Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Harmonisasi Penegakan Hukum Keimigrasian dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pencari Suaka di Indonesia Silalahi, Tesalonika Gloria; Utami, Devina Yuka; Bakhtiar, Masdar
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7092

Penelitian ini membahas urgensi harmonisasi antara penegakan hukum keimigrasian dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pencari suaka di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian sering kali dihadapkan pada dilema antara kepentingan kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan, khususnya terkait prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan pencari suaka ke negara asalnya apabila berisiko mengalami penganiayaan. Permasalahan ini semakin kompleks karena ketiadaan regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur status pencari suaka dan pengungsi. Indonesia selama ini hanya mendasarkan mekanisme penanganan pengungsi pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang masih terbatas pada aspek administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis deskriptif-argumentatif.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) (Studi Kasus Liu Shen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung) Silitonga, Sarah Renata; Bakhtiar, Masdar; Aji, Koesmoyo Ponco
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7053

Artikel ini menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) melalui studi kasus Liu Shen di Kantor Imigrasi Bandung. Subjek memegang ITK indeks C20 untuk pemasangan/perbaikan mesin namun melakukan layanan purnajual yang seharusnya berada pada indeks C19. Penelitian menerapkan pendekatan yuridis-normatif dipadukan studi kasus, menelaah UU No. 6 Tahun 2011 (Pasal 75, 76, 122 huruf a, 102) dan dokumen perkara. Analisis menunjukkan ketidaksesuaian kegiatan dengan maksud izin memenuhi konstruksi penyalahgunaan izin tinggal; deportasi sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian dinilai tepat untuk menghentikan pelanggaran, sedangkan usulan penangkalan dilakukan melalui perpanjangan enam bulanan yang beralasan. Pembahasan menegaskan batas substantif antara C19 (purnajual) dan C20 (pemasangan mesin) pentingnya keputusan tertulis, dan penilaian proporsionalitas antara jalur administratif dan pidana. Artikel merekomendasikan penyelarasan scope of work, edukasi penjamin, dokumentasi bukti yang memadai, serta konsistensi penerapan indeks guna mencegah pelanggaran berulang dan menjaga ketertiban keimigrasian. Temuan ini relevan bagi petugas, penjamin, dan pemangku kepentingan industri di Indonesia.

Analisis Peran Strategis Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Cahyani, Rochayati Indah Nur; Hamdi, Muhammad Arief; Bakhtiar, Masdar
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6933

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus mengalami peningkatan setiap tahun, khususnya di sektor informal, seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Namun, fenomena ini diikuti oleh maraknya kasus PMI non-prosedural akibat praktik agen ilegal, pemalsuan dokumen, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai PMI. Permasalahan ini menimbulkan risiko penipuan, kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi terhadap PMI, sehingga menuntut upaya perlindungan yang komprehensif dari pemerintah. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti desa binaan imigrasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data mendalam terkait implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor imigrasi berperan signifikan dalam pencegahan melalui seleksi paspor, edukasi, dan pembinaan masyarakat. Namun, pelaksanaan program pencegahan masih terkendala dasar hukum yang belum kuat dan keterbatasan anggaran, sehingga pengawasan dan monitoring belum berjalan optimal. diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk memaksimalkan perlindungan hak asasi PMI dan menekan risiko kejahatan migrasi.

Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Kasus Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Alghifary, Muhammad Rafi; Bakhtiar, Masdar; Mirwanto, Tony
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6934

Penegakan hukum keimigrasian merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam menghadapi meningkatnya jumlah pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penegakan hukum keimigrasian diterapkan terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi keimigrasian di Indonesia telah cukup memadai melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum dari WNA maupun masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sosialisasi hukum agar penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

ANALISIS PENYEBAB BANYAKNYA WARGA NEGARA ASING ASAL NIGERIA YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL: STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA Putro, Widricho Aji; Bakhtiar, Masdar; Utami, Devina Yuka
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/wbdq1731

Penelitian ini membahas fenomena banyaknya warga negara asing (WNA) asal Nigeria, khususnya dari etnis Igbo, yang melakukan overstay di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Faktor penyebab overstay ini bersifat multidimensional, meliputi kondisi historis, sosial, ekonomi, dan politik di Nigeria yang mendorong migrasi, serta faktor internal di Indonesia yang membuka celah terjadinya pelanggaran keimigrasian. Dari sisi negara asal, konflik etnis, diskriminasi, serta instabilitas politik dan ekonomi Nigeria mendorong masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih layak di luar negeri. Indonesia dipilih sebagai tujuan migrasi karena dinilai lebih ramah terhadap orang asing dan memiliki peluang ekonomi yang lebih menjanjikan. Namun, tidak sedikit WNA Nigeria yang kemudian menyalahgunakan izin tinggal dan terlibat dalam praktik ilegal, seperti penipuan daring (online scamming). Dari sisi Indonesia, lemahnya pengawasan diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang aturan keimigrasian, sikap permisif terhadap orang asing, serta kelalaian pengelola apartemen atau penginapan yang tidak melaporkan keberadaan WNA melalui sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Selain itu, komunitas orang asing sering kali bergerak secara terorganisir untuk menghindari pengawasan petugas. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi Kantor Imigrasi dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi peraturan perundang-undangan, literatur, serta data lapangan yang relevan dengan isu keimigrasian. Hasil penelitian menegaskan pentingnya peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara tidak hanya dalam pelayanan administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pengawasan orang asing. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, penegakan sanksi terhadap pengelola hunian yang lalai, serta edukasi preventif bagi WNA agar kasus overstay dapat diminimalisasi. Kata kunci: Overstay, Nigeria, Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara

ANALISIS PENYEBAB BANYAKNYA WARGA NEGARA ASING ASAL NIGERIA YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL: STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA Putro, Widricho Aji; Bakhtiar, Masdar; Utami, Devina Yuka
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/wbdq1731

Penelitian ini membahas fenomena banyaknya warga negara asing (WNA) asal Nigeria, khususnya dari etnis Igbo, yang melakukan overstay di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Faktor penyebab overstay ini bersifat multidimensional, meliputi kondisi historis, sosial, ekonomi, dan politik di Nigeria yang mendorong migrasi, serta faktor internal di Indonesia yang membuka celah terjadinya pelanggaran keimigrasian. Dari sisi negara asal, konflik etnis, diskriminasi, serta instabilitas politik dan ekonomi Nigeria mendorong masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih layak di luar negeri. Indonesia dipilih sebagai tujuan migrasi karena dinilai lebih ramah terhadap orang asing dan memiliki peluang ekonomi yang lebih menjanjikan. Namun, tidak sedikit WNA Nigeria yang kemudian menyalahgunakan izin tinggal dan terlibat dalam praktik ilegal, seperti penipuan daring (online scamming). Dari sisi Indonesia, lemahnya pengawasan diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang aturan keimigrasian, sikap permisif terhadap orang asing, serta kelalaian pengelola apartemen atau penginapan yang tidak melaporkan keberadaan WNA melalui sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Selain itu, komunitas orang asing sering kali bergerak secara terorganisir untuk menghindari pengawasan petugas. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi Kantor Imigrasi dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi peraturan perundang-undangan, literatur, serta data lapangan yang relevan dengan isu keimigrasian. Hasil penelitian menegaskan pentingnya peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara tidak hanya dalam pelayanan administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pengawasan orang asing. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, penegakan sanksi terhadap pengelola hunian yang lalai, serta edukasi preventif bagi WNA agar kasus overstay dapat diminimalisasi. Kata kunci: Overstay, Nigeria, Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara

Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Pelanggaran Keimigrasian: Analisis Kasus Overstay Di Kabupaten Cianjur Ridho, Akhmad; Bakhtiar, Masdar; Hamdi, Muhammad Arief
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 3.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelanggaran keimigrasian, khususnya overstay (tinggal melebihi batas waktu izin tinggal), merupakan tantangan konstan bagi penegakan kedaulatan negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan sosial dari pelanggaran overstay melalui studi kasus di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya berbasis pada data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksananya, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pemberitaan media massa yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implikasi hukum bagi pelaku overstay sangat jelas diatur dalam UU Keimigrasian, yaitu berupa sanksi administratif (denda, deportasi, penangkalan) dan potensi sanksi pidana. Analisis terhadap berbagai literatur juga mengungkap adanya implikasi sosial yang signifikan. Bagi Warga Negara Asing (WNA) pelaku overstay, muncul kerentanan ekonomi, isolasi sosial, dan kesulitan akses layanan dasar. Bagi masyarakat, terutama keluarga yang terlibat dalam perkawinan campuran, fenomena ini dapat menyebabkan ketidakstabilan keluarga dan masalah hukum turunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tegas, dampak sosial dari overstay yang terdokumentasi dalam berbagai literatur menunjukkan adanya kompleksitas masalah yang memerlukan perhatian lebih dari sekadar penegakan hukum represif.

A Juridical Analysis of Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/Commercial Court at the Central Jakarta District Court (Copyright Infringement Case Involving Agnes Monica) Laksmana Putra, I Gusti Ngurah Deva Aditya; Purwanti, Maidah; Bakhtiar, Masdar
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.21175

This study aims to analyze the determination of legal subjects and the legal consequences of Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst regarding the copyright infringement of the song "Bilang Saja" by Agnes Monica Muljoto. According to prevailing legal norms, the concert organizer, in this case PT Aneka Bintang Gading, should have been held responsible for the commercial use of the copyrighted work, rather than the singer who merely performed. However, the court decision designated Agnes Monica as the main defendant, which is inconsistent with the principles of justice, legal certainty, and utility as formulated by Gustav Radbruch. The legal consequences of this decision create uncertainty within the entertainment industry and have the potential to hinder the growth of Indonesia's creative economy. This research applies a normative approach with qualitative analysis of relevant legislation and legal documents. The findings highlight the necessity of accurately determining the responsible legal subject in copyright disputes to ensure fair and proportional legal protection for all parties involved.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search