Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.484
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN JURNAL PILAR KEADILAN (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Habeahan, Rasman
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Ironi Kebijakan Penanaman Modal Asing Yang Tak Kunjung Mendistribusikan Kesejahteraan Sosial Rochman, Arif; Suardi, Ilham; Habeahan, Rasman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 6 (2022)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.42363

Abstract

The foreign investment (PMA) strategy in Indonesia necessitates a thorough overhaul, as the 'top-down' method employed for approximately 64 years has failed to significantly enhance the social welfare of small company operators (MSMEs-K). To date, the PMA policy has been formulated by the Indonesian Government via directives including Presidential rules, Ministerial Decrees, and rules from the Investment Coordinating Board (BKPM), excluding the participation of local players such as Apindo, Kadin, and MSMEs-K. To enhance the inclusivity of the PMA policy, a 'bottom-up' approach is required that incorporates the aspirations of MSMEs-K, is presented via the Regional Investment Board, and is processed incrementally up to BKPM and the Coordinating Ministry for Economic Affairs before presidential ratification. This strategy aims to promote the realisation of substantive-distributive justice, enabling MSMEs-K to experience the advantages of the PMA policy directly. Conversely, the procedural-formal justice model, which solely emphasises formal legal elements, has demonstrated ineffectiveness in allocating welfare to domestic enterprises. The Indonesian government must adopt the principle of distributive fairness, particularly in allocating non-renewable natural resources and budgetary provisions, prioritising local enterprises, especially MSMEs. Keywords: Irony; PMA Policy; Social Welfare Abstrak:Strategi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia memerlukan perombakan menyeluruh, karena metode 'top-down' yang diterapkan selama kurang lebih 64 tahun belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial pelaku usaha kecil (UMKM-K) secara signifikan. Selama ini, kebijakan PMA telah dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai arahan, termasuk peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan mengesampingkan partisipasi pelaku lokal seperti Apindo, Kadin, dan UMKM-K. Untuk meningkatkan inklusivitas kebijakan PMA, diperlukan pendekatan 'bottom-up' yang menampung aspirasi UMKM-K, disampaikan melalui Badan Penanaman Modal Daerah, dan diproses secara bertahap hingga ke BKPM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum disahkan oleh presiden. Strategi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya keadilan substantif-distributif, sehingga UMKM-K dapat merasakan langsung manfaat kebijakan PMA. Sebaliknya, model keadilan formal-prosedural yang hanya menekankan unsur legal formal telah menunjukkan ketidakefektifan dalam mengalokasikan kesejahteraan kepada perusahaan domestik. Pemerintah Indonesia harus mengadopsi prinsip keadilan distributif, khususnya dalam alokasi sumber daya alam tak terbarukan dan penyediaan anggaran, dengan mengutamakan perusahaan lokal, khususnya UMKM.Kata Kunci : Ironi; Kebijakan PMA; Kesejahteraan Sosial
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BISNIS JUAL BELI SAHAM MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASAKEUANGAN (LAPS-SJK) Rizal, Jon; Habeahan, Rasman
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2014): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/bvx59443

Abstract

Prosedur alternatif penyelesaian sengketa pada jual beli saham melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, adalah dengan cara mediasi atau abitrase berdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis prosedur alternatif penyelesaian sengketa pada jual beli saham melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. (2) Untuk menguraikan dan menganalisis yang menjadi kendala dalam pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Ada pun wawancara adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber, untuk mendapatkan informasi.
PPh PASAL 21 DAPAT DITANGGUNG ATAU DITUNJANG OLEH PENGUSAHA Abadi, Slamet; Junaedi, Junaedi; Habeahan, Rasman
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2014): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/rp0st672

Abstract

Pekerja yang bekerja di suatu perusahaan dengan penghasilan khususnya upah di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang mana pajak penghasilan tersebut akan menjadi beban dan dipotongkan dari penghasilan pekerja yang pada akhirnya akan mengurangi besarnya Take Home Pay (Penghasilan bersih setelah potongan-potongan yang dapat dibawa pulang). Bagi pekerja akan menguntungkan apabila take home pay nya sebesar mungkin, sedangkan bagi pengusaha akan mencari alternatif yang paling menguntungkan sebisa mungkin tidak dirugikan karena beban PPh 21 kalaupun harus menanggung PPh Paal 21, beban teresbut dapat mengurangi laba pada tahun fiskal tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lain. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku Pustaka, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, makalah-makalah, artikel dan karya tulis lain. Kesimpulan dari tulisan ini adalah (1) Pajak PPh Pasal 21 merupakan salah satu kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Pemerintah menyatakan Pajak penghasilan pasal 21 dapat ditanggung oleh Pekerja, Pengusaha, atau diberikan tunjangan pajak. (3) Dalam rangka Pajak Penghasilan pasal 21 dapat ditanggung atau diberikan tunjangan pajak oleh Perusahaan, maka Pekerja dapat membentuk Serikat Pekerja untuk melakukan permohonan permintaan berunding kepada Perusahaan terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh Pengusaha atau diberikan tunjangan pajak.
Analisis Upah di Perusahaan Industri Printer dan Perlengkapannya di Kabupaten Bekasi Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Risnandar, Aep; Junaedi; Habeahan, Rasman
JOM Vol 5 No 2 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, June, 2024
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i2.5631

Abstract

This research aims to analyze the Determination and Enforcement of Wages in Companies in the Printer and Equipment Industry Sector in Bekasi Regency Based on the Employment Law. The researcher uses a research method with a Normative Juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials or mere secondary materials, emphasizing concepts written in statutory or legal regulations which are conceptualized as rules or norms that benchmark human behaviour, this type of research is an analytical description where the author tries to describe the problem of wages in printer companies as the object and location of research, the data used is primary data in the form of statutory regulations such as the Constitution of the Republic of Indonesia, Government Regulations instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which has been stipulated by Law Number 6 of 2023 and Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Data analysis is an activity carried out by collecting data, both primary data and secondary data, then arranging it in writing to make it easier to map the problem and then analyzing the data to answer the formulated problem identification. The research results show that the determination of minimum wages in companies in the printer and equipment industrial sector in Bekasi Regency is not by labour law, this can result in legal violations and has the potential to cause dissatisfaction among workers, which in turn can affect company productivity. The implementation of wages and wage scale structure in companies in the printer and equipment industrial sector in Bekasi Regency is not carried out as per the provisions of the Labor Law so that it does not affect the determination and application of workers' wages.
Single Presence Policy in Indonesian Banking Muchtar, Andhyka; Widodo, Widodo; Habeahan, Rasman
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i3.9885

Abstract

The sole ownership policy in Indonesian banking is regulated in Bank Indonesia Regulation Number 14/24/PBI/2012 concerning Sole Ownership in Indonesian banking which is then supplemented by Bank Indonesia Circular Letter Number 15/2/DPNP dated 4 February 2013 concerning Sole Ownership in Indonesian Banking. This research was created to find out about the regulations and implementation of sole ownership policies in banking in Indonesia. The research uses normative juridical research methods. The research results state that the implementation of the sole ownership policy in banking in Indonesia is carried out through the merger or consolidation of controlled banks, forming a Holding Company in the Banking Sector (Bank Holding Company/BHC), forming a Holding Function. There is a need for further study regarding the implementation of the sole ownership policy in banking in Indonesia.
Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Hukum Perjanjian dan Pengaturan Pengkreditan di Indonesia Habeahan, Rasman
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 1 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i1.2157

Abstract

Tingginya komleksitas masalah kredit macet yang terjadi dalam penyelenggaraan Koprasi simpan pinjam khususnya yang berkaitan dengan dasar hukum, prosedur pemberian kredit, serta langkah-langkah penanganan yang diterapkan ketika anggota tidak dapat memenuhi kewajiban angsurannya secara tepat waktu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undang, asas hukum, dan ketentuan hukum yang mengatur pengkreditan serta perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam. Hasil penelitian ini memaparkan pertama pelaksanaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam pada dasarnya telah memiliki landasan landasan hukum yang cukup memadai. Namun pengaturan hukum pengkreditan tersebut pada umumnya masih bersifat normatif dan umum, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing koperasi. Kedua Mekanisme penyelesaian kredit macet sebaiknya dilakukan secara non-litigasi dengan mengedepankan pendekatan persuasif, musyawarah, dan restrukturisasi kredit melalui penjadwalan ulang pembayaran. Ketiga Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada koprasi sebagai kreditur jika terjadi kredit macet adalah pendekatan yang bersifat preventif dan represif. Namun kedua pendekatan tersebut tidak berjalan efektivitas khususnya pendekatan preventif masih perlu ditingkatkan agar koperasi tidak hanya mampu menyelesaikan kredit macet, tetapi juga mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa yang akan datang.
A Comparative Study of Legal Systems in the Regulation of Business Activities in Indonesia and Common Law Countries Gunawan, Gunawan; Habeahan, Rasman; Nawas, Abu; Chotib, Muhammad; Rizki Aji Putra, Gilang
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 5 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i5.50254

Abstract

Economic globalization has intensified cross-border business relations, requiring a comprehensive understanding of the differences among legal systems governing business activities. Differences in legal systems, particularly between the civil law and common law systems, have a significant impact on contract formation, dispute resolution, and the protection of business actors’ interests. Indonesia, as a country that adopts the civil law system, has distinct characteristics in business regulation compared to common law countries such as the United Kingdom and the United States. This article aims to analyze the comparative legal aspects of business law between Indonesia and common law countries, with a focus on sources of law, contract law, and dispute resolution mechanisms. The research method employed is normative legal research using a comparative law approach. The findings indicate that differences in legal systems have direct implications for legal certainty, contractual flexibility, and business strategies adopted by business actors.
The Implementation of Legal Protection for Minor Victims of Sexual Violence: An Empirical Study in Kronjo District, Tangerang Regency, Banten Province Apriyanti, Astri; Habeahan, Rasman; Nasir, Muh
BULETIN ADALAH Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v10i1.50874

Abstract

The implementation of legal protection for child victims of sexual violence in the studied area has been carried out; however, it has not yet reached optimal effectiveness. Strengthening inter-agency coordination, enhancing the capacity of law enforcement officials, and increasing public awareness are necessary to establish a more comprehensive and equitable child protection system. This study addresses the following research questions: (1) How is the current implementation of legal protection for minor victims of sexual violence in Kronjo District, Tangerang Regency? and (2) What factors hinder the effective implementation of such legal protection? Accordingly, this research aims to analyze both the implementation and the challenges faced in protecting minor victims of sexual violence in the region. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through literature review and field research, including interviews with law enforcement officers, victim advocates, and other relevant stakeholders. Data analysis was conducted descriptively and analytically, with reference to applicable laws and regulations, particularly those concerning child protection. The findings indicate that the implementation of legal protection for child victims of sexual violence in Kronjo District remains suboptimal. This is reflected in several obstacles, including procedural challenges in case handling, limited inter-agency coordination, insufficient human resources, and low public awareness regarding child protection. Nevertheless, protective measures are still carried out through legal processes, psychological assistance, and social rehabilitation for victims. Keywords: legal protection, minors, sexual violence, implementation, victims
Efektivitas Tindakan Preventif Dan Persuasive Babinkantibmas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Pakuhaji Ditinjau Dari Perspektif Kepolisian Tarsin, Tarsin; Nawas, Abu; Habeahan, Rasman; Indrayanto, Indrayanto
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 3 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i3.50742

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas tindakan preventif dan persuasif Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif deskriptif eksploratif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan preventif dan persuasif Bhabinkamtibmas di Kecamatan Pakuhaji efektif dalam membangun ketahanan sosial terhadap bahaya narkotika. Efektivitas tersebut tercermin dari tiga indikator utama: pertama, meningkatnya kepercayaan masyarakat yang ditandai dengan partisipasi aktif warga melaporkan aktivitas mencurigakan; kedua, keberhasilan pendekatan personal persuasif dalam mendorong korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi sesuai amanat Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; ketiga, efektivitas peran mediasi dalam mencegah eskalasi konflik horizontal dan tindakan main hakim sendiri. Ditinjau dari perspektif hukum kepolisian, tindakan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf g, dan Pasal 15 ayat (2) huruf c tentang diskresi kepolisian. Namun, optimalisasi tugas Bhabinkamtibmas menghadapi hambatan internal (keterbatasan personel dan beban administrasi) serta hambatan eksternal (kultur masyarakat tertutup, modus operandi jaringan narkoba yang canggih, dan masalah sosial-ekonomi). Hambatan tersebut membentuk lingkaran setan yang saling menguatkan. Penelitian ini merekomendasikan pemenuhan rasio personel ideal, reformasi sistem administrasi berbasis teknologi, penguatan forum kemitraan polisi-masyarakat, serta program pemberdayaan ekonomi bagi warga rentan.   Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Tindakan Preventif, Tindakan Persuasif, Bhabinkamtibmas, Penanggulangan Narkotika, Community Policing, Kecamatan Pakuhaji.
Analisis Yuridis Konflik Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dengan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Ficry, Achmad; Nawas, Abu; Habeahan, Rasman; Indrayanto, Indrayanto
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 3 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i3.50743

Abstract

Penelitian ini menganalisis dualisme kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta implikasi yuridisnya terhadap efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang diperkaya dengan data empiris melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum di Polres Tangerang Selatan dan BNN Provinsi Banten, serta kajian putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan bersumber pada konstruksi hukum yang tidak harmonis antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang memberikan kewenangan umum penyidikan kepada Polri, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan khusus kepada BNN. Kedua undang-undang tidak mengatur mekanisme koordinasi, hierarki, atau prioritas kewenangan secara tegas, sehingga menciptakan konflik norma horizontal dan tumpang tindih kewenangan. Perbedaan mendasar juga ditemukan dalam batas waktu penangkapan (1×24 jam untuk Polri versus 3×24 jam untuk BNN), yang semakin memperparah ketidakpastian hukum. Implikasi yuridis dualisme ini mencakup ketidakpastian hukum (rechtssicherheit) karena tidak jelasnya lembaga yang berwenang, ketidakadilan (gerechtigkeit) akibat perbedaan prosedural yang berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum, serta inefisiensi (zweckmäßigkeit) berupa duplikasi sumber daya dan pemborosan anggaran. Penelitian ini menawarkan model harmonisasi kewenangan, yaitu model koordinasi fungsional yang diperkuat dengan mekanisme penugasan bersama sebagai transisi menuju model subsidiaritas. Rekomendasi jangka pendek meliputi pembentukan peraturan bersama antara Kapolri dan Kepala BNN serta forum koordinasi rutin, sedangkan rekomendasi jangka panjang mencakup revisi Undang-Undang Narkotika dengan mengadopsi pendekatan subsidiaritas dan harmonisasi batas waktu penangkapan.  Kata Kunci: Dualisme Kewenangan, Penyidikan Narkotika, Polri, BNN
Co-Authors Abadi, Slamet Akmani, Akmani Andhyka Muchtar Apriyanti, Astri Bahori Bofiola Marpaung , Budi Burhanudin Chotib, Muhammad Effendi, Hendi Febriansyah, Ferdi Ficry, Achmad Gunawan Gunawan Indrayanto, Indrayanto JUNAEDI Junaedi Junaedi Lasemin, Lasemin Muhindar, Agus Muhlisin Muhlisin Narwi, Aji nasir, muh Nawas, Abu Risnandar, Aep Rizal, Jon Rizki Aji Putra, Gilang Rochman, Arif Suardi, Ilham Sugeng Prayitno Sumarto, Fendy Tarsin, Tarsin Widodo Widodo