Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.617
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Titian: Jurnal Ilmu Humaniora JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Al-Hadi Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM) Wahana Innovative: Journal Of Social Science Research Jaliye: Jurnal Abdimas, Loyalitas, dan Edukasi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Perspektif Administrasi Publik dan hukum Neraca Keadilan Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety
Bonanda Japatani Siregar
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Juridical Aspects of Issuance of Halal Certification in Indonesia Harahap, Syahrul Bakti; Saragih, Alkausar; Siregar, Bonanda Jafatani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11226

Abstract

Aktifitas bisnis dalam Islam dikendalikan oleh aturan-aturan syariat yakni tentang halal dan haram, baik dari cara memeroleh harta maupun  cara memanfaatkannya. Aturan dan prinsip halal dan haram ini tidak ada dalam kegiatan bisnis di luar dari selain Islam. Secara ekonomi Potensi Undang-undang JPH, sangat besar. Apalagi dalam indikator  global ekonomi Islam, yang diterbitkan oleh State of the Global Islamic economy Report (GIER) 2018/19.  Malasyia dan UEA mendapat skor 127 dan 89. Mereka unggul jauh dari Bahrain (65), Arab Saudi (54), Oman (51), Yordania, Qatar, dan Pakistan (49), Kuwait (46), serta Indonesia (45) Bahkan secara khusus, Indonesia disebut telah berhasil melakukan lompatan  sehingga masuk dalam jajaran 10 (sepulu) besar negara yang memegang peranan dalam perekonomian Islam di dunia.Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang hanya menggunakan data kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian  adalah bersifat diskriftif, yang menggambarkan norma hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Aspek Yuridis  Kewenangan Sertifikasi Halal di Indonesia. Hasil penelian yang dilakukan tentang Aspek Yuridis Kewenangan Serifikasi Halal di Indonesia disimpulkan, Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal secara aspek yuridis, pergeseran pengaturan sertifikasi halal   telah terjadi beberapa. Anatara lain pada Tahun 1967, Penandaan Label Haram menjadi otoritas Pemerintah melalui Depatemen Kesehatan Republik Indonesia (BPOM). Sampai Akhirnya terjadi gejolak ekonomi tentang halal produk minuman dan makanan. Dimana ummat Islam di Indonesia tidak percaya tentang kehalalan suatu produk makanan dan minuman kemasan. Pada Tahun 1985 Melalui SKB Menetri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/SKB/VIII/1985. Melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian mengalikan sertifikasi Halal kepada MUI. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Kembali mengalami perubahan, secara asfek yuridis pengaturan kewenangan  sertifikasi halal, yang mulai sejak tahun 1985 dipegang oleh MUI, kemudian efektif berlaku pada tahun 1994, maka setelah 2014, Kewenangan penerbitan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kembali menjadi kewenangan Pemerintah melalui Kementerian Agama dalam hal ini Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh Himawan Azri Lubis; Bonanda Japatani Siregar
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i1.81

Abstract

Rape is a criminal act by means of violence, threats and forcing the will on others, to commit an act that violates the rules, rape is often committed by someone by forcing others to have intercourse with threats and violence. In rape, many become victims, where almost all victims lack the courage to defend themselves so that it is easy for someone to commit rape. As in article 285 of the Criminal Code. The type of research used is normative juridical and empirical juridical. Normative juridical research is legal research that places law as a building of a norm system. The norm system in question is regarding the principles, norms, rules of laws and regulations, agreements and doctrines (teachings). This research was conducted on secondary data such as laws and regulations, scientific journals, law books related to the law of cooperation agreements and agencies. While empirical juridical research is research that has an object of study regarding community behavior. The behavior of the community studied is behavior that arises as a result of interacting with the existing norm system. The interaction emerged as a form of public reaction to the implementation of a positive legal provision and can also be seen from the behavior of the community as a form of action in influencing the formation of a positive legal provision. Empirical legal research in writing this thesis was conducted through direct interviews with the Sei Rampah District Court, Serdang Bedagai Regency. Research Results A. Imposition of sanctions on perpetrators of rape in the decision of the Serdang Bedagai District Court Number 511 / Pid.Sus / 2022 Pn Srh. Sentencing the Defendant therefore to imprisonment for 14 (fourteen) years and a fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 2 (two) months; B. Regulation of criminal acts of indecency in laws and regulations. Article 281 of the Criminal Code Threatened with a maximum imprisonment of 2 years and 8 months or a maximum fine of Rp4.5 million: C. Obstacles faced in protecting victims of indecency against women and steps. The obstacles experienced are in the form of a protracted legal process (undue delay), evidence, the absence of articles regulating certain sexual crimes, intimidation from the perpetrator, and lack of support from the victim's closest environment.
Aspek Hukum Implikasi Tantangan Globalisasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara Sintara, Dani; Bahri, Samsul; Japatani, Bonanda; Maryani, Halimatul
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 3 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i3.1992

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap pengaruh globalisasi pada pelaksanaan pemerintahan daerah  dan untuk menemukan kendala pemerintah daerah dalam era globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yang pertama bahwa pengaruh globalisasi terhadap pemerintahan daerah telah memberikan warna atau corak pemerintahan yang otonom dengan mengikuti perkembangan jaman dan teknologi. Dalam kaitan ini, ditinjau dari asfek penyelenggaraan otonomi luas maka Pemerintahan Daerah beserta dengan masyarakatnya akan semakin memainkan peranan yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pemanfaatan teknologi dan informasi telah merubah struktur kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada globalisasi. Kedua, di era globalisasi saat ini pemerintah daerah mengalami beberapa kendala diantaranya sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang belum mampu bersaing secara global,  lemahnya kordinasi antara kepala daerah dengan Lembaga-lembaga daerah dalam pengambilan kebijakan yang bertentangan karkater dan budaya masyarakat daerah serta adanya ketidaksinkronan kebijakan pemerintah daerah dengan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah yang berujung pada perbuatan korup pejabat daerah.
ANALISIS YURIDIS JAMINAN HUTANG PIUTANG TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI (Studi Putusan No. 10/Pdt.G.S/2020/PN.LBP) Tri Reni Novita, Adawiyah Nasution, Fahmi Abdhillah, Bonanda Japatani Siregar,
NERACA KEADILAN Vol. 2 No. 1 (2023): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktanya masih sering timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian hutang-piutang yaitu dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang disebut dengan Wanprestasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis jaminan hutang piutang terhadap perbuatan wanprestasi dengan putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Lbp. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat sarjana hukum terkemuka. Dalam penelitian ini ruang lingkup yang digunakan adalah dengan menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.Bencana yang tidak dapat kita duga kedatangannya, seperti bencana Covid-19 ini yang telah melanda Negara kita bahkan mengguncangkan dunia yang membuat ekonomi sebagian Negara menjadi terpuruk. Berdasarkan hasil penelitian dari Putusan nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Lbp ini dapat diketahui bahwa setiap manusia mempunyai batas normal atau batas wajar dalam masalah ekonomi terutama ketika terjadi bencana. KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadikan seorang debitur pailit dikarenakan dampak dari Covid-19 ini yang membuat usaha bangunan yang debitur punya menjadi sepi peminat yang berakibat pada perekonomian debitur dan membuat debitur terseret kasus wanprestasi ini.
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DALAM WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Budi Sudarmono, Bonanda Japatani Siregar
NERACA KEADILAN Vol. 4 No. 1 (2025): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Misuse of firearms is the most common case today, where firearms can cause serious injury or death and one of the most disturbing crimes in society is crime using firearms. From the flow of crime using threats of violence or with firearms, it is indeed very disturbing to the security and order of society, thus causing concern in society. In overcoming criminal acts, it must be a unity by using criminal sanctions, and combined with other efforts that are non-penal. The formulation of this thesis research is as follows: First, how to overcome criminal policies in the crime of misuse of firearms in Indonesia, Second, how to prevent criminal behavior against perpetrators of illegal firearm ownership in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, Third, how to take action against perpetrators of criminal acts of illegal firearm ownership in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police. The research used is a normative legal research method, namely studying legal principles and analyzing problems, studying and examining through an approach to legal principles and laws and regulations with reference to the 1945 Constitution, Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms and Explosives, Government Regulation in Lieu of Law Number 20 of 1960 concerning the Authority of Licensing Granted According to Legislation Concerning Firearms, Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2012 concerning Licensing, Supervision and Control of Non-Organic Firearms of the Republic of Indonesia National Police / Indonesian National Army for Sports, Regulation of the Chief of Police Number 18 of 2015 concerning Licensing, Supervision and Control of Non-Organic Firearms of the Republic of Indonesia National Police / Indonesian National Army for Self-Defense.Prevention and Prosecution of criminals in possession of firearms based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 12 of 1951 concerning Firearms and Sharp Weapons, has expressly regulated the prohibition of possessing and carrying firearms or explosives. Thus, possessing a firearm without a permit is one type of criminal act in Indonesia. In addition, its use is a threat to security and order in society, because it can be misused such as to commit crimes of robbery, kidnapping and so on. Finally, it can be stated that possession of a firearm without a permit is categorized as a criminal act, not only after committing an act of using the firearm against another person, but carrying a firearm or hiding it is already a criminal act.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PIDANA PINIPUAN JUAL BELI BARANG BERMEREK SECARA ONLINE YANG CACAT PRODUK Riswanda Aulia R. Harahap, Bonanda Japatani Siregar
NERACA KEADILAN Vol. 4 No. 1 (2025): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalization facilitates buying and selling transactions so that online transaction mechanisms are born which of course have negative and positive impacts so that product sales occur in the form of unauthorized use of brands. The purpose of this study is to determine the application of criminal law and consumer protection laws against unauthorized use of brands and legal certainty regarding consumer protection in online transactions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this study is normative juridical. The conclusions in the study include the application of material criminal law to perpetrators of online fraud in the sale and purchase of branded goods that are defective. Products can be seen from perpetrators of online fraud who offer branded goods but turn out to be defective or do not match the information promised can be subject to criminal sanctions based on material criminal law, especially Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, as well as Article 62 and Article 8 paragraph (1) letter f Law No. 8 of 1999. Legal protection for consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be seen in Article 19 of the Consumer Protection Law which stipulates that business actors are responsible for providing compensation to consumers for losses due to goods and/or services received that do not comply with the agreement or do not meet the requirements as promised. The legal certainty for consumer protection in online transactions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be seen from the existence of a mechanism to provide legal certainty for consumers who feel disadvantaged through the BPSK that exists throughout Indonesia. Although in practice there are still challenges such as limited access to BPSK throughout Indonesia, as well as limited consumer legal literacy to use legal channels effectively.
Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme oleh Gegana dalam Melaksanakan Operasi di Wilayah Polda Sumatera Utara Prasetio Arbi; Bonanda Japatani Siregar
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v3i1.2940

Abstract

Terrorism is a serious threat to the security and unity of the Indonesian nation. Events such as the suicide bombing at the Medan Police Headquarters in 2019 show that acts of terror are increasingly complex and require swift and appropriate handling. For this reason, the government passed Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism as a legal basis that strengthens the authority of the apparatus, including the Gegana Detachment of the Indonesian National Police Mobile Brigade Corps (Brimob), in carrying out counter-terrorism operations. This study aims to determine and analyze how the implementation of Law No. 5 of 2018 is carried out by the Gegana Detachment in the North Sumatra Regional Police area, identify obstacles faced in operations, and formulate strategies to increase the effectiveness of the implementation of the law. The results of the study show that the implementation of this law has been implemented through preventive, preemptive, and repressive approaches, such as sterilization of places of worship, social activities "Love Sunday", security patrols, and anti-terror training simulations. However, implementation in the field still faces various obstacles, including limited modern equipment, lack of cross-agency coordination, and low public participation. Therefore, personnel capacity building, infrastructure modernization, and strengthening inter-agency synergy are needed to achieve more effective counterterrorism efforts in North Sumatra.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF SEVERE PUNISHMENT ON NARCOTICS COURIERS IN THE DECISION OF THE MEDAN DISTRICT COURT NUMBER 1238/PID.SUS/2025/PN MDN Didit Susanto; Bonanda Japatani Siregar
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imposing serious penalties on narcotics couriers based on Decision Number 1238/Pid.Sus/2025/PN Mdn consist of a trial process based on Article 145 to Article 190 of the Criminal Procedure Code and a decision process based on Article 191 to 202 of the Criminal Procedure Code. Factors that influence the imposition of serious penalties on narcotics couriers in Decision Number 1238 are the quantity and type of narcotics, the role and motivation of the suspect, the involvement in organized crime, the severity and social impact, the defendant's history of actions, the honesty and cooperation of the suspect, and the threat of punishment and applicable legal provisions. The judge's legal considerations in determining serious penalties for narcotics couriers in Decision Number 1238/Pid.Sus/2025/PN Mdn are appropriate because the elements of Article 114 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics have been fulfilled.
JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 457/PID.SUS/2025/PN MDN CONCERNING THE CRIMINAL ACT OF OFFERING FOR SALE, SELLING, AND ACTING AS AN INTERMEDIARY FOR CLASS I NARCOTICS Sunardi; Bonanda Japatani Siregar
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 1 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to juridically analyze the fulfillment of the elements of the criminal offense, to assess the quality of evidence and the application of the evidentiary system under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), and to examine the conformity of the judges’ considerations in sentencing from the perspective of the principle of proportionality and the objectives of punishment. The results of the study indicate that the elements of the criminal offense as formulated in Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics have been fulfilled lawfully and convincingly. The element of “any person,” the element of “without right or against the law,” and the element of “selling Class I narcotics” were proven through facts revealed during the trial, supported by witness testimony, the defendant’s statement, physical evidence, and documentary evidence. The panel of judges applied substantive law appropriately by assessing the elements of the offense based on normative construction and legal facts. Accordingly, the application of Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law in the a quo case is consistent with the prevailing positive law. The quality of evidence and the application of the evidentiary system in Decision Number 457/Pid.Sus/2025/PN Mdn are in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code.
Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencurian Biasa Di Tinjau Dari Faktor Kemiskinan Di Desa Ajibaho Kecamatan Sibiru Biru Seftiana Br Sembiring; Bonanda Japatani Siregar; Nelvitia Purba; Ismed Batubara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6211

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian biasa serta pengaruh faktor kemiskinan terhadap terjadinya tindak pidana dan proses penegakan hukumnya di Desa Ajibaho, Kecamatan Sibiru Biru. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan hukum pidana pada kasus pencurian biasa, mengkaji kemiskinan sebagai faktor penyebab terjadinya pencurian, serta mengetahui hubungan kemiskinan dengan pertimbangan dalam penegakan hukum pidana. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh besar terhadap terjadinya pencurian biasa. Keterbatasan ekonomi mendorong sebagian masyarakat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana di Desa Ajibaho tidak selalu dilakukan melalui proses formal sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi sering diselesaikan melalui musyawarah desa dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan tersebut mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pelaku serta bertujuan menjaga keharmonisan masyarakat. penerapan hukum pidana terhadap pencurian biasa dipengaruhi faktor kemiskinan dan nilai sosial masyarakat sehingga penegakan hukum cenderung fleksibel serta mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.
Co-Authors Abdul Halim Abdul Halim Adawiyah Nasution Affandi, Wahyu Agus Armaini Ry Alkausar Saragih Dani Sintara Didit Susanto Ekada Tarigan Tua Ekada Tarigan Tua Halimatul Maryani Herlina Hanum Harahap Himawan Azri Lubis Ismed Batubara Ismed Batubara, Ismed Junika Indar Sawitri Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar Muhammad Hizbullah Muhammad Rum Lubis Prasetio Arbi Purba, Nelvitia Putri Ananda Nawawi Rahmadi Ali Raja Fanny Fatahillah Raja Fanny Fatahillah Samsul Bahri Seftiana Br Sembiring Sunardi Syahrul Bakti Harahap Syahrul Bakti Harahap Syarifah Syarifah Syarifah Syarifah Tri Reni Novita