Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Analisis Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis dalam Pemidanaan Pelaku Penyelundupan Narkotika Indah Qotrunnada; Rini Fathonah; Budi Rizki Husin; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4262

Abstract

Putusan dalam perkara penyelundupan narkotika menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana satu tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan peran terdakwa yang hanya bertindak sebagai kurir. Faktor sosiologis, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan pada pihak pengendali, dan posisi terdakwa sebagai pelaku tingkat bawah dalam jaringan, dinilai lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis mengenai beratnya dampak kejahatan narkotika. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya memadukan aspek kemanusiaan dalam pemidanaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan serius dan terorganisasi. Ketidakseimbangan antara pertimbangan sosial dan aspek normatif membuka ruang diskusi mengenai batas wajar judicial discretion dalam perkara narkotika.
Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya dalam Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia Halimatusakdiah; Rini Fathonah; Budi Rizki Husin; Muhammad Farid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4575

Abstract

Kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan persoalan struktural yang belum terselesaikan, salah satunya dipicu oleh dominasi pemidanaan penjara terhadap penyalahguna narkotika. Kajian ini berfokus pada rehabilitasi sebagai upaya dalam rangka mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang berlaku, prinsip keadilan restoratif, serta praktik pelaksanaannya dalam kerangka sistem pemasyarakatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi medis dan sosial memiliki kontribusi signifikan dalam menekan angka hunian lapas, mengoptimalkan proses pembinaan, dan menghadirkan model penegakan hukum yang lebih humanis. Namun demikian, implementasi kebijakan rehabilitasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, kurangnya sinergi antarinstansi, serta resistensi sosial yang dipengaruhi oleh stigma. Oleh sebab itu, penguatan dan konsistensi kebijakan rehabilitasi perlu diposisikan sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana untuk membangun sistem peradilan yang berkeadilan dan berdaya guna.
Analisis Yuridis Terhadap Determinan Peningkatan Tindak Pidana Narkotika Pada Remaja Meliana Citra; Budi Rizki Husin; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Farid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4813

Abstract

Peningkatan tindak pidana narkotika di kalangan remaja merupakan fenomena sosial yang menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat remaja merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis determinan yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana narkotika pada remaja, dengan meninjau aspek peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, serta faktor sosial yang berkaitan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tindak pidana narkotika pada remaja dipengaruhi oleh lemahnya efektivitas penegakan hukum, kurang optimalnya upaya preventif dan represif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta minimnya sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan narkotika pada remaja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, berorientasi pada pencegahan, serta mengedepankan prinsip perlindungan dan pembinaan terhadap remaja.
Upaya Non Penal Penanggulangan Pengguna Narkotika di Lampung Selatan Tias Eka Putri; Maya Shafira; Fristia Berdian Tamza; Budi Rizki Husin; Sri Riski
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4814

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah strategis pintu gerbang Pulau Sumatera memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengguna narkotika serta mengkaji upaya penanggulangan non-penal terhadap pengguna narkotika di Lampung Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum, lembaga terkait, pengguna narkotika, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika terdiri atas faktor internal, seperti kondisi psikologis, lemahnya kontrol diri, rendahnya moralitas, dan ketergantungan, serta faktor eksternal berupa lingkungan pergaulan negatif, tekanan ekonomi, stigma sosial, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya edukasi, dan faktor geografis wilayah. Selanjutnya, upaya penanggulangan non-penal dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi bahaya narkotika, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, pembentukan kader anti narkotika, pembinaan karakter, serta rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan non-penal dinilai lebih humanis dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan, sehingga memerlukan sinergi berkelanjutan antara aparat, pemerintah, keluarga, dan masyarakat guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di Lampung Selatan.