Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN FINTECH DI INDONESIA Imam Fathwa; Pandri Zulfikar; Bayu Triwibowo; Tri Susanto; Ratu Chumairoh Noor
Berajah Journal Vol. 6 No. 3 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i3.536

Abstract

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has fundamentally transformed the paradigm of financial services, driving financial inclusion and digital economic growth. The Indonesian government, through the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI), has formulated various policies to regulate and develop the fintech ecosystem. However, these policies face complex legal challenges, including the balance between innovation and financial system stability, consumer protection, and alignment with national interests. This study aims to analyze the legal framework of government policies in fintech development in Indonesia, identify regulatory gaps, and formulate improvement recommendations. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) provides the main legal umbrella, but its implementation still faces challenges related to fragmented authority, regulatory imbalance between innovation and protection, and limited oversight of new business models such as decentralized finance (DeFi). This study recommends harmonization of regulations across agencies, strengthening of the regulatory sandbox, and establishment of a single fintech supervisory authority to enhance policy effectiveness
PENGARUH HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PLATFORM BISNIS DIGITAL TANTANGAN DAN ADAPTASI REGULASI DI INDONESIA Ahmad Nurafendi; Pandri Zulfikar; Eduardo Retno; Ronny Erlando; Imam Fathwa
Berajah Journal Vol. 6 No. 3 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i3.542

Abstract

The development of digital business platforms in Indonesia has fundamentally changed market structure and business competition dynamics. Digital platforms such as e-commerce, ride-hailing, and fintech bring efficiency and innovation, but also create risks of anti-competitive practices that are not fully accommodated in the existing legal framework. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Competition Law), which has been in force for more than two decades, faces significant challenges in regulating the digital economy characterized by dual roles of platforms, network effects, and two-sided market dominance. This study aims to analyze the influence of competition law on digital business platforms in Indonesia, identify law enforcement challenges, and formulate necessary regulatory adaptations. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that the Competition Law has not accommodated digital economy dynamics, particularly regarding dual roles of platforms as both marketplace providers and business operators, data-based anti-competitive practices, algorithmic discrimination, and two-sided market dominance. Furthermore, the non-adoption of extraterritoriality principles limits the authority of the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) in enforcing the law against foreign platforms. This study recommends modernization of the Competition Law, strengthening of KPPU capacity, and establishment of specific digital platform regulations to create a healthy and innovative competition ecosystem.
HUBUNGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN PERAN PERUSAHAAN DALAM PELAYANAN MASYARAKAT Bachtiar Kemal Harahap; Pandri Zulfikar; Teddy T Pingak; Akhmad Faishal; M Zaenuddin Ibrahim
Berajah Journal Vol. 6 No. 3 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i3.544

Abstract

Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (LLC Law) is the main legal foundation for regulating corporate legal entities in Indonesia. Amid rapid economic development, the role of companies is no longer limited to profit-seeking alone, but has evolved into entities that have social responsibility towards society. This study aims to analyze the relationship between the provisions of the LLC Law and the role of companies in public service, identify legal gaps, and formulate an ideal legal construction. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that the LLC Law has accommodated the role of companies in public service through the regulation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Article 74, annual reporting obligations, and protection of stakeholders. However, its implementation still faces challenges related to normative inconsistency, limited scope of CSR obligations, and weak law enforcement. This study recommends regulatory harmonization, expansion of CSR obligations, and strengthening of oversight mechanisms to enhance the effectiveness of the corporate role in public service.
Analisis Yuridis Peran Pemerintah Dalam Pengaturan Bisnis Digital Di Indonesia Totok Handono; Pandri Zulfikar; Muhammad Rizki Azhari; Dewi Rahayu; Nida Lailatu Syabani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6103

Abstract

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mengalami eskalasi eksponensial yang menghadirkan paradoks kompleks antara inovasi teknologi dan kebutuhan akan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis komprehensif mengenai peran strategis pemerintah dalam mengatur lanskap bisnis digital serta mengevaluasi efektivitas regulasi saat ini dalam menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang adil, transparan, dan aman. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sumber akademik sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam posisi pemerintah, bertransformasi dari sekadar fasilitator pasif menjadi regulator proaktif yang ketat melalui implementasi UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Rekonstruksi regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi transaksi digital dan menegakkan kedaulatan digital nasional terhadap dominasi teknologi global. Namun, penelitian ini mengidentifikasi tantangan struktural yang signifikan, terutama terkait kerentanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal terhadap strategi predatory pricing yang dilakukan oleh platform digital global. Selain itu, kurangnya sinkronisasi antara berbagai regulasi sektoral seringkali menghasilkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada independensi kelembagaan dan pengembangan infrastruktur digital mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada entitas asing. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan fondasi, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih progresif dan terintegrasi untuk mengharmonisasikan kebijakan sektoral. Pendekatan ini sangat krusial untuk melindungi kedaulatan ekonomi digital nasional dan memastikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Tinjauan Hukum Peran Pemerintah dalam Melindungi Masyarakat Pada Praktik Bisnis Online Muhammad Arif Sardi; Lidya Elmira Amalia; Pandri Zulfikar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam melindungi masyarakat pada praktik bisnis online di Indonesia, seiring dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak konsumen dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan konsumen, pelaku usaha, dan pihak regulator, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi terhadap praktik e-commerce. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dan dikembangkan melalui snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, yaitu lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik transaksi online, keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan implementasi di lapangan, sehingga perlindungan konsumen belum berjalan secara. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa faktor kepercayaan dan pemahaman hukum menjadi elemen penting dalam menentukan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah perlu diperkuat tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum empiris berbasis pendekatan kualitatif, serta implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan konsumen yang lebih adaptif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji integrasi teknologi dalam sistem perlindungan konsumen digital.