Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN JURNAL PILAR KEADILAN (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences
Habeahan, Rasman
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Ironi Kebijakan Penanaman Modal Asing Yang Tak Kunjung Mendistribusikan Kesejahteraan Sosial Rochman, Arif; Suardi, Ilham; Habeahan, Rasman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 6 (2022)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.42363

Abstract

The foreign investment (PMA) strategy in Indonesia necessitates a thorough overhaul, as the 'top-down' method employed for approximately 64 years has failed to significantly enhance the social welfare of small company operators (MSMEs-K). To date, the PMA policy has been formulated by the Indonesian Government via directives including Presidential rules, Ministerial Decrees, and rules from the Investment Coordinating Board (BKPM), excluding the participation of local players such as Apindo, Kadin, and MSMEs-K. To enhance the inclusivity of the PMA policy, a 'bottom-up' approach is required that incorporates the aspirations of MSMEs-K, is presented via the Regional Investment Board, and is processed incrementally up to BKPM and the Coordinating Ministry for Economic Affairs before presidential ratification. This strategy aims to promote the realisation of substantive-distributive justice, enabling MSMEs-K to experience the advantages of the PMA policy directly. Conversely, the procedural-formal justice model, which solely emphasises formal legal elements, has demonstrated ineffectiveness in allocating welfare to domestic enterprises. The Indonesian government must adopt the principle of distributive fairness, particularly in allocating non-renewable natural resources and budgetary provisions, prioritising local enterprises, especially MSMEs. Keywords: Irony; PMA Policy; Social Welfare Abstrak:Strategi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia memerlukan perombakan menyeluruh, karena metode 'top-down' yang diterapkan selama kurang lebih 64 tahun belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial pelaku usaha kecil (UMKM-K) secara signifikan. Selama ini, kebijakan PMA telah dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai arahan, termasuk peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan mengesampingkan partisipasi pelaku lokal seperti Apindo, Kadin, dan UMKM-K. Untuk meningkatkan inklusivitas kebijakan PMA, diperlukan pendekatan 'bottom-up' yang menampung aspirasi UMKM-K, disampaikan melalui Badan Penanaman Modal Daerah, dan diproses secara bertahap hingga ke BKPM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum disahkan oleh presiden. Strategi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya keadilan substantif-distributif, sehingga UMKM-K dapat merasakan langsung manfaat kebijakan PMA. Sebaliknya, model keadilan formal-prosedural yang hanya menekankan unsur legal formal telah menunjukkan ketidakefektifan dalam mengalokasikan kesejahteraan kepada perusahaan domestik. Pemerintah Indonesia harus mengadopsi prinsip keadilan distributif, khususnya dalam alokasi sumber daya alam tak terbarukan dan penyediaan anggaran, dengan mengutamakan perusahaan lokal, khususnya UMKM.Kata Kunci : Ironi; Kebijakan PMA; Kesejahteraan Sosial
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BISNIS JUAL BELI SAHAM MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASAKEUANGAN (LAPS-SJK) Rizal, Jon; Habeahan, Rasman
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2014): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/bvx59443

Abstract

Prosedur alternatif penyelesaian sengketa pada jual beli saham melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, adalah dengan cara mediasi atau abitrase berdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis prosedur alternatif penyelesaian sengketa pada jual beli saham melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. (2) Untuk menguraikan dan menganalisis yang menjadi kendala dalam pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Ada pun wawancara adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber, untuk mendapatkan informasi.
PPh PASAL 21 DAPAT DITANGGUNG ATAU DITUNJANG OLEH PENGUSAHA Abadi, Slamet; Junaedi, Junaedi; Habeahan, Rasman
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2014): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/rp0st672

Abstract

Pekerja yang bekerja di suatu perusahaan dengan penghasilan khususnya upah di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang mana pajak penghasilan tersebut akan menjadi beban dan dipotongkan dari penghasilan pekerja yang pada akhirnya akan mengurangi besarnya Take Home Pay (Penghasilan bersih setelah potongan-potongan yang dapat dibawa pulang). Bagi pekerja akan menguntungkan apabila take home pay nya sebesar mungkin, sedangkan bagi pengusaha akan mencari alternatif yang paling menguntungkan sebisa mungkin tidak dirugikan karena beban PPh 21 kalaupun harus menanggung PPh Paal 21, beban teresbut dapat mengurangi laba pada tahun fiskal tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lain. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku Pustaka, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, makalah-makalah, artikel dan karya tulis lain. Kesimpulan dari tulisan ini adalah (1) Pajak PPh Pasal 21 merupakan salah satu kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Pemerintah menyatakan Pajak penghasilan pasal 21 dapat ditanggung oleh Pekerja, Pengusaha, atau diberikan tunjangan pajak. (3) Dalam rangka Pajak Penghasilan pasal 21 dapat ditanggung atau diberikan tunjangan pajak oleh Perusahaan, maka Pekerja dapat membentuk Serikat Pekerja untuk melakukan permohonan permintaan berunding kepada Perusahaan terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh Pengusaha atau diberikan tunjangan pajak.
Analisis Upah di Perusahaan Industri Printer dan Perlengkapannya di Kabupaten Bekasi Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Risnandar, Aep; Junaedi; Habeahan, Rasman
JOM Vol 5 No 2 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, June, 2024
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i2.5631

Abstract

This research aims to analyze the Determination and Enforcement of Wages in Companies in the Printer and Equipment Industry Sector in Bekasi Regency Based on the Employment Law. The researcher uses a research method with a Normative Juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials or mere secondary materials, emphasizing concepts written in statutory or legal regulations which are conceptualized as rules or norms that benchmark human behaviour, this type of research is an analytical description where the author tries to describe the problem of wages in printer companies as the object and location of research, the data used is primary data in the form of statutory regulations such as the Constitution of the Republic of Indonesia, Government Regulations instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which has been stipulated by Law Number 6 of 2023 and Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Data analysis is an activity carried out by collecting data, both primary data and secondary data, then arranging it in writing to make it easier to map the problem and then analyzing the data to answer the formulated problem identification. The research results show that the determination of minimum wages in companies in the printer and equipment industrial sector in Bekasi Regency is not by labour law, this can result in legal violations and has the potential to cause dissatisfaction among workers, which in turn can affect company productivity. The implementation of wages and wage scale structure in companies in the printer and equipment industrial sector in Bekasi Regency is not carried out as per the provisions of the Labor Law so that it does not affect the determination and application of workers' wages.
Single Presence Policy in Indonesian Banking Muchtar, Andhyka; Widodo, Widodo; Habeahan, Rasman
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 3 (2024): August 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i3.9885

Abstract

The sole ownership policy in Indonesian banking is regulated in Bank Indonesia Regulation Number 14/24/PBI/2012 concerning Sole Ownership in Indonesian banking which is then supplemented by Bank Indonesia Circular Letter Number 15/2/DPNP dated 4 February 2013 concerning Sole Ownership in Indonesian Banking. This research was created to find out about the regulations and implementation of sole ownership policies in banking in Indonesia. The research uses normative juridical research methods. The research results state that the implementation of the sole ownership policy in banking in Indonesia is carried out through the merger or consolidation of controlled banks, forming a Holding Company in the Banking Sector (Bank Holding Company/BHC), forming a Holding Function. There is a need for further study regarding the implementation of the sole ownership policy in banking in Indonesia.
Co-Authors Abadi, Slamet Akmani, Akmani Andhyka Muchtar, Andhyka Bahori Burhanudin Effendi, Hendi Febriansyah, Ferdi JUNAEDI Junaedi Junaedi Narwi, Aji nasir, muh Prayitno, Sugeng Risnandar, Aep Rizal, Jon Rochman, Arif Suardi, Ilham Sumarto, Fendy Widodo Widodo