Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.595
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Dinamika Hukum
Bakhtiar, Masdar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) (Studi Kasus Liu Shen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung) Silitonga, Sarah Renata; Bakhtiar, Masdar; Aji, Koesmoyo Ponco
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7053

Abstract

Artikel ini menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) melalui studi kasus Liu Shen di Kantor Imigrasi Bandung. Subjek memegang ITK indeks C20 untuk pemasangan/perbaikan mesin namun melakukan layanan purnajual yang seharusnya berada pada indeks C19. Penelitian menerapkan pendekatan yuridis-normatif dipadukan studi kasus, menelaah UU No. 6 Tahun 2011 (Pasal 75, 76, 122 huruf a, 102) dan dokumen perkara. Analisis menunjukkan ketidaksesuaian kegiatan dengan maksud izin memenuhi konstruksi penyalahgunaan izin tinggal; deportasi sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian dinilai tepat untuk menghentikan pelanggaran, sedangkan usulan penangkalan dilakukan melalui perpanjangan enam bulanan yang beralasan. Pembahasan menegaskan batas substantif antara C19 (purnajual) dan C20 (pemasangan mesin) pentingnya keputusan tertulis, dan penilaian proporsionalitas antara jalur administratif dan pidana. Artikel merekomendasikan penyelarasan scope of work, edukasi penjamin, dokumentasi bukti yang memadai, serta konsistensi penerapan indeks guna mencegah pelanggaran berulang dan menjaga ketertiban keimigrasian. Temuan ini relevan bagi petugas, penjamin, dan pemangku kepentingan industri di Indonesia.
Analisis Peran Strategis Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Cahyani, Rochayati Indah Nur; Hamdi, Muhammad Arief; Bakhtiar, Masdar
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6933

Abstract

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus mengalami peningkatan setiap tahun, khususnya di sektor informal, seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Namun, fenomena ini diikuti oleh maraknya kasus PMI non-prosedural akibat praktik agen ilegal, pemalsuan dokumen, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai PMI. Permasalahan ini menimbulkan risiko penipuan, kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi terhadap PMI, sehingga menuntut upaya perlindungan yang komprehensif dari pemerintah. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti desa binaan imigrasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data mendalam terkait implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor imigrasi berperan signifikan dalam pencegahan melalui seleksi paspor, edukasi, dan pembinaan masyarakat. Namun, pelaksanaan program pencegahan masih terkendala dasar hukum yang belum kuat dan keterbatasan anggaran, sehingga pengawasan dan monitoring belum berjalan optimal. diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk memaksimalkan perlindungan hak asasi PMI dan menekan risiko kejahatan migrasi.
Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Kasus Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Alghifary, Muhammad Rafi; Bakhtiar, Masdar; Mirwanto, Tony
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6934

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam menghadapi meningkatnya jumlah pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penegakan hukum keimigrasian diterapkan terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi keimigrasian di Indonesia telah cukup memadai melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum dari WNA maupun masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sosialisasi hukum agar penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.
Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Pelanggaran Keimigrasian: Analisis Kasus Overstay Di Kabupaten Cianjur Ridho, Akhmad; Bakhtiar, Masdar; Hamdi, Muhammad Arief
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 3.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran keimigrasian, khususnya overstay (tinggal melebihi batas waktu izin tinggal), merupakan tantangan konstan bagi penegakan kedaulatan negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan sosial dari pelanggaran overstay melalui studi kasus di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya berbasis pada data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksananya, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pemberitaan media massa yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implikasi hukum bagi pelaku overstay sangat jelas diatur dalam UU Keimigrasian, yaitu berupa sanksi administratif (denda, deportasi, penangkalan) dan potensi sanksi pidana. Analisis terhadap berbagai literatur juga mengungkap adanya implikasi sosial yang signifikan. Bagi Warga Negara Asing (WNA) pelaku overstay, muncul kerentanan ekonomi, isolasi sosial, dan kesulitan akses layanan dasar. Bagi masyarakat, terutama keluarga yang terlibat dalam perkawinan campuran, fenomena ini dapat menyebabkan ketidakstabilan keluarga dan masalah hukum turunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tegas, dampak sosial dari overstay yang terdokumentasi dalam berbagai literatur menunjukkan adanya kompleksitas masalah yang memerlukan perhatian lebih dari sekadar penegakan hukum represif.
A Juridical Analysis of Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/Commercial Court at the Central Jakarta District Court (Copyright Infringement Case Involving Agnes Monica) Laksmana Putra, I Gusti Ngurah Deva Aditya; Purwanti, Maidah; Bakhtiar, Masdar
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.21175

Abstract

This study aims to analyze the determination of legal subjects and the legal consequences of Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst regarding the copyright infringement of the song "Bilang Saja" by Agnes Monica Muljoto. According to prevailing legal norms, the concert organizer, in this case PT Aneka Bintang Gading, should have been held responsible for the commercial use of the copyrighted work, rather than the singer who merely performed. However, the court decision designated Agnes Monica as the main defendant, which is inconsistent with the principles of justice, legal certainty, and utility as formulated by Gustav Radbruch. The legal consequences of this decision create uncertainty within the entertainment industry and have the potential to hinder the growth of Indonesia's creative economy. This research applies a normative approach with qualitative analysis of relevant legislation and legal documents. The findings highlight the necessity of accurately determining the responsible legal subject in copyright disputes to ensure fair and proportional legal protection for all parties involved.
CEDAW Perspective on Legal Protection for Women Victims of Honor Killing in Pakistan Gultom, Rahel Elena; Syahrin, Muhammad Alvi; Bakhtiar, Masdar
Jurnal Dinamika Hukum Vol 25 No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2025.25.2.16079

Abstract

Despite being a Muslim country, Pakistan still has laws that discriminate against women, especially when it comes to their status as victims of assault. An example is the honor killing that occurred in this country, which is a very crucial event. This research aims to ensure and analyze the protection of women's human rights and Pakistan's legislative framework. In this research, normative legal research is used to analyze the provision of legal protection to women who are victims of honor killings in Pakistan. This research analyzes the perspective of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) to provide answers on the formulation of the problem put forward in this research. Using this research methodology, it was determined that several reasons contributed to the incomplete implementation of legal regulations related to establishing women's human rights in Pakistan, including the lack of adequate legal enforcement, ingrained patriarchal culture and customs, and lack of knowledge. among women themselves about their rights. Additionally, there is evidence of substandard implementation of CEDAW, acts of discrimination against women, and cases of honor killings signed by Pakistan. Meanwhile, the CEDAW articles set out rules regarding how women's rights should be realized.
Analisis Perlindungan Hukum Dalam Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia Alfian, Afif; Bakhtiar, Masdar; Ponco Aji, Koesmoyo
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dalam pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Orang Asing di Indonesia. TAK, sebagai instrumen non-pidana, digunakan untuk menindak pelanggaran izin tinggal atau kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan aturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TAK memiliki dasar hukum yang jelas dan dinilai efektif, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti disparitas penerapan, keterbatasan perlindungan hukum, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme keberatan yang hanya diajukan kepada Menteri tanpa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara juga dinilai kurang memberikan jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan, penyusunan prosedur yang seragam, dan pengawasan independen agar penerapan TAK berjalan seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak Orang Asing.
Co-Authors Aji, Koesmoyo Ponco Akbar, Rasona Sunara Alfian, Afif Alghifary, Muhammad Rafi Cahyani, Rochayati Indah Nur Devina Yuka Utami Fathia, Vita Nurul Gultom, Rahel Elena Hamdi, Muhammad Arief Hamdi, Muhammad Arif Hanuun, Khoirunnisa Dhiyaa Kadriah, Awaluddin Laksmana Putra, I Gusti Ngurah Deva Aditya Maidah Purwanti, Maidah Nofian Ramadhani Suher Panjaitan, Priscilia Claresta Ponco Aji, Koesmoyo Pratama, Muhammad Ricky Ananda Pujang, Seno Setya Ridho, Akhmad Rosmaya, Mila Salsabila, Talita Shafa Sari, Mita Apriyana Sentanu, Ramadhany Bimo Silalahi, Tesalonika Gloria Silitonga, Sarah Renata Sohirin, Sohirin Syahrin, Muhammad Alvi Tony Mirwanto, Tony