Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.396
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Scientific Journal of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business YUME : Journal of Management Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Berdikari : Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia Jurnal PKM Manajemen Bisnis Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research
Tjenreng, Muhammad Baharuddin Zubakhrum
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PULAU TERLUAR STRATEGIS NASIONAL UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN MARITIM Abdillah, Isna Muhsin; Tjenreng, Muhammad Baharuddin Zubakhrum
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i2.5033

Abstract

Indonesia, the largest archipelagic country in the world, has more than 17,000 islands, including outer islands that play a strategic role in national maritime defense. However, managing these islands faces challenges such as limited infrastructure, human resources, security threats, and suboptimal coordination between institutions. This study analyzes the application of Collaborative Governance in managing strategic islands to support national maritime defense, using a qualitative descriptive approach and case study method. Data were obtained through interviews, field observations, and policy document analysis. The findings show that local governments play a role in infrastructure development, while the Marine Corps/Navy ensures security and provides education to the community. However, collaboration is still hindered by differences in priorities, ineffective communication, and limited human and financial resources. Effective implementation of Collaborative Governance requires strategic coordination through joint teams, increased coordination meetings, and community involvement in managing marine resources. Strengthening security capacity through the provision of modern equipment and harmonizing policies between central government, local governments, and the military are crucial factors. This study emphasizes that the synergy between local governments and the Marine Corps/Navy in Collaborative Governance can enhance the effectiveness of managing strategic islands, support maritime defense, and contribute to community welfare and Indonesia's world maritime axis policy.
Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Arifianto, Muhammad Haiqal; Hamdi, Muchlis; Tjenreng, Muhammad Baharuddin Zubakhrum
Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia Vol 5 No 1 (2025): Berdikari: Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia (JESI)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/jesi.05.01.16

Abstract

Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bekasi melibatkan banyak pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda- beda seperti KPU Kabupaten Bekasi dan Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagai penyelenggara Pemilu, Pemerintah Kabupaten Bekasi, partai politik, sektor swasta, media dan pers, lembaga masyarakat dan masyarakat. Keterlibatan banyak pihak ini menuntut seluruh pemangku berkepentingan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Bekasi. Tujuan: Untuk mengkaji dan menganalisa collaborative governance KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bekasi sebagai bahan masukan penyelenggara Pemilu dalam mengambil kebijakan penyiapan pelaksanaan Pemilu berikutnya. Metode: Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil: Colleborative governance yang dilakukan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bekasi sudah berjalan cukup baik namun masih belum efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi. Kesimpulan: Untuk menghadapi hambatan-hambatan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Bekasi, pemangku kepentingan terutama penyelenggara Pemilu berupaya untuk meningkatkan intensitas komunikasi, melakukan sosialisasi untuk menekan potensi masalah dan menguatkan sinergi dan evaluasi bersama.
Efektivitas Mall Pelayanan Publik (MPP) Dalam Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Karawang Dewi, Yosie Apriana; Tjenreng, Muhammad Baharuddin Zubakhrum
YUME : Journal of Management Vol 8, No 3 (2025)
Publisher : Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/yum.v8i3.9170

Abstract

Latar belakang penelitian ini muncul dari pengurusan penerbitan izin yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebelum dokumen perizinan diterbitkan, DPMPTSP perlu mendapatkan rekomendasi teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini menyebabkan proses perizinan memakan waktu yang cukup lama, disebabkan oleh lokasi OPD Teknis yang beragam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta untuk mewujudkan prinsip good governance di Kabupaten Karawang. Selain itu, untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dan mencari solusi untuk mengatasi isu-isu yang muncul di Mall Pelayanan Publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menerapkan Teori Efektivitas Duncan. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menerapkan teknik pengumpulan data, reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa masyarakat masih mengeluhkan kurangnya fasilitas teknologi informasi. Contohnya adalah pembaruan situs resmi yang selama ini tidak dikelola dengan baik, serta perlunya penyebaran brosur informasi dan lebih penting lagi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman modal, sekaligus menyediakan pelayanan terpadu satu pintu di sektor penanaman modal. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mewujudkan good governance di Kabupaten Karawang belum mencapai efektivitas yang optimal. Hal yang sudah berjalan dengan baik perlu dipertahankan, dan aspek yang masih kurang harus ditingkatkan, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.
PERAN KECERDASAN BUATAN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Komarudin , Dedi; Tjenreng, Muhammad Baharuddin Zubakhrum
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i2.5225

Abstract

This research analyzes the implementation of artificial intelligence (AI) in improving the quality of public services in Indonesia. Using a qualitative method, the study explores the potential, challenges, and optimization strategies of AI in the context of government services. The New Public Service (NPS) theory and e-government concept are used as analytical frameworks to understand how AI can support citizen-centered services. The results show that the Indonesian government has recognized the potential of AI to enhance service efficiency and quality, with implementations such as chatbots for 24-hour information services and data analysis for smart city planning. However, challenges such as the digital divide, infrastructure limitations, and data privacy issues still need to be addressed. The government has taken strategic steps through the National Artificial Intelligence Strategy 2020-2045, digital infrastructure improvement, and the enactment of the Personal Data Protection Act. Nevertheless, further efforts are needed to ensure an inclusive, ethical, and beneficial AI implementation for the entire society. This research concludes that with a comprehensive and collaborative approach, Indonesia has the potential to become a leader in AI adoption in the public sector in the Southeast Asian region.
Pelayanan Publik sebagai Kunci Penanganan Stunting di Indonesia Dewi, Citra Novia; Tjenreng, Muhammad Baharuddin Zubakhrum
YUME : Journal of Management Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/yum.v8i2.8524

Abstract

Stunting masih menjadi salah satu masalah kesehatan paling serius di Indonesia. Bukan hanya karena tingginya angka kasus yang mencapai 21,6% pada tahun 2022 tetapi juga karena dampak jangka panjangnya terhadap kualitas hidup anak-anak Indonesia di masa depan. Stunting tidak hanya membuat anak lebih pendek dari seharusnya, tapi juga bisa menghambat perkembangan otak, menurunkan kemampuan belajar, hingga mengurangi produktivitas saat dewasa nanti. Dalam konteks ini, pelayanan publik memegang peran penting. Melalui kajian literatur ini, penulis mencoba melihat lebih dalam bagaimana pelayanan public dari layanan kesehatan dasar, edukasi gizi, hingga sanitasi berkontribusi dalam upaya penanggulangan stunting. Hasilnya menunjukkan bahwa tantangan di lapangan masih besar, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya edukasi yang merata, hingga koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Namun, banyak juga peluang yang bisa dimaksimalkan, seperti penguatan SDM lokal, digitalisasi layanan, dan pelibatan aktif masyarakat. Belajar dari negara lain seperti Bolivia, Korea Utara, dan Swedia, Indonesia bisa mengadaptasi berbagai strategi sukses mereka dengan pendekatan yang sesuai konteks lokal. Pada akhirnya, pelayanan publik yang kuat, inklusif, dan responsif menjadi kunci untuk menurunkan angka stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan penuh potensi.
Pengembangan Desa Wisata dalam Kerangka Otonomi Daerah di DIY Sugito; Tjenreng, Muhammad Baharuddin Zubakhrum
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1010

Abstract

Pengembangan desa wisata dalam kerangka otonomi daerah menjadi strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Otonomi daerah memungkinkan pemerintah setempat memiliki kewenangan lebih dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi terhadap pengelolaan desa wisata di DIY serta membandingkannya dengan studi kasus dari negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review berbasis bibliometrik, dengan analisis menggunakan VOSviewer dan Publish or Perish untuk mengidentifikasi tren penelitian dan gap dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi berperan penting dalam mendukung kebijakan pengembangan desa wisata melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya berbasis lokal, serta inovasi dalam pemasaran pariwisata. Namun, terdapat tantangan berupa koordinasi kebijakan pusat-daerah, keterbatasan akses pendanaan, serta variasi dalam tingkat partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal guna memastikan keberlanjutan pengelolaan desa wisata di bawah otonomi daerah.
The Role of Temporary Employees in Strengthening Subdistrict Organizations and Its Implications on Government Performance Mukroni, Mukroni; Tjenreng, Muhammad Baharuddin Zubakhrum
Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Vol 5 No 2 (2025): Desember
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jasispol.v5i2.5374

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the factors influencing the strengthening of sub-district organizations through the increase in honorary staff and its impact on government performance in South Tangerang City. Strengthening sub-district organizations is a key aspect of improving the effectiveness and efficiency of local government administration. Honorary staff, as supporting resources at the sub-district level, play a strategic role in enhancing organizational capacity. Methodology/approach: The research employs a qualitative approach with a case study design, focusing on South Tangerang City. Data were collected through in-depth interviews and observations involving participants from various sub-districts. Data were analyzed using thematic analysis to explore the perspectives on the relationship between the increase in honorary staff, the strengthening of sub-district organizations, and government performance. Results/findings: The findings indicate that an increase in honorary staff significantly contributes to strengthening sub-district organizations, which in turn positively impacts government performance at the sub-district level. Conclusion: The study concludes that increasing honorary staff strengthens sub-district organizations and improves government performance. However, sustainable outcomes require integrated policies ensuring status certainty, ongoing training, and a supportive work environment. Limitations: The study focuses only on sub-district organizations in South Tangerang City, and the results may not be generalizable to other regions with different governance structures. Contribution: This research provides important policy implications for optimizing human resources at the sub-district level to enhance public services and improve governance.
Co-Authors Abdillah, Isna Muhsin Akbar, Merly Septia Afsani Andek Prabowo, Andek Arifianto, Muhammad Haiqal Bunda, Maria Rosalia Citrawali, Andi Cut Novi Syahfitri Dadang Suwanda, Dadang Suwanda Deti Mulyati Dewi, Citra Novia Dewi, Yosie Apriana Elungan, Anjely N. F. Erisanna, Amelia Febri Yanto, Febri Fikri, Muhammad Akbar Rijalul Haekal, Muhammad Hernando, Hady Jacky, Jacky Jefri Rogahang Komarudin , Dedi Muchlis Hamdi Muh. Ilham Mukroni, Mukroni Mu’minah, Sulton Putri, Desi Riani Dwi Rahmawati, Noer Bunka SAVITRI, Evi SUGITO Suryana, Nanang Suwanda, I Gede Made Tjahja Supriatna Wirawan, Dinnur Garista