Articles
<![CDATA[ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK KOLEKTIF GENTENG JATIWANGI GUNA MENGURANGI PERSAINGAN USAHA DI KABUPATEN MAJALENGKA ]]>
<![CDATA[Anthon Fathanudien]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.403
<![CDATA[Pada era perdagangan global dan pasar bebas, merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha sehat. Salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang harus diatur dan dilindungi yaitu merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas mereksemakin berkembang pesat setelah banyaknya kejadian orang yang melakukan peniruan-peniruan. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Genteng Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun faktanya banyak merek Genteng Jatiwangi belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mendapat perlindungan hukum.Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka dan Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menjelaskan mengenai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha dan menjelaskan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat di antara para pemilik industri genteng Jatiwangi. Industri genteng Jatiwangi mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya karena banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki investasi yang besar dan menjadi industri andalan Majalengka. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Majalengka harus ikut berperan agar keberadaan genteng Jatiwangi selalu eksis, Pemerintah Daerah Majalengka berperan agar industri genteng Jatiwangi mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemerintah Daerah Majalengka dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung penggunaan merek kolektif untuk perlindungan hukum atas merek genteng Jatiwangi. Pemerintah Daerah Majalengka lebih memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek sehingga para pemilik industri genteng Jatiwangi memahami akan pentingnya perlindungan hukum atas merek.]]>
<![CDATA[The Legal Protection of Jeniper Product Brand Rights Associated with Brands and Geographical Indications ]]>
<![CDATA[Anthon Fathanudien]]>;
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>;
<![CDATA[Irfan Mochammad Firmansyah]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v9i1.3456
<![CDATA[This study aims to discover the legal protection of trademark rights from its law and geographical indications. In addition, this study also determines the implementation of the trademark law on Jeniper products. This study employed empirical legal approach involving interviews, observations, and literature studies. This study revealed that the legal protection regulation of trademark right is governed by several laws and regulations. This includes trademark and geographical indications Act, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2018─International trademark Registration─Protocols Related to the Madrid Agreement on International trademark Registration, and Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016─Trademark Registration and Regional Regulation of West Java Province Number 10 of 2018─Intellectual Property Management. Furthermore, the implementation of legal protection, trademark rights of Jeniper products, have been registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Republic of Indonesia. Thus, they are legally by the State. In conclusion, the Regional Government of Kuningan Regency lacks a specific Regional Regulation, governing Trademark Rights in Kuningan Regency ]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan) ]]>
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>;
<![CDATA[Anthon Fathanudien]]>
<![CDATA[ UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v2i1.26
<![CDATA[Public Participation in realizing Kuningan as a research location Conservation District is performed in Kuningan District. The purpose of this study was to determine the Implementation Regulations Kuningan District No. 12 of 2007 on the Conservation of Water Resources. and to find out what people's participation in realizing Kuningan as Conservation District. This research can be useful, among others, the study has been practically is can be used in policy-making related to the environment and settings to improve community participation in supporting the preservation of the environment and conservation, especially in the District Kuningan and generally in Indonesia. The method used by the researchers in this study is a discussion of evaluative method of analysis, which is a method of collecting and presenting data obtained to analyze the actual situation and then performed a rational analysis based reference juridical through library research and field research. The results of research that community participation in realizing the Kuningan as a conservation district is a step forward because it participates in government programs to help the protection and preservation of the environment that will create a beautiful and healthy environment. Forms of community participation brass districts namely through bridal care environment (pepeling), students are concerned about the environment (seruling) and officials concerned.about.the.environment (apel). Keywords: Participation, Community, Conservation, Environment]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Windusengkahan, Kuningan ]]>
<![CDATA[Fathanudien, Anthon]]>;
<![CDATA[Anugrah, Dikha]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Vol. 2 No. 2: Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Bangun Harapan Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56854/jphb.v2i2.188
<![CDATA[Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu merupakan sebuah upaya penting untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak tergantung pada kemampuan finansial. Dalam banyak masyarakat, individu-individu yang tidak mampu secara ekonomi sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum karena tidak dapat membiayai biaya-biaya legal. Dalam konteks ini, bantuan hukum gratis menjadi penting karena memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Peran bantuan hukum gratis dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum gratis tidak hanya memberikan bantuan hukum secara langsung dalam bentuk konsultasi dan representasi hukum, tetapi juga menyediakan pendidikan hukum bagi individu-individu tersebut. Melalui penyuluhan hukum dan program-program pendidikan lainnya, masyarakat yang tidak mampu dapat memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara mengakses sistem hukum. Selain itu, bantuan hukum gratis juga memiliki dampak yang lebih luas dalam meningkatkan keadilan secara keseluruhan. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang paling rentan, bantuan hukum gratis membantu mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dan mendukung sistem hukum yang lebih inklusif. Namun, meskipun penting, bantuan hukum gratis sering kali menghadapi tantangan dalam hal sumber daya dan keberlanjutan. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa layanan ini dapat terus berjalan dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dengan demikian, bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat diakses oleh semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ATAS PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Fathanudien, Anthon]]>;
<![CDATA[Solies, Andre Septri Dwi]]>
<![CDATA[ Riau Law Journal Vol 7, No 2 (2023): Riau Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/rlj.v7i2.8138
<![CDATA[AbstractThe Manpower service is a government institution that has the function of fostering control and supervision in the field of employment and providing training for prospective workers to have special skills in accordance with the demands of job seekers and providing extensive employment opportunities, improving workforce placement services and providing market information. work and the job market. Protection of Indonesian workers working abroad is part of the state's obligation to fulfill their constitutional rights as citizens. Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution Article 28 D paragraph 3, where every citizen has the right to get a decent job. This means that the right of every citizen to work abroad is recognized and conversely it is the state's obligation to provide protection for Indonesian workers who work abroad. This problem is the background for the author to discuss it in research, firstly how to regulate the authority of the Regional Government of Kuningan Regency in the legal protection of Indonesian workers regarding the placement and protection of Indonesian workers abroad. Second, what is the authority of the Regional Government of Kuningan Regency in the legal protection of Indonesian workers regarding the placement and protection of Indonesian workers abroad. This article uses empirical research methods with a statutory regulatory approach accompanied by observational research and interviews in the field with technical data analysis, namely data presentation and data verification. The results of the discussion are the regulation of the authority of the Kuningan Regency Employment Service in the legal protection of Indonesian workers based on Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad. The duties, responsibilities and authorities of the Kuningan Regency Manpower and Transmigration Service have responsibilities that are directly tied to the state. AbstrakDinas ketenagakerjaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai membina mengendalikan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 D ayat 3, dimana setiap warga negera berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negara untuk bekerja di luar negeri diakui dan sebaliknya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam penelitian, pertama bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia Indonesia atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kedua, bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan disertai dengan adanya penelitian observasi dan wawancara di lapangan dengan teknis analisis data yaitu penyajian data dan verifikasi data. Hasil pembahasan yakni pengaturan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tugas, tanggung jawab, wewenang yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan memiliki tanggung jawab yang terikat secara langsung dengan negara.]]>
<![CDATA[Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Konsumen (Studi Di Kabupaten Kuningan) ]]>
<![CDATA[Fathanudien, Anthon]]>;
<![CDATA[Dialog, Bias Lintang]]>;
<![CDATA[Anugrah, Dikha]]>
<![CDATA[ HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): HUKMY : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.535-552
<![CDATA[The formation of BPSK was based on the tendency of people to be reluctant to go to court because the position of consumers was socially and financially unequal to business actors. The existence of BPSK is also expected to reduce the burden of cases in court. The first problem formulation is the role of BPSK in resolving consumer dispute cases and the second problem is the procedure and mechanism for resolving consumer disputes at BPSK. This research focuses on the Consumer Dispute Resolution Agency based in Kuningan Regency using a normative juridical type and approach. This research produces and concludes that the most important role of BPSK is handling consumer cases through mediation, conciliation and arbitration. The form of decision using the conciliation and mediation method is final and binding, without having to request a fiat of execution from the local District Court, while the form of decision adopted using the arbitration method must request a fiat of execution from the local District Court so that the arbitration award has executorial force.]]>
<![CDATA[PERANAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG TEKNOLOGI PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ]]>
<![CDATA[FATHANUDIEN, ANTHON]]>
<![CDATA[ TAHKIM Vol. 19 No. 2 (2023): TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ambon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33477/thk.v19i2.5668
<![CDATA[Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan dan menemukan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Penelitian ini menunjukan, revolusi industri 4.0 saat ini berpengaruh terhadap kekayaan intelektual yang tidak hanya menimbulkan peluang namun juga menimbulkan tantangan. Revolusi industri ini memberikan tantangan dalam perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual seseorang, karena akan banyak orang tidak bertanggungjawab dapat dengan mudah meniru atau menggunakan kekayaan intelektual seseorang tanpa izin. Namun, teknologi yang semakin canggih juga memberikan peluang bagi pencipta atau penemu untuk dapat meningkatkan kreatiftasnya dan peranan kekayaan intelektual dalam inovasi teknologi industri pada era revolusi industri 4.0 dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni; kekayaan intelektual dan Inovasi Teknologi, kekayaan intelektual dan Perlindungan Inovasi teknologi serta kekayaan intelektual dan Nilai Tambah bagi Inovasi Teknologi.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Legalitas Usaha Bagi UMKM Dalam Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) Di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan ]]>
<![CDATA[Fathanudien, Anthon]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 7 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Amirul Bangun Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v2i7.1404
<![CDATA[Kegiatan PkM dilaksanakan di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan dengan target pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha tersebut meliputi pelaku usaha jasa bengkel, snack dan jajan tradisional dan lain sebagainya. Kegiatan PkM dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai faktor-faktor pendukung kegiatan usaha yaitu faktor legalitas usaha dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) agar kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada profit semata, melainkan kegiatan usaha dapat terus berkembang di masa mendatang dengan memperhatikan dan menerapkan faktor pendukung kegiatan usaha. Dengan demikian kegiatan PkM diselenggarakan berupa sosialisasi mengenai legalitas usaha khususnya mengenai pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan legalitasnya Sosialisasi tersebut disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM yaitu dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, korrdinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi serta pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi.Materi yang disampaikan dalam sosialisasi berupa pengenalan dan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) serta legalitasnya, pengenalan dan pembuatan NIB (Nomor Pokok Berusaha) sebagai strategi pemasaran pengenalan mekanisme strategi pemasaran guna peningkatan penjualan. Hasil dan luaran kegiatan setelah dilaksanakan sosialisasi yaitu pertama, pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman mengenai fungsi pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dalam legalitas usahanya. Selain itu terdapat pelaku usaha yang mulai menerapkan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum terhadap usahanya. Kedua, pelaku usaha juga mengalami peningkatan pemahaman mengenai usahanya sebagai strategi pemasaran dan pelaku usaha menerapkan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang menarik dan “menjual” bagi produk dan jasanya. Ketiga, pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman mengenai mekanisme strategi pemasaran dan pelaku usaha telah menerapkan media elektronik sebagai sarana promosi guna peningkatan penjualan. Dengan dilaksanakannya program ini, maka terjadi perbaikan tatanan nilai Masyarakat di bidang pendidikan khususnya bidang ilmu ekonomi dan hukum.]]>
<![CDATA[Kewaspadaan Terhadap Kosmetik Palsu sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Dialog, Bias Lintang]]>;
<![CDATA[Anugrah, Dikha]]>;
<![CDATA[Fathanudien, Anthon]]>
<![CDATA[ SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 7 (2024): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/swarna.v3i7.1390
<![CDATA[Maraknya produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak disertai dengan pemahaman menyeluruh, sehingga masih banyak masyarakat yang menjadi konsumen kosmetik ini yang belum memahami dan menggunakan produk yang terjamin keasliannya, melainkan hanya memilih berdasarkan harga murah atau rekomendasi tanpa memeriksa keaslian produk. Hal ini menimbulkan keresahan karena banyak pelaku usaha yang memalsukan produk kosmetik, baik dengan kandungan berbahaya maupun pelanggaran standar kesehatan. Kewaspadaan terhadap kosmetik palsu sering dianggap sulit, meskipun pengecekan keaslian produk dapat dilakukan dengan memeriksa nomor registrasi BPOM atau mengidentifikasi ciri-ciri produk palsu. Terbatasnya informasi dan akses untuk konsultasi membuat banyak masyarakat tidak mengetahui cara mengidentifikasi kosmetik palsu. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu, serta simulasi cara mengidentifikasi kosmetik yang aman dan terdaftar. Manfaat kegiatan ini bagi masyarakat adalah meningkatnya wawasan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Metode pendekatan yang dilakukan antara lain sosialisasi, diskusi, dan simulasi. Hasilnya adalah masyarakat kemudian dapat mengetahui bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetik palsu, cara mengidentifikasi dan melaporkan keberadaan kosmetik palsu.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Terhadap Pengunggah Ulang Pada Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Fathanudien, Anthon]]>;
<![CDATA[Pramudya, Aef Yudha]]>;
<![CDATA[Faturohman, Fatur]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 2 (2024): Published 30 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v10i2.4653
<![CDATA[AbstrakAdanya pengunggah ulang pada Youtube memberikan dampak kerugian bagi konten kreator. Kerugian yang ditimbulkan berupa hak ekonomi atas konten diunggah ulang, dengan maraknya pengunggah ulang maka diperlukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konten kreator terhadap pengunggah ulang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum konten kreator terhadap pengunggah ulang menurut peraturan perundang- undangan dan perlindungan hukum bagi konten kreator terhadap pengunggah ulang berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Hasil dari penelitian ini bahwa adanya pengunggah ulang menimbulkan kerugian konten kreator telah diatur pada peraturan undang- undangan Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap seorang pembuat konten dengan adanya pengunggah ulang yaitu penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan jalur pengadilan sebagai upaya represif dan melakukan pencatatan karya cipta, bergabung sebagai anggota Badan Manajemen Kolektif dan mengaktifkan fitur content id pada Youtube. AbstractThe existence of re-uploads on YouTube has a detrimental impact on content creators. The losses incurred are in the form of economic rights for re-uploaded content. With the rise of re-uploads, research is needed regarding legal protection for content creators against re-uploaders. The aim of the research is to determine the legal regulation of content creators for re-uploaders according to statutory regulations as well as legal protection for content creators for re-uploaders based on the Copyright Law. This research uses normative juridical methods. The results of this research are that re-uploading causes losses to content creators which have been regulated in statutory regulations relating to legal protection for content creators with re-uploading, namely resolving disputes through alternative dispute resolution, arbitration and court proceedings. as a repressive effort and to record copyrighted works, join as a member of the Collective Management Institute and activate the content ID feature on YouTube.]]>
