Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan Ernawati Huroiroh; Rimbawani Sushanty, Vera; Roychan, Wahidur
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 2 (2022): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.135 KB) | DOI: 10.15642/sosyus.v2i2.198

Abstract

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang berada pada ruang lingkup Tata Usaha Negara sebagai suatu akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kompetensi tersebut mengalami perubahan karena terdapat penambahan dan perluasan kompetensi oleh UUAP yang tidak diikuti oleh perubahan terhadap UU PTUN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan filosofi (philosophical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya lahirnya UUAP telah menambah dan memperluas kompetensi absolut yang dimiliki PTUN meliputi; Perluasan makna KTUN, Penyelesaian Sengketa setelah menempuh upaya administrasi, Pengaturan mengenai permohonan fiktif positif, dan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang tidak diikuti perubahan terhadap UU PTUN sehingga menimbulkan disharmonisasi yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kompetensi PTUN serta menimbulkan ambiguitas dalam segi penegakannya.
Pemberdayaan Masyarakat Madani Berbasis Kolaborasi Akademisi-Komunitas Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Suhartono, Slamet; Arie Mangesti, Yovita; Simangunsong, Frans; Hadi, Syofyan; Amelia, Mays; Lovitya Trisnanti, Ines; Rimbawani Sushanty, Vera; Walujo Tjahjono, Agus; Imron, Muhamad; Ronny, Ronny; Putra Samudra, Kaharudin; Guntur, Sundaru; Dahlan, Rudiyanto; Puji Utomo, Sutrisno; Aziz, Abdul; Farisi, Salman; Murtadlo, Aly; Pratama Widiarsa, Anang; Mohammad, Mohammad; Chairul Farid, Achmad; Tri Budiman, Nanang; Sibarani, Tagor
Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM) of the Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/jak.v5i3.4896

Abstract

Geographically, it is located in a strategic urban area with quite rapid development, both in terms of infrastructure development and population growth. The heterogeneous composition of its population, both in terms of education level, livelihood, and cultural background, provides both potential and challenges in efforts to create an empowered community and actively participate in sustainable environmental management. In general, most residents of Nginden Jangkungan Village work in the informal sector, such as street vendors, rental services, grocery stores, and transportation services. This is exacerbated by the community's limited technical knowledge regarding waste management based on the principles of reduce, reuse, recycle (3R), as well as the absence of an integrated and sustainable empowerment model. The implementation method of this Community Service activity is designed with a participatory and collaborative approach, prioritizing synergy between academics, the village government, community groups, and beneficiary residents. Nginden Jangkungan Village has adequate social and institutional potential to implement a civil society empowerment program in sustainable environmental management. However, this area still faces serious challenges related to the management of household liquid waste, which has not been handled optimally, so it has the potential to pollute groundwater and waterways and cause environmental health impacts.