Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

PERAN PRESIDIUM PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON DALAM PROSES PEMEKARAN PROVINSI CIREBON Hilal Ramdhani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3157

Abstract

Pemekaran daerah provinsi selalu menjadi fenomena politik di tingkat lokal yang menarik untuk diteliti. Dalam proses pemekaran daerah, elit politik memiliki peran penting dalam proses lobi untuk mewujudkan pemekaran provinsi. Kasus di Cirebon sangat menarik karena semenjak Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan di tahun 2009 belum mampu mewujudkan pembentukan provinsi Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lobi politik yang dilakukan oleh P3C dalam membentuk koalisi di tingkat lokal yaitu di tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi, membentuk koalisi di tingkat lokal, serta melakukan lobi kepada partai-partai politik yang berkuasa di tingkat lokal dan nasional. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, surat kabar serta buku-buku yang terkait dengan elit politik. Analisis data menggunakan premis mayor dan minor, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai kegagalan membentuk provinsi cirebon di tahun 2009-2019. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan lobi yang dilakukan oleh P3C di tingkat lokal, yaitu tidak bergabungnya Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari provinsi Cirebon menyebabkan proses pengajuan pemekaran provinsi Cirebon tidak sampai pada tingkat nasional, serta belum adanya koalisi pada partai-partai politik penguasa mengakibatkan upaya legislasi untuk pemekaran provinsi Curebon tidak berhasil.
DINAMIKA ELITE POLITIK LOKAL MENGENAI ISU PENGUASAAN SUMBER DAYA EKONOMI DALAM USULAN PEMEKARAN DAERAH Hilal Ramdhani
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2020): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i2.186

Abstract

Pemekaran daerah Provinsi walaupun masih dalam moratorium pemerintah pusat, tetap menjadi perhatian bagi elite-elite politik di tingkat lokal. Alasan adanya kesenjangan ekonomi antara pusat pemerintahan Provinsi dengan daerah-daerah lain, kerap menjadi isu yang digunakan oleh elite politik lokal dalam mengupayakan pemekaran daerah Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan isu penguasaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh elite politik lokal dalam mengusulkan pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, lokasi penelitian yaitu di kawasan Cirebon Raya yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, teknik penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa isu penguasaan sumber daya ekonomi dalam upaya pemekaran Provinsi Cirebon mengalami dinamika antar elite antara yang menyetujui dan menolak usulan pemekaran Provinsi Cirebon atas dasar isu penguasaan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga selama tahun 2009-2019 Provinsi Cirebon belum dapat direalisasikan.
Actualization of Political Education in Digital Learning to Prevent Radicalism Hilal Ramdhani; Rayhan Musa Novian
IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Vol 3, No 2 (2020): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/ijeca.v3i2.2568

Abstract

Radicalism is a problem for the Indonesian people to be able to create a sense of unity and unity in achieving the goals of the state. Efforts have been made, such as de-radicalization by the government, but have been met with resistance from human rights activists. Efforts that are considered more humane are through political education. This study aims to determine political education in tertiary institutions. This study uses a qualitative approach with a case study method at the Indonesian University of Education used in identifying the actualization of political education. The results of the study showed that the prevention of radicalism in the universities could be carried out with early detection of the movement of radical understanding from the top down carried out by outsiders, as well as those carried out from the bottom up by the individual himself exploring radical understanding through various sources so that he himself was infiltrated. Developing an educational model that can prevent a whole design that contains a philosophical foundation.
Koalisi Elite Politik dalam Pemekaran Daerah Hilal Ramdhani
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5926

Abstract

This article aims to examine the political elite coalition in regional expansion. The problem is focused on the case of the expansion of the Cirebon Province since 2009, when the Presidium for the Establishment of the Cirebon Province (P3C) was declared. Until 2019, P3C has not been able to form a coalition of local political elites to propose the expansion of Cirebon Province. In order to approach this problem, the theoretical reference of the political elite coalition in regional expansion initiated by Ehito Kimura is used. The data collected through interviews and documentation, then analyzed qualitatively. This study concludes that the local political elite coalition did not form for the expansion of Cirebon Province due to differences in issues between local political elite groups who agree with local political elites who reject the issue of the use of economic resources, regional development, political interests, ethnicity and former political history. - Cirebon residency. In addition, the weakness of the local political elite coalition which is only supported by three regions and the corrupt behavior of the elites who approve the proposed expansion of Cirebon Province at both the lower and upper levels, resulted in the absence of the expansion of Cirebon Province during 2009-2019.
STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL Mursyid Setiawan; Hilal Ramdhani; Cecep Darmawan
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 10, No 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.322 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v10i3.1044

Abstract

Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, permasalahan yang terjadi saat ini yaitu adanya ancaman internal berupa radikalisme, teorisme dan inteloransi, serta ancaman eksternal berupa keamanan territorial dan keamanan digital. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisa strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul guna menghadapi berbagai ancaman yang dihadapi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep strategi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berupa pendidikan dan pelatihan bela negara kepada masyarakat, pelaksanaan yang dilakukan masih bersifat konvensional, alternatif untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi, membuat kurikulum yang berkelanjutan dan berkesinambungan dan fokus pada pengembangan literasi digital masyarakat untuk mencegah berbagai ancaman eksternal dan internal.Kata Kunci: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bela Negara, Indonesia, Masyarakat, Sumber Daya Manusia
METODE PENDIDIKAN BELA NEGARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG DALAM MEMBANGUN GENERASI MUDA YANG TANGGUH Mursyid Setiawan; Hilal Ramdhani
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (858.789 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v11i1.1168

Abstract

Metode pendidikan bela negara yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung sangat penting dalam memperbaiki dengan generasi muda yang menunjukkan adanya penurunan sikap nasionalisme, serta merubahnya menjadi generasi muda yang tangguh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis metode pendidikan bela negara yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kota Bandung dalam mewujudkan generasi muda yang tangguh dan menghadapi berbagai ancaman yang dihadapi oleh generasi muda akibat adanya globalisasi. Teori yang digunakan yaitu teori metode pendidikan, pertahanan keamanan negara dan konsepsi bela negara. Analisis ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penemuan telah menunjukkan pendidikan bela negara dari Bakesbangpol Kota Bandung diselenggarakan dengan menggunakan model pentahelix. Keunggulan dari metode pendidikan bela negara yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Bandung yaitu mengembangkan generasi muda yang tangguh dengan memiliki dimensi geografis, psikologis, security, dan dedikasi, sedangkan kelemahannya yaitu belum adanya metode tindak lanjut dan media bagi generasi muda dalam menjalin komunikasi
THE STRATEGY OF THE BANDUNG CITY’S NATIONAL UNITY AND POLITICS AGENCY IN REALIZING EXCELLENT HUMAN RESOURCES Mursyid Setiawan; Hilal Ramdhani; Cecep Darmawan
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 10, No 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.63 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v10i3.1111

Abstract

The strategy of the Bandung National Unity and Political Agency (Bakesbangpol) in realizing excellent human resources is still conventional. This can be seen in the form of education and training for the community without using technological advances to develop community digital literacy as an effort to create excellent society and protect from internal threats in the form of radicalism, terrorism, and intolerance; and externally,  in the form of territorial security and digital security. The purpose of this study is to analyze the strategy of the Bandung City Political and National Unity Agency in realizing excellent human resources to face the various threats facing Indonesia. This research uses a qualitative approach with case study methods, data collection techniques using interviews, observation and documentation, then analyzed using reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the strategic concept carried out by the Bandung City Political and National Unity Agency in the form of education and training to defend the state for the community. The implementation carried out was still conventional, an alternative to realizing excellent human resources carried out by the National Unity and Political Agency, namely by optimizing the use of technology, create a sustainable curriculum and focus on developing digital literacy in society to prevent various external and internal threats.Keywords: The National Unity and Political Agency, defend the state indonesia, society, human resources
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN LITERASI POLITIK Rayhan Musa Novian; Hilal Ramdhani
Edulib Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/edulib.v10i2.24323

Abstract

Penggunaan media sosial saat ini sudah menjadi kebutuhan primer setiap mahasiswa, termasuk mahasiswa di Indonesia dan Malaysia. Aktivitas penggunaan media sosial dilakukan untuk mendapatkan hiburan, eksistensi, bahkan informasi seputar politik. Penelitian ini fokus pada penggunaan media sosial dalam mengembangkan literasi politik di kalangan mahasiswa di Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan metode survei, sampel dalam penelitian sejumlah 100 mahasiswa, analisis data dilakukan dengan studi komparatif untuk mengetahui perbedaan dan persamaan di antara mahasiswa Indonesia dan Malaysia. Tujuan penelitian ini berupaya untuk mengungkap bagaimana penggunaan media sosial terhadap literasi politik mahasiswa di Indonesia dan Malaysia. Mahasiswa Malaysia dan Indonesia sebagai cara untuk memahami realitas perbedaan literasi politik diantara dua negara.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara mahasiswa di Indonesia dan Malaysia bahwa media sosial dapat mengembangkan literasi politik dengan kategori kesadaran dalam kegiatan politik lokal, nasional dan internasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami istilah baru dalam politik dan percaya serta yakin dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum.
INTEGRASI NILAI-NILAI BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Rizal Fahmi; Dadang Sundawa; Hilal Ramdhani
Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn Vol 9, No 2 (2022): Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v9i2.19413

Abstract

ABSTRAKPengembangan karakter pada diri peserta didik merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pengetahuan tanpa diiringi oleh karakter yang baik tentu tidak akan optimal implementasinya. Permasalahan hari ini seiring dengan adanya globalisasi membuat berbagai budaya asing masuk dengan bebas dalam alam pikir peserta didik, sehingga mengakibatkan berbagai perilaku yang tidak baik, seperti narkoba, tidak sopan pada orang lain, dan berorientasi materialistis. Atas dasar itu penulisa naskah ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengkaji berbagai kajian-kajian terdahulu atas integrasi nilai-nilai budaya dan karakter dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa bukan merupakan suatu mata pelajaran tunggal, akan tetapi merupakan aspek pendidikan yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran, terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Aspek adatif dalam kurikulum juga tercermin dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bertitik tolak pada kemampuan guru mengelaborasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi nilai budaya dan karakter bangsa menjadi perhatian serius dari stakeholdes bidang pendidikan di Indonesia, serta perlu adanya dukungan kemampuan guru untuk dapat mengimplementasikan dengan optimal dalam proses pembelajaran.  ABSTRACTCharacter development in students is a very important thing, because knowledge without being accompanied by good character certainly will not be implemented optimally. Today's problems along with globalization have made various foreign cultures enter freely in the minds of students, resulting in various bad behaviors, such as drugs, being disrespectful to others, and materialistic orientation. On that basis the writing of this manuscript uses literature studies to examine various previous studies on the integration of cultural values and character in the Pancasila and Citizenship Education curriculum. The search results show that the integration of cultural values and national character is not a single subject, but an integrated aspect of education in each subject, especially Pancasila and Citizenship Education. The adaptive aspects of the curriculum are also reflected in the implementation of the Pancasila and Citizenship Education curriculum which is based on the teacher's ability to elaborate on the curriculum in the learning process. Based on this, it can be understood that the integration of cultural values and national character is a serious concern of stakeholders in the field of education in Indonesia, and there is a need for support for the ability of teachers to be able to implement it optimally in the learning process.
Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 pada Penduduk Miskin di Kota Tasikmalaya Hendra Gunawan; Faisal Fadilla Noorikhsan; Hilal Ramdhani
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 10 No. 2 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v10i2.7769

Abstract

The community's economic downturn caused by the COVID-19 pandemic is a real event that occurred in the City of Tasikmalaya, this condition directly deepens the level of poverty in the City of Tasikmalaya. The existence of an economic recession is one form that is often encountered due to the COVID-19 pandemic. This study aims to examine the relationship between government and society in tackling poverty in the city of Tasikmalaya. A qualitative approach with a case study method is used in this study, data collection techniques using observation, documentation, and interviews and data analysis using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study uses the theory of structural change which explains that economic changes occur in the community due to a shift from the agricultural sector to industry, this condition indicates that the relationship between government and society is intended to be able to create an economic structure that is able to prevent and overcome poverty. The results of the study show that the government and community relations have not been effective in tackling the impact of the COVID-19 pandemic which has an impact on invalid data on the poor in Tasikmalaya City, community empowerment that has not been optimal, and the vulnerability of women in the category of poor people. These findings indicate the urgency of government-community relations that are carried out systematically and sustainably in all areas in the City of Tasikmalaya so that the government gets valid data on the number of poor people that is used as the basis for making policies regarding community empowerment as a form of relationship between the government and the community.