Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.391
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Gagasan Hukum Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Social And Economics Research Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan journal of social and economic research IJOT Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
M. Sudirman
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
THE LEGAL CERTAINTY OF ELECTRONIC EVIDENCE AUTHENTICATION UNDER THE CIVIL PROCEDURE LAW IN INDONESIA Kevien Dicky Aldison; Patricia Audrey Ruslijanto; M. Sudirman
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 6 (2025): November
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the legal certainty of electronic evidence authentication under the Civil Procedure Law in Indonesia. The research highlights the importance of providing regulation to authenticate electronic evidence, as stated in Article 5 of Law Number 1 of 2024, which concerns the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions. The study adopts a normative juridical approach; the researcher's focus in this legal research is on legal principles and legal inventory research. The researcher aims to analyze the legal principles governing electronic evidence and its authentication process in civil procedure law. The primary purpose of this research is to ensure that legal certainty regarding the authentication of electronic evidence is achieved perfectly and comprehensively. It is considered necessary, given that civil procedure law in Indonesia has not explicitly regulated the authentication mechanism for electronic evidence until now. Therefore, by adding legal provisions that specifically restrict the authentication of electronic evidence in civil procedure law, the value of legal certainty can be achieved fully and comprehensively. This research is expected to contribute in the form of conceptual and normative analysis that can strengthen the argument regarding the urgency of regulating the authentication of electronic evidence. Thus, the results of this research not only provide an academic foundation but also offer constructive ideas that are relevant to the development of civil procedure law in Indonesia, particularly in the context of resolving civil disputes involving the use of electronic evidence.
Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik: Tantangan Keamanan Dan Solusi Di Praktik Kenotariatan Rachmawati; M. Sudirman
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 8 (2024): GJMI - AGUSTUS
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i8.763

Abstract

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji manfaat, tantangan, dan langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan sertifikat tanah elektronik dalam praktik kenotariatan. Manfaat utama dari sertifikat tanah elektronik meliputi peningkatan efisiensi dalam penerbitan dan pengelolaan dokumen, pengurangan risiko pemalsuan dan duplikasi, serta peningkatan keamanan dokumen. Namun, tantangan signifikan seperti kerentanan terhadap serangan siber dan kebocoran data, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya kesadaran dan keterampilan petugas dalam hal keamanan siber masih harus diatasi. Penelitian ini juga mengusulkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk penguatan protokol keamanan siber, pendidikan dan pelatihan bagi petugas, serta investasi dalam infrastruktur teknologi. Dengan implementasi yang tepat, sertifikat tanah elektronik dapat menjadi pilar utama dalam transformasi digital di bidang kenotariatan dan administrasi pertanahan di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK) Desy Agatha Sari; M. Sudirman; Benny Djaja
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.389

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pada praktiknya, terdapat PPAT yang melakukan peralihan hak atas tanah kepada pembeli tanpa sepengetahuan penjual sedangkan belum terjadi pelunasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan Hakim didasarkan pada perbuatan PPAT yang bertentangan dengan asas tunai dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB), karena faktanya, PPAT tetap melakukan penomoran AJB tanpa sepengetahuan penjual (Penggugat) yang mana kemudian dijadikan dasar untuk peralihan hak dari atas nama Penggugat ke atas nama pembeli (Tergugat I) dalam bentuk sertifikat. Pertanggungjawaban hukum PPAT selain secara keperdataan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, secara administratif adalah potensi dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya, dan secara pidana adalah potensi diancam dan dipidana karena melakukan pemalsuan akta otentik secara bersama-sama.
Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022 Julianti Putri Wajim; Benny Djaja; M. Sudirman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2275

Abstract

Permasalahan waris beda agama masih menjadi polemik dalam praktik hukum waris Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mensyaratkan ahli waris beragama Islam, sehingga ahli waris non-Muslim dianggap terhalang menerima warisan. Namun, perkembangan yurisprudensi, termasuk Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp, menunjukkan adanya pengakuan terhadap pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa Notaris berperan penting dalam mengakomodasi pelaksanaan Wasiat Wajibah melalui pembuatan akta wasiat atau akta pembagian warisan yang mengikat para pihak. Keberadaan akta autentik dari Notaris tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama, tetapi juga menjadi instrumen harmonisasi antara hukum Islam, putusan pengadilan, dan praktik kenotariatan. Dengan demikian, Notaris memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan keadilan keluarga pewaris sekaligus kepastian hukum dalam sengketa waris beda agama.
Independensi Notaris dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Penghadap Aulia Khairunisa; M. Sudirman; Benny Djaja
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Desember: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v3i3.3561

Abstract

This study aims to analyze the independence of notaries in reporting suspected money laundering (TPPU) committed by the complainant (client) in notarial practice. The main problem in this study is the form and limits of notary independence in carrying out reporting obligations on suspicious financial transactions that potentially contain elements of TPPU. This study uses a normative legal research method with a statutory approach to examine the legal provisions governing the obligations and legal protection for notaries, and a conceptual approach to describe the doctrines and theories related to professional independence, the principle of professional secrecy, and legal protection. The data used are secondary data obtained through literature studies, including primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively through legal interpretation and legal argumentation. The results of the study indicate that notary independence in reporting suspected TPPU is in a complex position because it must balance the obligation to maintain professional secrecy with the obligation to report to the relevant authorities. This independence is realized through compliance with statutory provisions and the principle of prudence as a form of legal protection for notaries.
Peran dan Tanggung Jawab PPAT terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Secara Elektronik Mutia Kanza; M. Sudirman; Benny Djaja
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Desember: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v3i3.3581

Abstract

PPAT plays a significant role in promoting digital transformation in the land administration sector and in supporting the successful implementation of electronic land certificates in Indonesia. Within this system, the PPAT holds a highly strategic position because the deeds they issue serve as the legal basis for registering land rights in the electronic certificate issuance process.This study aims to examine the roles and responsibilities of PPATs in the registration of land rights within the electronic certification system. The research employs a normative juridical method by reviewing statutory regulations, legal literature, and policies related to the digitalization of land services The findings indicate that PPATs are responsible for accurately collecting data, applying valid digital signatures and completing and uploading electronic information in accordance with the established procedures, thereby ensuring legal certainty and the integrity of land-related transactions. Their responsibilities encompass administrative, legal, and ethical dimensions, including ensuring the completeness and accuracy of documents, validating the authenticity of deeds, safeguarding the rights of involved parties, and supporting government policies on land rights registration.
Co-Authors Aulia Khairunisa Benny Djaja Chandra Yusuf Danial Rasyid Desy Agatha Sari Dicky Budiman Edi Prasetyo Endy Muhammad Astiwara Erny Kencanawati Inah Rofikhoh Indri Eka Pratiwi Julianti Putri Wajim Kevien Dicky Aldison Lollyta Julius Matara, Opa Jermias Mutia Kanza Nuhriwin NUR AINI Patricia Audrey Ruslijanto Rachmawati Septiana, Risa Sirajuddin Sailellah Venti Arista Lakuteru Wahyu Sulistiadi