Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI GARAM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI Rosilowati Rintiyani; Ida Syafriyani; Roos Yuliastina
PUBLIC CORNER Vol 17 No 1 (2022): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v17i1.2058

Abstract

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan program yangdiperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kesempatankerja dalam upaya mendukung swasembada garam nasional dengan prinsip botton-up.Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan produksi garam sebagaisalah satu implikasi dari target pemerintah dalam rangka menyediakan kebutuhan garam nasional serta mengurangi impor garam. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiBagaimana Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Untuk Meningkatkan KesejahteraanEkonomi di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dalammenciptakan kesejahteraan bagi petani garam. Fokus dalam penelitian ini menggunakanTeori Mardikanto (2003:154) yang mengemukakan empat lingkup kegiatan pemberdayaanmasyarakat yaitu; a)Pengembangan Kapasitas Manusia, b)Pengembangan Kapasitas Usaha,c)Pengembangan Kapasitas Lingkungan dan d)Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknikpengumpulan data yang digunakan adalah observasi di lokasi penelitian, wawancaraterhadap informan- informan yang terkait dan dokumentasi. Teknik analisis data yangdigunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikankesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni meliputia)Pengembangan Kapasitas Manusia, Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep melakukanbentuk kegiatan seperti pelatihan/sosialisasi, rembuk daerah dan sosialisasi daerah yangdilakukan lima kali dalam satu tahun dengan menggunakan media secara langsung/lisan.b)Pengembangan Kapasitas Usaha, sudah sangat baik hal ini dibuktikan dengan adanyalima bantuan dari program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yangdisebarkan ke delapan desa dan tentunya dari bantuan tersebut dapat membantu danmeningkatkan kualitas dan kuantitas pada produksi garam. c)Pengembangan KapasitasLingkungan, sudah terdapat dua jenis bantuan yang diberikan dan tentunya dari bantuantersebut tidak berdampak pada lingkungan. d)Pengembangan Kapasitas Kelembagaan,sudah sangat baik yaitu dibuktikan dengan terciptanya hubungan, koordinasi, kerja samayang baik antara pelaksana program yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dengandelapan Desa penerima bantuan yang diantaranya ada Koperasi Garam, BUMDes danKelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Kata Kunci : Pemberdayaan, Usaha GaramRakyat
PR PEMERINTAH DAN TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Roos Yuliastina
PUBLIC CORNER Vol 13 No 1 (2018): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.729 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i1.459

Abstract

Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah disahkan padabulan april 2008 ini, “memaksa” seluruh lembaga untuk berani terbuka danmemberikan informasi yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat. Sebagai suatu kewajiban bagi seluruh organisasi untuk memberikaninformasi secara terbuka kepada publiknya, maka tidak lain pihak publicrelations(PR), yang menjadi ujung tombak organisasi dalam rangka mewujudkaninformasi yang dapat diakses siapa saja dengan mudah, cepat, dan murah sebagaimana yang telah di amanahkan dalam UU KIP.Dari persepektif public relations, kehadiran UU KIP sejatinyamempermudah tugas seorang PR. Namun nyatanya, masih banyak hambatan bagiseorang PR menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, diantaranya hambatan itu datang dari faktor internal maupunfaktor eksternal. Seperti, keterlambatan membentu KI (Komisi Informasi) yangterjadi di beberapa daerah, materi dalam UU KIP yang penuh denganpengecualian dalam memebarikan informasi ke pada publik, dan masih rendahnyapermintaan informasi yang diminta masyarakat terkait kegiatan dan kinerja yangdilakukan oleh organissai badan publik membuat perjalanan UU KIP masihtersendat diterapkan.
Efektifitas Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep Roos Yuliastina; Ach. Andiriyanto
PUBLIC CORNER Vol 13 No 2 (2018): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.169 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v13i2.658

Abstract

Pada tahun 2016 rata –rata desa di Kabupaten Sumenep mendapatkandana sebanyak 900 juta. Penggunaan DD dan ADD dibutuhkan peranan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) sebagai pelaksanan pemerintahan yang memilikihak dan fungsi strategis dalam mendorong efektifitas penggunaan DD dan ADD.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan EfektifitasFungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi Dana Desa (DD)dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep. Lokus penelitian yaitu diKecamatan Batang – batang meliputi desa Banuaju barat dan Banuaju timur,dan di Kecamatan Gapura meliputi desa Gerujugan dan Kecamatan Dungkek didesa Jadung.Hasil penelitian ini menunjukkan jika fungsi BPD menjadi efektif jikadikaitkan dengan kegiatan mengayomi dan menampung aspirasi masyarakat ditingkat dusun dan desa dari segi pembangunan, selain itu fungsi BPD dalammeyalurkan usulan warga terkait penggunaan DD dan ADD telah menunjukkanarah perubahan kebijakan pemerintah desa yang pada periode sebelumnyabersifat topdown saat ini mulai bergeser ke arah bottom-up. Fungsi BPD jugamenjadi efektif jika dihubungkan dengan kegiatan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berapa anggaran yang diterima desa, berapa ususlanyang akan disampaikan pada kepala desa dan apa yang menjadi alasan utamausulan daari warga ditolak. Dengan kata lain, peran BPD sampai saat ini dikabupaten Sumenep lemah atau tidak efektif pada sisi pengawasan dan evaluasipengalokasian DD dan ADD di desa masing - masing
ANALISIS STRATEGI CORPORATE IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN CALON MAHASISWA MENDAFTAR DI PTS (STUDI PADA TIM PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) UNIVERSITAS WIRARAJA) Roos Yuliastina; Ach. Andiriyanto
PUBLIC CORNER Vol 14 No 2 (2019): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.373 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v14i2.888

Abstract

Setiap organisasi pasti memiliki tujuan, yaitu organisasi yang hadir dengan tujuan mencari keuntungan (profit oriented) maupun hadir sebagai organissai yang memiliki tujuan memberikan pelayan kepada publik (non-profit oriented). Begitu pula dengan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi swasta maupaun perguruan tinggi pasti memiliki arah dan tujuan. PTS maupun PTN sebagai organisasi non- profit oriented sebagai organisasi berbasis sosial, Meskipun pada dasarnya kehadiran PTS adalah organisasi berbasis sosial yang identik dengan kegiatan non- profit oriented, jika dihadapkan dengan kepentingan mencari dan mengumpulkan calon peserta didik pada akhirnya tidak lepas dari kepentingan – kepentingan komersil. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana startegi PTS khususnya Universitas Wiraraja dalam membangun good coporate image dalam rangka mempertahankan citra positif untuk mempengaruhi calon mahasiswa agar bersedia memilih atau memutuskan berkuliah du Universitas ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun hasil penelitian diketahui bahwa dalam kegiatan membangun good coorporate image, Universitas Wiraraja menggunakan empat kegiatan dalam mewujudkan citra positif organisasinya, diantaranya: Menciptakan public understanding menciptakan Public Confidence, menciptakan Public Support, dan menciptakan Public Coorpooration. Empat komponen ini nyatanya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan calon mahasiswa untuk berkuliah di Universitas Wiraraja, dengan ukuran indikator para mahasiswa memilih atas dasar (1) Pengalaman, (2) Fakta, dan (3) rasional, berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan sosialisi dan promosi kampus Wiraraja.
ANALISA FRAMING PEMBERITAAN JOKOWI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERKAIT REVISI UNDANG - UNDANG KPK DALAM MEDIA BERITA ONLINE TEMPO.CO Roos Yuliastina; Mohammad Bagus Kurniawan
PUBLIC CORNER Vol 14 No 2 (2019): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (892.761 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v14i2.892

Abstract

Framing secara umum dapat dipahami sebagai metode untuk melihat bagaimana sebuah media bercerita (story telling) atas sebuah peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” realitas yang dijadikan berita. Analisis Framing dalam kasus pemberitaan Jokowi terkait revisi UU KPK, menggunakan teori framing model Gamson & Modigliani dimana analisis framing indikator analisis framing devices, Metaphors, Exemplar, Catchphrases, Depictions, Visual Images, Reasoning device, Roots dan Appeal to principle. Hasil analisis pada kasus ini, menunjukkan bahwa media massa khususnya media massa online tempo.co menggambarkan dan mendeskripsikan kritikan keras terhadap kebijakan Jokowi yang tidak merevisi UU KPK meskipun gejolak masa dan penolakan masyarakat terhadap peraturan kelembagaan yang dianggap melemahkan peran KPK dalam memberantas korupsi. Permasalahan ini yang kemudian diangkat dan dijadikan topik hangat sebagai bentuk kritik dan protes kepada Jokowi selaku presiden RI dalam menanggapi permasalahan perubahan UU revisi KPK.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP N0. 14 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING ( Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep) unti Nur Khalisah; Irma Irawati Puspaningrum; Roos Yuliastina
PUBLIC CORNER Vol 15 No 2 (2020): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v15i2.1170

Abstract

Sebuah kebijakan yang sedang diterapkan oleh pemerintah kota Sumenep mengenai Perbupno. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan stunting. Peraturan ini didasarisemakin tingginya angka stunting yang terjadi pada anak balita di usia 0-23 hari. Pemerintahperlu mengambil langkah tegas agar terlaksana dengan baik kebijakan tersebut. Tujuanpenelitian ini adalah untuk untuk mengetahui implementasi dari sebuah kebijakan pemerintahdaerah tentang percepatan penanggulangan stunting dan sosialisasi dari sebuah kebijakantentang percepapatan penanggulangan stunting di Kabupaten Sumenep. Metode inimenggunakan metode kualitatif diskriptif yaitu melakukan metode dengan tiga cara yaitu melakukan wawacara, melakukan observasi secara mendalam dan dokumentasi. Hasil daripenelitian ini adalah pemerintah kabupaten Sumenep telah melaksanakan kebijakanpenanggulangan stunting. Implementasi kebijakan dilakukan dengan model pendekatanMazmanian dan Sabatier (karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau undangundang dan variabel lingkungan) dan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung.Sosialisai secara langsung Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas, Perangkatdaerah dan tokoh masyarakat. Secara tidak langsung, melalui Radio, baliho, pamflet, dansiaran keliling serta Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas perikanan, dan Dinaspertanian. Dinas pertanian, dan dinas perikanan, membantu memberikan interfensi gizisensitif diselenggarakan berupa kegiatan di luar Dinas kesehatan. Adanya sosialisasi tidaklangsung dan sosialisasi secara langsung tentang penanggulangan stunting, dan menyadarkanmasyarakat untuk ikut gerakan masyarakat sehat,serta masyarakat bersih. Sumenepmengalami penurunan selama lima tahun terkahir angka stunting pada tahun 2013 52,5%mengalami penurunan pada tahun 2018 32,81%. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Percepatan Penanggulangan Stunting, Dan PenurunanStunting.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA ANGGOTA KORPS BRIMOB POLRI Mohammad Bagus Kurniawan; Roos Yuliastina
PUBLIC CORNER Vol 16 No 1 (2021): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v16i1.1620

Abstract

Abstract This research was conducted to examine the influence of leadership styles that focus on autocratic leadership styles, transactional leadership styles, and organizational culture on job satisfaction of members of the Police Mobile Brigade Corps. The focus of the study in this research is to members of Brimob, considering that the role of Brimob is very important and strategic in supporting the main duties of the Police in the field of maintaining security and order, so that the positive behavior and attitudes of Brimob members in carrying out their duties in the field are strongly influenced by job satisfaction of organizational members. The success of Brimob's main duties is largely determined by the quality of human resources as the most important asset in the organization, so it can be interpreted that all Brimob members need job satisfaction so that they can carry out their duties properly. Keywords:Leadership Style; Transactional; Autocratic; Organizational Culture, Job Satisfaction; Brimob. Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan yang berfokus kepada gaya kepemimpinan otokratis, gaya kepemimpinan transaksional, dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja anggota Korps Brimob Polri. Fokus kajian dalam peneletian ini kepada anggota Brimob mengingat peran Brimob sangatlah penting dan strategis di dalam mendukung tugas pokok Polri dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, sehingga perilaku dan sikap positif anggota Brimob di dalam melaksanakan tugas dilapangan sangat dipengaruhi oleh kepuasan kerja anggota organisasi. Keberhasilan tugas pokok Brimob sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai aset yang paling penting dalam organisasi, sehingga dapat dimaknai bahwa seluruh anggota Brimob membutuhkan kepuasan kerja agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kata kunci: Gaya Kepemimpinan; Transaksional; Otokratis ; Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja; Brimob.
Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pembudayaan GERMAS di Kecamatan Kalianget Roos Yuliastina; Nailiy Huzaimah; Isyanto .
PUBLIC CORNER Vol 16 No 2 (2021): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v16i2.1718

Abstract

Kabupaten Sumenep dapat memberikan kontribusi positif sebagai salah satu daerah pengasiltangkapan hasil laut dan penghasil garam di tingkat Nasional. Berdasarkan data BPSkabupaten Sumenep dalam setahun dapat menghasilkan 532 ton ikan laut per tahun dan tiaptahunnya dapat menghasilkan 286.42 ton garam dari kecamatan Kalianget untuk memenuhipasokan garam Nasional (BPS, 2018). Selain manfaat positif yang dijelaskan diatas, kondisigoegrafis kabupaten Sumenep yang berada di kawasan pesisir tidak lepas dari masalah sosial,ekonomi, dan kesehatan masyarakat pesisir yang identik dengan ketertinggalan danketerbelakangan. Selain masalah ekonomi seperti penghasilan petani garam yang rendah,masalah lain seperti masalah prilaku hidup bersih, sanitasi, buang air besar sembarangan(BABS) kebersihan lingkungan, dan hipertensi menjadi permasalahan utama. Sedangkanprogram edukasi seperti sosialisasi dari Promkes Puskesmas Kalianget, bantuan tempatsampah dan truk pengangkut sampah, pembangunan MCK komunal, bahkan membentukkelompok sadar sampah (POKDARSA) nyatanya belum mampu membuat tiga desa iniberanjak dari permasalahan kebersihan lingkungan. Penelitian ini ingin menjawabpermasalahan masyarakat pesisir dari aspek komunikasi melalui pendekatan Fenomenologi,karena untuk menciptakan komunikasi yang efektif perlu adanya penelitian yangkomprehensif, maka terlebih dahulu mengumpulkan data terkait prilaku kesehatanmasyarakat setempat. Hasil pengumpulan data terkait prilaku kesehatan masyarakat akanmenjadi modal awal untuk memetakan strategi komunikasii untuk meningkatkan partisipasipembudayaan gerakan sehat di masyarakat pesisir khususnya di tiga desa kecamatanKalianget.
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Afiqurrahman .; Hadi Soetarto; Roos Yuliastina
PUBLIC CORNER Vol 17 No 2 (2022): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v17i2.2247

Abstract

Kabupaten Sumenep salah satu Kabupaten di Indonesia yang mendapatkan nominasi 100 kota smart city oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk menggapai smart city terdapat beberapa indikator diantaranya smart government, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi smart government di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen. Teori fokus menggunakan Implementasi Kebijakan menurut Edward yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi dalam kebijakan dilaksanakan terstruktur melalui rapat dua kali dalam semester yang dilaksanakan secara hybrid melibatkan beberapa stakeholder seperti instansi terkait dan juga perguruan tinggi sebagai peserta dalam evaluator kebijakan, disamping itu bupati menerbitkan SK Dewan dan Pelaksana Smart City sebagai media komunikasi dan masterplan smart city. Sumber Daya secara materi terdiri dari fisik dan finasial memenuhi kebutuhan kebijakan dan beberapa regulasi terkait, dan sumber daya non materi dengan SDM yang secara kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, disposisi dimana sikap para pelaksana yang antusias dalam program ini dan struktur birokrasi yang jelas sesuai surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang instansi yang terlibat dan perananya dalam program smart government.
Perancangan Aplikasi Lapor TBC Berbasis Android Melalui Pendekatan Database Management System (DBMS) untuk Percepatan Eliminasi TB Di Sumenep Roos Yuliastina; Liyanto ,; Ahmaniyah ,; Isyanto .
PUBLIC CORNER Vol 18 No 1 (2023): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v18i1.2645

Abstract

Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menyatakan bahwa pada tahun 2021 terdapat temuan terduga TBC di kabupaten Sumenep sebanyak 4.631 dan meningkat di tahun 2022 menjadi 10.841 temuan, sedangkan kasus positif TBC yang ditemukan sebanyak 1.518 di tahun 2021 dan mengalami kenaikan sebanyak 1.681 kasus di tahun 2022. Tingginya penderita positif TBC di kabupaten Sumenep menjadi tugas kita bersama untuk segera menekan dan melakukan inovasi untuk mencapai target zero TBC di kabupaten ini. Salah satu dengan mengembangkan aplikasi Lapor TBC berbasis android yang di rancang sesuai kebutuhan tenaga kesehatan khususnya kader kesehatan TBC dalam menemukan, mengawasi dan menekan jumlah penyebaran TBC. Perencanaan aplikasi ini menggunakan pendekatan DBSM (Database Management System), metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pengumpulan data wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Perencanaan aplikasi Lapor TBC berfokus pada empat menu yaitu menu screening, hasil pemeriksaan dahak, investigasi kontak dan pengawasan minum obat (PMO) Orang dengan TB (ODTB).