penyebarannya, diantaranya teori Gujarat, Makkah, Benggali, dan China di mana pengambilan datanya merujuk dari tentang Singgahnya pedagang-pedagang Islam di Pelabuhan-pelabuhan Nusantara, Sumbernya adalah berita luar negeri terutama Cina, Adanya komunitas-komunitras Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya, disamping berita-berita asing juga makam-makam Islam dan Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian, Islamisasi berkembang melalui beberapa cara, di antaranya melalui jalur Perdagangan, Perkawinan, Tasawuf, Pendidikan, Kesenian dan Politik dan dakwah. Jalur tersebut diejawantahkan oleh kerajaan kerajaan Islam di nusantara yang ditopang dengan kebudayaan. Sebab itu, masuknya Islam di nusantara tidak merusak tatanan kebudayaan melainkan mengakomodir yang direkonstruksi formulasinya dalam ajaran Islam.
WANITA KARIER PERSPEKTIF GENDER DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG-BANTEN Fitri; Dul Jalil; Ecep Ishak Fariduddin
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2021): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembahasan ini di latar belakangi oleh masalah dengan melihat realita pada saat ini, wanita karir menjadi salah satu perbincangan yang sering terdengar di tengah masyarakat, salah satu yang kita lihat bagaimana seorang perempuan berperan ganda yaitu, sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Permasalahan itu dirumusakan ke dalam poin-poin; deskripsi wanita karier di desa lembang sari kecamatan rajeg, pandangan tokoh agama tentang wanita karir di desa lembang sari, dan tinjauan gender terhadap pandangan tokoh agama tentang wanita karir di desa lembang sari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yakni dengan mengacu kepada sumber primer yakni, tiga informan yang merupakan tokoh agama di desa lembang sari kecamatan rajeg. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam bidang perusahaan, pabrik atau bidang tertentu yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dengan didukung oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Kedua, menurut tokoh agama di Desa Lembang Sari mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam Islam mengenai keluarnya wanita untuk bekerja, asalkan sudah mendapatkan izin dan memenuhi ketentuan syariat Islam dalam pergaulan dengan masyarakat. Sehingga wanita Islam dapat berperan aktif di berbagai bidang kehidupan, baik di perusahaan, sosial, agama, budaya dan bahkan politik. Ketiga, bahwa para Tokoh Agama di Desa Lembang Sari menyadari Kesetaraan Gender, kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam segala kegiatan. Kata Kunci: Wanita Karir, Tokoh Agama, dan Kesetaraan Gender
ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DALAM LEGALISASI SISTEM HUKUM ISLAM DI INDONESIA Dul Jalil; Mohamad Mahrusillah; Mukorobin Sulung Hidayat
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2022): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh masalah bagaimana rumusan dan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta bagaimana legalisasi KHI dalam sistem Hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengacu kepada sumber primer yaitu “Kompilasi Hukum Islam” dan ditambah dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu, pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hukum Islam yang digagas oleh negara mempunyai dua pandangan, yaitu pandangan agama dan pandangan penguasa. Sebagai Hukum Islam, KHI mempunyai karakter otonom. Sedangkan sebagai peraturan yang dilegitimasi oleh negara pada masa kekuasaan Orde Baru, selain tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan, KHI juga mempunyai karakter konservatif dan reduksionisme. Kedua, pembangunan fiqih yang berkeperibadian Indonesia dalam konteks masa kini, selain harus dikembangkan dengan membangun rumusan ushul al-fiqh yang berkeperibadian Indonesia, harus pula diselaraskan dengan rumusan hubungan antara agama (Islam) dan negara yang lebih harmoni, dengan tidak membiarkan agama dan aspek ajarannya digunakan oleh penguasa demi mendapatkan keuntungan yang sesaat, dan memperjelas pula kedudukan negara sebagai pengemban amanat rakyat bukan sebagai pemegang kedaulatan.
HIRFAH SEBAGAI KRITERIA KAFA’AH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK Ibnu Hajar; Muhamad Qustulani; Dul Jalil
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 2 (2022): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ulama madzhab mempunyai pemikiran yang berbeda terhadap hukum hirfah sebagai kriteria kafa’ah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Menarik jika suatu kajian mengenai hukum hirfah sebagai kriteria kafa’ah diteliti secara komparatif antara dua Imam madzhab dengan latar belakang yang berbeda, tentunya akan menimbulkan perubahan eksistensi suatu hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah (1) bagaimana hirfah sebagai kriteria kafa’ah dalam membentuk keluarga sakinah perspektif pemikiran Imam as-Syafi’i? (2) bagaimana hirfah sebagai kriteria kafa’ah dalam membentuk keluarga sakinah perspektif pemikiran Imam Maliki? dan (3) bagaimana perbedaan dan persamaan hirfah sebagai kriteria kafa’ah dalam membentuk keluarga sakinah perspektif pemikiran Imam as-Syafi’i dan pemikiran Imam Maliki? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Hasil analisis dari penelitian ini menggambarkan implikasi hukum hirfah sebagai kriteria kafa’ah dalam pernikahan menurut Imam as-Syafi’i bahwa perihal kafa’ah itu diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak se-kufu-an maka salah satu pihak berhak membatalkan perkawinan (fasakh). Sedangkan Imam Maliki tidak memperhitungkan hirfah sebagai kriteria kafa’ah, maka jika terjadi ketidak se-kufu-an salah satu pihak tidak mempunyai hak khiyar untuk membatalkan pernikahan. Imam Maliki yang notabenya ahli hadits menetapkan hukum hirfah sebagai kriteria kafa’ah dengan menggunakan hadits yang dikuatkan dengan ijma ahlu Madinah. Sedangkan Imam as-Syafi’i semasa hidupnya sering berpindah-pindah sehingga beliau lebih banyak bersentuhan dengan kompleksitas budaya, maka dalam pendapatnya tentang hirfah sebagai kriteria kafa’ah lebih dipengaruhi oleh pebandingan qiyas, yakni menganalogikan pendapatnya dengan suatu kasus tertentu yang terjadi di beberapa tempat di mana beliau pernah tinggal.
INJAUAN FIKIH SYAFI’IYAH TERHADAP WALI NASAB YANG ENGGAN MENIKAHKAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN Ummi Salamah; Reza Fahlevi Nurpaiz; Dul Jalil
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2023): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon istri ternyata masih ada pihak lain yang keberatan yaitu wali. Dalam kenyataanya, di masyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali nasab berhalangan hadir dalam majlis akad. Dimana jika wali nasab tidak ada, maka yang dapat menggantikan posisinya yaitu dengan perwalian hakim atau mengangkat muhakkam. Namun seorang wali hakim tidak dapat serta merta menjadi wali selama masih ada wali nasab yang dekat (aqrab) dan yang jauh (ab’ad). Karena Ditinjau dari keberadaanya wali nasab terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh). Dalam penulisan ini penulis hanya membahas mengenai ketidakhadiran wali nasab (aqrab) di dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tinjauan pustaka (Library Research) dengan menelaah kajian-kajian dalam kitab fikih syafi’iyah, buku-buku serta informasi elektronik yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perwalian berpindah kepada wali hakim, dalam hal wali ghaib apabila wali aqrabnya bepergian jauh (masafatul qasri) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada. Kedua, mengangkat muhakkam, jika sulit menemukan hakim atau penghulu muslim atau tidak ada penghulu yang mau menjadi wali karena berbenturan dengan aturan baku, maka perwalian perempuan diberikan kepada seorang laki-laki muslim terpercaya dengan sifat adil.
Co-Authors Ahmad Khunaepi Azhari, Ainul Ecep Ishak Fariduddin Fitri Ibnu Hajar Mohamad Mahrusillah Muh Evendi Muhamad Qustulani Muhamad Wira Syaprudin Muhammad Arjam Mukorobin Sulung Hidayat Qurrotu Yasir, Muhammad Farhan Reza Fahlevi Nurfaiz Reza Fahlevi Nurpaiz Sudirwan Ummi Salamah Yasir, Muhammad Farhan Qurroto Zakiah, Risalatu