Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Pada Pelanggan di Industri Retail Meriza Elpha Darnia; Alfani Tiara Azmy; Arifa Fasya; Enjelinda Amelia; Fadhli Maulana; Uli Widiriyani
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i4.1439

This research aims to understand how the legal regulations regulate consumer protection in the refund system in the retail industry, as well as to find out and understand the legal impact of the customer refund system in the retail industry. This research uses normative juridical methods. For example, buying and selling transactions require a legal medium of exchange, as regulated in Article 2 paragraph (2) of the Bank Indonesia Law which states that "Rupiah currency is a legal means of payment in the territory of the Republic of Indonesia. Research results show that often, replacing change with candy is carried out by business actors in the retail industry on the grounds that they do not have sufficient change or the stock of coins has run out. However, based on Article 7 letter a in the Consumer Protection Law (UUPK), business actors should have the intention good intentions and positive intentions to give the remaining money back to consumers using rupiah as a means of payment. In accordance with Law Number 7 of 2011 concerning currency, the legal means of payment is basically money and not candy or other forms. Article 21 paragraph 2 also explains that rupiah must be used in settling other obligations that require payment in money, and in other financial transactions that occur in the territory of Indonesia. Therefore, traders or sellers who do not comply with these provisions, based on Article 33 paragraph 1 of the Currency Law, can be subject to a prison sentence with a maximum duration of one year and a maximum fine of IDR 200 million.

Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kampar Dasrol, Dasrol; Lestari , Rika; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 2 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v11i2.13049

The research aims to determine the legal protection of UMKM in an effort to strengthen the community's economy in the Kampar sub-district. This research uses the Sociological method. In order to find out how the implementation of existing regulations related to legal protection for UMKM and the extent of their effectiveness in supporting the economic growth of UMKM in Kampar District and the main challenges faced by UMKM in Kampar District in obtaining legal protection in running their businesses. Micro, small and medium enterprises (UMKM) in Indonesia are one of the sectors that make a large and significant contribution to national economic development. This is because the existence of UMKM has proven to be able to drive the economy and reduce the number of unemployed people. UMKM are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning UMKM. The government has actually provided protection for UMKM as formulated in Article 35 Paragraph (1) of Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, that “Large enterprises are prohibited from owning or controlling micro, small and medium enterprises as their business partners in the implementation of partnership relationships.” However, in practice this has not been effective given the absence of a supervisory mechanism from the government. On the other hand, this provision is considered only a formality, so that the goal of empowering national entrepreneurs or UMKM is not achieved.

Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Ridhayani, Meilyn; Hasanah, Ulfia; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 19 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14324583

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Salah satu yang menjadi persoalan adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan bagi anak angkat. Pada praktiknya pengangkatan anak yang di lakukan antara kedua belah pihak tidak memperhatikan pemenuhan hak anak angkat yang harusnya anak tersebut dapatkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tidak melalui proses penetapan pengadilan hanya melakukan melalui surat perjanjian diantara kedua belah pihak antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Pemenuhan hak anak angkat dalam masalah yang peneliti teliti di Kampung Sam Sam Kecamatan Kandis terutama dalam hak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan tidak terpenuhi dengan baik. Adapun yang menjadi faktor penyebab tidak terpenuhinya hak anak yaitu faktor ekonomi orang tua kandung, rendahnya pengetahuan orang tua terhadap hak-hak anak. Dimana upaya yang dapat dilakukan adalah dalam hal ini pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan yang ketat terhadap standarisasi mengenai perekonomian bagi orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak selnjutnya upaya berupa bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TIMBANGAN PADA PEDAGANG BAWANG MERAH (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL ARENGKA) Meriza Elpha Darnia; Refiza Amanda; Uswatul Azizah; Sara Loreta Magdalena
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16210

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Arengka dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan konsumen dalam hal penggunaan alat ukur, takar, timbangan, serta perlengkapannya di Pasar Tradisional Arengka ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dapat diwujudkan dengan eksistensi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi yang mengurusi persoalan timbangan, salah satunya timbangan di pasar tradisional. Kata kunci: : Perlindungan Konsumen, Alat Ukur Takar dan Timbangan, Pasar Tradisional.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TIMBANGAN PADA PEDAGANG BAWANG MERAH (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL ARENGKA) Meriza Elpha Darnia; Refiza Amanda; Uswatul Azizah; Sara Loreta Magdalena
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16210

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Arengka dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan konsumen dalam hal penggunaan alat ukur, takar, timbangan, serta perlengkapannya di Pasar Tradisional Arengka ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dapat diwujudkan dengan eksistensi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi yang mengurusi persoalan timbangan, salah satunya timbangan di pasar tradisional. Kata kunci: : Perlindungan Konsumen, Alat Ukur Takar dan Timbangan, Pasar Tradisional.

Tanggung Jawab Perusahaan PT Surya Sawit Mandiri Dalam Perbuatan Melawan Hukum Di Desa Koto Tandun Kabupaten Rokan Hulu Fitriyani, Fitriyani; Ismi, Hayatul; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 4.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Unlawful acts are actions that violate the rights or interests of other people which are protected by law. in unlawful acts, the perpetrator is asked to e held responsible. This rasearch aims to analyze the responsibility of PT Surya Sawit Mandiri for unlawful acts that occured in Koto Tandun Village, Rokan Hulu Regency. The main focus is the impact of environmental pollution caused by this company’s activities, including air and water pollution, as well as the impact on the health of local communitaies. Apart from that, researshers also examine the obstacles faced by companies in completing their responsibilities. The type of research used by the author is sociological research, because in this research the author directly conducted research at the location or place being studied in order to provide a complete and clear picture. This research was conducted in Koto Tandun Village, Rokan Hulu Regency, while the population and sample were all parties related to the company and the supporting literature. The data obtained was then analyzed qualitatively and preseted descriptively. Based on theresearch results, it was found that PT Surya Sawit Mandiri dit not fully comply with applicable rules and regulations, causing harm to the community and the surrounding evironment. However, PT Surya Sawit Mandiri wil take quite a long time due to the many obstacles it faces. For this reason, it is hoped that this research can provide suggestions for increasing company compliance with environmental regulations and managing negative impacts arising from inustrial activities.

Analogi Hukum Harta Bersama Perkawinan Islam Dengan Konsep Ekonomi Islam (Syirkah) Mumaddun Khaerudin Salami; Meriza Elpha Darnia; Tike Murti Sari Dewi
Riau Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.9.1.58-72

Marriage is one of the rights of every person; the right to marry is protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, article 28B paragraph 1. Meanwhile, marriage according to Islamic law is a commandment of Allah and the sunnah of the Prophet Muhammad. The marriage contract in marriage aims to unite two people in a sacred bond that has the value of worship. However, even though it is bound by the marriage contract, it does not immediately unite the assets of both parties, assets obtained before marriages remain the personal property of each party. Meanwhile, regarding assets obtained during marriage or joint assets as explained in Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Islam does not recognize the concept of joint assets, and then the concept of joint assets was formulated by the government and scholars in Indonesia as written in the Compilation of Islamic Law (KHI) allowing the implementation of joint assets by equating the legal issues with the concept of "syirkah" which was previously only known in Islamic economics. The purpose of this writing is to understand and analyze how the concept of "syirkah" can be used in cases of joint assets in Islamic marriages. The method used in this study is a descriptive normative method. The normative approach is legal research that uses secondary data sources, while the descriptive approach is a research method that attempts to describe and interpret conditions according to what they are.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUSAKAN BARANG YANG MERUGIKAN KONSUMEN MAKANAN RINGAN DI KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR Malta, Wahyu Aditiya; Ismi, Hayatul; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Technological and economic developments are developing very rapidly, thusinfluencing production activities to be able to meet the increasing and diverseneeds of consumers. Consumers cannot be separated from business actorsbecause they need each other to carry out buying and selling activities. On theother hand, economic growth does not always produce products that comply withsafety standards for consumption and is often detrimental to consumers.However, in reality there are still many business actors operating in the foodsector who do not carry out their rights and obligations properly, thus placingconsumens in weak and disadvantaged position. Such as snack food businessactors who sell their products without paying attention to whether the product isin good condition or not, which cause losses to consumers. So the aim of thisthesis research is first, to analyze the responsibility of business actors for damageto goods that harm snack consumers in Tanjung baru District, Tanah DatarRegency.From the research results it can be concluded the, frist, as regulated inArticle 19 of the UUPK, business actors are obligated to provide compensationfor consumer losses. Secondly,there are legal remedies that consumers can take,namely throught litigation and non litigation. The advice from the author is frist,business actors in running their business actors in running their business must bemore thorought and careful in producing and packaging their products so as notto harm consumers and pay attention to consumer rights and their obligations asbusiness actors. Secondly, consumers must be more careful in purcahsing an itemby checking the condition of the item before purchasing and consuming the foodproduct so that it does not cause harm or harm.Keywords: Business Actor-Damage to Goods-Responsibility

TINJAUAN TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Syaivanti, Sonia Putri; Lestari, Rika; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Marriages can break up due to death, divorce, and court decisions. The most commoncause of legal problems that should be given an alternative solutions is the breakdown ofmarriage due to divorce. Divorce can cause several legal consequences, one of which is thelegal consequences for children and their care. In the event of divorce, child custody can begiven to the mother if the child is under the age of 18 years. But it can be ruled out, if thefather can prove if the mother is not eligible for child custody. In this case, the author takesthe example of Decision Number 1513/Pdt.G/2022/PA.Pbr, in this judgment the custody ofthe minor falls to the father, where the minor child needs love and attention from a mother.The purpose of this thesis research is to determine the judge's consideration in determiningthe custody of minors to the father due to divorce at the Pekanbaru Religious Court and tofind out the judge's consideration in determining the custody of minors to the father due todivorce based on the perspective of legal expediency theory.This type of research is a type of sociological research conducted at the PekanbaruReligious Court. The population and samples used are the Pekanbaru Religious Court Judgewho tried the case, the father who litigated, and the mother who litigated. The data sourcesused are primary data and secondary data. The data collection techniques used are literaturereview and interviews.The result of this study is that the judge's consideration in determining the custody ofminors to the father due to divorce in the Pekanbaru Religious Court is that the judge arguesthat Article 105 of the Compilation of Islamic Law letter (a) which explains that themaintenance of children who are not yet mumayyiz or not yet 12 (twelve) years old is theright of the mother. But it is not absolute, because the most important thing is the benefit forthe child himself, then the custody of the child is given to the father because the fatherbehaves better than the mother and the judge's consideration in determining the custody ofminors to the father due to divorce based on the perspective of the theory of legal expediencyin terms of the element of legal expediency has been fulfilled because the decision has had animpact and benefit to the parties and children. The author's suggestion is for the Panel ofJudges, in deciding a case in the future to ensure the condition of children in which field ispreferred for the benefit of children being cared for by mothers, fathers, or jointly and forboth parents, must remain fully responsible for their children without being hindered by timeand situation.Keywords: Child Custody - Divorce - Mumayyiz

TINJAUAN TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Syaivanti, Sonia Putri; Lestari, Rika; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Marriages can break up due to death, divorce, and court decisions. The most commoncause of legal problems that should be given an alternative solutions is the breakdown ofmarriage due to divorce. Divorce can cause several legal consequences, one of which is thelegal consequences for children and their care. In the event of divorce, child custody can begiven to the mother if the child is under the age of 18 years. But it can be ruled out, if thefather can prove if the mother is not eligible for child custody. In this case, the author takesthe example of Decision Number 1513/Pdt.G/2022/PA.Pbr, in this judgment the custody ofthe minor falls to the father, where the minor child needs love and attention from a mother.The purpose of this thesis research is to determine the judge's consideration in determiningthe custody of minors to the father due to divorce at the Pekanbaru Religious Court and tofind out the judge's consideration in determining the custody of minors to the father due todivorce based on the perspective of legal expediency theory.This type of research is a type of sociological research conducted at the PekanbaruReligious Court. The population and samples used are the Pekanbaru Religious Court Judgewho tried the case, the father who litigated, and the mother who litigated. The data sourcesused are primary data and secondary data. The data collection techniques used are literaturereview and interviews.The result of this study is that the judge's consideration in determining the custody ofminors to the father due to divorce in the Pekanbaru Religious Court is that the judge arguesthat Article 105 of the Compilation of Islamic Law letter (a) which explains that themaintenance of children who are not yet mumayyiz or not yet 12 (twelve) years old is theright of the mother. But it is not absolute, because the most important thing is the benefit forthe child himself, then the custody of the child is given to the father because the fatherbehaves better than the mother and the judge's consideration in determining the custody ofminors to the father due to divorce based on the perspective of the theory of legal expediencyin terms of the element of legal expediency has been fulfilled because the decision has had animpact and benefit to the parties and children. The author's suggestion is for the Panel ofJudges, in deciding a case in the future to ensure the condition of children in which field ispreferred for the benefit of children being cared for by mothers, fathers, or jointly and forboth parents, must remain fully responsible for their children without being hindered by timeand situation.Keywords: Child Custody - Divorce - Mumayyiz

Title

Found 61 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 61 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 61 Documents
Search