Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Edukasi Hate Speech atau Ujaran Kebencian Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di SMK Swasta 2 Mulia Medan Sherhan; Micael Jeriko Damanik; Kuras Purba
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan pemahaman siswa hate speech yang ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para siswa belum mengetahui dampak dari hate speech. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini ialah hasil pra sosialisasi 98% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hate speech yang dilihat berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan 2% lainnya menyatakan mengerti hate speech yang dilihat berdasarkan UU UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni karena sering membaca berita terkait hate speech Selanjutnya post test menunjukkan 100% siswa SMK Swasta 2 Mulia Medan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hate speech yang dilihat berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peserta mulai memaknai pentingnya pengetahuan tentang pentingnya etika di dalam bermedia sosial.
Sosialisasi Kesadaran Hukum Tentang Hak Milik Atas Tanah Melalui Sistem Pendaftaran Tanah Pada Pemuda Pemudi Gereja GKPS Jl. Binjai KM 7 Dikki Saputra Saragih; Maltus Hutagalung; Sherhan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan sosialisasi kesadaran hukum tentang hak milik atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah pada pemuda pemudi Gereja GKPS Jl. Binjai KM 7. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta sebagian besar masih banyak tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, khususnya tanah yang berstatus hak milik tersebut. Pemilik tanah tersebut tidak mendaftarkan tanahnya dikarenakan biaya yang terlalu mahal untuk mendaftarkan tanahnya yang sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi lemah. selain itu adanya anggapan bahwa proses birokrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu sulit dan serta waktu pengeluran sertifikat menyita waktu, sehingga walaupun masyarakatnya ada keinginan untuk melakukan pendaftaran sertifikat atas tanah mereka, tetapi karena mereka tidak mengerti dan tidak paham dalam berurusan ke BPN, mereka mengurungkan niatnya dan membiarkan saja tanah mereka terus menerus tanpa sertifikat. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami sistem pendaftaran tanah yang baik dan benar.Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingya pendaftaran tanah, peserta yang tanahnya belum bersertifikat akan mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Kantor BPN.
Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Masyarakat Kelurahan Helvetia Timur Purba, Parlindungan; Sherhan; Natalia Dackhi; Resika Simbolon
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah langkah penting dalam menciptakan kepastian hukum atas hak atas tanah di Indonesia. Bagi masyarakat Kelurahan Helvetia Timur, program ini menawarkan berbagai manfaat, mulai dari kepastian hukum, pengurangan sengketa, hingga kemudahan dalam transaksi tanah. Namun, agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara intensif agar masyarakat memahami prosedur, manfaat, dan hak-hak mereka dalam proses pendaftaran tanah ini.Dengan adanya penyuluhan hukum yang tepat, diharapkan masyarakat Kelurahan Helvetia Timur dapat secara aktif berpartisipasi dalam program PTSL, sehingga dapat terwujud masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang sah dan terlindungi.
Penyuluhan Hukum Tentang Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Di Satuan Kerja Jajaran Kodam I/Bb Marpaung, Rolando; Sherhan; Deslin Sinaga; Edo Van Houten Sidabuke
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pengelolaan penerimaan bukan pajak (PNBP) di Satuan Kerja Jajaran Kodam I/BB. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana pengelolaan penerimaan bukan pajak secara keseluruhan disatuan kerja jajaran Kodam I/BB. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana pengelolaan bukan pajak (PNBP) secara detail sehingga banyaknya kekeliruan tentang penyetoran pajak di satuan kerja jajaran Kodam I/BB. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami perhitungan pengelolaan penerimaan bukan pajak (PNBP) secara sistematis dan harus wajib membayar pajak disatuan kerja Kodam I/BB. Dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada peserta agar meningkatnya kesadaran hukum dalam memahami pengelolaan penerimaan bukan Pajak (PNBP) disatuan kerja Kodam I/BB.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Karya Seni Dalam Era Digital Di Indonesia Bagi Pekerja Seni Kota Medan Damanik, Micael Jeriko; Sherhan; Sari Sania Tampubolon; Dewi Riama Sihombing
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum bagi hak cipta karya seni dalam era digital di Indonesia bagi pekerja seni kota medan di dinas pariwisata kota medan . Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya karya seni dalam era digital yang kurang dalam pengawasan oleh dinas pariwisata kota medan. Dalam hal perlindungan hukum bagi pelaku karya seni dalam era digital perlu sekali dilakukan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran pelaku karya seni dalam era digital secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam perlindungan hukum bagi pekerja karya seni dalam hal memberi kenyamanan kepada pekerja seni dalam era digital di Indonesia khususnya untuk diwilayah Kota Medan.
Penyuluhan Hukum Tentang Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Di PKK Kelurahan Dwikora Marpaung, Rolando; Anderson Siringo-ringo; Sherhan; Elfrida Elisabeth Pane; Efendi Simanjuntak
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2020 pasal 14 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan yang sah dan/atau peraturan perundang- undangan yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan bersifat final”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam putusan mengenai hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik individu, kondisi suatu gejala atau kelompok tertentu atau untuk mengetahui sebaran suatu gejala atau untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyara Kesimpulan Penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, bagi anak yang belum dewasa atau berusia di bawah 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibu. Sementara bagi anak yang sudah dewasa, anak berhak memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh anaknya. mencakup tujuan PKM (pengabdian kepada masyarakat), metode PKM, hasil PKM, dan kesimpulan dari pengabdian secara singkat dan jelas. Jumlah kata yang ditetapkan dalam penulisan abstrak tidak lebih dari 200 kata. Abstrak juga memuat kata kunci yang relevan dengan istilah yang umum diakui yang terkandung dalam artikel tersebut.
Sosialiasi Tentang Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Jaksa di Kelurahan Paya Pasir Siringo-ringo, Anderson; Sherhan; Dermawati Simanullang; Jamarson Zebua
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana penanganan dan juga penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir dan masih terdapat penilaian dari masyarakat yang rendah terhadap penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan jaksa di kelurahan paya pasir. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami peran Jaksa dalam menangani sanksi pidana pencurian dengan pemberatan di kelurahan paya pasir.
Edukasi Hate Speech Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik Di SMK Swasta 2 Mulia Medan Purba, Kuras; Sherhan; Michael Jeriko Damanik
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Swasta 2 Mulia Medan tentang "hate speech" atau ujaran kebencian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pengetahuan siswa mengenai dampak ujaran kebencian. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk memastikan penyampaian materi yang efektif dan partisipasi aktif dari peserta. Sebelum sosialisasi, 98% siswa belum memahami konsep ujaran kebencian menurut UU ITE, sementara 2% memiliki pemahaman dasar dari berita. Setelah sosialisasi, hasil post-test menunjukkan bahwa 100% siswa telah memahami dengan baik ujaran kebencian berdasarkan UU ITE dan menyadari pentingnya etika dalam bermedia sosial. Kegiatan ini berhasil membekali siswa dengan pemahaman krusial mengenai tanggung jawab digital.
ETHICAL IMPLICATIONS OF THE ADVOCATE PROFESSION IN LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA Rolando Marpaung; Micael Jeriko Damanik; Dikki Saputra Saragih; Sherhan; Desniar Dachi
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 1 (2024): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i1.31

Abstract

A code of ethics is the implementation of guidelines or guidelines for behavior that have been outlined by a professional code of ethics. The purpose of this research is to find out the role of legal professional ethics in law enforcement efforts in Indonesia. To find out what the function of the Indonesian Advocate Code of Ethics is for advocates in carrying out their profession. This type of research is normative juridical legal research. Normative juridical legal research is research that conceptualizes law as what is written in statutory regulations or laws as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. Conclusion The code of ethics for the legal profession plays a very important role for Advocates in law enforcement. Ethics is essentially a view of life and guidelines on how people should behave.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERKAIT KEPEMILIKAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1604/PID.SUS/2022/PT MDN) Laia, Hendrik Wahyu Luther; Marpaung, Rolando; Sherhan; Damanik, Micael Jeriko
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i2.5330

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang putusan bebas terkait kepemilikan narkotika Dimana kepemilikan narkotika adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum di banyak yurisdiksi. Namun, ada situasi di mana individu yang dituduh memiliki narkotika akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Dalam penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui dan membahas: (1) untuk mengetahui dan membuktikan pembuktian perkara nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP (2) untuk menganalisa dan menyesuaikan putusan pengadilan nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN dengan fakta yang terungkap di persidangan (3) untuk mengetahui dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika di medan sumatera utara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa terdakwa di vonis bebas oleh pengadilan tinggi medan setelah mengajukan banding. Dalam putusan tersebut terdakwa di vonis bebas karena jaksa penuntut umum tidak mempunyai cukup bukti yang sah.