Articles
<![CDATA[Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi yang Terjadi Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Penelitian di Kota Batam) ]]>
<![CDATA[Munandar, Aris]]>;
<![CDATA[Washliati, Laily]]>;
<![CDATA[Aminah, Titik]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1404
<![CDATA[Perjanjian jual beli online e-commerce yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilajukan secara elektronik. Salah satu pokok permasalahan hukum yang dapat timbul dari transaksi jual beli online yaitu terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli online. Seperti di Kota Batam, sering terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli secara online. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online dan bagaimana pelaksanaan, faktor kendala dan solusi perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur terkait kewajiban memiliki itikad baik dan tanggun jawab dari penjual untuk dapat memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana seharusnya dan melakukan proses penyelesaian terhadap apapun keluhan konsumen terkait dengan produk yang dijual, dan juga diatur mengenai ketentuan pidana terkait transaksi jual beli secara online dalam beberapa pasal Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online yaitu belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih banyak konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dari pembelian produk secara online tidak bisa mendapatkan pemenuhan hak atau tanggung jawab dari pihak penjual disebabkan oleh beberapa faktor kendala seperti kurangnya regulasi spesifik yang mengatur terkait perlindungan konsumen di era digital, rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terutama konsumen, keterbatasan teknologi, dan proses penyelesaian sengketa yang kurang efisien. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu perlu adanya regulasi baru, perlu ditingkatkan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan konsumen di era digital, perlu ada pengembangan teknologi, dan diperlukan kinerja BPSK yang lebih optimal.Disarankan kepada pemerintah agar memperbaharui regulasi yang lebih tegas dan meningkatkan kinerja BPSK terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di era digital. Disarankan kepada masyarakat agar bisa membedakan penjual yang kredibel atau tidak dalam memilih sebagai referensi untuk membeli suatu barang dalam transaksi online.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dalam Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Kantor Notaris/PPAT Wiwid Hanny Saputri) ]]>
<![CDATA[Asfani, Rahimah]]>;
<![CDATA[Idham, Idham]]>;
<![CDATA[Aminah, Titik]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1355
<![CDATA[Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris memberikan solusi yaitu membuat suatu Perjanjian yang bersifat mengikat antara pembeli dan penjual, dalam hal ini dikenal dengan nama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) tanah yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT, untuk mengetahui implementasi faktor kendala dan solusi terhadap efektifitas perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris, pendekatan penelitian terhadap studi dokumen, penelitian lapangan, dan kepustakaan. Pengaturan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) hak atas tanah telah ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan iktikad baik, ini menjadi perlindungan hukum dalam pembuktian dipersidangan apabila terjadi Wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah sangat tergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat oleh para pihak (penjual-pembeli). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah merupakan perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh Penjual dan Pembeli dihadapan Notaris/PPAT. Pengikatan ini dilakukan karena adanya syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh para Pihak sebelum menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT). Untuk itu dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli agar penjual dan pembeli dapat memenuhi syarat, hak dan kewajiban sehingga dapat tercapai prestasi atau kesepakatan jual beli tanah tersebut. Di dalam akta tersebut juga memuat akibat hukum atas dibuatnya akta pengikatan perjanjian jual beli yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan iktikad baik. Selain itu PPJB yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris merupakan Akta Notariil dimana berkekuatan hukum tetap, bersifat otentik dan tidak dapat ditarik kembali. Kemudian perjanjian memiliki banyak asas, diantaranya asas kebebasan berkontrak.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Alternatif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam) ]]>
<![CDATA[Hamdi, Satria]]>;
<![CDATA[Fadjriani, Lia]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1393
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman alternatif bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam). Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dikarenakan usianya yang belum cukup dewasa. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam suatu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisia data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh penelitian akan dianalisis dan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dari penelitian Field Research (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak meliputi sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 (tiga) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi administratif. Upaya diversi dengan pendekatan restoratif sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pemidanaan atau perampasan hak kemerdekaan anak dapat diupayakan terlebih dahulu.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Barelang Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Gunawan, Andre]]>;
<![CDATA[Siadari, Lagat Paroha Patar]]>;
<![CDATA[Nurkhotijah, Siti]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1360
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memprihatinkan. Tindakan ini memiliki dampak jangka panjang yang merusak fisik, emosional, dan psikologis korban. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan.KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, minimnya pelaporan kasus oleh korban atau pihak terkait, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Penelitian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau) ]]>
<![CDATA[Sitohang, Citra Permata]]>;
<![CDATA[Siadari, Lagat Paroha Patar]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Harry]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1356
<![CDATA[Perlindungan Hukum merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Anak adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa korban menjadi pemuas hasrat seksual sipelaku yang dimana tindakan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama dan hukum serta melanggar kesopanan dan sesusilaan. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 serta perundangan terkait lainnya. Selanjutnya juga untuk meneliti implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap perlindungan hukum anak yang mengalami kekerasan seksual didalam lingkungan keluarga. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan dengan pendekatan yuridis empiris ( yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh Penelitian ini pengetahuan hukum secara empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kekerasan Seksual Yang Terjadi Pada anak dalam lingkungan keluarga merupakan Hubungan yang disalahgunakan. Upaya Unit PPA dalam menangulangi kasus kekerasan seksual yaitu dengan memberikan perlindungan berupa tahap awal yaitu memberikan pemulihan, tahap kedua pemberian pendampingan hukum, tahap ketiga pendampingan lanjutan, dan tahap keempat pengawasan . Kendala yang dialami Unit PPA dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian adanya hambatan psikologis seperti rasa malu dan takut. sehingga korban tidak berani dalam melaporkan kejadian yang terjadi pada dirinya. Serta anggaran yang terbatas membuat kepolisian terkendala dalam bersosialisai terhadap masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun) ]]>
<![CDATA[Fadillah, Muhammad Haris]]>;
<![CDATA[Nurkhotijah, Siti]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1394
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan faktor penghambat dan solusi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapannya sejak peraturan ini sejak peraturan ini berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris . dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memenuhi aspek-aspek dalam peraturan Penghentian Penuntutan seperti aspek syarat, metode, dan batasan. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Karimun terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut. Penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 140 Ayat (2), namun tidak diatur secara jelas mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Melalui kebijakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perkara pidana berhasil diselesaikan melalui proses upaya perdamaian dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku dalam peraturan ini. Disarankan agar peraturan ini dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan masyarakat melalui kajian – kajian atau berdasarkan pengalaman dalam menerapkan Peraturan ini agar peraturan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan dan tidak disalah gunakan. Dalam konteks kultur masyarakat penulis menyarankan agar dapat terus menjaga nilai – nilai leluhur mengenai musyawarah dan mempertahankannya di Masyarakat.]]>
<![CDATA[Kepatuhan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Dwi Sumber Arca Waja Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Wulandari, Dita Eli]]>;
<![CDATA[Siadari, Lagat Paroha Patar]]>;
<![CDATA[Lubis, Irfan Husein]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1361
<![CDATA[Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan alat untuk melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari kecelakaan kerja. perlindungan ini merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau nahkan menghilangkan resiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini hendaknya tidak dlihat sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya perusahaan, tetapi sebagai bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang cukup besar di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja Indonesia dan untuk mengetahui faktor, kendala, serta solusi dari kepatuhan hukum pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan Pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara empiris. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kepatuhan hukum pekerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja diakibatkan oleh faktor kurangnya kedisiplinan para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga terdapat potensi bahaya dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Untuk itu pengawas keselamatan kerja harus lebih efektif meninjau para pekerja untuk mematuhi peraturan K3 di perusahaan. Untuk itu, diharapkan kepada semua pekerja dan pengusaha agar lebih disiplin dan mentaati peraturan yang telah disepakati bersama dan perundang-undangan demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.]]>
<![CDATA[PKM Sosialisasi Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Proyek Base Learning Pada Mata Pelajaran Matematika Di SMA Kota Batam ]]>
<![CDATA[Wardani, Hizmi]]>;
<![CDATA[Purba, Nelvitia]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>;
<![CDATA[Suciati, Herlina]]>;
<![CDATA[Hasibuan, Wilda Fasim]]>;
<![CDATA[Nafsah, Zawahir]]>;
<![CDATA[Manurung, Dormauli]]>
<![CDATA[ Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPI UMN AL WASHLIYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32696/ajpkm.v9i1.4920
<![CDATA[PKM is carried out at Nabilah Islamic High School Batam. This program is carried out in partnership between the Al-Washliyah Muslim Nusantara University (UMN) PKM Team and the Batam University PKM Team with activities including: Preliminary Stage, at this stage, the service team takes care of the letters of permission and correspondence from UMN Al Washliyah Medan to survey carrying out this community service activity. (2) Implementation stage, at this stage, the socialization of students' character formation is carried out through the base learning project learning model in mathematics subjects from UMN Al Washliyah Medan using PowerPoint. In this socialization activity, lectures and questions and answers are carried out, so that the activity will achieve the results and targets as expected and (3) Evaluation Stage, at this stage an evaluation is carried out by making a questionnaire before and after the implementation of PKM activities at Nabilah Islamic High School Batam, to find out there is an increase in understanding regarding Mathematics lessons. The PKM results concluded that the application of the Project-Based Learning learning model in mathematics learning can improve students' character values. This is evidenced by the average percentage of character values indicator scores of 64% before PBL socialization and 81% after PBL socialization. Therefore, this PBL learning model can be applied to improve character values based on student responses after PKM activities are carried out]]>
<![CDATA[SOSIALISASI ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESTINASI WISATA DAERAH PESISIR ]]>
<![CDATA[Pratama, Yudi]]>;
<![CDATA[Nuraini, Lia]]>;
<![CDATA[Susanti, Susanti]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>;
<![CDATA[Lestari, R A Widyanti Diah]]>;
<![CDATA[Angelina Eleonora]]>;
<![CDATA[Novriyandra, Devan]]>;
<![CDATA[Najla, Nabilla Aqiilah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Maritim Vol 7 No 3 (2025): Journal of Maritime Empowerment - Edisi Khusus ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31629/jme.v7i3.7556
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat pesisir, khususnya di Desa Pengudang, mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam pengembangan potensi destinasi wisata lokal. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), lemahnya perlindungan terhadap karya dan budaya lokal, serta kurangnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai strategi penguatan daya saing pariwisata daerah. Metode pelaksanaan meliputi pemetaan partisipatif, penyusunan materi kontekstual berbasis kasus nyata, dan pembentukan kelompok belajar. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan evaluasi menggunakan kuesioner. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas peserta (60%) memiliki pemahaman awal yang rendah, namun 90% menilai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) relevan atau sangat relevan dengan pengembangan wisata. Tingkat partisipasi tergolong tinggi (100% aktif atau cukup aktif), dan 60% peserta memberikan masukan spesifik serta membangun. Kesimpulannya, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran awal dan minat masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), meskipun diperlukan pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis untuk mendorong penerapan secara berkelanjutan. Kegiatan ini berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis perlindungan kekayaan intelektual di wilayah pesisir.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam) ]]>
<![CDATA[Eka Fitriana, Rosilia]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice (selanjutnya ditulis Perja No. 15/2020). Berdasarkan aturan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam perkara tertentu, apabila korban dan terdakwa telah sepakat untuk mencapai kesepakatan damai. Adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan sebuah terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, serta menekankan agar kerugian korban diganti dan korban memaafkan pelaku kejahatan. Batasan suatu tindak pidana dapat berupa penghentian penuntutan demi hukum dan diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif yang terdiri dari orang atau pelaku menjadi tersangka pertama yang melakukan tindak pidana. Lalu, ada dua syarat mengenai kejahatan tersebut. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kedua, tindak pidana tersebut dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian akibat tindak pidana tersebut tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Artinya, pada prinsipnya perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Restorative Justice, yang dibatasi hanya pada pelaku yang baru saja melakukan dan bukan merupakan residivis, serta hanya pada jenis tindak pidana ringan tertentu.]]>
