Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.015
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) Jurnal Bedah Hukum Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Binamulia Hukum
Shebubakar, Arina Novizas
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pengaruh Hambatan Kerja Sama Instansi Pemerintah: Studi Atas Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Yuliana, Risma; Shebubakar, Arina Novizas; Lutfi, Anas
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i2.3167

Abstract

In government institutions, cooperation agreements are formalized through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU), followed by a Cooperation Agreement. However, the process of reaching the signing of the MoU and Cooperation Agreement, as well as the implementation of the agreed activities, does not always run smoothly. Several issues and obstacles may arise. This study aims to analyze the impact of obstacles in cooperation within government institutions based on the MoU and Cooperation Agreement. A descriptive qualitative research method was used, with data collected through questionnaires via Google Forms and interviews. The research findings indicate that the main obstacles in cooperation include communication, coordination, human resources, and activity budgeting. Recommended solutions include forming a coordination team, preparing adequate human resources, and planning a more flexible budget. Understanding these obstacles and their impacts is useful for minimizing errors when renewing or initiating new cooperation agreements with other parties, thus ensuring more effective and optimal cooperation implementation.
Implementasi Lumsum dalam Jenis Kontrak Proyek Engineering Procurement Construction (EPC) Muslim, Muhamad Iqbal; Shebubakar, Arina Novizas
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50564

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kontrak lumpsum dalam proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC) di Indonesia, dengan meninjau aspek hukum, risiko bisnis, serta tanggung jawab para pihak yang terlibat. kontrak lumpsum merupakan perjanjian dengan harga tetap yang menuntut kepastian hukum dan efisiensi biaya, namun menimbulkan tantangan dalam pembagian risiko, terutama ketika terjadi perubahan kondisi lapangan. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta studi kasus PT Waskita Karya versus PT Jasamarga Bali Tol yang mencerminkan permasalahan praktis dalam pelaksanaan kontrak lumpsum EPC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrak ini memberikan kepastian biaya bagi pemilik proyek tetapi menimbulkan risiko hukum dan finansial bagi kontraktor. Sengketa umumnya terjadi akibat ketidaktegasan klausul mengenai perubahan pekerjaan dan mekanisme pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kontrak yang rinci, pelaksanaan berlandaskan itikad baik, serta penyelesaian sengketa melalui arbitrase agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban serta kepastian hukum dalam proyek konstruksi di Indonesia.
Pertanggungjawaban Hukum sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Penerbitan Akta atas Tanah Sengketa Hartati, Reskah; Shebubakar, Arina Novizas
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50729

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum terhadap setiap peralihan hak atas tanah melalui pembuatan akta otentik. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus di mana Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerbitkan akta atas tanah yang ternyata dalam sengketa atau menggunakan dokumen yang tidak sah, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum PPAT dalam penerbitan akta atas tanah bermasalah, ditinjau dari aspek perdata, pidana, dan administratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai atau dengan sengaja menerbitkan akta atas tanah sengketa, baik melalui sanksi perdata berupa ganti rugi, sanksi administratif seperti pencabutan izin jabatan, maupun sanksi pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau pemalsuan. Oleh karena itu, PPAT wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepastian hukum dengan memastikan status hukum tanah sebelum akta diterbitkan.
Risiko Hukum Pemberian Ganti Kerugian pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Wilayah Sempadan: Pendekatan Yuridis bagi Aparat Pelaksana Wahyuni, Wahyuni; Sadino, Sadino; Shebubakar, Arina Novizas
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum (article in press)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1222

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah di wilayah sempadan sungai dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, di mana beberapa aparat pelaksana (pegawai pertanahan) telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi. Fokus penelitian adalah menganalisis konflik antara hak individual pemilik tanah dan ketentuan hukum lingkungan serta tata ruang yang melarang pemanfaatan sempadan sungai untuk kepentingan pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksinkronan antara hak atas tanah yang diberikan secara administratif dan larangan pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan lindung, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah maupun aparat pelaksana pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang adil, guna memastikan kepastian hukum bagi kedua pihak dalam pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah sempadan.
Co-Authors Adithio, Stephano Ranno Ahmad, Suparji Anis Rifai Carona, Nina Fauzi, Irvan Gunawan, Abraham Hartati, Reskah Iwan Suprijanto Kartiwan, Tatang Lutfi, Anas Maksum, Muhammad Amir Muhamad Iqbal Muslim Muzqufa, Reagy Noviansyah, Arie Sadino, Sadino Setiyawati, Della wahyuni wahyuni Yuliana, Risma Yusup Hidayat