Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Izin Reklame Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Michelle Isabella; Ramadhani Setiawan; Chaerey Ranba Sholeh
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): September : Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i3.1314

Abstract

The advertising permit policy is a problem that is still being faced by the City of Tanjungpinang. The background of this research is to see how the evaluation of the advertisement permit policy is carried out by the Investment and One-Stop Service Office of Tanjungpinang City based on Mayor Regulation Number 70 of 2021 concerning billboard organizers and procedures for advertisement permits. This study uses a descriptive method with a qualitative approach and uses the theory of William N Dunn (2003:429-499) with indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, accuracy. The purpose of this research is to describe and analyze the licensing policy and advertising tax collection system, as well as the constraints on licensing and collection. In this case, by looking at licensing, arrangement and implementation of advertisements that have not run optimally in accordance with the mayor's regulation no. 70 of 2021 regarding the organizers and procedures for advertising permits. This research raises two issues: First, what is the advertising licensing policy in Tanjungpinang City. Second, what are the obstacles in licensing and structuring billboards in Tanjungpinang City. This study resulted in the conclusion that the permitting and arrangement of billboards carried out by DPMPTSP of Tanjungpinang City was not maximized, this was based on the results of research in the field, even though the BPPRD in particular had regulated and collected advertisement tax based on regional regulation number 2 of 2011 concerning regional taxes.
Implementasi Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau Rahma Destia; Rumzi Samin; Ramadhani Setiawan
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): September : Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i3.1317

Abstract

Drug abuse is an extraordinary crime and has reached a very worrying situation and is also being implemented by law enforcement. Drugs are a serious problem that is currently being faced by the State of Indonesia, starting from the local and national environment, this can be seen from the increase in cases of drug arrests which can be revealed to have increased both in terms of the number of users and the number of dealers. The purpose of this study was to determine the implementation of drug use rehabilitation at the National Narcotics Agency in Tanjungpinang. In order to get accurate results select informants, head of BNN, rehabilitation implementers, rehabilitation beneficiaries and the community. This research method is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. This technique uses the theory of Van Metter and Van Horn. Based on the results of this study, the implementation of the drug abuse rehabilitation program at the Tanjungpinang City BNN went well in outpatient and inpatient rehabilitation programs. In the outpatient process there are obstacles. The conclusion from this study is that the implementation of the drug abuse rehabilitation program at the National Narcotics Agency (BNN) in Tanjungpinang City has been running according to the regulations of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia No. 24 of 2017 concerning Rehabilitation Service Standards for narcotics addicts and victims of narcotics abuse. Suggestions from this study are the need for more attention to the proportion of measures and policy goals, increase human resources and budget, involve related organizations, improve the quality of implementing agents, improve communication, and involve social, economic and political environmental factors.
Penerapan Konsep Smart Environment Melalui Program Kampung Iklim Menuju Tanjungpinang Smart City (Studi kasus Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari) Rizky Gunawan; Fitri Kurnianingsih; Ramadhani Setiawan
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1763

Abstract

This research refers to the Decree of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 19 of 2012 concerning the Implementation of the Climate Village Program as an alleviation of environmental problems and aligning the Tanjungpinang Mayor Regulation Number 84 of 2020 concerning the Tanjungpinang Smart City Master Plan (Tanjungpinang Master Plan Smart City). The theory in this study refers to Cohen's Theory namely Smart Buildings, Resource Management, and Sustainable Urban Planning. The conclusion of this study is that the Tanjung Unggat Village is capable of carrying out the Implementation of the Climate Village Program in accordance with the dimensions smart environment and designs that have been compiled through theory and the Tanjungpinang City Masterplan.
Mapping Potensi Bencana Sosial Di Kota Batam Pangestoeti, Wahjoe; Setiawan, Ramadhani
Jurnal Masyarakat Maritim Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Masyarakat Maritim
Publisher : Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmm.v2i1.1686

Abstract

Tranpormasi pembangunan akan memberikan pertama masalah keadilan sehingga semua orang dapat bekerja dan hidup layak tanpa adanya gejolak dan ganguan sosial, kesinambungan sumber daya alam dimana setiap generasi harus memelihara sumberdaya alam dan lingkungan untuk generasi mendatang dan, ketiga partisipasi yaitu keikut sertaan semua pihak dalam pembangunan mulai dari input, proses dan output. Dengan disentuhnya permasalahan di atas, maka pembangunan merupakan gerakan rakyat dan hanya dengan begitu pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna sebagai suatu daya dukung. Kota Batam adalah merupakan wilayah di provinsi Kepulauan Riau dengan penduduk yang paling banyak dan dengan banyak etnis juga mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Gejala perubahan sosial yang terjadi tidak saja dalam artian positif (regressive), tapi juga dalam bentuk negative (degressive), seperti meningkatnya masalah-masalah sosial yang mengakibatkan rusaknya tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi seperti kriminalitas, patologi sosial lainnya yang tidak terkendali, aksi-aksi protes massa, konflik horizontal dan berbagai konflik fisik antar etnis dan kelompok dalam masyarakat
Strategi Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau Setiawan, Ramadhani
Jurnal Masyarakat Maritim Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Masyarakat Maritim
Publisher : Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmm.v3i1.1699

Abstract

Strategi pencegahan korupsi pada umumnya ialah mengurangi perbuatan yang merugikan masyarakat dan merugikan negara. Dalam hal ini perlu adanya pendekatan dari ekonomi, budaya, etika atau moralitas. Pendekatan ini bertujuan memangkas secara berkala tindakan korupsi di birokrasi baik secara kelompok maupun individu serta meminimalisir korupsi yang meningkat siginifikan dalam beberapa tahun ini. Segala perbuatan korupsi di kepulauan riau mengarah pada tujuan memperkaya diri karena kurangnya pemikiran yang jernih akan ketidaktakutan melakukan tindakan tersebut. Dalam studi kepustakaan, penelitian ini menunjukan selain pendekatan, strategi dalam pencegahannya yang harus dilaksanakan melihat dari unsur manusia itu sendiri dengan melibatkankan pengawasan oleh partisipasinya masyarakat serta meningkatkan tanggung jawab moral serta kehidupan dilingkungan sekitar yang ditanamkan sikap anti korupsi dalam upaya menyelamatkan generasi muda yang akan datang
Mengukur Kinerja Individu Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Mahadiansar; Yudithia, Yudithia; Setiawan, Ramadhani; Mahadiansar, Mahadiansar
Jurnal Masyarakat Maritim Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Masyarakat Maritim
Publisher : Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmm.v3i1.1701

Abstract

Mengukur kinerja individu merupakan sebagai upaya dalam melihat kapasitas apa yang dilakukan serta yang dikerjakan pegawai dalam sebuah pekerjaan di dalam organisasi sebagai aktivitas penyelesaian tugas mempunyai penerapan dengan pengetahuan dan kemampuan tersendiri. Peneliti mengunakan Koopmans, Bernaad & Hildebrandt (2014) untuk mengukur kinerja individu yang melibatkan kinerja tugas, kinerja kontekstual dan perilaku kontraproduktif. Dalam penentuan sampel menggunakan teknik Stratified Random Sampling sebanyak 87 responden dengan hasil penelitian bahwa kinerja pegawai masih kurang maksimal menciptakan organisasi yang memiliki kualitas kinerja yang tinggi. Kemudian secara psikologi pegawai dalam pengukurannya menunjukan bahwa merasa cukup memberikan konstribusi dengan pekerjaan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
RELEVANSI PENGGUNAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA DENGAN AKIBAT KEMATIAN Oktobrian, Dwiki; Basworo , Handityo; Dwi Cahyani, Enny; Ramadhani, Setiawan; Ahmad Naufal, Zahid
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2024.v9.i1.p133-156

Abstract

The repositioning of victims within a more just criminal justice system has been advanced through the implementation of restorative justice, provided that victims give their consent. This article explores the historical development of restorative justice in Indonesia and examines its relevance to criminal acts resulting in death. Using a statutory and conceptual approach, the study finds that restorative justice was first introduced in 2012 as a mechanism to protect children in conflict with the law. Over time, its scope has broadened, including limited application to fatal offenses—specifically negligent deprivation of liberty leading to death (Article 334 of the Indonesian Penal Code) and negligent acts causing death (Article 359). Historically, the adoption of restorative justice in Indonesia centered on the protection of offenders, particularly juveniles, rather than addressing the rights or recovery of victims. Its application in fatal cases raises a conceptual issue, as death represents an irreversible harm that contradicts the restorative aim of repairing the damage done. Therefore, this article suggests the need for a unified legal framework governing restorative justice in Indonesia, with its role in cases involving death limited solely to a basis for sentence mitigation, rather than complete restoration.
Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Tanjungpinang Thariq Riawan; Jamhur Poti; Ramadhani Setiawan
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v2i1.38

Abstract

Street children are not a pleasant choice because they are in a state of uncertainty about their future, and their existence is not a "problem" for many, etc. future, and their existence is not a "problem" for many parties, and others. The research objectives in conducting this research is to find out what strategies the Social Service uses to deal with street children in Tanjungpinang City. Tanjungpinang City to deal with street children in Tanjungpinang City. Seeing the conditions that street children conditions experienced by street children, the Tanjungpinang City Government, especially the Tanjungpinang City Social Service, made a Tanjungpinang makes handling street children with real handling will create a programme strategy to alleviate street children in Tanjungpinang City. create a programme strategy to alleviate the problem of street children by using the theory of Jack Kooten (2002). using the theory of Jack Kooten (1991: 81). This research method is explained by using a qualitative approach. Literature Study, Field Observation, Interview and Documentation. The results Research that has been conducted by researchers, namely (1) Organisational Strategy obtained by the Social Service to carry out development within the Internal Service to carry out and help street children in Tanjungpinang City, (2) Programme Strategy, as for the programmes offered by the City of Tanjungpinang Social Service, namely Tanjungpinang is a Support Group that functions to foster street children. street children. (3) Resource Support Strategy, has not run optimally. Although there are already several supporting resources such as 2 street children, but they cannot cover all street children. and finally (4) Institutional Strategy, in the institutional structure in the Social Service has a vision and mission that is adjusted to the vision and mission of the street children. Social Service has a vision and mission that is adjusted to the Strategic Plan (RENSTRA) of the Social Service. (RENSTRA) of the Tanjungpinang City Social Service. It can be concluded that the strategies contained in the implementation of the Social Service in handling street children in Tanjungpinang City has not run optimally.
Analisis Pengembangan Smart City Di Kota Tanjungpinang Putri Aisya Damayanti; Ramadhani Setiawan; Firman Firman
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v2i1.43

Abstract

This research discusses the readiness of Tanjungpinang city in developing a smart city. The objective is to understand and describe the preparations made by Tanjungpinang city in developing a smart city and to identify inhibiting factors influencing the implementation of a smart city in Tanjungpinang. A qualitative descriptive methodology was employed, utilizing data collection techniques such as interviews with the City Planning and Development Agency (BAPELITBANG) of Tanjungpinang, observations, and secondary document analysis to reinforce research data. Data analysis was conducted using descriptive and thematic analysis techniques. The research used 10 criteria for the readiness of developing countries in implementing a smart city to measure the obstacles faced by Tanjungpinang in becoming a smart city. The results indicate that Tanjungpinang has prepared itself to become a Smart City through various efforts but still faces significant obstacles. Critical obstacles include technological illiteracy, a lack of skilled human resources in IT, suboptimal technological infrastructure, insufficient basic infrastructure, and adequate financial support. Solutions require strategic steps, close collaboration, and a holistic approach. Education and training are necessary to address technological illiteracy, investments in IT human resources, optimization of technological infrastructure, improvement of basic infrastructure, and the search for sustainable financing models. By overcoming these obstacles, Tanjungpinang can realize effective smart city solutions, improve the quality of life for its citizens, and achieve sustainable development goals.
Pendampingan Kelembagaan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekowisata Mangrove Di Desa Kelumu, Kabupaten Lingga Chaereyranba Sholeh; Dian Prima Safitri; Ramadhani Setiawan; Alfiandri Alfiandri; Reza Gemilang
Khidmat: Journal of Community Service Vol 2 No 1 (2025): April, 2025
Publisher : Pusat Studi Kebijakan dan Tata Kelola Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/khidmat.v2i1.7159

Abstract

Pengabdian ini berfokus pada pendampingan kelembagaan dalam optimalisasi pengelolaan potensi ekowisata mangrove di Desa Kelumu, Kabupaten Lingga. Tujuan utama dari Kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan ekowisata mangrove melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal serta pengembangan infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan. Pengabdian menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengembangkan strategi pengelolaan yang optimal. Hasil menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan finansial merupakan tantangan utama dalam pengelolaan ekowisata mangrove di Desa Kelumu. Selain itu, kurangnya komunikasi dan kerjasama antar mitra juga menjadi kendala dalam mencapai pengelolaan yang efektif. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menyarankan beberapa solusi, seperti pengembangan strategi pengelolaan yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan (ESG), serta pengembangan infrastruktur wisata yang memadai. Selain itu, program pendidikan dan kemanusiaan yang melibatkan masyarakat lokal juga diusulkan untuk meningkatkan pemahaman dan perhatian terhadap nilai tambah mangrove. Kegiatan eksternal seperti pariwisata, seminar, dan workshop juga disarankan untuk meningkatkan popularitas wisata mangrove di Desa Kelumu. Selain itu dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, pengelolaan ekowisata mangrove dapat menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove.