Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.734
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan LEGAL BRIEF Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Journal of Community Health Provision Eduvest - Journal of Universal Studies Journal Of Law Sciences (Legisci) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Kantikha, I Made
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Henakin, Anna Stefania Peni; Kantikha, I Made; Helvis, Helvis; Saragih, Horadin; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.466

Abstract

Kebocoran data pribadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persoalan serius yang menuntut kehadiran hukum sebagai pelindung hak-hak fundamental warga negara, khususnya hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat kebocoran data pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baik bagi peserta maupun institusi penyelenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan teori perlindungan data pribadi, teori perlindungan hak atas privasi, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi peserta BPJS menimbulkan akibat hukum berupa potensi kerugian materiel dan immateriel bagi peserta, serta tanggung jawab hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap peserta saat ini masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan atas kebocoran data pribadi masih belum memadai dan membutuhkan penguatan secara normatif dan institusional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan data yang lebih komprehensif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas BPJS dalam mengelola data peserta.
Perlindungan Hukum terhadap Pt. Sekai Hikari Indonesia Atas Kerugian pada Perjanjian Kerjasama Program Pemagangan Keterampilan Orang Asing Saido, Rochmat; Judge , Zulfikar; Susetio, Wasis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.473

Abstract

Program pemagangan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di Jepang merupakan bentuk kerja sama internasional yang penting bagi peningkatan kompetensi. Namun, perjanjian kerja sama antara PT. Sekai Hikari Indonesia dan Kochi Hitomaru Association Jepang sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kerugian akibat wanprestasi peserta magang yang berdampak pada beban tanggung jawab pihak pengirim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia atas tagihan kerugian yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut. Teori yang digunakan adalah teori perjanjian  kerja dan teori perlindungan hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Hasil penelitiannya bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia antara lain melalui klausul pembatasan tanggung jawab, mekanisme pengawasan penempatan, serta perlunya perjanjian tambahan dengan peserta magang yang mengatur ganti rugi secara rinci apabila terjadi pelanggaran kontrak. Kesimpulan bahwa untuk memitigasi risiko kerugian, PT. Sekai Hikari Indonesia perlu membuat perjanjian tersendiri dengan peserta magang serta memastikan harmonisasi ketentuan perjanjian dengan regulasi Jepang. Sarannya diperlukan standardisasi perjanjian kerja sama pemagangan internasional yang lebih komprehensif serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program oleh instansi terkait di Indonesia.
Kedudukan Hukum Asas Rebus Sic Stantibus pada Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia Antara Sanko Suisan Co, Ltd Dengan Pt. Srijati Gandasari Terhadap Konvensi Apostille Budiman, Budiman; Judge , Zulfikar; Susetio, Wasis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.474

Abstract

Sulitnya pengurusan dokumen legalisasi antarnegara dalam penempatan tenaga kerja migran Indonesia menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan implementasi terhadap Konvensi Apostille 1961, meskipun konvensi tersebut telah resmi berlaku di Indonesia sejak tahun 2022. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum hal pengakuan dokumen hukum oleh negara tujuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemberlakuan apostille terhadap Perjanjian Kerja Sama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia antara Sanko Suisan Co., Ltd dan PT. Srijati Gandasari dikaitkan dengan asas rebus sic stantibus. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian, dan konvensi internasional. Hasil penelitiannya bahwa asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar hukum untuk menyesuaikan perjanjian kerja sama internasional ketika terjadi perubahan fundamental yang mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Konvensi apostille memberikan kemudahan dalam pembuktian dokumen tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Kesimpulannya penerapan Asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali perjanjian apabila terdapat kondisi luar biasa yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak. Saran dari penelitian ini adalah agar BP2MI menyusun pedoman teknis yang mengintegrasikan ketentuan Konvensi Apostille dengan standar perlindungan hukum tenaga kerja.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Bank Selaku Kreditur Separatis Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-Gll/2017/Pn. Niaga Smg) Pandiangan, Murni Ardina; Widarto, Joko; Kantikha, I Made; Judge , Zulfikar; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.486

Abstract

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh bank sebagai kreditur separatis kerap menghadapi hambatan, terutama ketika debitur mengalami pailit atau wanprestasi. Meskipun hak tanggungan memberikan kedudukan istimewa melalui hak mendahului, praktiknya sering terkendala oleh perlawanan dari debitur atau pihak ketiga. Masalah tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-GLL/2017/PN. Niaga Smg, di mana proses eksekusi tidak berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan dan solusi bagi bank dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur separatis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan akibat adanya gugatan terjadi ketika debitur atau pihak ketiga mengajukan perlawanan atau derden verzet terhadap rencana eksekusi. Gugatan ini menunda proses lelang, serta membebani bank dengan biaya perkara tambahan. Dalam Putusan PN Semarang No.03/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga Smg, eksekusi tertunda karena klaim kepemilikan dari pihak ketiga atas objek jaminan, sehingga hak mendahului kreditur separatis tidak dapat segera direalisasikan. Kesimpulannya, akibat adanya gugatan dari debitur maupun pihak ketiga menyebabkan tertundanya lelang, menurunnya kepastian hukum, dan berkurangnya efektivitas hak mendahului kreditur separatis, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Tanggungan belum sepenuhnya terwujud. Sarannya adalah penyederhanaan prosedur eksekusi, peningkatan koordinasi antara pengadilan, kurator, dan kreditur, serta penguatan penerapan asas kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya hak kreditur separatis.
Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Menduduki Lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/Lh/2022/Pn.Sgl): (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl) Pangaribuan, Rudy Alexander; Widarto, Joko; Kantikha, I Made; Judge , Zulfikar; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.487

Abstract

Penegakan hukum kehutanan di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl menunjukkan adanya vonis yang relatif ringan, yang menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, berpotensi melemahkan efek jera, dan memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl bagi Masyarakat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung. Teori yang digunakan adalah Teori penegakan hukum, teori pemidanaan, dan teori ratio decidendi serta obiter dicta. Metode penelitiannya yuridis normatif. Hasil penelitiannya bahwa Putusan tersebut berdampak pada persepsi hukum masyarakat yang menilai vonis ringan, menurunkan efek jera bagi pelaku, serta berpotensi meningkatkan risiko pengulangan pelanggaran. Dampak lain mencakup pengaruh terhadap pelestarian hutan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat lokal. Kesimpulannya putusan menegaskan tanggung jawab terdakwa melalui ratio decidendi, sementara obiter dicta memberikan arahan normatif tambahan. Meskipun formalitas kepastian hukum terpenuhi, efektivitas hukuman dan perlindungan lingkungan belum optimal. Hakim tidak memberikan pidana tambahan kepada Terdakwa.Disarankan kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan partisipasi publik dalam konservasi hutan. Aparat penegak hukum diharapkan menerapkan hukuman secara proporsional, memastikan integrasi aspek preventif, retributif, dan restitutif, serta melaksanakan pemulihan ekologis sesuai putusan.
The Elusive Justice: Analyzing Disparities in Judges' Decisions on Domestic Psychic Violence Cases: Keadilan yang Sulit Dipahami: Menganalisis Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Liong, Steven; Helvis, Helvis; Markoni, Markoni; Kantikha, I Made
Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i1.973

Abstract

This study aimed to analyze the basis for judges' considerations in cases of domestic psychological violence and to examine the causes of disparities in judges' decisions. The research employed a normative juridical research method. The results showed that judges' considerations in domestic psychological violence cases were based on three factors: juridical, sociological, and ideal philosophical considerations, which resulted in different decisions. The study found that disparities in judges' decisions could not be eliminated due to various influencing factors. Nonetheless, the act of psychological violence is considered a crime that disturbs family harmony and is prohibited by Law No. 23 of 2004. This research has implications for the need to establish clear guidelines for judges in handling domestic psychological violence cases to ensure consistency and fairness in the legal system. Highlights: The judge's considerations in domestic psychological violence cases include juridical, sociological, and ideal philosophical aspects. Different considerations can result in different decisions, even in similar cases. Acts of psychological violence in the household are prohibited by Law No. 23 of 2004 and can disrupt family harmony.
The Legal Protection for Doctors Regarding Medical Consent for Additional Medical Procedures Inggas, Made Agus Mahendra; Markoni, Markoni; Kantikha, I Made; Nardiman, Nardiman
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 3 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i3.1072

Abstract

Informed Consent is a prerequisite before a medical procedure can be considered legally valid and provide legal protection. Additional medical procedures can raise ethical, medical, and legal issues. There is no specific legislation focusing on legal protection for doctors regarding these additional medical procedures, but general principles of Indonesian law provide room for doctors to defend themselves if they have served patients professionally in accordance with professional standards and professional ethics. The research aims to analyze the procedures for obtaining consent for additional medical procedures and the legal protection for doctors providing these services to patients. The research method is conducted using a normative juridical approach with conceptual and case approach. The research results indicate that the purpose of obtaining consent for medical procedures is to protect patients from medical procedures performed without their knowledge and to provide legal protection for doctors from unforeseen and negative consequences. In the case of additional medical procedures, there must be renewed consent, and the procedure for obtaining consent depends on the availability of family members, either during or after the procedure. Doctors must comply with all medical standards and maintain complete medical records. In conclusion, the procedure for obtaining consent for additional medical procedures should be conducted during the procedure if family members are present or after the procedure if family members are absent, and legal protection for doctors in additional medical procedures is ensured through renewed written consent, maintaining complete medical records, and adhering to professional standards.
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Abdurrohman, Rizal; Heridadi, Heridadi; Kantikha, I Made; Jaeni, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3659

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia berdasarkan doktrin Corporate Liability menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bagaimana pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) bersifat deskriptif analitis menggunakan metode pendekatan perundang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) bahan hukum/sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan menggunakan pola penalaran deduktif, sehingga dapat disimpulkan: 1. Ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia sebagaimana dalam doktrin Corporate Liability yang notabene merupakan doktrin atau pandangan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam sistem hukum common law, ternyata konsep tersebut telah teregulasi dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, akan tetapi hal tersebut sangat luas tidak terkodifikasi secara jelas dan terperinci. Pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam implementasinya dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Seharusnya ada dua hal yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Kesehatan ini mengenai pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Pertama, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit. Kedua, sifat yang terpusat dari pola pertanggungjawaban rumah sakit. Pola pertanggungjawaban hukum secara terpusat dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit, yaitu agar rumah sakit mengutamakan profesionalitas dalam menjalankan operasional atau bisnisnya. Sedangkan, bagi dokter dan pasien, pola pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan kepastian hukum.
PENDAMPINGAN TERHADAP SENGKETA TANAH DI PAMIJAHAN BOGOR YANG DIKUASAI ORGANISASI KEMASYARAKATA Harahap, Pardamean; Wiraguna, Sidi Ahyar; Kantikha, I Made
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 6 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i6.2315

Abstract

This community service research aims to analyze the forms of agrarian conflict and the effectiveness of non-litigation strategies in resolving land disputes in Pamijahan District, Bogor Regency. The case involves a landowner, Hlm, who purchased land in 1970 but lost control due to claims by a community organization (ormas) based on an MoU with Perhutani. Using a qualitative case study through interviews, document analysis, and field observation, the study found that mediation and negotiation are effective for restoring ownership rights despite limited formal evidence, emphasizing legality and administrative legitimacy. The study highlights the need to strengthen legal documentation and clarify jurisdictional authority. Its main contribution is offering an evidence-based, non-litigation advocacy model applicable to similar agrarian disputes in local communities.ABSTRAKPenelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan menganalisis bentuk konflik agraria dan efektivitas strategi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kasus ini melibatkan pemilik tanah berinisial Hlm yang memiliki bukti pembelian tahun 1970, namun tidak dapat menguasai lahannya karena diklaim organisasi kemasyarakatan (ormas) berdasarkan MoU dengan Perhutani. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa mediasi dan negosiasi dapat menjadi strategi efektif untuk memulihkan hak kepemilikan meski bukti formal terbatas, dengan menekankan aspek legalitas dan legitimasi administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan bukti hukum dan transparansi yurisdiksi. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan model advokasi non-litigasi berbasis bukti yang aplikatif bagi penyelesaian konflik agraria serupa di tingkat masyarakat lokal.
Juridical Analysis of Law Enforcement Against Lobster Seed Smuggling at Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang Sarifin, La Ode; Kantikha, I Made; Markoni, Markoni; Sembiring, M. S. Anabertha
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 12 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i12.52384

Abstract

The smuggling of baby lobster seeds is a criminal act in the fisheries sector that not only causes economic losses to the state but also threatens the sustainability of marine ecosystems. This practice frequently occurs at the Soekarno Hatta International Airport, which is used as a strategic route by perpetrators to illegally export baby lobster seeds abroad. Law enforcement against baby lobster smuggling is crucial as it directly relates to the protection of fishery resources and the economic sustainability of coastal communities. The primary research questions of this study are about what factors contribute to lobster seed smuggling and how is law enforcement implemented in relation to Act 17 of 2006 on Customs. The objectives of this research are to analyze the causes of smuggling and evaluate the enforcement of relevant laws. This research employs normative and empirical juridical methods, with data collected through literature reviews and interviews with law enforcement officials involved in the process of law enforcement. The research results indicate that law enforcement efforts still face obstacles, including the high international demand for baby lobster exports, weak supervision systems, limited technology, and low legal awareness among the public. These conditions result in suboptimal law enforcement in practice, while penalties have not fully achieved a deterrent effect. In conclusion, although Indonesia has an adequate legal framework, its implementation remains reactive and has not addressed the root causes of the issue. To improve effectiveness, enhanced inter-agency coordination, strengthened supervision systems, and increased public legal awareness are necessary.
Co-Authors Abdurrohman, Rizal Ahmad Jaeni Annisa Fitria Asyifa, Takhfa Nur Budiman Budiman Deni Hermawan Dewangi, Permas Elawati, Tuti Gojali, Akhmad Harahap, Pardamean Helvis, Helvis Henakin, Anna Stefania Peni Heridadi, Heridadi Horadin Saragih Judge , Zulfikar Kurniawan Kurniawan Liong, Steven Made Agus Mahendra Inggas, Made Agus Mahendra Markoni Markoni Markoni Mesli, Mesli Nardiman Nardiman, Nardiman Pandiangan, Murni Ardina Pangaribuan, Rudy Alexander Prasetyo, Boedi Priscilia, Viona Ripamole, Bebi Sartika Saido, Rochmat Sarifin, La Ode Sembiring, M. S. Anabertha Sembiring, Malemna Sura Annabertha Sihombing, Jasalmon Subiyakto, Achmad Edi Wasis Susetio Widiarto, Joko Wiraguna, Sidi Ahyar Zulfikar Judge