Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.701
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Risalah Kenotariatan Priviet Social Sciences Journal Alamtana
Anugerahayu, Ayang Afira
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Alamtana

 1 
Penyuluhan Hukum Kedudukan Tanah Tidak Bersertipikat Pasca Berlakunya PP 18 Tahun 2021 Setiawan, Muhammad Rifaldi; Anugerahayu, Ayang Afira
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 6 No 3 (2025): Edisi Desember 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v6i3.2627

Abstract

Fenomena di masyarakat Lombok Barat sebanyak 143.000 bidang tanah belum bersertipikat terlebih di Desa Perampuan terdata sampai saat ini sebanyak 500 bidang tanah yang belum bersertipikat. Pasca berlakunya PP 18 Tahun 2021 membawa implikasi besar terhadap kedudukan tanah yang belum bersertipikat, terutama dalam konteks kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat tidak dapat terpenuhi. Metode yang digunakan ceramah, diskusi, konsultasi dan kuesioner.Penyuluhan hukum yang dilaksanakan guna memberikan pemahaman pentingnya pendaftaran hak atas tanah dengan produk sertipikat guna memberikan perlindungan hukum, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam Penyuluhan melibatkan 125 masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam hal ini peningkatan pemehaman masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah dan menyelesaikan 1 dari 4 sengketa yang sedang terjadi di Desa Perampuan. Selanjutnya pemerintah desa mendata tanah belum bersertipikat dan berkoordinasi dengan BPN Lombok Barat sebagai pelaksana utama. Diperlukan juga kolaborasi dan penyuluhan hukum berkelanjutan agar pelaksanaan PTSL efektif, transparan, dan adil.
Co-Authors Ade Sultan Muhammad Ahwan Ahwan, Ahwan Fangggi, Prandy Arthayoga Louk Fanggi, Prandy Arthayoga Louk Ika Yuliana Susilawati Mulyana, Septira Putri Permata S, Nathania R. Fahmi Natigor Daulay S, Nathania Permata Setiawan, Muhammad Rifaldi Taufik, Zahratul’ain Tresna D, Lalu Panca