Claim Missing Document
Check
Articles

PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Arifin, Rizki Haidir; Bachtiar, Maryati; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supreme Court Regulation Number 4 2019 the change of Supreme Court Regulation Number 22015 about Small Claim Court Implementation Procedure regulate about small claim court mechanismfrom the case received by court until the call for the defendant to implement the decision or called byaanmaning, in the case number 37/pdt.g.s/2021/PN.Pbr and 27/pdt.g.s/2023/PN.Pbr there few thingsthat couldn’t applicated according to the regulation, there is the maximal time to finish the lawsuit andthe maximal time to determine aanmaning, the purpose of this research is to know how theimplementation and the obstacle of Supreme Court Regulation Number 4 2019 the change of SupremeCourt Regulation Number 2 2015 about Small Claim Court implementation procedure in PekanbaruDistrict court.Type of research used is empirical research and is supported by literature studies, the authordirectly conducted research on the location to provide a clear picture of the problem being studied. Thisresearch was conducted at the Pekanbaru District Court, the sample population in this study was Mr.Jon Kenedi as representative of the plaintiff's attorney, Mr. Boyke Amri as representative of thedefendant's attorney, Mr. Salomo Ginting and Mr. Sugeng Harsoyo as Judge of the Pekanbaru DistrictCourt, Mr. Sutanto as Registrar of the Pekanbaru District Court, data sources used, primary data andsecondary data, data collection techniques in this research using interviews, literature review and dataanalysisThe results of research on problems regarding the implementation of Supreme Court Regulation4 of 2019 can be concluded that the implementation of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 atthe Pekanbaru District Court has actually reduce the accumulatiion case, there are several provisionsthat have not been implemented in accordance with the Supreme Court Regulation which is caused by anumber of internal inhibiting factors. namely limited time and external, namely the absence of the partiesat the first hearing. Therefore the judges as the implement of the regulation need to know what is theobstacle of the implementation Supreme Court Regulation in Pekanbaru District Court to solve theunsuitable application of Supreme Court Regulation, and the party who involved in the determine ofaanmaning should pay attention to more details regarding the timing of the aanmaning determinationand the purpose formed of Supreme Court Regulation Number 4 2019 The Change of Supreme CourtRegulation Number 2 2015 about Small Claim Court Implementation Procedure can be achieved.Keywords: Small Claim Court-Supreme Court Regulation-Implementation.
Pelanggaran-Pelanggaran Pada Ruang Lingkup Mall SKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Darnia, Meriza Elpha; S, Desi Ratnawati; Putra, Dian Pernanda; Imanuella, Sonya Maduma
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan suatu kenyamanan dalam mengonsumsi barang ataupun jasa, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan jikalau mengonsumsi barang ataupun jasa. Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yaitu sebuah kaidah yang mengatur yang memiliki sifat mengikat serta memiliki tujuan untuk melindungi konsumen. Apabila hal-hal ini tidak diperhatikan maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru baik dari sisi konsumen maupun sisi pelaku usaha. Hadirnya sebuah peraturan terkait perlindungan konsumen akan membuat para konsumen dan pelaku usaha lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tidak merugikan pihak manapun. Baik dari segi konsumen , ia akan mendapat barang ataupun jasa sesuai dengan yang ia inginkan atau sepakati dan selaras dengan kondisi dan situasi barang yang telah dipaparkan, dan pelaku usaha akan memparkan segala sesuatu terkait barang ataupun jasanya sebagaimana mestinya sehingga tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan pada sisi pelaku usaha dan merugikan konsumen.  Hal ini terjadi pada ruang lingkup Mall SKA, dimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen baik dari segi kenyamanan dan Kesehatan.
Upaya Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Nasabah BUMDes Mekar Lestari Desa Hulu Teso Septiohadi, Erhan Bagus; Dasrol, Dasrol; Darnia, Meriza Elpha
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10356

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam mendukung perekonomian daerah di Indonesia. BUMDes menyediakan layanan keuangan, seperti tabungan, kredit usaha kecil, dan pinjaman konsumsi, untuk membantu menggerakkan roda perekonomian. Kredit bermasalah dan tidak cukupnya jaminan atas tagihan kredit merupakan hal yang harus diselesaikan oleh BUMDes Mekar Lestari, walaupun BUMDes mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta peraturan perundang-undangan terkait namun terkadang penyelesaiannya tidak berjalan mulus seperti memberikan itikad baik. dari pelanggan. dalam melunasi utang-utangnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dan upaya hukum dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari di desa Hulu Teso.
Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Aziza, Mutia Sakiyah; Hanifah, Mardalena; Darnia, Meriza Elpha
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15708

Abstract

Divorce is the termination of a marriage by order of a judge or what is known as a demand by one of the parties during the marriage. The Marriage Law does not regulate divorce due to conversion, but in Article 116 letter (h) of the Compilation of Islamic Law, apostasy is stated as one of the reasons for divorce, while Islamic law states that if one of the parties apostatizes, the marriage is void. This has caused confusion among the public about how to deal with the problem of marriages that end due to conversion/apostasy. The purpose of this study is to review the legal position of divorce due to conversion (apostasy) in Islamic law and the Marriage Law and the considerations of the panel of judges in deciding divorce cases number 686/Pdt.G/2022/PA.Tgrs and number 104/Pdt.G/2022/PA.Pkc due to conversion (apostasy). This research is a normative legal research using the comparative law method. From the results of this research, it can be concluded that the legal status of a marriage is if one of the husband or wife changes religion or apostates according to Islamic law, the marriage becomes fasakh (void), and if one of the husband and wife leaves Islam or apostates and the apostasy is not or has not been submitted to the court, and the court has not yet decided, then their marriage is still considered valid and valid.
PERLINDUNGAN DATA IDENTITAS KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Darnia, Meriza Elpha; Amelia, Mitha; Wulandari, Indri; Ariani, Tya; Anggraini, Oktavia; Syahputra, M. Fadila; Syuhada, M. Abdil Syihab
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 9 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11180095

Abstract

Perubahan gaya hidup masyarakat yang sebelumnya jika berbelanja harus mengunjungi toko (offline store) beralih menjadi berbelanja melalui e-commerce (online store) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inti tidak lepas dari yang namanya globalisasi kehidupan melalui perkembangan teknologi. Meskipun dengan adanya keberadaan e-commerce bisa dikatakan mempermudah kegiatan jual-beli produsen dan konsumen tentu ada beberapa hal yang menjadi resiko terjadinya permasalahan yang akan merugikan konsumen, salah satu contohnya yaitu kebocoran data identitas pribadi konsumen. Adanya persyaratan yang harus memberikan informasi data identitas pribadi konsumen dalam bertransaksi secara online tentunya akan menjadi kekhawatiran tersendiri oleh konsumen. Untuk itu perlunya perlindungan hukum bagi konsumen yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hak dasar konsumen yang mesti dilindungi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan metode desriptif analisis, dimana metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengolah data melalaui metode kualitatif yang melihat data secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum untuk diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini pemerintah dan pihak berwajib telah membuat kebijakan untuk melindungi hak keamanan konsumen dalam bertransaksi secara online yang tertulis dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang 1945, menjamin perlindungan data identitas pribadi. Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan oleh Presiden Indonesia sebagai bentuk kebijakan untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran konsumen yang akan berbelanja dan melakuka transaksi secara online.
Analisa Sengketa Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Desa Tsurayya, Allysa; Darnia, Meriza Elpha; Mustafarsyach, M. Aldrian; Utami, Wira
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12731220

Abstract

Ekspansi kelapa sawit menimbulkan terjadinya kontradiksi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat akibat penggunaan lahan untuk kepentingan perkebunan. Faktor utama penyebab konflik adalah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dengan hak ulayat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sengketa lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konflik disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi multitafsir dari berbagai perundang – undangan. Pada akhirnya kedua konflik diselesaikan melalui jalur non litigasi yakni dengan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan di Tinjau dari Undang-Undang Kehutanan Darnia, Meriza Elpha; Binandar, Agustian; Hakiki, M. Haikal; Afifah, Lia; Azura, Fahima
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 12 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12537014

Abstract

Areas set aside by the government for the purpose of permanent forestation are known as forest areas. In addition, the state decides who has jurisdiction over forest regions, which might be either forested or unforested. The forestry sector in Indonesia has decided, or will determine based on the requirements and interests of the Indonesian people, the use of all lands that are considered forest areas in land use planning. A normative juridical legal research approach was used in this investigation. Research in the field of normative law often makes use of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal sources, to investigate issues with the law and its guiding principles. Here, nevertheless, the author is interested in learning more about the function of legislation in NRM. Tree Service Forestry Law evaluated the case.
Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pelalawan Harpami, Muhammad Ridho; Hanifah, Mardalena; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 14 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13739224

Abstract

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 untuk membantu para pihak yang menyelesaikan perkaranya dengan penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan. Skripsi ini membahas pertama, bagaimana penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan. Kedua Bagaimana pertimbangan hukum atas perbedaan putusan atas perkara yang sama dalam penyelesaian sengketa gugatan kecil di Pengadilan Negeri Pelalawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan. Kemudian untuk mengetahui pertimbangan hukum atas perbedaan putusan atas perkara yang sama dalam penyelesaian sengketa gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sosiologis, karena penulis melakukan penelitian secara langsung di lokasi untuk memberikan gambaran secara utuh dan jelas tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pelalawan, sedangkan populasi sampelnya adalah Tergugat, Penggugat, Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, dan Wakil Panitera Sipil Pengadilan Negeri Pelalawan, sumber data yang digunakan, data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, telaah pustaka dan analisis data. Dari hasil penelitian tentang permasalahan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan dinilai lebih efektif dan mempersingkat waktu penyelesaian sengketa. Apabila diterapkan dengan cara tersebut dapat membantu para pencari keadilan lebih cepat dan lebih mudah dalam menangani perkaranya di Pengadilan Negeri Pelalawan. Selain itu penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana agar sesuai dengan asas contante justitie yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Buruh Angkut Harian Dibawah Umur Di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru Ovalia, Novia; Hanifah, Mardalena; Darnia, Meriza Elpha
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 14 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13748667

Abstract

Perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yang sering terjadi di Indonesia yaitu masih banyaknya pelanggaran dalam perjanjian kerja yang terjadi salah satunya di Kota Pekanbaru pada Pergudangan Angkasa III. Adanya anak yang bekerja tidak terlepas dari keberadaan masyarakat miskin di Indonesia dan sebagian karena pengaruh lingkungan dan ekonomi. Adanya pekerja harian lepas di bawah umur yang bekerja tanpa tanggung jawab pergudangan di Pergudangan Angkasa III tentunya memiliki beberapa dampak besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pekerja harian lepas di bawah umur yang bekerja tanpa tanggung jawab pergudangan di Pergudangan Angkasa III didasari karena tidak adanya perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja harian lepas di bawah umur tersebut, karena anak tersebut dapat dikatakan masih belum cakap secara hukum saat melakukan perjanjian kerja. Pelaksanaan tanggung jawab bagi pekerja harian lepas di bawah umur di Pergudangan Angkasa III Kota Pekanbaru yaitu: Memiliki persediaan obat-obatan yang lengkap dan menyediakan transportasi apabila terjadi kecelakaan kerja oleh pihak gudang; Melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian di gudang; Pihak gudang memasang peringatan dan petunjuk terkait keselamatan kerja; Memberikan arahan dan sosialisasi kepada semua pekerja sebelum bekerja mengenai risiko kecelakaan kerja.
Hambatan Pendaftaran Merek Makanan Pelito Daun Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha di Kabupaten Kampar Irfan Ridha; Meriza Elpha Darnia; Ghina Meilani Rizki; Tri Vebri Yance
Riau Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Riau Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/1h9h7738

Abstract

Kue palito daun adalah makanan khas daerah Provinsi Riau dari Kabupaten Kampar. Kue ini dikatakan kue palito daun adalah apabila kita buka daun pisangnya maka bagian bawah dari kue ini seperti sumbu palito. Sumbu ini terbuat dari gula enau yang dipotong-potong. Pelito daun ini menjadi viral semenjak diadakannya kegiatan HUT ke-65 Kabupaten Kampar yang mengusung tema pencapaian rekor muri penyajian pelito daun terbanyak di Indonesia mengundang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  yang menjual pelito daun untuk membuatnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu dalam hal untuk menciptakan kesejahteraan serta membuka lapangan pekerjaan dengan cara menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Dalam dunia perdagangan, sektor bisnis pada setiap usahanya pasti memiliki kekayaan intelektual didalamnya, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada umumnya mempunyai suatu merek dagang. Namun sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  belum mendaftarkan merek produknya, maka dipandang perlu penelitian tentang Hambatan pendaftaran merk usaha makanan khas Kampar Pelito Daun berkaitan dengan perlindungan hukum pelaku usaha di Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian dilakukan di di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dan komunitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menunjukkan bahwa Merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perdagangan guna menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, hal ini disebabkan karena dengan adanya merek dapat dijadikan sebagai tanda untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi pendaftaran merek, baik yang dialami oleh pelaku Usaha pelito daun  maupun instansi terkait yakni meliputi hambatan internal dan hambatan ekternal serta upaya dalam mengatasinya.          
Co-Authors , Dasrol Adelia Amanda Pitaloka Adelia Sari Andriani Adila Melita Adji Dwi Plantino Sirait Afifah, Lia Agustri Afrianto Sitompul Ahmad Saiful Ahmad, Nur Hafizah Alfani Tiara Azmy Alya Ramadhani Ridarto AMELIA, MITHA Anastasya Hutasoit Anggraini, Oktavia Apriella Desera Genada Aprillia, Refi Ariani, Tya Arifa Fasya Arifin, Rizki Haidir Arretta Yurrahma Aziza, Mutia Sakiyah Azura, Fahima Bayu Guntur Prasetya Binandar, Agustian Bunga Khairatunisa Coryna, Justisia Amru Darda, Muhammad Rian Abi Dasrol Dasrol Desi Ratnawati S Dessy Artina Deva Deva Dian pernanda putra Dini khairyyah Diva Aurellia Enjelinda Amelia Eprin Erikson Nababan Fadhli Maulana Fajar, Jumatul Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Fitriyani Fitriyani Genta, Muhammad Getar Juang Adyaksa Ghina Meilani Rizki GM Manik, Rahmat Hakiki, M. Haikal Harpami, Muhammad Ridho Hayatul Ismi Hazra, Filza Amalia Hendrik, Muhammad Akbar Hengki Firmanda Herma Suryani Pratiwi Imanuella, Sonya Maduma Indri Wulandari, Indri Irfan Ridha Irsy Defia Juneid, Adiella Hadran Syah Krismo Apriyadi Lestari , Rika Lola Melan Sihombing M. Ikhsan M. Romy Suryanto Malta, Wahyu Aditiya Mardalena Hanifah Marintan Purba Martuah, Ali Maryam Robani Maryati Bachtiar Melinda, Sri Monica, Cindy Dhede Muhammad Haikal Muqsith* Mumaddun Khaerudin Salami Munawardi, Munawardi Mustafarsyach, M. Aldrian Mutmainnah, Mahyanatul Naftali Samuel Sirait Nelvi Nurhaliza Nugraha, Novi Yuzti Nurfita Apriani Ocsa, Asel Rahma Ordina Saragi Ovalia, Novia Purwati, Silvi Andini Putra, Dian Pernanda Putri Putri Putri Sanaya Putri, Riau Dela Islami Raditya, Masayu Adara Rahimi, Raja Aisyah Fahira Rahmadani, Puji Bulan Ramadhanti, Siti Rasita Dewi Refiza Amanda Resa Dwi Jovannelha Ridhayani, Meilyn Rika Lestari Risma Dwiyanti Riza Satri Rahmi Rizky, M Fatur Romaito, Anggi S, Desi Ratnawati Sakinah Amalia Arda Salami, Mumaddun Khaerudin Sara Loreta Magdalena Selvi Wulandari Septiohadi, Erhan Bagus Shofa Rizkina Pratiwi.A Silvia Anggraini Sonya Maduma Imanuella suhela arnis Sukamariko Andrikasmi Sukma Putri Dertiyana Syahputra, M. Fadila Syaifullah Yophi Ardiyanto Syaivanti, Sonia Putri Syuhada, M. Abdil Syihab Tanjung, Abdul Ghani Tike Murti Sari Dewi Tri Vebri Yance Tsurayya, Allysa Tubagus, Rizwan Ulfia Hasanah Uli Widiriyani Uswatul Azizah Utami, Wira Verdiansyah, Verdiansyah Vira Santika Vivian Vivian Wigar Johan Hezekia Windu Nursalisa Yuda Apriansyah Yulia Silvi Yunda Mai Zahra Zamhar, Atika Zamri Daresdi Zulfikar Jayakusuma