Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Abdi Insani Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Prosiding Seminar Nasional Unimus Realism: Law Review Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab KAMBOTI : Jurnal Sosial dan Humaniora PALAR : Pakuan Law Review JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA
Alfian Reymon Makaruku
Universitas Kristen Indonesia Maluku
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisis Recovery Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kepulauan Maluku Tasijawa, Fandro Armando; Suryani; Ratumanan, Tanwey Gerson; Nanuru, Ricardo Freedom; Tuhuteru, Hennie; Makaruku, Alfian Reymon; Nivaan, Goldy Valendria; Tomasoa, Valensya Yeslin; Leutualy, Vanny; Madiuw, Devita; Herwawan, Joan Herly; Hentihu, Emma Khumairah
KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2023): KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/kambotivol4issue1page13-22

Abstract

Mental health is still an issue that has not received optimal attention from various parties. It is because there is a large treatment gap with most mental illness disorders not yet detected, there are still many health workers who have not been trained in mental health screening and management programs, and the treatment gap means that many People With Mental Illness (ODGJ) have not treated. This requires an analysis of recovery in the Maluku Islands region to give meaning to the lives of ODGJ even though they experience relapse. The research aims to analyze the recovery of ODGJ in the Maluku Islands region. This research used a cross-sectional approach with 268 respondents spread across five districts/cities of the Maluku Islands. The data analysis used in this research is univariate, bivariate, and multivariate. The research results show that most respondents live in Central Maluku (29.5%). In the bivariate analysis, it was found that the variables gender, religion, marital status, education level, duration of suffering from schizophrenia, living in the same house, drug consumption, and visits to the health center were significantly related to ODGJ recovery (p<0.05). Meanwhile, the variables' age and distance from home to the health center showed a statistically insignificant relationship with ODGJ recovery (p>0.05). Meanwhile,multivariate analysis shows that ODGJ living at home is the strongest predictor (OR=8.295, 95% CI=4.441-10.172) among other variables that influence the recovery of ODGJ in the Maluku Islands. The findings of this research are crucial for developing interventions and policies to promote institutional recovery in the Maluku Islands.
Efektivitas Pemerintahan Desa Dalam Tatanan Negeri Adat Pasca Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa Di Kabupaten Seram Bagian Barat Alfian Reymon Makaruku; Eivandro Wattimury
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i6.7984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemerintahan desa di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang difokuskan pada konteks Desa Administrasi dan Desa Adat (Negeri) pasca berlakunya Peraturan Daerah tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (sosiolegal research), dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasca terselenggaranya pemilihan kepala desa serentak melibatkan beberapa Desa Adat dan telah memiliki kepala desa defenitif, hal tersebut cukup mempengaruhi tatanan pemerintahan adat serta kultur masyarakat setempat yang eksistensinya telah ada dan pedomani secara turun temurun serta diakui secara konstitusional. Di sisi lain terdapat beberapa desa adat yang tidak mengikuti pemerilihan kepala desa serentak sehingga sementara waktu dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa dan tetap mengharapkan terselenggaranya pemilihan kepala pemerintah negeri berdasarkan garis keturunan raja (mata rumah parentah), sehingga efektivitas Pemerintahan Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat masih memerlukan singkronisasi serta sinergisitas yang antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat adat yang masih mempertahankan eksistensi pemerintahan desa adat (Negeri) dan menolak tatanan Pemerintahan Desa (Administrasi).
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD ALLANG ASAUDE Makaruku, Alfian Reymon; Wattimury, Eivandro; Sahetapy, Firel Estefanus; Likumahwa, Willem Jacobus
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 3 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i3.1774

Abstract

Secara administrasif Desa Allang Asaude terletak di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana terdapat suatu perkumpulan masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah tertentu yang berwenang mengadakan dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Metode kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Penyusunan rancangan peraturan desa merupakan suatu proses penting yang dilaksanakan pada tatanan pemerintahan di tingkat desa melalui tahapan penuyusunan yang sesuai dengan berlandas pada kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan desa merupakan suatu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat desa serta ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa dijadikan sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Problematik Pembentukan "Peraturan Negeri" Partisipatif Dalam Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat Makaruku, Alfian Reymon; Lawalata, Imanuel J. A.; Pelatu, Aprilia S.; Polibu, Mardanus
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.14158

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan permasalahan dan solusi bagi pembentukan "Peraturan Negeri" partisipatif yang mengarah pada upaya pelestarian kearifan lokal desa tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan; pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan konkret, yaitu; kurangnya pedoman teknis yang jelas dan seragam di tingkat Kabupaten mengenai prosedur pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodasi kearifan lokal desa tradisional, partisipasi masyarakat adat masih terbatas dan belum substantif, kurangnya kebijakan Pemerintah Daerah dan kapasitas Satuan Tugas Pelaksana (PLT) Pemerintah Desa Tradisional (Negeri) dan BPD/Saniri Negeri dalam merancang peraturan, serta pergeseran nilai-nilai budaya akibat modernisasi dan kurangnya kearifan lokal yang diakomodasi secara tertulis dalam peraturan Desa Tradisional (Negeri). Solusi yang ditawarkan adalah; Pentingnya menyusun pedoman teknis daerah tentang pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodasi kearifan lokal, pentingnya keterlibatan unsur-unsur tradisional desa (Negeri) dalam setiap tahap penyusunan, pentingnya kebijakan dalam hal Pendidikan dan Pelatihan dalam merancang Peraturan Negeri, pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal melalui forum tradisional, memperkuat peran lembaga tradisional dan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Negeri berdasarkan partisipasi yang diwujudkan melalui sinergi yang baik antara semua elemen, baik pemerintah kabupaten, desa dan semua elemen terkait di masyarakat. Keywords: Problematic; Negeri Regulation; Participatory; Local Wisdom;      
Urgensi Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Minuman Tradisional Sopi di Kota Ambon Wattimury, Eivandro; Makaruku, Alfian Reymon; Dahoklory, Madaskolay Viktoris; Linansera, Rivaldo
PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 (2026): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v31i2.1019

Abstract

Sopi merupakan Minuman Tradisional yang dipergunakan secara turun temurun oleh masyarakat dalam acara atau ritual adat-istiadat Kota Ambom. Namun dalam perkembangannya, Sopi juga diperjualbelikan sebagai komoditas ekonomi sehingga menimbulkan penyalahgunaan dan peningkatan gangguan keamanan. Permasalahan utama adalah ketiadaan Peraturan Daerah yang dapat menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian produksi, distribusi, dan konsumsi Sopi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menjelaskan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran Minuman Tradisional Sopi di Kota Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan seperangkat ‘Peraturan Daerah’ menyebabkan lemahnya pengawasan pemerintah, sehingga penyalahgunaan Sopi berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dan gangguan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menyediakan atau membentuk seperangkat ‘Peraturan Daerah’ yang berfungsi sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Sopi. Sopi is a traditional beverage used for generations by the community in traditional events and rituals in Ambon City. However, over time, Sopi has also been traded as an economic commodity, leading to abuse and increased security disturbances. The main problem is the absence of Regional Regulations that can serve as an instrument for monitoring and controlling the production, distribution, and consumption of Sopi. The purpose of this study is to examine and explain the role and responsibilities of the Regional Government in supervising and controlling the distribution of the Traditional Sopi Beverage in Ambon City. The method used in this study is empirical juridical, with several approaches: a case approach, a comparative approach, and a legislative approach. The results of the study indicate that the absence of a set of ‘Regional Regulations’ results in weak government oversight, so that the misuse of Sopi contributes to violence and disturbances of public order. Therefore, the Regional Government needs to provide or establish a set of ‘Regional Regulations’ that serve as the legal basis for the Regional Government in supervising and controlling Sopi.
The New Direction of Legislative Pension System in Constitutional Court Decision 191/PUU-XXIII/2025 Alfian Reymon Makaruku
Realism: Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v4i1.128

Abstract

This paper analyzes the legal reasoning, implications, and normative relevance of Constitutional Court Decision No. 191/PUU-XXIII/2025, which conditionally declares the pension provisions in Law No. 12 of 1980 unconstitutional. The ruling maintains the provisions temporarily, subject to amendment within a specified timeframe. Using a normative legal method with legislative and conceptual approaches, the study highlights that the Court’s reasoning emphasizes equality, constitutional rights protection, and social justice for retired members of the House of Representatives. It also underscores the need to harmonize pension regulations with principles of social justice and fiscal rationality. The legal implications encourage reform of the pension system, adjustments in administration and procedures, and greater accountability and transparency in managing pension rights. Philosophically, the decision reinforces the principles of social justice and the rule of law, serving as a precedent for lawmakers in designing fair and proportionate public policies. Beyond substantive legal aspects, it stresses the importance of welfare and the protection of pension rights, ensuring that legal frameworks remain responsive to constitutional values and societal needs.
Urgensi Penetapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat Alfian R. Makaruku; Yesaya Mawene; Devi P. Wattimena
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 1 No. 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v1i2.1206

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Sebagai sebuah kabupaten tentunya diberikan kewenangan untuk mengatur dan megurus rumah tangganya sendiri berdasarkan konsep desentralisasi dan asas otonomi daerah yang dalam hal ini juga berhubungan dengan pembentukan peraturan daerah kabupaten sebagai pemenuhan kebutuhan hukum daerah guna memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di kabupaten seram bagian barat. Meskipun realitas pembentukan peraturan daerah di kabupaten seram bagian barat sebenarnya telah menetapkan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negari dan Perda No. 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri, namun demikian belum mencantumkan nama-nama negeri adat di dalam Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri dimaksud, hal ini tentu berdampak pada proses pemeilihan kepala pemerintah negari (raja). Realitas saat ini adalah sebagian besar desa adat (negeri) di kabupaten seram bagian barat telah mengikuti pemeilihan kepala desa serentak berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perbup No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, hal ini didasari pada substasi dari Perda dan Perbup dimaksud telah mencantumkan nama-nama desa yang turut ada dalam Pilkades tersebut. Perihal urgensi Penetapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan kebutuhan hukum serta aspirasi masyarakat yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPDR Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka pengembalian status Desa ke Negeri berdasarkan hak asal usul masyarakat adat yang telah terpelihara secara turun temurun.
Conceptualization Of Meaningful Participation As An Instrument For Participatory Legal Awareness Building Alfian Reymon Makaruku; Eivandro Wattimury; Sostones Y. Sisinaru
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol. 12 No. 2 (2026): Volume 12, Number 2 April-June 2026
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v12i2.117

Abstract

Low levels of legal awareness are often caused by a lack of public involvement in the processes of law-making and law enforcement. This study analyses the impact of meaningful participation on the development of legal awareness and conceptualises meaningful participation as a means of fostering legal awareness. It employs a normative legal methodology, utilising both conceptual and statutory approaches. The findings indicate that the concept of meaningful participation in fostering legal awareness can transform technical compliance into the internalisation of values and voluntary compliance with the law, build a participatory and responsive culture of legal compliance, and integrate the enhancement of legal awareness with the practice of deliberative democracy, thereby fostering a sense of ownership of the law. Furthermore, realising “meaningful participation” as an instrument for fostering legal awareness can be achieved through; the provision of access to adequate information, public legal education within inclusive consultative forums, the consistent use of digital technology coupled with accountable evaluation mechanisms, and cross-sectoral collaboration to enhance responsive legal awareness.   Keywords: Meaningful Participation, Instrument, Legal Awareness.
Co-Authors Ajawaila, Della P. Arie Satrio Sahetapy Devi P. Wattimena Devita Madiuw Eivandro Wattimury Firel E. Sahetapy Firel Estefanus Sahetapy Hennie Tuhuteru Hentihu, Emma Khumairah Herwawan, Joan Herly Imanuel Jerry Arthur Lawalata Likumahwa, Willem Jacobus Linansera, Rivaldo Madaskolay Viktoris Dahoklory Mawene, Yesaya Nivaan, Goldy Valendria P. Wattimena, Devi Pelatu, Aprilia S. Polibu, Mardanus Ratumanan, Tanwey Gerson Retsky Timisela Ricardo Freedom Nanuru Richard Frely Siahaya Sahetapy, Firel E. Sostones Y. Sisinaru SURYANI Tasijawa, Fandro Armando Valensya Yeslin Tomasoa Vanny Leutualy Yesaya Mawene Yulis Garlora