Articles
<![CDATA[Implementation of Road Traffic Observation with ETLE as a Form of Legal Development in the Digital Era ]]>
<![CDATA[Loeky Kristanto]]>;
<![CDATA[Wieke Dewi Suryandari]]>;
<![CDATA[Hono Sejati]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2159
<![CDATA[Legal development in the digital era, the implementation of road traffic monitoring with ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) is a new thing in Indonesia. As an innovation, the electronic traffic monitoring system (ETLE) continues to experience continuous development and improvement. It is relevant because the development of ETLE is conducted within an existing legal framework related to traffic regulations, which will most likely interact with other legal aspects in the context of road traffic law enforcement. The research aims to examine the existence of ETLE in the context of the development of traffic law in Indonesia in the digital era, as well as the extent to which traffic law in force in Indonesia is appropriate in responding to the use of ETLE as a new tool in enforcing road traffic law. The method used is a normative juridical method by reviewing existing regulations and literature related to the application of ETLE and traffic law in Indonesia. The research results show that ETLE is a lineup with the direction of the development of Indonesian national law, especially in the context of the current digital era. Apart from that, traffic law in Indonesia also tends to be in line with the use of ETLE as a new tool in enforcing traffic law, although several legal aspects need special attention.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI ]]>
<![CDATA[SURYANDARI, WIEKE DEWI]]>
<![CDATA[ JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.331
<![CDATA[ABSTRAKPeran korporasi mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi privatisasi meningkat. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, tetapi revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan korporasi-korporasi besar yang terlalu bergantung pada korporasi sehingga negara dapat didikte demi kepentingannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan bagaimana kebijakan perumusan hukum pidana saat ini dalam menghadapi tindak pidana korporasi, lalu bagaimana penerapan penegakan hukum pidana selama ini terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dan bagaimana kebijakan perumusan hukum pidana di menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen terkait. Selanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mengkonstruksi pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan sanksi pidana korporasi yang terdapat dalam keempat undang-undang tersebut tidak konsisten. Ketidaksesuaian penetapan atau pengenaan pidana maksimum yang dijatuhkan kepada korporasi juga tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, keseragaman dalam pengaturan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dipidana, serta sebagai rumusan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana. ]]>
<![CDATA[RATIO LEGIS PUTUSAN – PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVH-2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Suryandari, Wieke Dewi]]>
<![CDATA[ JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.459
<![CDATA[Permasalahan yang sering terjadi pada tatanan praktik hukum fidusia adalah terkait isu hukum eksekusi jaminan fidusia. Para kreditur atau penerima fidusia tidak jarang melakukan upaya-upaya non-prosedural formil ketika debitur melakukan wanprestasi. Hal ini disebabkan proses eksekusi jaminan fidusia di lapangan tidak efektif dan efisien. Disisi lain, perspektif hukum konsumen menekankan hak konsumen yang perlu dilindungi sehingga hak-hak konsumen fidusia tidak dilanggar oleh kreditur. Atas dasar ini lah kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 memberikan logika hukum yang banyak mengubah aspek hukum jaminan fidusia khususnya masalah kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini digolongkan kе dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mеnеlaah bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder. Hasil penelitian ini adalah pertama, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 (cara) cara yaitu: pelaksananaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak dan Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa "cidera janji" dalam norma Pasal 15 ayat (3) pada Undang-Undang 42/1999, maka Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Eksekusi]]>
<![CDATA[IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA BURUH ]]>
<![CDATA[Suryandari, Wieke Dewi]]>
<![CDATA[ JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.373
<![CDATA[ABSTRAKLahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law memiliki tujuan untuk meningkatkan investasi serta menjadikan industrialisasi di Indonesia semakin maju, Adapun usaha yang perbuat diantaranya melalui pemotongan jalur birokratisasi dan menyulitkan perizinan kegiatan baru. Sebagai sumber hukum, Undang-Undang Cipta Kerja tentu saja harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang terkait dengan ketenagakerjaan. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja akan memiliki dampak terhadap buruh, sehingga permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perlindungan hukum terhadap buruh. Melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan mengunakan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nantinya akan dijabarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum sebagai menjadi objek penelitian.Berdasarkan analisa yang dilakukan bahwa muatan materi dalam Undang-Undang Cipta Kerja justru memiliki implikasi berupa pemunduran atas perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Undang-Undang Cipta kerja ter indikasi terjadinya pemunduran dibandingkan regulasi sektoral (eksisting) karena dipengaruhi faktor ketersediaan, hal itu karena tidak memenuhi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, namun justru membuka keran terhadap tenaga kerja dari berbagai negara. Selain itu pula Undang-Undang Cipta Kerja dirasa mengalami penurunan terhadap upaya perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan upah yang layak dimulai dengan memaksakan berlakunya alih daya buruh (outsourcing) dengan dalih perluasan kesempatan kerja dan percepatan proyek strategis nasional. Implikasi dari pembukaan pekerjaan yang bersifat outsourcing tidak hanya menyangkut dengan sustainable dan kepastian hak atas pekerjaan, akan tetapi memberikan dampak lain yaitu berpotensi terjadinya penurunan kualitas hubungan kerja antara pengusaha dan buruh. Kata Kunci: Cipta Kerja, Perlindungan hukum, Buruh]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG ]]>
<![CDATA[Suryandari, Wieke Dewi]]>;
<![CDATA[Lamijan, Lamijan]]>;
<![CDATA[Zainuddin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Hendra Gunawan, Yusuf Tri]]>
<![CDATA[ JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.670
<![CDATA[ABSTRAK Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi, tidak terkecuali bagi anak yang sedang menjalankan proses hukum sebagai narapidana. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, hambatan perlindungan hukum terhadap Hak - Hak Narapidana Anak. Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah teori, serta peraturan perundang-undangan serta pengamatan atau observasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Hak Anak]]>
<![CDATA[Legal Vacuity Regarding Legal Protection for Victims of Criminal Acts of Defamation in Electronic Media ]]>
<![CDATA[Wieke Dewi Suryandari]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/aladalah.v3i1.1106
<![CDATA[This study aims to analyze the legal gap in legal protection for victims of criminal acts of defamation in electronic media and the challenges and efforts to protect them. Although the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) has regulated criminal acts of libel, there is still a legal gap in terms of victim protection, especially in enforcing victims' rights and resolving cases through clear legal mechanisms. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach to explore existing legal regulations and analyze the challenges in their implementation practices. The study results indicate that the lack of clarity in the definition and application of the law between the Criminal Code and the ITE Law confuses perpetrators and victims in accessing justice. Therefore, this study proposes the need for legal harmonization, as well as strengthening the legal protection mechanism for victims through clearer regulations and consistent application.]]>
<![CDATA[Criminalization of Sex Workers from the Perspective of Criminal Law Transformation in Indonesia ]]>
<![CDATA[Hamdani Hamdani]]>;
<![CDATA[Wieke Dewi Suryandari]]>;
<![CDATA[Mohamad Tohari]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 1 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Novembe ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v7i1.1261
<![CDATA[This research examines the phenomenon of the criminalization of sex workers in Indonesia amidst the ongoing transformation of criminal law. The criminalization of commercial sex workers (CSWs) often stems from social and moral norms that deem this practice immoral and illegal. This study aims to analyze the impact of criminalization on human rights and the welfare of CSWs, as well as how legal ambiguities contribute to the exploitation and violence they face. Additionally, it explores weaknesses in existing legal regulations and proposes necessary reform efforts to create a more inclusive legal framework that protects the basic rights of CSWs. Through a comprehensive approach, this research is expected to contribute to the development of more humane and effective policies, as well as enhance public understanding concerning the position and rights of CSWs in Indonesia.]]>
<![CDATA[The Position of Corporate Testimony in the Criminal Law Evidence System for Corruption Crimes ]]>
<![CDATA[Endy Sulistya Hudi Prayogo]]>;
<![CDATA[Mohamad Tohari]]>;
<![CDATA[Wieke Dewi Suryandari]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 1 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Novembe ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v7i1.1262
<![CDATA[This study discusses the position and validity of corporate testimony as evidence in the criminal procedural law in Indonesia, particularly in corruption crimes. Corporate testimony is becoming increasingly relevant in the context of the complex structures of modern organizations that are often involved in corrupt practices. Although recognized as legal subjects, challenges in using corporate testimony as evidence include difficulties in identifying responsible parties, decentralized decision-making, and confidentiality policies that hinder access to important documents. This study also analyzes the obstacles faced by law enforcement in proving corporate testimony and its implications for justice and accountability. It is hoped that through this study, solutions can be identified to enhance the efficacy of proving corporate testimony in legal enforcement against corruption crimes.]]>
<![CDATA[Legal Protection of Advocates' Immunity Rights ]]>
<![CDATA[Dewi Suryandari, Wieke]]>;
<![CDATA[Zaini, Naya Amin]]>
<![CDATA[ International Journal of Law Social Sciences and Management Vol. 2 No. 1 (2025): International Journal of Law Social Sciences and Management ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Meira Visi Persada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69726/ijlssm.v2i1.89
<![CDATA[The right to advocate immunity is the legal protection given to advocates who can practice their profession freely without the threat of criminal or civil charges. This right to immunity is regulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. However, the current legal protection is not yet fully effective because there is still a legal vacuum, especially in the scope of immunity rights outside the trial. As a result, advocates are still vulnerable to criminalization when performing their professional duties. This study aims to analyze the legal protection that is regulated and identify the shortcomings of regulations related to the right to advocate immunity. Using a normative legal approach, this study concludes that revisions and improvements are needed to clarify the limitations and scope of the right to immunity, including expanding the role of advocate organizations and educating law enforcement officers to prevent the criminalization of advocates.]]>
<![CDATA[Legal Vacuum Regarding the Election of the Head of the District Which is Followed by Only a Single Candidate ]]>
<![CDATA[Hono Sejati]]>;
<![CDATA[Wieke Dewi Suryandari]]>
<![CDATA[ Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/mahkamah.v2i1.281
<![CDATA[This study seeks to examine the legal vacuum surrounding regional head elections that feature only a single candidate, as well as the legal implications that arise from this scenario. In a democratic system, the principle of popular sovereignty necessitates a fair and free electoral process; however, the absence of clear regulations for regional head elections with a solitary candidate can jeopardize the integrity of this principle. Employing a normative legal methodology with both legislative and conceptual approaches, this study investigates various regulations that govern regional head elections and assesses how this legal vacuum impacts the electoral process and the constitutional rights of citizens. Additionally, the study identifies several strategies to address the legal vacuum, which include establishing clear legal provisions for the election process involving a single candidate, implementing a plebiscite mechanism, and enhancing transparency throughout the electoral process. The findings suggest that a more definitive and explicit legal framework is essential to uphold the principle of popular sovereignty in regional head elections featuring a single candidate.]]>
