Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.041
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity Journal of Management and Business Bleach: Bulletin of Law Research Community Service Articles
RAMLIN AHMAD
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN DANA ALOKASI (DAU) TAMBAHAN PERBANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG APBD TANGERANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020(Studi kasus : Kecamatan Pondok Aren) Ramlin Ahmad
Bulletin of Law Research Vol.2 No.2 (Des 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/bleach.v2i2.130

Abstract

Studi ini mendeskripsikan tentang proses implementasi Dana Alokasi Umu (DAU) Tambahan perbantuan pendanaan kelurahan dalam peraturan daerah Kota Tangerang selatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat penyaluran dana alokasi umum (DAU) tambahan perbantuan pendanaan kelurahan dalam peraturan daerah kota Tangerang selatan di kecamatan pondok Aren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan di alokasikan secara merata untuk seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Pondok Aren. Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan ditempatkan pada DPA Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan di Daerah sesuai dengan kategori Daerah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Faktor-faktor yang menghambat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan di kecamatan Pondok Aren Tahun anggaran 2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, sehingga terjadi penundaan terhadap Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk beberapa Kelurahan khususnya kelurahan di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Kebijakan penundaan Anggaran Dana Alokasi Umum juga dikarenakan daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran pemberkasan dan adapun alasan lainnya ialah anggaran tersebut dipergunakan untuk penanganan Covid-19.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MANAJEMEN KEUANGAN BAGI PELAKU UMKM PASAR LEMBANG CILEDUG KOTA TANGERANG DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS MELALUI PENGELOLAAN LIKUIDITAS DAN STRUKTUR MODAL YANG EFISIEN Nursupian Nursupian; Ramlin Ahmad; Akbarudin Noor
Community Service Articles Vol.2 No.2 (Nov 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i2.131

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperbaiki pengetahuan dan keterampilan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang dalam mengelola keuangan usaha dengan lebih efisien untuk meningkatkan keuntungan. Masalah utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman tentang keuangan, khususnya dalam hal pengelolaan likuiditas dan struktur modal. Metode pelaksanaan terdiri dari tiga langkah, yaitu sosialisasi dan survei awal, pelatihan manajemen keuangan, dan bimbingan praktik pencatatan keuangan yang sederhana. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui pre-test dan post-test terhadap 20 peserta UMKM. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta mencapai 35%, dengan kemampuan menyusun laporan kas dan pemahaman rasio likuiditas sebagai aspek yang paling menonjol. Lebih dari itu, 85% peserta mulai mencatat kas harian, dan 75% di antaranya memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha setelah kegiatan dilaksanakan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang berfokus pada praktik langsung sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan manajemen keuangan para pelaku UMKM. Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman ini, pelaku UMKM dapat mengoptimalisasi likuiditas dan struktur modalnya, sehingga keuntungan usaha mereka dapat meningkat terus-menerus.
DISEMINASI KUHP NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2023 SEBAGAI UPAYA LITERASI HUKUM DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS BHAKTI ASIH TANGERANG Ramlin Ahmad; Nursupian Nursupian; Heri Ferdiansyah
Community Service Articles Vol.2 No.2 (Nov 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i2.132

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP baru ini membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dari segi substansi, filosofi, maupun pendekatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan. Namun, berdasarkan berbagai pengamatan dan hasil survei lapangan, tingkat pemahaman masyarakat termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa terhadap isi dan implikasi KUHP baru ini masih tergolong rendah. Banyak isu yang berkembang di masyarakat seringkali disertai dengan mis-informasi dan kesalahpahaman terhadap pasal-pasal baru, seperti yang mengatur tentang delik kesusilaan, penghinaan terhadap lembaga negara, dan hukum adat. Sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dosen dan mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang merasa perlu untuk berkontribusi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum tentang KUHP terbaru ini.
Pendampingan Hukum bagi Pekerja Perempuan terhadap Perlindungan dari Diskriminasi dan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak di Tempat Kerja Noor, Akbarudin; Noor, Akbaudin; Ramlin Ahmad; Nursupian Nursupian; Tuahuns, Irsyad Zamhier
Community Service Articles Vol.2 No.2 (Nov 2025)
Publisher : Universitas Bhakti Asih Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65344/comers.v2i2.137

Abstract

Pekerja perempuan merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional dan memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari industri, jasa, hingga pemerintahan. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa perempuan pekerja masih rentan terhadap praktik diskriminasi, baik dalam bentuk perbedaan upah, pembatasan akses terhadap jabatan struktural, maupun perlakuan tidak adil lainnya. Salah satu permasalahan paling krusial adalah tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang sering kali tidak berlandaskan pada pertimbangan hukum dan cenderung dilakukan dengan alasan-alasan yang bias gender. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan hak konstitusional perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan advokasi hukum serta meningkatkan kesadaran hukum bagi pekerja perempuan dalam menghadapi diskriminasi dan ancaman PHK sepihak di tempat kerja. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, konsultasi individu, serta pendampingan advokatif terhadap kasus-kasus yang dialami peserta. Pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar para pekerja aktif dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi hukum yang sesuai. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap hak-hak ketenagakerjaan, serta tumbuhnya keberanian untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang dialami kepada instansi berwenang seperti Dinas Ketenagakerjaan dan lembaga bantuan hukum. Secara umum, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi hukum di kalangan pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya advokasi berbasis gender dalam mewujudkan keadilan di dunia kerja. Selain itu, kegiatan ini menjadi model implementatif bagi penguatan peran lembaga bantuan hukum dan akademisi dalam mendorong reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berperspektif keadilan gender.
Co-Authors Abdul Haris Akbar, Khalifa Akbarudin Noor Andrayanie, Vera AZKIA, CZIDNI SIKA Diah Retnowati Fadli, Yossy Aulia Fauzi Ahmad Muda Fauzia, Ocha Yozi Hengkenang, Renytha Mariana Heri Ferdiansyah Ilmi, Irfan Iqbal Iqbal Juwita, Dessi LAHANGI, RAHMAT Ledjap, Maria Aryanthi MONA, VERONICA VENNACIA OMPU Noor, Akbarudin Noor, Akbaudin Nugraha, Ridwan Maulana NURSUPIAN NURSUPIAN Pardede, Timbul PARIDA, UPI Reviana, Riska Riska Reviana Saputra, Muhammad Wahyu Ade Saragih, Ayu My Lestari Silaban, Merri siti wulandari Sugandi, Safrih SURYANTO, HENDRA Tanto Tanto Taufiqurrahman, Ahmad Nur Tuahuns, Irsyad Zamhier Widyanto, Agung Zalihin, Zalihin