Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

AMNESTI TERHADAP HASTO KRISTIYANTO: ANTARA REKONSILIASI POLITIK DAN TANTANGAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA Ramlin Ahmad; Heli Komarudin; Dhimas Dwi Putro Baharza; Azis Nur Arifin; Chaliza Yafirastiani Pangestu; Yossy Aulia Fadli
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1854

Abstract

This study examines the granting of amnesty to Hasto Kristiyanto by the President of the Republic of Indonesia from July to August 2025. This study assesses the legal basis of the amnesty, the political process that accompanied it, and its impact on the principle of the rule of law and the eradication of corruption in Indonesia. The method used is a qualitative research with a document study approach—using news from mainstream media, official government statements, statements from the Corruption Eradication Commission (KPK), and analysis from legal experts. The results of the study found that although amnesty is officially the prerogative of the president after obtaining approval from the House of Representatives, granting amnesty to political actors in corruption cases creates an ethical and normative dilemma: it can be seen as a tool for political reconciliation, but has the potential to harm a sense of substantive justice and trust in law enforcement. Recommendation: There is a need for restrictions on amnesty policies for corruption cases through strong transparency mechanisms and increased accountability forums in the political and legal spheres.
RELEVANSI HAK HUKUM DAN KEWAJIBAN BERMASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI ERA DIGITAL Ramlin Ahmad; Fitriyadi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1855

Abstract

The rapid development of digital technology has transformed social interaction and legal relations, creating challenges in balancing legal rights and civic obligations. This article analyzes the relationship between legal rights and civic duties in the digital era, particularly concerning social order, digital justice, and legal awareness. The study employs a descriptive qualitative method with a normative-sociological approach, examining statutory regulations, legal doctrines, and digital social phenomena. The findings indicate that an imbalance between the exercise of digital rights and the fulfillment of legal obligations contributes to privacy violations, misuse of freedom of expression, and low compliance with legal norms. Limited digital legal literacy and regulatory complexity also hinder effective law enforcement. The study concludes that strengthening digital legal education, improving regulatory frameworks, and promoting ethical digital conduct are essential to fostering a balanced, responsible, and just digital society.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI TINGKAT KEPOLISIAN Dimas Dwi Putro Baharza; Iqbal Tawakal; Ramlin Ahmad
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1857

Abstract

In Indonesia, restorative justice has emerged as a bridge between legal justice and social justice by facilitating dialogue between offenders and victims to reach peaceful resolutions outside formal court processes. This study examines an embezzlement case involving Mrs. Syafrida under the jurisdiction of the South Tangerang Police, which attracted public attention due to humanitarian concerns when her children attempted to sell their kidneys to secure her release. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, combining legal analysis and field data. Interviews with police investigators were conducted to assess the implementation of restorative justice based on Police Regulation Number 8 of 2021. The findings indicate that restorative justice at the police level contributes to more efficient case resolution, reduces the burden on courts, and helps restore social relations between offenders and victims. This case demonstrates that law enforcement can uphold justice while maintaining humanitarian values and a substantive sense of fairness in resolving criminal cases.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK JALANAN YANG TERLANTAR TANPA ADANYA KETERLIBATAN PERAN ORANG TUA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Ramlin Ahmad; Heli Komarudin; Alexander Satria Aji Wibowo
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1859

Abstract

Children are legal subjects whose rights must be protected by the state, particularly in the absence of parental care. In Indonesia, neglected street children remain vulnerable to exploitation, violence, and deprivation of basic rights. Law Number 35 of 2014 classifies such children as neglected and entitled to special protection. This study employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations, legal principles, and relevant legal materials, focusing on the state’s responsibility and the effectiveness of protection. The findings show that Indonesia’s legal framework normatively provides adequate protection through constitutional provisions, child protection laws, and international commitments. However, implementation remains ineffective due to weak coordination, limited facilities, low legal awareness, and weak law enforcement. Strengthening an integrated, child-centered protection system is necessary to ensure effective and sustainable protection.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MANAJEMEN KEUANGAN BAGI PELAKU UMKM PASAR LEMBANG CILEDUG KOTA TANGERANG DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS MELALUI PENGELOLAAN LIKUIDITAS DAN STRUKTUR MODAL YANG EFISIEN Nursupian Nursupian; Ramlin Ahmad; Akbarudin Noor
Community Service Articles Vol.2 No.2 (Nov 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i2.131

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperbaiki pengetahuan dan keterampilan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang dalam mengelola keuangan usaha dengan lebih efisien untuk meningkatkan keuntungan. Masalah utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman tentang keuangan, khususnya dalam hal pengelolaan likuiditas dan struktur modal. Metode pelaksanaan terdiri dari tiga langkah, yaitu sosialisasi dan survei awal, pelatihan manajemen keuangan, dan bimbingan praktik pencatatan keuangan yang sederhana. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui pre-test dan post-test terhadap 20 peserta UMKM. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta mencapai 35%, dengan kemampuan menyusun laporan kas dan pemahaman rasio likuiditas sebagai aspek yang paling menonjol. Lebih dari itu, 85% peserta mulai mencatat kas harian, dan 75% di antaranya memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha setelah kegiatan dilaksanakan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang berfokus pada praktik langsung sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan manajemen keuangan para pelaku UMKM. Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman ini, pelaku UMKM dapat mengoptimalisasi likuiditas dan struktur modalnya, sehingga keuntungan usaha mereka dapat meningkat terus-menerus.
DISEMINASI KUHP NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2023 SEBAGAI UPAYA LITERASI HUKUM DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS BHAKTI ASIH TANGERANG Ramlin Ahmad; Nursupian Nursupian; Heri Ferdiansyah
Community Service Articles Vol.2 No.2 (Nov 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i2.132

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP baru ini membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dari segi substansi, filosofi, maupun pendekatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan. Namun, berdasarkan berbagai pengamatan dan hasil survei lapangan, tingkat pemahaman masyarakat termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa terhadap isi dan implikasi KUHP baru ini masih tergolong rendah. Banyak isu yang berkembang di masyarakat seringkali disertai dengan mis-informasi dan kesalahpahaman terhadap pasal-pasal baru, seperti yang mengatur tentang delik kesusilaan, penghinaan terhadap lembaga negara, dan hukum adat. Sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dosen dan mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang merasa perlu untuk berkontribusi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum tentang KUHP terbaru ini.
Pendampingan Hukum bagi Pekerja Perempuan terhadap Perlindungan dari Diskriminasi dan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak di Tempat Kerja Akbaudin Noor; Ramlin Ahmad; Nursupian Nursupian; Irsyad Zamhier Tuahuns
Community Service Articles Vol.2 No.2 (Nov 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i2.137

Abstract

Pekerja perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional dan memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari industri, jasa, hingga pemerintahan. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa perempuan pekerja masih rentan terhadap praktik diskriminasi, baik dalam bentuk perbedaan upah, pembatasan akses terhadap jabatan struktural, maupun perlakuan tidak adil lainnya. Salah satu permasalahan paling krusial adalah tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang sering kali tidak berlandaskan pada pertimbangan hukum dan cenderung dilakukan dengan alasan-alasan yang bias gender. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan hak konstitusional perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan advokasi hukum serta meningkatkan kesadaran hukum bagi pekerja perempuan dalam menghadapi diskriminasi dan ancaman PHK sepihak di tempat kerja. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, konsultasi individu, serta pendampingan advokatif terhadap kasus-kasus yang dialami peserta. Pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar para pekerja aktif dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi hukum yang sesuai. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap hak-hak ketenagakerjaan, serta tumbuhnya keberanian untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang dialami kepada instansi berwenang seperti Dinas Ketenagakerjaan dan lembaga bantuan hukum. Secara umum, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi hukum di kalangan pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya advokasi berbasis gender dalam mewujudkan keadilan di dunia kerja. Selain itu, kegiatan ini menjadi model implementatif bagi penguatan peran lembaga bantuan hukum dan akademisi dalam mendorong reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berperspektif keadilan gender.
Criminal Law Education: Preventing Online Fraud and Cybercrime in Ngalang Village, Gedangsari Sub-district, Gunungkidul, Yogyakarta Aryono Aryono; Ramlin Ahmad
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/4awq4j06

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly expanded public access to internet-based services; however, it has simultaneously increased exposure to cybercrime risks, particularly online fraud, which is increasingly affecting rural communities. This community service program aims to enhance legal and digital literacy among residents in preventing cybercrime in Ngalang Village, Gedangsari Sub-district, Gunungkidul Regency. The program employs a participatory-educational approach, incorporating legal awareness sessions, interactive discussions based on real case studies, simulations for identifying cybercrime patterns, and practical training on preventive measures and reporting mechanisms. Evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments to assess participants’ level of understanding. The results indicate a significant improvement in legal literacy and participants’ ability to recognize and anticipate various forms of online fraud and cybercrime. These findings demonstrate that community-based legal education is an effective preventive strategy in addressing digital crime. Accordingly, this program contributes to strengthening legal awareness and enhancing the resilience of rural communities against cyber threats in the digital era.
ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI JAKSA PINANGKI SIRNA MALASARI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER RAMLIN AHMAD
Bulletin of Law Research Vol.1 No.1 (Jun 2024)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v1i1.11

Abstract

Kasus yang menjerat jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., yaitu kasus tindak pidana korupsi berupa suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengungkap awal mula pertemuannya dengan terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia akhir tahun lalu. Kronologi itu disampaikan kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dimana hukumannya dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Sementara itu dalam kasus yang sama, eks anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang mulanya divonis 4,5 tahun penjara dalam dugaan penerimaan suap anggaran proyek perguruan tinggi nasional dan kementrian pemuda dan olahraga justru diperberat saat kasasi. Mahkamah Agung mempeberat hukuman Angelina Sondakh menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp.500 juta. Kalaupun bukan kasus Korupsi, ada kasus Baiq Nuril namun tidak mendapat keringanan sebagaimana Jaksa Pinangki. Baiq Nuril tetap dihukum dengan enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tetap menolak sehingga putusan PK memperkuat putusan-putusan sebelumnya. Bahkan, tak jarang hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan perbuatan hukum, pelaku menjadi pertimbangan. Namun, biasanya itu tidak dalam mengenali peran gender, sebab cukup banyak dipenjara perempuan yang membawa bayinya sambil menyusui. Justru karena Pinangki merupakan seorang Jaksa seharusnya hukuman yang dijatuhkan hendaknya jauh lebih berat bukan malah dikurangi. Kata kunci : Ratio Decidendi, Pidana Korupsi, Keadilan Gender
RATIO DECIDENDI HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DITINJAU DARI PASAL 353 AYAT (2) KUHP DAN PASAL 355 AYAT (1) KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr) RAMLIN AHMAD
Bulletin of Law Research Vol.1 No.2 (Des 2024)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v1i2.41

Abstract

Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikarenakan sanksinya yang dapat dipaksakan oleh negara. Penganiayaan sebagaimana yang disebut di muka, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara Penganiayaan yang direncana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Mahulette (terpidana) kepada Novel Salim Baswedan atau Novel Baswedan (korban). Dalam putusan tersebut, hakim memvonis Rahmat Kadir Mahulette dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara.