Claim Missing Document
Check
Articles

Pemutakhiran Hukum Perizinan Berusaha yang Terstruktur dari Sudut Pandang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Slamet Budi Mulyono; Erwin Owan Hermansyah; Rr. Dijan Widijowati; M. S. Tumanggor
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i2.1391

Abstract

Abstract: In order to increase investment in doing business, licensing barriers in the business world are addressed by the government by issuing Presidential Regulation number 91 of 2017 concerning the Acceleration of Business Implementation State Gazette Number 210 of 2017, where one of the objectives is to accelerate and facilitate services for businesses by applying the use of technology information through the Electronically Integrated Business Licensing System (Online Single Submission). However, this system still has its own polemics that occur, such as disharmony with laws and regulations and the absence of a transitional period, so that system development and outreach are carried out on an ongoing basis. This research was then examined using the normative-judicial method, which prioritized the use of secondary data obtained through library research. From the results of the discussion, the researcher came to the conclusion that the government has provided new concepts and breakthroughs regarding business licensing reform in the form of Online Single Submission, which is expected to be more pro-business in order to obtain certainty in the licensing process. In addition, not all business actors understand the flow of the process because this is not clearly described in PP Number 24 of 2018. Abstrak: Dalam rangka peningkatan penanaman modal/investasi dalam berusaha, hambatan perizinan dalam dunia usaha tersebut ditanggulangi pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Lembaran Negara Nomor 210 Tahun 2017, dimana salah satu tujuannya adalah mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Akan tetapi, sistem ini masih mempunyai polemik tersendiri yang terjadi, seperti disharmoni terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketiadaan masa transisi atau peralihan, sehingga pengembangan sistem dan sosialisasi dilakukan sambil berjalan. Penelitian ini kemudian ditelaah menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengutamakan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Dari hasil pembahasan, peneliti menemukan kesimpulan yaitu pemerintah telah memberikan konsep dan terobosan baru tentang reformasi perizinan berusaha berupa Online Single Submission yang diharap lebih memihak kepada para Pelaku Usaha agar mendapatkan kepastian dalam proses perizinan. Selain itu, pemahaman atas perizinan yang membutuhkan pemenuhan komitmen agar izin berlaku efektif tidak semua pelaku usaha memahami alur prosesnya, karena hal tersebut tidak tergambarkan secara jelas pada PP Nomor 24 Tahun 2018.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Benih Tomat Rr. Dijan Widijowati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2359

Abstract

Salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)  yang saat ini harus mendapat perlindungan hukum adalah merek. Merek  merupakan suatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu  produk atau perusahaan di pasaran.Permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Ewindo atas pemalsuan  benih tomat merek Servo?; dan 2)  Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan benih tomat merek Servo?  Penelitian  hukum ini merupakan  penelitian hukum normatif.Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan  yuridis normatif. Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan : 1)  Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Ewindo atas pemalsuan  benih tomat merek Servo adalah dengan melakukan tuntutan baik secara administrasi, perdata maupun pidana kepada pelaku pemalsuan merek Servo; dan 2) Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan merek benih tomat Servo adalah dengan memberikan sanski pidana berdasarkan ketentuan dalam  Pasal 100 Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 115 Undang_undang Nomor 22 Tahun 2019  tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Corporate Criminal Accountability in Indonesia and Other Countries Rr. Dijan Widijowati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.2627

Abstract

Corporations are established with different objectives and ways to achieve different goals, not only in ways that are permitted by law but also in ways that are prohibited by law. Today, corporations are frequently involved in various criminal acts or used as a means to commit criminal acts. Therefore, it is a fact that cannot be denied that the role of corporations is currently very important in people's lives. Corporations as perpetrators of criminal acts in terms of criminal liability need to be considered carefully. Because today's corporations are increasingly playing an important role in people's lives, especially in the economic sector, Business activities, or the business world in general, are the main basis for meeting the competitive needs of life. In the United States and the United Kingdom, they also regulate corporate criminal liability, so the problem that can be formulated is how corporate criminal responsibility is regulated in Indonesia, the United States, and the United Kingdom. The research was carried out using a normative-juridical method using secondary data that was used as research material. The results of the study show that corporate criminal responsibility in Indonesia and other countries has agreements and differences, both in terms of regulation and the application of sanctions
Securing Consumer Rights: Ethical and Legal Measures against Advertisements that Violate Advertising Procedures Dijan Widijowati; Sergiy Denysenko
Lex Publica Vol. 10 No. 1 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.1.2023.28-42

Abstract

Abstract. Advertising is an integral part of modern consumer culture, shaping consumer behavior and influencing purchasing decisions. However, concerns have arisen regarding advertisements that violate established advertising procedures, such as false claims, deceptive practices, and manipulative tactics. This paper explores the legal measures available to protect consumers from such advertisements and secure their rights. It emphasizes the importance of consumer rights in maintaining a fair marketplace and examines the consequences of advertising violations on consumer trust and decision-making. The research adopts a comprehensive methodology, combining normative and empirical juridical approaches, to analyze the existing legal framework and propose improvements. The study highlights the responsibilities of advertisers, advertising companies, and advertising media in ensuring compliance with ethical standards. It also discusses the implications of sanctions for violations and explores the resolution of consumer disputes through specialized bodies or the court system. The findings contribute to ongoing discussions on consumer protection in advertising and aim to foster a fair and transparent marketplace that respects consumers’ rights Keywords: Advertising procedures, consumer rights, misleading advertisements, legal measures Abstrak. Periklanan merupakan bagian integral dari budaya konsumen modern, membentuk perilaku konsumen dan memengaruhi keputusan pembelian. Namun, muncul kekhawatiran mengenai iklan yang melanggar prosedur periklanan yang telah ditetapkan, seperti klaim palsu, praktik penipuan, dan taktik manipulatif. Makalah ini mengeksplorasi langkah-langkah hukum yang tersedia untuk melindungi konsumen dari iklan semacam itu dan mengamankan hak-hak mereka. Ini menekankan pentingnya hak-hak konsumen dalam menjaga pasar yang adil dan memeriksa konsekuensi dari pelanggaran iklan pada kepercayaan konsumen dan pengambilan keputusan. Penelitian ini mengadopsi metodologi yang komprehensif, menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, untuk menganalisis kerangka hukum yang ada dan mengusulkan perbaikan. Studi ini menyoroti tanggung jawab pengiklan, perusahaan periklanan, dan media periklanan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar etika. Dibahas pula implikasi sanksi atas pelanggaran dan pendalaman penyelesaian sengketa konsumen melalui badan khusus atau sistem pengadilan. Temuan berkontribusi pada diskusi berkelanjutan tentang perlindungan konsumen dalam periklanan dan bertujuan untuk mendorong pasar yang adil dan transparan yang menghormati hak-hak konsumen Kata kunci: Prosedur periklanan, hak konsumen, iklan yang menyesatkan, tindakan hukum
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Putri Wulandari; Rr. Dijan Widijowati; Subhan Zein Sgn
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics abuse involving children is a serious problem that has an impact on children’s development and the sustainability of the nation’s generation. Children who are entangled in narcotics abuse are generally in a vulnerable condition, so the legal handling must prioritize protection and guidance This research aims to examine the form of criminal responsibility of children as narcotics abusers by referring to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as examining rehabilitation as an instrument of legal protection. The research method used is normative juridical research through the study of laws and regulations and analysis of court decisions. The results of the study show that the juvenile criminal justice system emphasizes the application of restorative justice and rehabilitation as a priority for handling. However, in practice, there are still court decisions that focus more on punishment, so that the goal of child recovery has not been fully achieved. Therefore, consistent application of the law is needed so that the protection and future of children can be guaranteed.   Keywords: Children, Narcotics Abuse, Criminal Liability, Rehabilitation, Juvenile Criminal Justice System. Abstrak Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak merupakan persoalan serius yang berdampak pada perkembangan anak dan berkelangsungan generasi bangsa. Anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika umumnya berada dalam kondisi rentan, sehingga penanganan hukumnya harus mengedepankan perlindungan dan pembinaan dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai penyalahguna narkotika dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menelaah rehabilitas sebagai instrumen perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak menekankan penerapan keadilan restoratif dan rehabilitasi sebagai prioritas penanganan. Namun, dalam praktik masih ditemukan putusan pengadilan yang lebih meneliti beratkan pada pemidanaan,sehingga tujuan pemulihaan anak belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang konsisten agar perlindungan dan masa depan anak dapat terjamin.   Kata kunci : Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana, Rehabilitas, Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Gayus Tambunan di Indonesia Fardana, Andhika Yudha; Widijowati, Dijan; Hakim, Lukman
Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial Vol. 1 No. 3 (2025): Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial
Publisher : Inovan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63217/orasi.v1i3.143

Abstract

The financial system and the national economy are significantly affected by complex money laundering crimes (ML), with criminal law policies regulated in several laws, including Law No. 8 of 2010, being used in Indonesia to combat money laundering. The main objective of this study is to examine the effectiveness of criminal law policies in preventing money laundering, the challenges faced by law enforcement agencies, and the Gayus Tambunan case – a striking illustration of the weakness in the application of law in Indonesia. This study uses a statutory approach, literature review, and normative legal methodology. The findings of this study show that although there is a legal framework in place, there are still several barriers in implementation and law enforcement, including poor coordination between agencies, insufficient human resources, and low public awareness and involvement. Therefore, to build an efficient and just law enforcement system in combating money laundering in Indonesia, it is crucial to strengthen regulations, enhance the capabilities of law enforcement agencies, and educate the public.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT UMUM BERDASARKAN UU N0.12 TAHUN 2022 Amellia Nugraheni Puspita Sari; Dijan Widijowati; Diding Rahmat
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 03 Maret (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat umum merupakan persoalan serius yang mengancam hak asasi manusia dan kebebasan bergerak perempuan di ruang publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual di tempat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif melalui pengaturan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, jaminan hak korban atas penanganan sensitif gender, pemulihan, restitusi, dan perlindungan dari reviktimisasi. Namun implementasinya menghadapi hambatan signifikan berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, budaya patriarki yang kuat, minimnya sarana prasarana, kesulitan pembuktian, lambatnya penyusunan peraturan pelaksanaan, lemahnya koordinasi antar lembaga, stigma sosial, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU TPKS menawarkan perlindungan progresif bagi korban, diperlukan upaya sistematis untuk mengatasi berbagai hambatan agar perlindungan hukum dapat terwujud secara nyata dalam praktik penegakan hukum.