Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara MURHUM : JURNAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Jurnal Malikussaleh Mengabdi JOAS
Mardhatillah, Fitria
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh) Shira Thani; Mardhatillah, Fitria
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (850.766 KB)

Abstract

Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat turut mempengaruhi sistem peradilan pidana anak di Aceh, dimana sebelumnya perkara anak yang berkonflik dengan hukum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, namun saat ini dalam hal perkara anak yang berkonflik dengan hukum atas jarimah. Namun, ada beberapa kasus diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Khusus Anak, dan ada penyelesaian kasus melalui Mahkamah Syar’iyah dengan menggunakan Qanun Jinayat. Terjadinya dulaisme hukum menyebabkan para pelaku dan korban akan sulit mendapatkan kepastian hukum, dan berdampak pula pada kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah Propinsi NAD yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis, Berkaitan dengan dualisme hukum tentang penyelesaian perkara kekersan seksusal yang dilakukan oleh anak di Aceh, kita harus mengingat Kembali bahwa Qanun digali dan lahir dari masyarakat Aceh sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat Aceh. Untuk menghindari dualisme hukum tentang penyelesaian perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, dapat digunakan qanun jinayah untuk menyelesaian perkara tersebut. Di Aceh ada Undang-undang Khusus yaitu qanun, Pasal 7 qanun Jinayat disebutkan bahwa dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam qanun. Maka secara Norma yang berwenang mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah Mahkamah Syar‟iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat.
Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 5-6 Tahun Pasca Covid-19 Mardhatillah, Fitria; Dwi Wardhani , Junita; Sunaryo, Ilham
Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 4 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal (PPJ) PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/murhum.v4i2.368

Abstract

Keterlambatan membaca buku anak usia dini pasca covid-19 menjadi perhatian khusus bagi orang tua dan pendidik. Pasalnya, keterampilan membaca dapat meningkatkan perkembangan otak dan hubungan emosional anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana guru menerapkan upaya pembelajaran, metode dan strategi untuk membangkitkan minat membaca  anak. Metode  penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dimana data penelitian diolah guna menarik kesimpulan. Sumber diambil dari data dokumen dan narasumber. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini melibatkan kepala sekolah, guru kelas, dan wali murid sebagai narasumber mengenai perkembangan anak. Teknis analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif miles and hubermen. Hasil penelitian ini guru telah mengupayakan penanganan keterlambatan membaca dengan berbagai media pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode bercakap-cakap, menyimak anak membaca buku, bermain mengenal huruf, tanda baca, angka, dan belajar lewat kartu kata strategi yang diterapkan oleh guru dengan membacakan buku cerita sebelum memulai pembelajaran dan melakukan tanya jawab, sehingga anak terbiasa akan buku yang dibacakan setiap hari.
Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh dalam Hukum Islam mardhatillah, Fitria; Maghfirah, Fitri; Thani, Shira
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v7i1.8313

Abstract

Mawah transactions in Aceh is agree orally without written evidence, potentially leading to prolonged disputes. The mawah agreement does not mention a time limit for the duration of the agreement with a certain period of time, causing the heirs of the mawah property manager to sue. If there is a dispute in Acehnese society (including mawah disputes) it will be resolved through peaceful means and/or customary courts before being handed over to the police. This research approach uses an empirical juridical approach that aims to examine aspects that must be considered in resolving mawah disputes and procedures for resolving mawah disputes in Aceh Customary Institutions based on Islamic law. The results showed that aspects of the agreement, legal aspects and judges need to be observed so that the settlement does not violate Islamic law. The dispute resolution procedure in the Acehnese customary court is in accordance with the settlement in Islam which is in the nature of the settlement in accordance with peace (aṣṣulh) and the form of implementation is in accordance with the judiciary (al-qaḍā) with an appeal at the Mukim level if Keuchik unable to complete. Furthermore, if the customary court has not been able to be resolved it will be resolved through the Religious court, for Aceh the Religious court is called the Shar'iyah Court.
Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh Maghfirah, Fitri; Mardhatillah, Fitria; Sastro, Marlia Sastro; Malahayati, Malahayati; Azkia, Sela Azkia
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i2.19494

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika Universitas Malikussaleh mengenai hak-hak korban kekerasan seksual serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Sebelum intervensi, pemahaman mengenai prosedur pelaporan dan dukungan bagi korban masih terbatas akibat kurangnya informasi serta anggapan bahwa isu kekerasan seksual adalah hal yang tabu untuk dibahas. Melalui metode yang komprehensif dan interaktif, seperti seminar, diskusi kelompok, dan distribusi materi edukasi, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Program ini juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum kampus dengan menghadirkan mekanisme pelaporan yang transparan, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis bagi korban. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta serta kesediaan mereka untuk terlibat dalam tindakan pencegahan. Luaran program ini mencakup artikel yang telah di-submit ke jurnal serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yang mencerminkan dampak positif dari kegiatan ini. Inisiatif ini menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dan transformasi budaya dalam menangani kekerasan seksual serta membangun lingkungan akademik yang inklusif.
Analysis of PT Lhoong Setia Mining's Responsibility for Land Reclamation in the Perspective of Environmental Fiqh Mardhatillah, Fitria; Thani, Shira; Maghfirah, Fitri
Journal of Aceh Studies Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Aceh Studies (JOAS)
Publisher : Winaya Inspirasi Nusantara Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63924/joas.v1i2.167

Abstract

Mining businesses play an important role in providing real added value for national economic growth and sustainable regional development. However, the excessive exploitation of natural resources will have an impact on the sustainability of natural resources and environmental functions. Land reclamation is the responsibility of mining companies to restore post-mining environmental conditions. This study utilizes a qualitative analysis method with a comparative analysis data collection technique, namely by comparing various journals, written information from the internet, and other literature. According to Law Number 3 of 2020 regarding Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, companies or business actors are required to carry out post-mining reclamation. As a result of field findings, PT Lhoong Setia Mining has not conducted the land reclamation process or fulfilled other obligations. This is not in line with laws, regulations, and the principles of environmental fiqh in mining land exploration.
ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBUKTIAN PASAL OLEH HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.B/2024/PN.Srh) Fratiwi, Shindi; Hatta, Muhammad; Mardhatillah, Fitria
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21752

Abstract

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan proses penting yang mengatur batasan serta prosedur dalam sidang pengadilan untuk mencari dan mempertahankan kebenaran oleh hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Setiap pihak wajib mengikuti ketentuan yang diatur undang-undang, tanpa boleh menyimpang dari prosedur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Ahmad Rozikin alias Oca sebagai pelaku tindak pidana penggelapan, bentuk perlindungan hukum terhadap korban, serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN.Srh. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis guna menggambarkan fakta hukum secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian penerapan pasal dalam kasus ini, di mana seharusnya merujuk pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, namun justru dijatuhi pidana penipuan dengan hukuman penjara selama satu tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan tersebut sangat penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 254/PID.SUS/2023/PT PTK) Ananda, Cut Tiara; Zulfan, Zulfan; Mardhatillah, Fitria
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.21943

Abstract

Justice Collaborator merupakan pihak yang terlibat dalam tindak pidana namun memberikan bantuan penting bagi penegakan hukum, khususnya dalam kasus narkotika. Kenyataannya, perlindungan hukum bagi Justice Collaborator belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya, padahal semestinya hukum memberikan perlindungan bagi semua pihak yang membantu proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan minimnya jaminan perlindungan keamanan bagi Justice Collaborator. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator harus dimulai dengan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta syarat untuk menjadi Justice Collaborator, dan diikuti dengan penguatan mekanisme hukum yang menjamin perlindungan nyata. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum guna menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PUTUSAN NOMOR 850/PDT.G/2020/PN MDN Setiawati, Dewi; Nurarafah, Nurarafah; Mardhatillah, Fitria
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23085

Abstract

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menimbulkan sengketa hukum yang merugikan pihak kreditur. Hal ini terjadi ketika debitur lalai memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit. Fokus utama kajian adalah perkara yang terdapat pada Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis secara yuridis permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta menganalisis pertanggung jawaban hukum yang timbul. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber bahan hukum terdiri dari hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan debitur dalam putusan tersebut terbukti melakukan wanprestasi dengan hanya membayar 10 dari 48 kali angsuran, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak kreditur. Majelis Hakim menyatakan perbuatan tergugat memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam kasus ini, debitur telah diingatkan melalui somasi namun tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Disarankan agar pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia lebih memperhatikan kepatuhan isi perjanjian dan mendaftarkan jaminan fidusia secara sah untuk memperoleh perlindungan hukum maksimal. Di sisi lain, pemerintah perlu lebih aktif dalam memberikan sosialisasi hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia guna mengurangi sengketa serupa.
Pelatihan dan Pengembangan Karakter Dalam Mencegah Aksi Bulliying Anak Usia Dini Di Kampung Jawa Lama Kota Lhokseumawe Asmara, Romi; Thani, Shira; Mardhatillah, Fitria; PG, Eko Gani; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4040

Abstract

Sosialisasi hukum sebagai upaya pencegahan aksi bullying mulai dari usia dini merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran anak-anak mengenai dampak negatif bullying dan cara-cara mengatasinya. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru dan anak-anak terkait aksi bullying dan tindakan yang dapat dilakukan ketika menjadi korban. Pemahaman guru dan orangtua perlu ditingkatkan dengan pendekatan persuasif agar korban dapat lebih berani melaporkan atau terbuka baik dengan orang sekitar, orangtua atau guru, sehingga dapat diidenfikasi serta diselesaikan secara cepat dan tepat. Kegiatan sosialisasi hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak-anak terhadap bahaya bullying. Bullying memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan korban hingga dewasa. Aktivitas disekolah akan terganggu karena depresi dan perasaan tidak senang untuk mengikuti jam pelajaran sebab dihantui oleh perasaan tidak bahagia mengikuti sekolah. Akibat bullying pada korban akan merasa takut dan perasaan ingin menyendiri. Korban akan merasa malas untuk pergi ke sekolah sehingga berkepanjangan akan menggangu konsentrasi dan mempengaruhi nilai akademiknya. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak terhadap bahaya bullying serta memperkuat upaya pencegahannya.
Pendampingan Perangkat Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Gampong Paya Gaboh Sulaiman, Sulaiman; Muksalmina, Muksalmina; PG, Eko Gani; Mardhatillah, Fitria; Tasyukur, Tasyukur; Azzahra, Ayasha Putri; Rahmadana, Rahmadana
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4316

Abstract

Pendampingan penyelesaian sengketa secara adat pada gampong Paya Gaboh dilatarbelakangi karena melihat keterbatasan pengetahuan dan kapasitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara efektif. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian sengketa yang adil dan memadai bagi masyarakat setempat. Ada potensi ketidakjelasan dalam hukum adat yang diterapkan dan implementasi dalam proses penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Dampaknya menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi adat. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan efektivitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memperbaiki proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi adat, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di masyarakat setempat. Diperlukannya pembinaan dan pendampingan untuk perangkat adat tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara adat, prosedur yang tepat, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Selain itu, menyediakan pendampingan langsung tatacara penanganan sengketa tertentu. Pendampingan dengan perangkat adat untuk mengembangkan pedoman dan prosedur yang jelas serta transparan untuk penyelesaian sengketa ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan konsistensi dalam proses penyelesaian sengketa. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan diharapkan para perangkat adat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani sengketa secara adat dengan lebih efektif untuk peningkatan kepercayaan masyarakat pada institusi adat dan lingkungan sosial yang lebih harmonis di Gampong Paya Gaboh.
Co-Authors . Zulfan Ananda, Cut Tiara Azkia, Sela Azkia Azzahra, Ayasha Putri Dewi Setiawati Eko Gani PG Fitri Maghfirah Fratiwi, Shindi Junita Dwi Wardhani Malahayati Malahayati Muhammad Hatta Muksalmina Muksalmina Nurarafah, Nurarafah Rahmadana, Rahmadana Romi Asmara Sastro, Marlia Shira Thani Sulaiman Sulaiman Sunaryo, Ilham Tasyukur, Tasyukur Thani, Shira