Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Jurnal Gagasan Hukum Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Social And Economics Research Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan journal of social and economic research Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IJOT Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
M. Sudirman
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik: Tantangan Keamanan Dan Solusi Di Praktik Kenotariatan Rachmawati; M. Sudirman
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 8 (2024): GJMI - AGUSTUS
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i8.763

Abstract

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji manfaat, tantangan, dan langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan sertifikat tanah elektronik dalam praktik kenotariatan. Manfaat utama dari sertifikat tanah elektronik meliputi peningkatan efisiensi dalam penerbitan dan pengelolaan dokumen, pengurangan risiko pemalsuan dan duplikasi, serta peningkatan keamanan dokumen. Namun, tantangan signifikan seperti kerentanan terhadap serangan siber dan kebocoran data, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya kesadaran dan keterampilan petugas dalam hal keamanan siber masih harus diatasi. Penelitian ini juga mengusulkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk penguatan protokol keamanan siber, pendidikan dan pelatihan bagi petugas, serta investasi dalam infrastruktur teknologi. Dengan implementasi yang tepat, sertifikat tanah elektronik dapat menjadi pilar utama dalam transformasi digital di bidang kenotariatan dan administrasi pertanahan di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK) Desy Agatha Sari; M. Sudirman; Benny Djaja
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.389

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pada praktiknya, terdapat PPAT yang melakukan peralihan hak atas tanah kepada pembeli tanpa sepengetahuan penjual sedangkan belum terjadi pelunasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan Hakim didasarkan pada perbuatan PPAT yang bertentangan dengan asas tunai dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB), karena faktanya, PPAT tetap melakukan penomoran AJB tanpa sepengetahuan penjual (Penggugat) yang mana kemudian dijadikan dasar untuk peralihan hak dari atas nama Penggugat ke atas nama pembeli (Tergugat I) dalam bentuk sertifikat. Pertanggungjawaban hukum PPAT selain secara keperdataan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, secara administratif adalah potensi dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya, dan secara pidana adalah potensi diancam dan dipidana karena melakukan pemalsuan akta otentik secara bersama-sama.
Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022 Julianti Putri Wajim; Benny Djaja; M. Sudirman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2275

Abstract

Permasalahan waris beda agama masih menjadi polemik dalam praktik hukum waris Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mensyaratkan ahli waris beragama Islam, sehingga ahli waris non-Muslim dianggap terhalang menerima warisan. Namun, perkembangan yurisprudensi, termasuk Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp, menunjukkan adanya pengakuan terhadap pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa Notaris berperan penting dalam mengakomodasi pelaksanaan Wasiat Wajibah melalui pembuatan akta wasiat atau akta pembagian warisan yang mengikat para pihak. Keberadaan akta autentik dari Notaris tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama, tetapi juga menjadi instrumen harmonisasi antara hukum Islam, putusan pengadilan, dan praktik kenotariatan. Dengan demikian, Notaris memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan keadilan keluarga pewaris sekaligus kepastian hukum dalam sengketa waris beda agama.
Independensi Notaris dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Penghadap Aulia Khairunisa; M. Sudirman; Benny Djaja
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Desember: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v3i3.3561

Abstract

This study aims to analyze the independence of notaries in reporting suspected money laundering (TPPU) committed by the complainant (client) in notarial practice. The main problem in this study is the form and limits of notary independence in carrying out reporting obligations on suspicious financial transactions that potentially contain elements of TPPU. This study uses a normative legal research method with a statutory approach to examine the legal provisions governing the obligations and legal protection for notaries, and a conceptual approach to describe the doctrines and theories related to professional independence, the principle of professional secrecy, and legal protection. The data used are secondary data obtained through literature studies, including primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively through legal interpretation and legal argumentation. The results of the study indicate that notary independence in reporting suspected TPPU is in a complex position because it must balance the obligation to maintain professional secrecy with the obligation to report to the relevant authorities. This independence is realized through compliance with statutory provisions and the principle of prudence as a form of legal protection for notaries.
Peran dan Tanggung Jawab PPAT terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Secara Elektronik Mutia Kanza; M. Sudirman; Benny Djaja
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Desember: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v3i3.3581

Abstract

PPAT plays a significant role in promoting digital transformation in the land administration sector and in supporting the successful implementation of electronic land certificates in Indonesia. Within this system, the PPAT holds a highly strategic position because the deeds they issue serve as the legal basis for registering land rights in the electronic certificate issuance process.This study aims to examine the roles and responsibilities of PPATs in the registration of land rights within the electronic certification system. The research employs a normative juridical method by reviewing statutory regulations, legal literature, and policies related to the digitalization of land services The findings indicate that PPATs are responsible for accurately collecting data, applying valid digital signatures and completing and uploading electronic information in accordance with the established procedures, thereby ensuring legal certainty and the integrity of land-related transactions. Their responsibilities encompass administrative, legal, and ethical dimensions, including ensuring the completeness and accuracy of documents, validating the authenticity of deeds, safeguarding the rights of involved parties, and supporting government policies on land rights registration.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PEMBERI WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA Afifah Chairunnisa; M. Sudirman; Mulyadi
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Januari 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i1.1611

Abstract

Franchise agreements carry a high risk of default, particularly by the franchisor, who may ignore the agreement and cause losses to the franchisee. This study analyzes the legal consequences and legal protection for franchisees due to franchisor default. This study uses a juridical-normative method with a statutory, case, analytical, and conceptual approach. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Qualitative data analysis was conducted through grammatical, systematic, and legal construction interpretations. The research findings demonstrate two main points. First, the legal consequences of franchisor default are multidimensional, encompassing civil, administrative, and economic impacts on the franchisee. Second, legal protection for franchisees can be sought through litigation and non-litigation mechanisms. The implications of these findings confirm that losses due to franchisor default are complex. However, franchisees have legal avenues for redress, which need to be optimized through more effective agreement enforcement and a regulatory framework.
The Urgency of Legal Regulation On Investigator Authorization To Seize And Obtain Original Notarial Deeds Fauza Shofia; Herlindah; M. Sudirman
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 22 No. 2 (2026): September in progress
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v22i2.366

Abstract

This study examines the urgency of regulating and harmonizing the authority for the seizure and confiscation of notarial minutes in the Indonesian legal system. Minutes of deeds, as part of notarial protocol, have a special character as authentic evidence containing high evidentiary value, official confidentiality, and the legal interests of the parties. On the other hand, the need to enforce criminal law requires access to these documents, especially in the context of proving cases. This condition creates a gap between regulations in criminal procedure law and notarial law, especially regarding the authority of the Notary Honorary Council and the Chief Justice of the District Court. This study aims to analyze the philosophical, sociological, and juridical basis of these regulations, and formulate an appropriate form of harmonization to create legal certainty, justice, and benefit. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, which examines various related legal norms and relevant legal doctrines. The results of the study indicate that the current regulations still cause partial disharmony, especially regarding the mechanism for confiscating original minutes of deeds, which has not been explicitly regulated. Therefore, normative harmonization is needed that places protection of deed minutes as a primary principle, while still allowing limited scope for seizure under exceptional circumstances. This harmonization must emphasize the functional relationship between the authority of the Notary Honorary Council as an ethical-professional filter and the Chief Justice of the District Court as a judicial supervisor, thus creating a balance between the protection of the notary's office and the effectiveness of criminal law enforcement
Co-Authors Afifah Chairunnisa Aulia Khairunisa Benny Djaja Chandra Yusuf Danial Rasyid Desy Agatha Sari Dicky Budiman Edi Prasetyo Endy Muhammad Astiwara Erny Kencanawati Fauza Shofia Herlindah Inah Rofikhoh Indri Eka Pratiwi Julianti Putri Wajim Lollyta Julius Matara, Opa Jermias MULYADI Mutia Kanza Nuhriwin NUR AINI Rachmawati Septiana, Risa Sirajuddin Sailellah Venti Arista Lakuteru Wahyu Sulistiadi