Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Benih Tomat Rr. Dijan Widijowati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2359

Abstract

Salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)  yang saat ini harus mendapat perlindungan hukum adalah merek. Merek  merupakan suatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu  produk atau perusahaan di pasaran.Permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Ewindo atas pemalsuan  benih tomat merek Servo?; dan 2)  Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan benih tomat merek Servo?  Penelitian  hukum ini merupakan  penelitian hukum normatif.Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan  yuridis normatif. Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan : 1)  Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Ewindo atas pemalsuan  benih tomat merek Servo adalah dengan melakukan tuntutan baik secara administrasi, perdata maupun pidana kepada pelaku pemalsuan merek Servo; dan 2) Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan merek benih tomat Servo adalah dengan memberikan sanski pidana berdasarkan ketentuan dalam  Pasal 100 Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 115 Undang_undang Nomor 22 Tahun 2019  tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Corporate Criminal Accountability in Indonesia and Other Countries Rr. Dijan Widijowati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.2627

Abstract

Corporations are established with different objectives and ways to achieve different goals, not only in ways that are permitted by law but also in ways that are prohibited by law. Today, corporations are frequently involved in various criminal acts or used as a means to commit criminal acts. Therefore, it is a fact that cannot be denied that the role of corporations is currently very important in people's lives. Corporations as perpetrators of criminal acts in terms of criminal liability need to be considered carefully. Because today's corporations are increasingly playing an important role in people's lives, especially in the economic sector, Business activities, or the business world in general, are the main basis for meeting the competitive needs of life. In the United States and the United Kingdom, they also regulate corporate criminal liability, so the problem that can be formulated is how corporate criminal responsibility is regulated in Indonesia, the United States, and the United Kingdom. The research was carried out using a normative-juridical method using secondary data that was used as research material. The results of the study show that corporate criminal responsibility in Indonesia and other countries has agreements and differences, both in terms of regulation and the application of sanctions
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Putri Wulandari; Rr. Dijan Widijowati; Subhan Zein Sgn
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics abuse involving children is a serious problem that has an impact on children’s development and the sustainability of the nation’s generation. Children who are entangled in narcotics abuse are generally in a vulnerable condition, so the legal handling must prioritize protection and guidance This research aims to examine the form of criminal responsibility of children as narcotics abusers by referring to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as examining rehabilitation as an instrument of legal protection. The research method used is normative juridical research through the study of laws and regulations and analysis of court decisions. The results of the study show that the juvenile criminal justice system emphasizes the application of restorative justice and rehabilitation as a priority for handling. However, in practice, there are still court decisions that focus more on punishment, so that the goal of child recovery has not been fully achieved. Therefore, consistent application of the law is needed so that the protection and future of children can be guaranteed.   Keywords: Children, Narcotics Abuse, Criminal Liability, Rehabilitation, Juvenile Criminal Justice System. Abstrak Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak merupakan persoalan serius yang berdampak pada perkembangan anak dan berkelangsungan generasi bangsa. Anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika umumnya berada dalam kondisi rentan, sehingga penanganan hukumnya harus mengedepankan perlindungan dan pembinaan dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai penyalahguna narkotika dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menelaah rehabilitas sebagai instrumen perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak menekankan penerapan keadilan restoratif dan rehabilitasi sebagai prioritas penanganan. Namun, dalam praktik masih ditemukan putusan pengadilan yang lebih meneliti beratkan pada pemidanaan,sehingga tujuan pemulihaan anak belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang konsisten agar perlindungan dan masa depan anak dapat terjamin.   Kata kunci : Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana, Rehabilitas, Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Gayus Tambunan di Indonesia Fardana, Andhika Yudha; Widijowati, Dijan; Hakim, Lukman
Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial Vol. 1 No. 3 (2025): Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial
Publisher : Inovan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63217/orasi.v1i3.143

Abstract

The financial system and the national economy are significantly affected by complex money laundering crimes (ML), with criminal law policies regulated in several laws, including Law No. 8 of 2010, being used in Indonesia to combat money laundering. The main objective of this study is to examine the effectiveness of criminal law policies in preventing money laundering, the challenges faced by law enforcement agencies, and the Gayus Tambunan case – a striking illustration of the weakness in the application of law in Indonesia. This study uses a statutory approach, literature review, and normative legal methodology. The findings of this study show that although there is a legal framework in place, there are still several barriers in implementation and law enforcement, including poor coordination between agencies, insufficient human resources, and low public awareness and involvement. Therefore, to build an efficient and just law enforcement system in combating money laundering in Indonesia, it is crucial to strengthen regulations, enhance the capabilities of law enforcement agencies, and educate the public.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT UMUM BERDASARKAN UU N0.12 TAHUN 2022 Amellia Nugraheni Puspita Sari; Dijan Widijowati; Diding Rahmat
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 03 Maret (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat umum merupakan persoalan serius yang mengancam hak asasi manusia dan kebebasan bergerak perempuan di ruang publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual di tempat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif melalui pengaturan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, jaminan hak korban atas penanganan sensitif gender, pemulihan, restitusi, dan perlindungan dari reviktimisasi. Namun implementasinya menghadapi hambatan signifikan berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, budaya patriarki yang kuat, minimnya sarana prasarana, kesulitan pembuktian, lambatnya penyusunan peraturan pelaksanaan, lemahnya koordinasi antar lembaga, stigma sosial, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU TPKS menawarkan perlindungan progresif bagi korban, diperlukan upaya sistematis untuk mengatasi berbagai hambatan agar perlindungan hukum dapat terwujud secara nyata dalam praktik penegakan hukum.
Criminal Law Enforcement of Music Copyright in Indonesian Public Spaces: Proportionality and Ultimum Remedium in Balancing Copyright Protection and Cultural Access Widijowati, Rr. Dijan; Charisma, Restu Adhie
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i1.52158

Abstract

The use of music in public spaces is a common social practice, yet it often gives rise to tension between music copyright protection and public access to culture. Conventional enforcement measures, including sweeping activities directed at the use of music in public spaces, may adversely affect public appreciation of music and risk constraining the development of local musical expression. This study examines the legal dynamics of that tension through a normative juridical approach, with a focus on the use of music in Indonesian public spaces. The data were collected through a literature-based analysis of copyright legislation, legal doctrine, and practices of criminal law enforcement. The findings show that copyright protection remains essential to safeguard the economic and moral rights of creators and to sustain creative production. However, its enforcement must also take into account the principles of proportionality, tolerance, and the broader public interest in cultural access. This article argues that criminal law enforcement against music copyright infringement should be applied only when the elements of mens rea and actus reus are clearly established, and when alternative dispute resolution mechanisms or other legal remedies are insufficient to protect the rights of copyright holders. The study concludes that criminal sanctions should be limited to intentional and legally significant infringements, while ordinary licensing disputes should primarily be addressed through civil, administrative, or other non-penal mechanisms. This study contributes to Indonesian copyright scholarship by conceptualizing criminal liability for public music use through the doctrinal framework of mens rea, actus reus, proportionality, and ultimum remedium.
Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Barang Terhadap Keselamatan Pengguna Jalan Di Wilayah Bekasi Dede Amirudin, Dede Amirudin; Widijowati, Dijan; Saimima, Ika
Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat Vol 15 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55511/jpsttd.v15i2.689

Abstract

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks kecelakaan lalu lintas adalah aspek penting dalam menjaga keamanan dan kepatuhan hukum di jalan raya. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu problematika yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah berkaitan dengan over dimension dan overload terhadap kendaraan angkutan barang, yang tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, namun yang menjadi permasalahan adalah pertanggungjawaban terkait over dimension dan overload yang berlaku saat ini adalah hanya kepada pengemudi, sedangkan permasalahan over dimension dan overload merupakan pelanggaran pengangkutan barang yang tidak jarang juga melibatkan keterlibatan perusahaan jasa angkut maupun perusahaan pada umumnya selaku pemilik kendaraan, sehingga diperlukan kajian lebih jauh mengenai permasalahan tersebut, dimana penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pengemudi angkutan barang yang berspesifikasi ODOL yang mengancam keselamatan pengguna jalan lain di wilayah Bekasi, dan terkait pertanggungjawaban pidana vicariousliability pengemudi dan pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap angkutan barang dengan spesifikasi ODOL di wilayah Bekasi, yang akan diteliti dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan, Penerapan sanksi pengemudi angkutan barang yang berspesifikasi ODOL yang mengancam keselamatan pengguna jalan lain di wilayah Bekasi, bila hanya berkaitan dengan permasalahan kendaraan angkutan barang yang Over Dimension, dan Over loading, pada dasarnya penerapan sanksi pengemudi hanya berupa tilang dan denda, dan Pertanggungjawaban pidana vicariousliability pengemudi dan pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap angkutan barang dengan spesifikasi ODOL seharusnya dapat dilakukan, dan bukan hanya mengedepankan permasalahan kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang Over Dimension, dan Over loading, maupun pertanggungjawaban hanya diutamakan terhadap pengemudi
Securing Consumer Rights: Ethical and Legal Measures against Advertisements that Violate Advertising Procedures Widijowati, Dijan; Denysenko, Sergiy
Lex Publica Vol. 10 No. 1 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.1.2023.28-42

Abstract

Abstract. Advertising is an integral part of modern consumer culture, shaping consumer behavior and influencing purchasing decisions. However, concerns have arisen regarding advertisements that violate established advertising procedures, such as false claims, deceptive practices, and manipulative tactics. This paper explores the legal measures available to protect consumers from such advertisements and secure their rights. It emphasizes the importance of consumer rights in maintaining a fair marketplace and examines the consequences of advertising violations on consumer trust and decision-making. The research adopts a comprehensive methodology, combining normative and empirical juridical approaches, to analyze the existing legal framework and propose improvements. The study highlights the responsibilities of advertisers, advertising companies, and advertising media in ensuring compliance with ethical standards. It also discusses the implications of sanctions for violations and explores the resolution of consumer disputes through specialized bodies or the court system. The findings contribute to ongoing discussions on consumer protection in advertising and aim to foster a fair and transparent marketplace that respects consumers’ rights Keywords: Advertising procedures, consumer rights, misleading advertisements, legal measures Abstrak. Periklanan merupakan bagian integral dari budaya konsumen modern, membentuk perilaku konsumen dan memengaruhi keputusan pembelian. Namun, muncul kekhawatiran mengenai iklan yang melanggar prosedur periklanan yang telah ditetapkan, seperti klaim palsu, praktik penipuan, dan taktik manipulatif. Makalah ini mengeksplorasi langkah-langkah hukum yang tersedia untuk melindungi konsumen dari iklan semacam itu dan mengamankan hak-hak mereka. Ini menekankan pentingnya hak-hak konsumen dalam menjaga pasar yang adil dan memeriksa konsekuensi dari pelanggaran iklan pada kepercayaan konsumen dan pengambilan keputusan. Penelitian ini mengadopsi metodologi yang komprehensif, menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, untuk menganalisis kerangka hukum yang ada dan mengusulkan perbaikan. Studi ini menyoroti tanggung jawab pengiklan, perusahaan periklanan, dan media periklanan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar etika. Dibahas pula implikasi sanksi atas pelanggaran dan pendalaman penyelesaian sengketa konsumen melalui badan khusus atau sistem pengadilan. Temuan berkontribusi pada diskusi berkelanjutan tentang perlindungan konsumen dalam periklanan dan bertujuan untuk mendorong pasar yang adil dan transparan yang menghormati hak-hak konsumen Kata kunci: Prosedur periklanan, hak konsumen, iklan yang menyesatkan, tindakan hukum
Law Enforcement of Traffic Violations Using Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Based on Law No. 22 Of 2009 on Road Traffic and Transportation (In The Jurisdiction of Karawang Regency) Novia Sucita; Rr. Dijan Widijowati; Edi Saputra Hasibuan
Journal of Social Research Vol. 4 No. 3 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i3.2463

Abstract

The primary objective of this research is to analyze the implementation of E-TLE in Karawang Regency, identify the challenges encountered, and propose solutions to improve its effectiveness in reducing traffic violations and enhancing road user discipline. This study evaluates the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) in Karawang Regency, focusing on the obstacles and solutions in enforcing traffic regulations. E-TLE is an electronic-based law enforcement tool aimed at improving driving discipline and reducing extortion during traffic violation enforcement. The research uses a normative method, analyzing secondary data to draw conclusions about the impact of E-TLE on reducing traffic violations and improving community compliance. The challenges identified include the high costs of required infrastructure, non-compliance by some road users, and a tendency for better orderliness only when police officers are physically present. The study suggests that the Police should collaborate with local governments to provide necessary infrastructure, increase public awareness through socialization efforts, and continue to deploy officers at strategic locations to ensure enforcement effectiveness.