Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.55
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jurnal Hukum Respublica YUSTISI Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JURNAL INOVASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Darnia, Meriza Elpha
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Darnia, Meriza Elpha; Monica, Cindy Dhede; Munawardi, Munawardi; Aprillia, Refi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1378

Abstract

Seiring dengan berkembangnya teknologi  dan munculnya internet, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi hal yang sangat penting dikarenakan semakin canggih teknologi semakin meningkat pula kejahatan yang dilakukan. Pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi semakin mudah dilakukan dan sulit dideteksi. Salah satu isu penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital adalah pelanggaran hak cipta pembajakan, mendistribusikan atau menggunakan karya intelektual yang melanggar hak cipta tanpa izin penciptanya. Pembajakan digital terutama mempengaruhi konten digital seperti film, musik, dan e-book. Meskipun undang-undang telah dirancang untuk melindungi hak kekayaan intelektual di era digital, masih banyak kasus pelanggaran hak cipta digital. Beberapa alasan mengapa pembajakan digital terus berlanjut adalah tingginya harga produk asli, mudahnya diakses terhadap produk bajakan, dan kurangnya kesadaran akan perlunya melindungi hak kekayaan intelektual.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Meriza Elpha Darnia; Adji Dwi Plantino Sirait; Ahmad Saiful; Dini khairyyah; Herma Suryani Pratiwi; Risma Dwiyanti
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Desember : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i4.1435

Abstract

This research aims to analyze the importance of establishing regulations for the Aeng Tong-tong tourist village, Sumenep district, which are used to strive for the development and preservation of keris culture in Aeng Tong-tong village, Saronggi sub-district, Sumenep district. This research method is legal research which uses a sociological juridical approach, with observation and interviews. The results of this research show that the keris as one of the world's intangible human legacies requires a re-emphasis on the values ​​and role in society contained in the keris so that there will be no mistakes in understanding the position of the keris. The conclusion of this research is that the urgency of establishing village regulations regarding keris in the Aeng Tong Tong tourist village, Sumenep district is a form of preserving the keris cultural craft and also makes Aeng Tong Tong village the village with the highest number of keris makers in Sumenep district. The urgency of establishing this village regulation. So that there are clear legal regulations.
Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Pada Pelanggan di Industri Retail Meriza Elpha Darnia; Alfani Tiara Azmy; Arifa Fasya; Enjelinda Amelia; Fadhli Maulana; Uli Widiriyani
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Desember : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i4.1439

Abstract

This research aims to understand how the legal regulations regulate consumer protection in the refund system in the retail industry, as well as to find out and understand the legal impact of the customer refund system in the retail industry. This research uses normative juridical methods. For example, buying and selling transactions require a legal medium of exchange, as regulated in Article 2 paragraph (2) of the Bank Indonesia Law which states that "Rupiah currency is a legal means of payment in the territory of the Republic of Indonesia. Research results show that often, replacing change with candy is carried out by business actors in the retail industry on the grounds that they do not have sufficient change or the stock of coins has run out. However, based on Article 7 letter a in the Consumer Protection Law (UUPK), business actors should have the intention good intentions and positive intentions to give the remaining money back to consumers using rupiah as a means of payment. In accordance with Law Number 7 of 2011 concerning currency, the legal means of payment is basically money and not candy or other forms. Article 21 paragraph 2 also explains that rupiah must be used in settling other obligations that require payment in money, and in other financial transactions that occur in the territory of Indonesia. Therefore, traders or sellers who do not comply with these provisions, based on Article 33 paragraph 1 of the Currency Law, can be subject to a prison sentence with a maximum duration of one year and a maximum fine of IDR 200 million.
Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Pt Toyota Astra Financial Services Dengan Debitor Tanjung, Abdul Ghani; Firdaus, Firdaus; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1393

Abstract

Pada perjanjian pembiayaan tentunya terdapat objek jaminan fidusia yang di perjanjikan antara kreditor dan debitor. Dalam perjanjian pembiayaan harus berlandaskan asas itikad baik. Namun, tidak semua berjalan dengan baik, ada faktor yang menjadikan debitor tidak menjalankan prestasinya. Sehingga sering terjadi eksekusi objek jaminan fidusia. pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah diatur pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membawa perubahan tentang tatacara pelakasanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Namun pada praktekmya tidak semua perjanjian pembiayaan berjalan dengan baik, salah satunya tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia antara kreditor PT toyota Astra Financial Services dan Debitor Marpinus Tanjung dimana kreditor mengeksekusi objek jaminan secara sepihak dan menggunakan jasa debt collector yang tidak mematuhi aturan hukum dan asas itikad baik. Jenis penelitian yang digunakan bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Dengan tekhnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kreditor tidak menunjukkan adanya itikad baik dengan pernyataan cidera janji secara sepihak dan kreditor juga mengeksekusi objek jaminan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji, kreditor juga melakukan eksekusi menggunakan jasa debt collector yang tidak menerapkan asas itikad baik. Kedua upaya yang harus dilakukan kreditor agar sesuai dengan prosedur eksekusi berdasarkan perjanjian pembiayaan. Kreditor harus mematuhi aturan hukum yang berlaku yaitu tentang tata cara pelaksanaan eksekusi sesuai dengan putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dan tidak boleh melakukan eksekusi di luar pekarangan (ruang publik). Kata Kunci : Itikad Baik-Eksekusi-Objek Jaminan Fidusia.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Darnia, Meriza Elpha; Romaito, Anggi; Zamhar, Atika; Nugraha, Novi Yuzti; Purwati, Silvi Andini; Ramadhanti, Siti
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 12 (2024): Madani, Vol. 1 No. 12 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10452376

Abstract

Maraknya penggunaan kosmetik menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penyebarluasan kosmetik dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai merek. Dalam Era Perdagangan Bebas ini, terdapat dua hal pertama, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar dan tidak terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya serta untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong konsumen menggunakan produk kosmetik impor ilegal dengan kandungan berbahaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang mengonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat menuntut ganti rugi. Jika ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, kosmetik tersebut akan disita dan, setelah mendapatkan persetujuan dari pengadilan, akan dihancurkan di tempat pembuangan akhir. Faktor-faktor yang mendorong konsumen menggunakan kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya termasuk kebiasaan masyarakat dalam berbelanja kosmetik secara online, preferensi terhadap hasil yang instan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk kosmetik.
Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia Meriza Elpha Darnia; Zamri Daresdi; Sakinah Amalia Arda; Adila Melita; Yunda Mai Zahra; Riza Satri Rahmi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1428

Abstract

Tulisan ini menganalisis pengaruh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Persaingan Usaha di Indonesia. Dengan berfokus pada kerangka hukum dan praktik bisnis, studi ini mengeksplorasi bagaimana perlindungan konsumen yang efektif dapat memengaruhi dinamika persaingan usaha di pasar. Melalui peninjauan literatur dan data empiris terkait, penelitian ini menyajikan pemahaman mendalam tentang bagaimana ketentuan perlindungan konsumen dalam undang-undang mempengaruhi strategi bisnis, perilaku pasar, dan keadilan ekonomi secara keseluruhan. Analisis ini juga menggarisbawahi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mematuhi regulasi perlindungan konsumen sambil mempertahankan daya saing dan inovasi di pasar yang kompetitif. Dengan mempertimbangkan kerangka regulasi dan praktik bisnis yang adil, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang pentingnya keseimbangan antara perlindungan konsumen yang efektif dan persaingan usaha yang sehat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Hukum Perjanjian dalam Ekonomi dan Bisnis di Indonesia Meriza Elpha Darnia; M. Ikhsan; Yuda Apriansyah; Adelia Amanda Pitaloka; Nelvi Nurhaliza; Maryam Robani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1429

Abstract

This article discusses the crucial role of contract law in supporting economic and business development in Indonesia. In the context of globalization and increasingly complex economic dynamics, a deep understanding of the legal framework of agreements is important for economic and business actors. This research examines various aspects of contract law, including basic principles, dispute resolution, protection of intellectual property rights, and regulations related to the diverse and dynamic business environment in Indonesia. From the analysis carried out, this research concludes that the existence of strong and reliable contract law is the main prerequisite for sustainable economic development. Guaranteeing legal certainty, protecting the rights of parties, and facilitating efficient business transactions are crucial elements in creating a conducive investment climate and encouraging inclusive economic growth.
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA UNIT PENGELOLA KEGIATAN LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT FAJAR GEMILANG DENGAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT KELURAHAN MUARA FAJAR TIMUR KOTA PEKANBARU Martuah, Ali; Bachtiar, Maryati; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revolving economic loans are an activity carried out by Community Self-SufficiencyAgencies/Institutions through the Activity Management Unit (UPK) to provide capital to poorpeople through a group mechanism and returned in installments. The advantage of this pro-gram is that there is no collateral requirement as a condition for entering into a credit agree-ment. Unsecured loans are very vulnerable to failure to pay credit. The aims of this researchare; Firstly, to find out what factors cause problematic credit to occur in the Revolving Fundloan agreement between the Fajar Gemilang Community Self-Help Institution UPK and theMuara Fajar Timur Village Community Self-Help Group, Pekanbaru City. And secondly,knowing how to resolve problem loans in the Revolving Fund loan agreement between theFajar Gemilang Community Self-Help Institution UPK and the Muara Fajar TimurCommunity Self-Help Group, Pekanbaru City.The type of research used is sociological research, sociological research is a study thatexamines legal aspects by looking at applicable laws and regulations and comparing themwith implementation in the field. The location of the research was at the Activity ManagementUnit of the Fajar Gemilang Community Self-Reliance Institution, Muara Fajar Timur Vil-lage, Pekan Baru City. The data sources used are Primary Data, Secondary Data and Ter-tiary Data with Data Collection Techniques using Interviews and Literature Review.The results of this research conclude that the factors causing problematic credit in theFajar Gemilang Activity Management Unit are; First, misuse of credit funds, second, debtorsnot in good faith, third, crop failure in the agricultural sector, fourth, decline in businessturnover, fifth, decline in agricultural selling prices, sixth, absence of BI Checking, seventh,lack of collateral in the loan application process. Efforts to resolve the problem of debtorswho are in default are first, collecting arrears from the debtor's house and giving warningletters I, II and III. Second, settling arrears by forming a debt collection team. As well as res-cuing problematic loans by; Rescheduling (rescheduling), Reconditioning (reconditioning),and Restructuring (rearranging). Collection through legal channels is not recommended inresolving problem loans, prioritizing deliberation and amicable channelKeywords: Credit agreement, Problem Credit, and Revolving Funds.
Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Pertanian Pada Masyarakat Adat Kampar GM Manik, Rahmat; Firmanda, Hengki; Darnia, Meriza Elpha; Salami, Mumaddun Khaerudin
Riau Law Journal Vol 8, No 2 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i2.8300

Abstract

Agricultural land has a social function whose benefits are very helpful to improve the welfare of the community in order to realize social justice. Land exploitation agreements with production sharing are regulated in customary law based on an agreement between the landowner and the tenant farmer in return for the results agreed by both parties. In its development, the production sharing agreement is regulated through Law Number 2 of 1960 Concerning Production Sharing Agreements. In the Kampar Regency area, which has indigenous peoples and still upholds life based on customs or still maintains local wisdom. Access to agricultural management is an important aspect for indigenous peoples, especially for indigenous groups that are still dependent on natural resources. In managing agricultural land, indigenous peoples in Kampar Regency, one of which is carried out by cooperating in agricultural land management between fellow indigenous peoples. The urgency of this writing is to see the implementation of agricultural management agreements in indigenous peoples in Kampar Regency. The results of this study are that not all indigenous peoples carry out agricultural land management agreements, agricultural management agreements are carried out because the majority of the population works as farmers, but not all people have land for farming. Agreements are made in writing for agricultural management. Obstacles to the Implementation of profit-sharing agreements in the indigenous people of Kampar Regency include When implementing the Harvest, the cultivator does not share the results in accordance with the agreement. Discrepancies in understanding between indigenous peoples as cultivators and indigenous peoples as landowners. The lack of understanding of indigenous peoples regarding agricultural profit-sharing arrangements and tenurial conflicts that still occur in Kampar have also become obstacles in the implementation of agricultural land management agreements in Kampar indigenous peoples
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Meriza Elpha Darnia; Adji Dwi Plantino Sirait; Ahmad Saiful; Dini khairyyah; Herma Suryani Pratiwi; Risma Dwiyanti
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i4.1435

Abstract

This research aims to analyze the importance of establishing regulations for the Aeng Tong-tong tourist village, Sumenep district, which are used to strive for the development and preservation of keris culture in Aeng Tong-tong village, Saronggi sub-district, Sumenep district. This research method is legal research which uses a sociological juridical approach, with observation and interviews. The results of this research show that the keris as one of the world's intangible human legacies requires a re-emphasis on the values ​​and role in society contained in the keris so that there will be no mistakes in understanding the position of the keris. The conclusion of this research is that the urgency of establishing village regulations regarding keris in the Aeng Tong Tong tourist village, Sumenep district is a form of preserving the keris cultural craft and also makes Aeng Tong Tong village the village with the highest number of keris makers in Sumenep district. The urgency of establishing this village regulation. So that there are clear legal regulations.
Co-Authors , Dasrol Adelia Amanda Pitaloka Adelia Sari Andriani Adila Melita Adji Dwi Plantino Sirait Afifah, Lia Agustri Afrianto Sitompul Ahmad Saiful Ahmad, Nur Hafizah Alfani Tiara Azmy Alya Ramadhani Ridarto AMELIA, MITHA Anastasya Hutasoit Anggraini, Oktavia Apriella Desera Genada Aprillia, Refi Ariani, Tya Arifa Fasya Arifin, Rizki Haidir Arretta Yurrahma Aziza, Mutia Sakiyah Azura, Fahima Bayu Guntur Prasetya Binandar, Agustian Bunga Khairatunisa Coryna, Justisia Amru Darda, Muhammad Rian Abi Dasrol Dasrol Desi Ratnawati S Dessy Artina Deva Deva Dian pernanda putra Dini khairyyah Diva Aurellia Enjelinda Amelia Eprin Erikson Nababan Fadhli Maulana Fajar, Jumatul Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fitriyani Fitriyani Genta, Muhammad Getar Juang Adyaksa Ghina Meilani Rizki GM Manik, Rahmat Hakiki, M. Haikal Harpami, Muhammad Ridho Hayatul Ismi Hazra, Filza Amalia Hendrik, Muhammad Akbar Hengki Firmanda Herma Suryani Pratiwi Imanuella, Sonya Maduma Indri Wulandari, Indri Irfan Ridha Irsy Defia Juneid, Adiella Hadran Syah Krismo Apriyadi Lestari , Rika Lola Melan Sihombing M. Ikhsan M. Romy Suryanto Malta, Wahyu Aditiya Mardalena Hanifah Marintan Purba Martuah, Ali Maryam Robani Maryati Bachtiar Melinda, Sri Monica, Cindy Dhede Muhammad Haikal Muqsith* Mumaddun Khaerudin Salami Munawardi, Munawardi Mustafarsyach, M. Aldrian Mutmainnah, Mahyanatul Naftali Samuel Sirait Nelvi Nurhaliza Nugraha, Novi Yuzti Nurfita Apriani Ocsa, Asel Rahma Ordina Saragi Ovalia, Novia Purwati, Silvi Andini Putra, Dian Pernanda Putri Putri Putri Sanaya Putri, Riau Dela Islami Raditya, Masayu Adara Rahimi, Raja Aisyah Fahira Rahmadani, Puji Bulan Ramadhanti, Siti Rasita Dewi Refiza Amanda Resa Dwi Jovannelha Ridhayani, Meilyn Rika Lestari Risma Dwiyanti Riza Satri Rahmi Rizky, M Fatur Romaito, Anggi S, Desi Ratnawati Sakinah Amalia Arda Salami, Mumaddun Khaerudin Sara Loreta Magdalena Selvi Wulandari Septiohadi, Erhan Bagus Shofa Rizkina Pratiwi.A Silvia Anggraini Sonya Maduma Imanuella suhela arnis Sukamariko Andrikasmi Sukma Putri Dertiyana Syahputra, M. Fadila Syaifullah Yophi Ardiyanto Syaivanti, Sonia Putri Syuhada, M. Abdil Syihab Tanjung, Abdul Ghani Tike Murti Sari Dewi Tri Vebri Yance Tsurayya, Allysa Tubagus, Rizwan Ulfia Hasanah Uli Widiriyani Uswatul Azizah Utami, Wira Verdiansyah, Verdiansyah Vira Santika Vivian Vivian Wigar Johan Hezekia Windu Nursalisa Yuda Apriansyah Yulia Silvi Yunda Mai Zahra Zamhar, Atika Zamri Daresdi Zulfikar Jayakusuma