Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL USM LAW REVIEW Walisongo Law Review (Walrev) KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review Jurnal Pengabdian Sosial
Triwati, Ani
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LOKIKA SANGGRAHA DALAM PUTUSAN NO.997/PID.SUS/2019/PN.DPS Wulan, Siva Nawang; Triwati, Ani
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7623

Abstract

Lokika sanggraha adalah tindak pidana adat yang mengatur mengenai tindak pidana adat kesusilaan, dimana seorang laki-laki dan seorang peerempuan melakukan hubungan seksual diluar pernikahan lalu pihak perempuan hamil da pihak laki-laki memutuskan hubungannya tanpa suatu alasan yang jelas. Tindak pidana lokika sanggraha sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat adat Bali karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan dalam masyarakat. Di dalam Penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lokika sanggraha dalam Putusan No.997/Pid.Sus/2019/PN.Dps dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lokika sanggraha berdasarkan Putusan No.997/Pid.Sus/2019/PN.Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lokika sanggraha yang dilakukan melalui putusan hakim didasarkan pada Pasal 359 Kitab Adhigama dan melalui pertimbangan hakim secara yuridis maupun non-yuridis sehingga pelaku dapat dikenakan pidana penjara yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak Perempuan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 789/PID.B/2022/PN.JKT SEL Paldina, Kumala Wahyu; Triwati, Ani; Aryaputra, Muhammad Iftar
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9013

Abstract

Justice collaborators have an important role because they have a key role in uncovering criminal acts that are difficult to uncover, providing information to law enforcement officials and provide witness statements in the judicial process. One case of a justice collaborator is in decision number 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel, in that decision RE was designated as a justice collaborator and the defendant was declared legally proven to have committed a criminal act of participating in premeditated murder. A person who becomes a justice collaborator has the right to receive legal protection. The focus of the problem in this research is how justice collaborators are regulated in the criminal justice system in Indonesia and what is the legal protection for justice collaborators in decision number 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. The aim of this research is to analyze the regulation of justice collaborators in the criminal justice system in Indonesia and analyze the legal protection for justice collaborators in decision number 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. The type of research used is normative juridical research using a case approach. The research specifications used are analytical descriptive and data collection methods using library research. Next, the data was analyzed qualitatively. The regulation of justice collaborators in the criminal justice system in Indonesia has been regulated in the ratification of laws originating from international documents and national laws which provide regulations regarding the existence of justice collaborators. RE defendants receive a form of legal protection in the form of physical and psychological protection, special treatment in the form of separate places of detention, separate filings, giving testimony in front of the trial without dealing directly with other defendants, while awards are given in the form of reduced sentences, conditional release, and additional remissions. AbstrakJuctice collaborator memiliki peranan yang penting karena mempunyai peran kunci dalam mengungkap suatu tindak pidana yang sulit untuk diungkap, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan keterangan saksi di dalam proses peradilan. Salah satu kasus adanya justice collaborator yaitu dalam putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel, dalam putusan tersebut RE ditetapkan sebagai jusctice collaborator dan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Seseorang yang menjadi justice collaborator berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dan metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Selanjutnya data dianalisis dengan kualitatif. Pengaturan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional dan undang-undang nasional yang memberikan pengaturan terkait keberadaan justice collaborator. Terdakwa RE mendapatkan bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan fisik dan psikis, penanganan secara khusus berupa pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan, memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa lain, sedangkan pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan.
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Sukimin, Sukimin; Nuswanto, Heru; Triwati, Ani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5859

Abstract

The purpose of this writing is to analyze the position of Village Regulations in statutory regulations and to formulate a form of reviewing the constitutionality of Village Regulations in statutory regulations. The novelty of previous research is that this research does not only emphasize the position of village regulations but also examines the constitutionality of village regulations in a combined form. The Village Head and the Village Consultative Body have the authority and independence from village institutions to regulate life with the community through regulatory instruments in the form of village regulations. The existence or position of village regulations in the legal system in Indonesia is not listed in the hierarchy of statutory regulations, so that the form of reviewing the constitutionality of village regulations is unclear. Of course, this is interesting to study in more depth regarding how the position of village regulations is in statutory regulations and also how the form of testing the constitutionality of village regulations in statutory regulations. Through the method of research on doctrinal law or normative law, this research has the object of studying legal norms or rules as a building system related to a legal event. The position of village regulations also includes statutory regulations which are recognized juridically, while related to testing the constitutionality of village regulations, namely in the form of executive review by carrying out supervision which authority is given to the regent/mayor to supervise, besides that the regent/mayor can also cancel village regulations if they conflict with higher regulations and/public interest. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan serta merumuskan bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundangundangan. Kebaruan dari penelitian sebelumnya bawasanya penelitian ini tidak hanya menekankan pada kedudukan dari peraturan desa melainkan juga kepada pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam bentuk kombinasi. Kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dan kemandirian dari lembaga desa dapat mengatur kehidupan bersama masyarakat melalui instrumen aturan yang dalam bentuk peraturan desa. Keberadaan atau kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum di Indonesia tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa menjadi tidak jelas. Tentunya hal tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait bagaimana kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan. Melalui metode penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif, maka penelitian ini mempunyai objek kajian terhadap kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan system yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Kedudukan peraturan desa termasuk pula sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui secara yuridis keberadaaanya, Sedangkan terkait dengan pengujian konstitusionalitas peraturan desa yaitu dalam bentuk executive review dengan melakukan pengawasan yang kewenangan diberikan kepada bupati/walikota untuk mengawasi, selain itu pula bupati/walikota dapat pula membatalkan peraturan desa apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/kepentingan umum      
Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Zahra, Arsya Yustisia; Triwati, Ani; Aryaputra, Muhammad Iftar; Abraham, Feri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.6758

Abstract

The purpose of this study is to analyze the restorative justice approach as an alternative to solving corruption by returning state financial losses which are efforts to recover from perpetrators of corruption. The restorative justice approach is a popular approach in recent years, it is possible that this approach can be implemented in corruption crimes. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results of this study indicate that the indicator of restorative justice here is the return of state financial losses. Meanwhile, Article 4 of the PTPK Law regulates the recovery of these losses does not eliminate the punishment of perpetrators of corruption which can be interpreted that Article 4 does not provide loopholes in the application of restorative justice. The application of restorative justice is interpreted not to erase the punishment of the perpetrator but rather to return state finances so that it does not conflict with Article 4, because it will be considered by the judge in imposing a sentence as a mitigating factor. Based on the research results, it is possible to have a restorative justice approach to solve corruption crimes based on SEJA. However, there are several requirements that have been regulated in the SEJA with the criteria of considering small losses, a sense of public awareness that returns state financial losses, and not being continuous. Restorative justice aims at recovering state finances so that the judicial process can stop and can also be followed up. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang merupakan upaya pemulihan dari pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator adanya keadilan restoratif disini adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Sedangkan, Pasal 4 UU PTPK mengatur pengembalian kerugian tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diartikan bahwa Pasal 4 tidak memberikan celah dalam penerapan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif dimaknai tidak menghapus dipidananya pelaku tetapi lebih kepada pengembalian keuangan negara sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, karena akan menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman sebagai faktor yang meringankan. Berdasarkan hasil penelitian dimungkinkan adanya pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaiakan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada SEJA. Namun terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur dalam SEJA tersebut dengan kriteria yaitu mempertimbangkan kerugian kecil, adanya rasa kesadaran masyarakat yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dan tidak bersifat terus menerus. Keadilan restoratif bertujuan sebagai pemulihan keuangan negara sehingga proses peradilan dapat berhenti dan dapat pula ditindaklanjuti. 
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi Nahdhodin, Muhammad; Sudarmanto, Kukuh; Triwati, Ani; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8791

Abstract

The study aims to examine attempts to counter-terrorism from a criminological perspective. This research is important given that terrorist crime is a global threat that affects countries and communities, with potentially negative effects, both physically and psychologically. The novelty of this research is in an attempt to counteract terrorist crime with a criminological perspective that uses local "jogo tonggo" wisdom. This research is a sociological jurisprudence.  The results of the research showed efforts to combat terrorist crime from a criminological perspective: character identification and funding, national preparedness, counter-radicalization, deradicalization, and radical anticipation of terrorism in Lapas. Control the fight against terrorism in Java Among other things, there is still a radical Napiter, the rise of gotong royong values, society tolerant of terrorists, legal sanctions of educational institutions, and charity of weak terrorist groups. Overcome the obstacles in combating terrorist crime requires a structured and adaptive strategy to strengthen intelligence networks by improving surveillance technology and enhancing cross-country cooperation for the exchange of information, training, and monitoring of former Napiter through a religious building, tolerance, national insight involving Islamic religious figures, implementation of jogo tonggo programs, acceleration of regional action plans for prevention and combating extremism leading to violence, and economic empowerment..Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi.  Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Kebaruan penelitian ini adalah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan perspektif kriminologi yang menggunakan kearifan lokal "jogo tonggo". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi: identifikasi karakter dan pendanaan, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi, antisipasi radikal terorisme di Lapas. Kendalah penanggulangan terorisme di Jawa Tengan antara lain masih adanya Napiter yang radikal, lunturnya nilai gotong royong, masyarakat permisif kepada teroris, sanksi hukum lembaga pendidikan dan amal kelompok teroris lemah. Dalam mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan strategi yang terstruktur dan adaptif memperkuat jaringan intelijen dengan memperbaiki teknologi pengawasan dan meningkatkan kerjasama lintas negara untuk pertukaran informasi, pembinaan dan monitoring mantan Napiter melalui pembinaan agama, toleransi, wawasan kebangsaan melibatkan tokoh agama Islam, implementasi program jogo tonggo, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan, dan pemberdayaan ekonomi.  
Inconsistency of Prison Criminal Sanctions for Children and Criminal Objectives in RKUHP Triwati, Ani
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2019.1.1.4755

Abstract

Children are vulnerable groups when dealing with the criminal justice system based on various analyzes. Therefore a special mechanism is needed to protect the interests of children facing the law. It is affirmed in the UN Regulations for the Protection of Children Who Lost their Freedom that the child court system must uphold rights and safety and promote the physical and mental well-being of children. Prison sentences must be used as a last resort. Children who are in conflict with the law, will get a label or stigmatization from the community from the moment the case processes at the police level until the court ruling is even possible forever. This article will discuss the implications of inconsistencies in prison sanctions for children and the purpose of criminal prosecution in RKHUP, that children who proceed in criminal justice, the label will be inherent indefinitely, so it is likely that children tend to commit criminal acts again. Prison sentences will bring children to learn more about their environment.
ARAH KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL Aryaputra, Muhammad Iftar; Triwati, Ani
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.208-216

Abstract

Ketentuan sistem pemidanaan bagi korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam hukum pidana khusus dan KUHP Nasional. Terdapat banyak ketentuan baru dalam KUHP Nasional yang terkait dengan korporasi. Tulisan yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan kebijakan pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat keseragaman sistem pemidanaan korporasi dalam UU pidana khusus, bahkan pengaturannya cenderung serampangan. Dalam KUHP Nasional, ketentuan pemidanaan korporasi dibangun lebih komprehensif dan sistematis. Syarat pemidanaan yang dibangun oleh KUHP Nasional didasarkan pada tiga hal, yaitu: perbuatan, kesalahan, dan pedoman pemidanaan. Dalam hal penjatuhan pidana bagi korporasi, hakim tidak semata-mata melihat pada perbuatan dan kesalahan, namun juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai pedoman pemidanaan.
Co-Authors Abib, Agus Saiful Abraham, Feri Al-Aydrus, Sukaenah Amri Panahatan Sihotang B. Rini Heryanti Bramantyo, Bayu Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Doddy Kridasaksana Harlyyanti, Shania Putri Jui, Subaidah Ratna Kartika Widya Utama Muammar, Ramon Agyl Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Nahdhodin, Muhammad Nuswanto, A. Heru Nuswanto, Heru Paldina, Kumala Wahyu Prestama, Rezky Plantika Romadhon, Farkham Aji Rusanto, Imam Saktiawan, Sandy Yudha Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh Sukimin Sukmadewi, Yudhitiya D. Triasih, Dharu Wulan, Siva Nawang Zaenal Arifin Zahra, Arsya Yustisia