Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.856
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Unes Law Review Jurnal Sosial dan Teknologi Devotion: Journal of Research and Community Service Law Development Journal Sultan Agung Notary Law Review Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Journal Of World Science Return : Study of Management, Economic and Bussines INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Journal Research of Social Science, Economics, and Management Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal Customary Law Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Referendum International Journal of Sociology and Law Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum International Journal of Law Social Sciences and Management ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Wieke Dewi Suryandari
Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman
Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
RATIO LEGIS PUTUSAN – PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVH-2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Wieke Dewi Suryandari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.459

Abstract

Permasalahan yang sering terjadi pada tatanan praktik hukum fidusia adalah terkait isu hukum eksekusi jaminan fidusia. Para kreditur atau penerima fidusia tidak jarang melakukan upaya-upaya non-prosedural formil ketika debitur melakukan wanprestasi. Hal ini disebabkan proses eksekusi jaminan fidusia di lapangan tidak efektif dan efisien. Disisi lain, perspektif hukum konsumen menekankan hak konsumen yang perlu dilindungi sehingga hak-hak konsumen fidusia tidak dilanggar oleh kreditur. Atas dasar ini lah kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 memberikan logika hukum yang banyak mengubah aspek hukum jaminan fidusia khususnya masalah kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini digolongkan kе dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mеnеlaah bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder. Hasil penelitian ini adalah pertama, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 (cara) cara yaitu: pelaksananaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak dan Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa "cidera janji" dalam norma Pasal 15 ayat (3) pada Undang-Undang 42/1999, maka Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak  dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Eksekusi
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BURUH Wieke Dewi Suryandari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.373

Abstract

ABSTRAKLahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi serta menjadikan industrialisasi di Indonesia semakin maju, Adapun usaha yang perbuat diantaranya melalui pemotongan jalur birokratisasi dan menyulitkan perizinan kegiatan baru. Sebagai sumber hukum, Undang-Undang Cipta Kerja tentu saja harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang terkait dengan ketenagakerjaan. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja akan memiliki dampak terhadap buruh, sehingga permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perlindungan hukum terhadap buruh. Melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan mengunakan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nantinya akan dijabarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum sebagai menjadi objek penelitian.Berdasarkan analisa yang dilakukan bahwa muatan materi dalam Undang-Undang Cipta Kerja justru memiliki implikasi berupa pemunduran atas perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Undang-Undang Cipta kerja ter indikasi terjadinya pemunduran dibandingkan regulasi sektoral (eksisting) karena dipengaruhi faktor ketersediaan, hal itu karena tidak memenuhi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, namun justru membuka keran terhadap tenaga kerja dari berbagai negara. Selain itu pula Undang-Undang Cipta Kerja dirasa mengalami penurunan terhadap upaya perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan upah yang layak dimulai dengan memaksakan berlakunya alih daya buruh (outsourcing) dengan dalih perluasan kesempatan kerja dan percepatan proyek strategis nasional. Implikasi dari pembukaan pekerjaan yang bersifat outsourcing tidak hanya menyangkut dengan sustainable dan kepastian hak atas pekerjaan, akan tetapi memberikan dampak lain yaitu berpotensi terjadinya penurunan kualitas hubungan kerja antara pengusaha dan buruh. Kata Kunci: Cipta Kerja, Perlindungan hukum, Buruh
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Khoirudin Khoirudin; Teep Ransanoi; Wieke Dewi Suryandari; Lamijan Lamijan; Irfan Rizky Hutomo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.781

Abstract

ABSTRAKPerdagangan ilegal satwa, serta perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya konservasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan, guna memastikan kelestarian ekosistem dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Satwa langka dan dilindungi merujuk pada jenis-jenis hewan yang jumlah populasinya sangat sedikit, sehingga terancam punah jika tidak ada upaya perlindungan yang serius. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, satwa yang tergolong langka adalah satwa yang keberadaannya sangat terancam akibat aktivitas manusia, seperti perburuan liar, perusakan habitat, serta perdagangan ilegal. Satwa langka ini seringkali memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi karena mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perburuan Satwa
Legal Review of Restrictions on Freedom of Expression on Social Media in the Context of State Security Yordi Priambodo; Wieke Dewi Suryandari; Hono Sejati
Journal Customary Law Vol. 3 No. 3.1 (2026): ICLSSEE Special Collection
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v3i3.1.5864

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes in the way individuals express their opinions, particularly through social media. Freedom of expression is a fundamental right guaranteed by various national and international legal instruments. However, in practice, freedom of expression is not absolute and can be restricted for various reasons, one of which is state security. These restrictions often give rise to debates about the legitimate limits of regulation, particularly in the context of social media, which has a wide reach and rapid dissemination of information. This article aims to examine the legal aspects related to restrictions on freedom of expression on social media to maintain state security using normative juridical research methods. The normative juridical method in this research focuses on the analysis of laws and regulations, international legal instruments, and legal doctrines related to freedom of expression and state security. This study discusses the freedom of expression from a human rights perspective, and the legal principles underlying its restrictions, including the principle of proportionality, which emphasizes the balance between individual freedom and the public interest. The study analyzes national regulations governing freedom of expression on social media, such as the 1945 Constitution, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and various other regulations. These regulations are then compared with international legal standards, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The results are expected to provide a deeper understanding of how the law regulates restrictions on freedom of expression on social media, while evaluating the extent to which regulations in force in Indonesia align with human rights principles. This study recommends ensuring that restrictions on freedom of expression are implemented proportionately without compromising individuals' fundamental rights.
Restructuring of the Code of Ethics for the Protection of Human Rights in the Investigation of Suspects by the Indonesian National Police Dwi Listyandarti; Wieke Dewi Suryandari; Irfan Rizky Hutomo
Journal Customary Law Vol. 3 No. 3.1 (2026): ICLSSEE Special Collection
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v3i3.1.5867

Abstract

The protection of human rights (HAM) in the criminal justice system is a fundamental aspect that must be guaranteed by all law enforcement officers, including the Indonesian National Police (Polri). In suspect examinations, human rights principles often face challenges in their implementation, both due to regulatory weaknesses and field practices. One important instrument that plays a role in ensuring human rights protection during suspect examinations is the police code of ethics. This code of ethics regulates the standards of behavior and moral obligations that every member of the Polri must adhere to in conducting their duties. However, there are still gaps in the Polri code of ethics that have the potential to lead to human rights violations, such as the use of violence, intimidation, or misuse of power when questioning suspects. In order to guarantee that every police activity during suspect exams complies with applicable legislation and human rights principles, it is imperative that the code of ethics be reorganized. The study adopts a normative juridical approach, which is legal research that focuses on the assessment of legal doctrines and norms pertaining to the protection of human rights during police questioning of suspects. The National Police Chief's Regulation on the professional code of ethics and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police are two examples of primary legal materials that were used as data sources. Secondary legal materials included literature, scientific journals, and other legal documents. This approach is used to examine the extent to which the current National Police code of ethics protects the human rights of suspects and how an ideal restructuring concept can be implemented to strengthen this protection. The results are expected to provide concrete recommendations for updating the National Police code of ethics to be more oriented towards human rights protection and in line with the principle of due process of law in the criminal justice system.
The Role of Law in Protecting Employees Against Discrimination in the Workplace Whendy Brasilianna; Wieke Dewi Suryandari; Mohamad Tohari
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2026): Juni : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v3i2.3112

Abstract

Discrimination in the workplace is a problem that can hinder the creation of a fair and inclusive work environment. Discrimination can take the form of differential treatment of employees based on gender, race, religion, disability, sexual orientation, or other factors unrelated to individual performance and competence. To address this issue, the law plays a crucial role in providing employee protection to ensure equality and non-discrimination in the workplace. Various legal instruments, both national and international, regulate employee protection from discrimination, including the Employment Law, the Human Rights Law, and conventions issued by the International Labour Organization (ILO). However, the effective implementation of these regulations remains a challenge, particularly in terms of implementation, enforcement, and employee awareness of their rights. This study aims to analyze the role of law in protecting employees from discrimination in the workplace by examining applicable regulations and the challenges in their implementation. The research method used is a normative juridical method, which focuses on the study of relevant laws and legal principles. The analysis is conducted on national legal provisions and international legal instruments as references for protecting workers from discrimination. Furthermore, this study identifies barriers to legal implementation and offers recommendations to improve the effectiveness of legal protection for employees. This analysis is expected to provide insight into the urgency of regulatory reform and strengthening so that the law can play an optimal role in creating a fairer and more discrimination-free work environment.
Legal Review of the Reform of the Criminal Procedure Law in Indonesia Tedjo Asmoro; Wieke Dewi Suryandari; Lamijan Lamijan
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 3 No. 2 (2026): Juni : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v3i2.1701

Abstract

Reforming Indonesia's criminal procedure law is a crucial step in adapting the justice system to developments in law, human rights, and technology. Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) replaces Law No. 8 of 1981, which has been in effect for more than four decades and will only come into effect in 2026. This reform aims to improve the effectiveness, efficiency, and protection of human rights in the criminal justice process. The changes stipulated in this new law cover various aspects, such as strengthening the rights of suspects and defendants, adjusting investigation and prosecution procedures, and adopting technology in the justice system. With these changes, it is hoped that the Indonesian criminal procedure law will be more responsive to the needs of society and increasingly complex legal challenges. This research employs a normative juridical method, an approach that focuses on the study of legal norms in legislation and relevant legal principles. This approach tries to analyze the content and modifications contained in Law No. 1 of 2023, comparing them with the previous provisions in Law No. 8 of 1981, and examining the normative implications of these reforms in criminal procedural law. Furthermore, this research draws on legal literature, academic journals, and other official documents related to criminal procedural law. This study does not involve interviews or case studies, but rather focuses on normative and conceptual studies of the legal changes that have occurred. Therefore, this research aims to provide a deeper understanding of the reforms in criminal procedural law in Indonesia and their implications for the national criminal justice system.
Legal Analysis of Inheritance Dispute Settlement Using a Mediation Approach Nursam Prasetyo; Naya Amin Zaini; Wieke Dewi Suryandari
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2026): Juni: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v3i2.1700

Abstract

Inheritance disputes are a common legal issue in Indonesia and have the potential to lead to prolonged conflict among heirs. The process of resolving inheritance disputes through litigation is often time-consuming, expensive, and can damage family relationships. Therefore, mediation, as a form of alternative dispute resolution (ADR), is a more effective and efficient solution for resolving inheritance disputes. Mediation enables the parties to reach an agreement based on the principles of deliberation and consensus, thereby avoiding family breakdowns that often occur in the judicial process. This study aims to analyze the legal basis for resolving inheritance disputes through mediation, examine the effectiveness of the mediation approach in legal practice, and identify legal obstacles encountered in its implementation. The study employs a normative juridical method with an approach based on statutory regulations and legal doctrines related to inheritance dispute resolution and mediation. The various regulations that form the basis for this research include Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, and provisions in inheritance law applicable in Indonesia, from the perspective of civil law, Islamic law, and customary law. Using a normative juridical approach, this research examines how mediation mechanisms can be effectively implemented in resolving inheritance disputes and examines various factors that can support or hinder their implementation. Therefore, this research is expected to contribute to developing a more equitable and expeditious inheritance dispute resolution system that maintains harmonious relationships between heirs.
Urgency of Implementing Article 1365 of the Civil Code in Addressing Tortious Conduct in Electronic Transactions in Indonesia Ahmad Rizky Siregar; Wieke Dewi Suryandari; Hono Sejati
Journal of World Science Vol. 3 No. 11 (2024): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v3i11.1235

Abstract

The rapid growth of electronic transactions has introduced new challenges, particularly concerning tortious conduct and the legal framework governing these interactions. In an increasingly digital era, electronic transactions have become a primary medium for commerce and business interactions, yet issues such as fraud and personal data violations have become more prevalent. Article 1365 provides a legal basis for individuals or entities suffering damages to file claims for compensation. This study examines the urgency of implementing Article 1365 of the Civil Code in addressing tortious conduct within electronic transactions in Indonesia. The objective is to analyze the applicability, limitations, and potential reforms needed to adapt Article 1365 to the digital context. A normative legal research method was employed, utilizing a statute and conceptual approach. Data were collected by analyzing legislative texts, legal literature, and case law. Data analysis involved qualitative content analysis to identify gaps and propose solutions. The findings reveal that Article 1365 provides a strong foundation for addressing tortious conduct, but its application in electronic transactions remains ambiguous, particularly regarding evidence collection and the definition of harm. This research introduces a novel perspective by emphasizing the necessity for specific regulations and institutional reforms to enhance legal certainty and address the unique challenges posed by electronic transactions. These recommendations aim to protect consumer rights, ensure fair business practices, and foster trust in Indonesia’s digital economy.
Reconstructing the Legal Framework of Standard Clauses in Insurance Agreements for Consumer Protection Wawan Suryadinata; Naya Amin Zaini; Wieke Dewi Suryandari
Journal of World Science Vol. 3 No. 11 (2024): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v3i11.1236

Abstract

Standard clauses in insurance agreements often result in legal certainty and adequate consumer protection. This study aims to reconstruct the legal framework governing standard clauses in insurance agreements to enhance consumer protection and ensure legal certainty. Using a normative juridical research method, the study adopts a statute and conceptual approach. Data were collected from legislative texts, legal literature, and case studies involving disputes over standard clauses in insurance agreements. The analysis focuses on identifying weaknesses in the current legal framework and proposing solutions to address them. The results reveal that the unilateral drafting of standard clauses by insurers often diminishes consumer rights and creates imbalances in contractual relationships. This research highlights the need for simplification of legal language, active consumer participation in drafting agreements, and stricter regulatory oversight. The study contributes to developing a fairer insurance policy framework, promoting transparency, accountability, and consumer trust in the insurance industry.
Co-Authors Ahmad Rizky Siregar Christiyono, Thomas Carlo Dwi Listyandarti Endy Sulistya Hudi Prayogo Ferynando, Hamka Gilang Indra Hamdani Hamdani Hendro Hendro, Hendro Hono Sejati Hono Sejati Hono Sejati Hono Sejati Hono Sejati, Hono Irfan Rizky Hutomo Irfan Rizky Hutomo Irfan Rizky Hutomo Khoirudin Khoirudin Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan Lamijan, Lamijan Loeky Kristanto Mohamad Tohari Mohamad Tohari Mohamad Tohari, Mohamad Muhammad Zainuddin Muhdar Muhdar Murtono Murtono Nasirin, Khoirun Naya Amin Zaini Naya Amin Zaini Nursam Prasetyo Rene Zakharia Pongsilurang Rio Putra Simanjuntak Sa’diyanto Sa’diyanto Sultoni, Wahyudi Tedjo Asmoro Teep Ransanoi Thomas Carlo Christiyono Tri Susilowati Tri Susilowati Tulkah Husen Wahyu Rasika Setya Arta Wawan Suryadinata Whendy Brasilianna Yordi Priambodo Yusuf Tri Hendra Gunawan Zaini, Naya Amin