Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.246
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat WAJAH HUKUM TAHKIM Veteran Law Review Journal Evidence Of Law Riau Law Journal HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Jurnal Pengabdian Sosial Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jurnal Hukum Mimbar Justitia SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Fathanudien, Anthon
Universitas Kuningan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hak Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Palsu Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Fathanudien, Anthon
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v3i10.1523

Abstract

Banyaknya produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak diimbangi dengan pemahaman yang menyeluruh, sehingga masih banyak individu dalam masyarakat yang menjadi konsumen kosmetik ini belum sepenuhnya memahami dan menggunakan produk yang terjamin keasliannya. Mereka cenderung memilih produk hanya berdasarkan harga yang murah atau rekomendasi, tanpa memeriksa keaslian dari produk tersebut. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat banyak pelaku usaha yang memalsukan produk kosmetik, baik yang mengandung bahan berbahaya maupun yang melanggar standar kesehatan yang ditetapkan. Masyarakat sering kali merasa kewalahan dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap kosmetik palsu, meskipun pengecekan keaslian produk dapat dilakukan dengan memeriksa nomor registrasi dari BPOM atau dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada pada produk palsu. Terbatasnya informasi serta akses untuk melakukan konsultasi menyebabkan banyak orang tidak mengetahui cara untuk mengidentifikasi kosmetik palsu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai arti penting kewaspadaan terhadap kosmetik palsu, serta menyelenggarakan simulasi mengenai cara mengidentifikasi kosmetik yang aman dan terdaftar. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap kosmetik palsu demi kesehatan dan keselamatan mereka. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi, diskusi, dan simulasi. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat dapat memahami bahan-bahan berbahaya yang mungkin terdapat dalam kosmetik palsu, serta cara untuk mengidentifikasi dan melaporkan keberadaan produk kosmetik palsu tersebut.
Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Bagi Masyarakat di Kelurahan Windusengkahan Fathanudien, Anthon
Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2024): Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusmedia Group Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61227/inisiatif.v3i2.192

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk Untuk memberikan pengetahuan tentang upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Windusengkahan serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kelurahan Windusengkahan. Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan memberikan kontribusi terhadap Masyarakat Kelurahan Windusengkahan khususnya baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya peredaran narkotika. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masayarakat ini adalah metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya dan ancaman hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan. Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat Kelurahan Windusengkahan tentang bahaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkotika. Implikasi dalam kegiatan ini bernilai positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika dan aspek hukumnya. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan kritis seputar kewenangan penyidikan, peran pemerintah, dan proses rehabilitasi.
Penyuluhan Hukum Terhadap Layanan Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu (Studi Di Desa Lengkong Kabupaten Kuningan) Fathanudien, Anthon
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 5 (2025): Maret
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/eaa0y863

Abstract

Kebutuhan tentang pemahaman mengenai adanya program bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. PKBH Universitas Kuningan meminta Kepala Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan Jawa Barat supaya masyarakatnya diberikan penyuluhan hukum. Banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya program bantuan hukum secara gratis, yaitu masyarakat yang tidak mampu ketika mereka menghadapi masalah hukum akan mendapatkan pelayanan secara gratis dengan bantuan dari Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan biaya bantuan hukum ditanggung oleh Negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Rabu 5 Februari 2025, bertempat di Aula Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan Jawa Barat, dan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut adalah mahasiswa dan Ibu PKK Desa Lengkong. Kegiatan ini dimulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 30 orang. Adapun hasil dari kegiatan penyuluhan hukum terhadap layanan pemberian bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu ini adalah bagi mitra yaitu masyarakat Desa Lengkong Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan tentunya peningkatan pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang isinya adalah menjelaskan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, selain itu peserta penyuluhan hukum juga memperoleh pengetahuan tentang kecakapan hukum ketika menghadapi masalah hukum yang ringan.
Kewenangan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam Pengawasan Penerbitan Buku Bajakan di Indonesia di Hubungkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Fathanudien, Anthon; Dialog, Bias Lintang; Maulana , Mochamad Riski
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1192

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Dalam Pengawasan Penerbit Buku Bajakan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan melakukan pengkajian studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan mengenai penegakan hukum pelanggaran Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 28 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988 dengan membentuk Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kewenangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Cipta, penyidikan pelanggaran Hak Cipta, dan penyelesaian sengketa Hak Cipta, namun memiliki kelemahan yaitu hanya bisa melakukan penyidikan jika ada aduan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesimpulan penelitian ini yaitu pengaturan penegakan hukum pelanggaran Hak Cipta di Indonesia memerintahkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kewenangan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual memiliki kelemahan yaitu hanya bisa melakukan penyidikan jika ada aduan terlebih dahulu. Saran penelitian ini yaitu diharapkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk terus melakukan pembaharuan hukum dibidang Hak Cipta seiring kemajuan teknologi dan diharapkan penambahan wewenang Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar bisa melakukan penelusuran penerbit buku ilegal.
Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi Anthon Fathanudien; Vina Maharani
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 14 No 01 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v14i01.7287

Abstract

 This study aims to find out the arrangements regarding electronic books (e-books) Intellectual Property for electronic books (E-books) as an aspect of Copyright associated with the Copyright Law and find out legal remedies in resolving disputes in the event of copyright infringement electronic book (E-book). This study uses a normative legal research method by concentrating on the object of study on UUHC. The results of the study show that the elucidation of Article 40 Paragraph (1) letter n of the UUHC implicitly acknowledges that the electronic book (E-book) is one of the protected adaptation creations. Therefore electronic books (E-books) are a form of adaptation or transformation of printed books so that electronic books (E-books) must be protected. For others who wish to convert a printed book into an electronic book (E-book), they must obtain permission from the creator through a license agreement made by the parties and must fulfill the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. If there is a copyright infringement in the duplication of an electronic book without the permission of the Author, then based on Article 95 Paragraph (1) UUHC the case can be resolved through a court and without going through a court. Settlement of disputes without going through a court can be done by means of arbitration, mediation, negotiation and conciliation. Specifically for court proceedings, only the Commercial Court has the authority to resolve cases in the field of copyright.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Fathanudien, Anthon; Budiman, Haris; Tendiyanto, Teten
Empowerment Vol. 4 No. 03 (2021): empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i03.5094

Abstract

Kuningan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat dimana banyak warganya yang turut serta dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari UMKM ini  terdapat berbagai jenis usaha UMKM. seperti : Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian. Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Tujuan dari program kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Jawa Barat, terutama terkait dengan : 1) Kesadaran hukum pelaku usaha dalam pentingnya merk dan pendaftaran merk bagi pelaku usaha UMKM, dan 2) Memotivasi pelaku usaha UMKM untuk melindungi inovasi produk hasil temuannya dalam bentuk KI. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap angggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari pendaftaran Merek seperti sekarang ini.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis sebagai upaya Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Usaha Bersama Anugrah, Dikha; Fathanudien, Anthon; Maulana, Rivan
Empowerment Vol. 6 No. 03 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i03.8398

Abstract

 The interaction and cooperation among individuals are essential needs. The abundance of business opportunities in various regions has led to the formation of collaborative businesses among community members. However, many entrepreneurs in these areas lack understanding and utilization of written agreements as the foundation of their business agreements. Instead, they rely solely on oral agreements. This situation raises concerns as there are instances of negligence, breach of contract, or legal violations by business partners that cannot be legally enforced due to the weak legal strength of oral agreements caused by various factors. Meanwhile, written agreements are considered complex and challenging, despite the fact that they can take the form of private deeds or authentic deeds. This issue is related to limited information and access to consultation for communities in these regions, resulting in a lack of knowledge and practice in drafting sound agreements. Therefore, it is necessary to provide socialization and education regarding the urgency of written agreements, as well as conducting simulations for drafting written agreements for businesses. The benefits of such activities for the community include an increased understanding of the importance of written agreements for managing businesses. The approach methods employed in the implementation of this program include socialization, discussions, and simulations.  Adanya interaksi dan kerja sama antar sesama manusia menjadi hal yang menjadi kebutuhan. Banyaknya peluang usaha yang dapat dikembangkan di daerah-daerah memicu terbentuknya usaha bersama antar sesame warga masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang menjadi pelaku bisnis ini yang belum memahami dan menggunakan perjanjian tertulis sebagai dasar dari perjanjian usaha mereka, melainkan hanya menggunakan perjanjian secara lisan. Hal ini kemudian menimbulkan keresahan karena tidak jarang adanya pelaku usaha yang melakukan kelalaian, baik berupa wanprestasi ataupun pelanggaran hukum, yang tidak dapat dituntut kewajibannya karena perjanjian yang dibuatnya dengan rekan bisnisnya merupakan perjanjian lisan dan memiliki kekuatan hukum yang lemah karena berbagai faktor. Sementara itu perjanjian tertulis juga dianggap sebagai proses yang tidak mudah, padahal perjanjian tertulis dapat berbentuk akta dibawah tangan ataupun akta otentik. Hal tersebut berkaitan dengan terbatasnya informasi dan akses untuk konsultasi bagi masyarakat di daerah-daerah sehingga tidak banyak yang mempraktikkan bahkan mengetahui mengenai cara menyusun perjanjian yang baik, sehingga dirasa perlu untuk diberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai urgensi perjanjian tertulis, serta simulasi penyusunan perjanjian tertulis untuk usaha atau bisnis. Manfaat kegiatan ini bagi masyarakat adalah bahwa masyarakat akan bertambah wawasan mengenai pentingnya perjanjian tertulis bagi usaha atau bisnis yang dikelola. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program antara lain dengan sosialisasi dan diskusi dan simulasi. 
Legal Protection of Consumers in the Implementation of Illegal Parking in Connection with the Consumer Protection Law (Case Study of Vehicle Parking in City Park) Fathanudien, Anthon; Fauziah, Siti
Veteran Law Review Vol 8 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v8i1.10874

Abstract

The behavior and life of the community is always dynamic in accordance with the needs of life as a means of support in carrying out daily activities. Because public service factors related to public transportation are not clear about the route and route, the majority of people prefer to use private vehicles, this situation is in line with the intensity of vehicle sales. Motorized vehicle parking lots are a necessity for vehicle owners, therefore parking must receive serious attention, especially regarding its regulation. As in the Kuningan Regency City Park area, the community always needs a safe and orderly parking lot, but there are some people who do not understand and are irresponsible in terms of utilizing parking management such as illegal parking fees. One of the important things in parking management is the issue of protection for consumers of parking service users regarding the payment of parking rates that exceed normal rates and are carried out by illegal parking attendants and are included in illegal parking fees. The purpose of this research is to find out legal actions based on regulations on Consumer Protection for individuals who collect illegal parking fees in Kuningan Regency and the role of the Parking Related Service in Kuningan Regency, namely the Parking Section of the Kuningan Regency Transportation Office.This research is an empirical legal research using field research and also through literature data and interviews as data collection methods. The interview was conducted to one of the resource persons who has authority in the parking lot. The results of this study indicate that parking attendants should be able to pay attention to consumers as stipulated in the regulations on Consumer Protection and parking attendants who have been equipped with Special Parking Uniforms and Task Orders (SPT) collect parking fees in the field and then given and supervised by the supervisor, after being given to the supervisor, the supervisor gives it to the manager to be deposited into the Local Government treasury once a week. Efforts made in curbing illegal levies on parking services are conducting raids/patrols, directly reprimanding and inviting official parking attendants.
Ketidakseimbangan Regulasi Dan Realitas Dalam Penegakan Hukum Pekerja Migran Indonesia Anthon Fathanudien; Rina Susanti
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 3 No. 6 NOVEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the imbalance between regulations and reality in law enforcement against Indonesian Migrant Workers. The problem formulation in this study is the legal regulations regarding migrant worker regulations in Indonesia and the implementation of legal regulations to the reality of law enforcement for migrant workers in Indonesia. The method used is normative juridical legal research with an approach to legislation and relevant literature. The results of the study indicate that although Law Number 18 of 2017 has provided a comprehensive legal protection framework for Indonesian Migrant Workers and the implementation of legal regulations to the reality of law enforcement for migrant workers in Indonesia, its implementation still faces major challenges. The main obstacles include weak coordination between agencies, minimal supervision, and limited protection for non-procedural Indonesian Migrant Workers. In addition, legal processes for violations such as human trafficking are often hampered by difficult to obtain evidence and logistical limitations.
Effectiveness of Electronic Court System (E-Court) in Kuningan Religious Court Based on PERMA Number 7 of 2022 Fathanudien, Anthon; Firdaus, Asep Ridwan
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 10, No 1 (2025): June 2025
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v10i1.20079

Abstract

The Kuningan Religious Court, as part of the national justice system, also implements E-Court based on applicable regulations, including PERMA Number 7 of 2022. This study aims to evaluate the impact of E-Court implementation on case resolution time and litigation costs at the Kuningan Religious Court. The research method used by the author is empirical juridical, where this research is descriptive and tends to use analysis and theory as a guideline so that the study focuses on facts in the field. The findings are to develop more measurable and specific effectiveness indicators that are relevant to the context of the Kuningan Religious Court and PERMA Number 7 of 2022. For example, not only measuring the general case resolution time but also measuring the impact of E-Court on specific stages regulated in the new PERMA. With the implementation of PERMA Number 7 of 2022, the Kuningan Religious Court has contributed to the realization of the principles of fast, simple, and low-cost justice. The conclusion obtained is that E-Court at the Kuningan Religious Court is systematically starting from online registration (E-Filling), online payment (E-Payment), online summons of parties (E-Summon), and electronic trials (E-Litigation) has been effective. There are several supporting and inhibiting factors in the Implementation of E-Court, namely in terms of supporting factors are Human Resources (HR) and Adequate Facilities and Facilities, Reducing Litigation Costs and Good Internet Networks while inhibiting factors Constrained Calls and e-court System Network Error.
Co-Authors Akmaddhian, Suwari Andriyani, Yani Bias Lintang Dialog Budiman, H. Haris Cahyaningsih, Wulan Diding Rahmat Dikha Anugrah Erga Yuhandra Faturohman, Fatur Firdaus, Asep Ridwan Gios Adhyaksa Irfan Mochammad Firmansyah Maulana , Mochamad Riski Maulana, Rivan Pramudya, Aef Yudha Rina Susanti Siti Fauziah Siti Latifah Solies, Andre Septri Dwi Suwari Akhmaddhian Teten Tendiyanto Vina Maharani Winayanti Nurohmahwati