Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.37
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Edulib Jurnal Civicus JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Bina Praja Jurnal Public Policy Moderat PERSPEKTIF ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Journal of Political Issues Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) Law Research Review Quarterly MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Journal of Social and Policy Issues Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman (JURIDIKSIAM) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Forum Ilmu Sosial Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn
Ramdhani, Hilal
Universitas Siliwangi
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat Noorikhsan, Faisal Fadilla; Ramdhani, Hilal; Sirait, Budi Chrismanto; Khoerunisa, Nisa
Journal of Political Issues Vol 5 No 1 (2023): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v5i1.131

Abstract

Era kontemporer dalam demokrasi elektoral menunjukkan pertarungan politik yang sangat kompetitif, keras, dan melibatkan berbagai isu sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik itu pemilihan legislatif, presiden, maupun kepala daerah, tidak dapat mengandalkan saluran komunikasi politik konvensional saja. Kondisi ini menandapat perlu adanya kajian yang menjelaskan mengenai internet, media sosial, dan politik sebagai bagian integral dalam realitas sosial kontemporer. Tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji dinamika internet, media sosial, dan politik di era kontemprer di masyarakat sebagai bagian penting bagi perkembangan peradaban suatu bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang berbasis pada temuan-temuan penelitian terdahulu, kemudian dikonstruk untuk mendapatkan penjelasan mengenai realitas kontemporer terkiat internet, media sosial, dan politik. Hasil telaah menunjukkan bahwa kegiatan dalam kegiatan politik kontemporer para aktor perlu mengadopsi pendekatan media baru dengan segala karakteristiknya, yang memungkinkan interaksi lebih intensif. Kandidat juga harus menyadari bahwa media baru memiliki sisi-sisi lemah yang tidak selalu menguntungkan dalam proses pembentukan citra mereka di ruang publik. Media baru merupakan generasi ketiga dalam komunikasi politik, di mana siapa pun dapat menjadi produsen dan konsumen informasi. Pola interaksi yang bersifat resiprokal dan personal, meskipun seringkali artifisial, menjadi tantangan bagi kandidat dalam memposisikan diri di tengah informasi yang beragam dan cepat. Demokrasi siber, yang memfasilitasi identitas pribadi dan publik, seringkali mengalami pergeseran peran yang kompleks.
The Citizenship Paradigm Debate in Dual Citizenship Discourses in Indonesia Ramdhani, Hilal
Jurnal Bina Praja Vol 14 No 1 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.14.2022.43-53

Abstract

Various adjustments regarding citizenship law regulations in Indonesia still do not provide accommodation for all citizens. After the enactment of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, there was pressure from the Indonesian diaspora to implement dual citizenship. This urge received a rejection from other citizens because it endangered security, economy, politics and questioned loyalty as a citizen. This study aims to examine in the literature the differences in paradigms of globalist and nationalist groups in Indonesia and the reality that occurs in other countries regarding dual citizenship. The study uses a qualitative approach with a literature study to examine the issue of dual citizenship in Indonesia and compare the development of dual citizenship in other countries. The results showed that the debate on the dual citizenship paradigm is in the material and immaterial debates. The group that supports dual citizenship wants distributive justice in terms of material (economics) for those who live abroad. In contrast, the opposing group wants to maintain immaterial aspects. (identity, culture, and ideology). This situation makes Indonesia unable to fully implement dual citizenship. Besides that, Law Number 12 of 2006 concerning citizenship at the beginning of its formation was intended to prevent apatride and bipatride. On this basis, recommendations for stakeholders related to dual citizenship need to be careful in making policies, being able to accommodate the various wishes of citizens, as well as further reviewing the legal and social impacts caused when implementing dual citizenship in Indonesia.
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KARAHA BODAS KABUPATEN TASIKMALAYA Yuliawati, Fitriyani; Nurohman, Taufik; Widiastuti, Wiwi; Ramdhani, Hilal
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 4 (2025): November 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i4.4889

Abstract

The tourism sector is one of the sectors that can drive the Indonesian economy both nationally and locally, thus tourism development can have a positive impact on the development of the community's economy. This study uses a quantitative descriptive research design that collects primary data through the use of surveys. Questionnaires are used in survey research as a technique for collecting basic data. Meanwhile, data on the main points of the study were collected through research using instruments in the form of surveys, interviews, and observations. Based on the results of the study, it can be explained that through the aspects of product, service and management, the Karaha Bodas tourist attraction is worthy of being developed. From the product aspect, based on the results of the interview, it can be seen that the Karaha Bodas tourist attraction is in the development category and the results of the observation show that Karaha Bodas is included in an area with great product support for tourist attractions, based on the parameters that have been set. In terms of service, the results of the study show that Karaha Bodas is included in class II, which supports being used as a tourist destination. In line with that, in terms of management, the results of the study show that it supports being used as a tourist destination. Tourism management in Karaha Bodas needs to be improved to become a sustainable tourist destination based on the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy/Head of the Tourism and Creative Economy Agency of the Republic of Indonesia Number 9 of 2021 concerning Guidelines for Sustainable Tourism Destinations.
CITIZENS INVOLVEMENT AS A CONFLICT RESOLUTION EFFORT IN GENERAL ELECTIONS Rizal Fahmi; Hilal Ramdhani; Hudaya Latuconsina; Sri Jaya Lesmana
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v11i1.3

Abstract

Konflik dalam pemilu merupakan sebuah keniscayaan berdasarkan sejarah pemilu di Indonesia, perdebatan dari pra pemilu hingga pasca pemilu kerap mewarnai pemilu di Indonesia, konflik antar elite politik telah mengakibatkan konflik di masyarakat umum. Urgensi kesadaran politik elite politik untuk mengutamakan bangsa dan negara ternyata belum mampu terwujud secara maksimal. Kondisi ini mendorong munculnya gerakan alternatif yang memberikan kesadaran akan pentingnya mewujudkan pemilu yang aman. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengkaji pandangan-pandangan alternatif berupa gerakan warga untuk menjadi solusi konflik politik saat pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga negara merupakan kelompok yang paling berpengaruh terhadap situasi politik pada masa pemilu, keterampilan warga negara dalam menganalisis situasi politik berdampak pada tindakan para elit politik untuk selalu mengedepankan nilai-nilai perdamaian secara umum. pemilu. Semakin banyaknya generasi muda yang terhasut kampanye hitam membuat mereka mudah tergerak oleh elite politik sesuai kemauan politiknya. Atas dasar itu, peningkatan pemahaman warga negara terhadap nilai-nilai demokrasi menjadi aspek yang sangat penting sebagai upaya penyelesaian konflik pada masa pemilu.   Conflict in general elections is a necessity based on the history of general elections in Indonesia, debates from pre-election to post-election often color general elections in Indonesia, conflicts between political elites have resulted in conflicts in the general public. The urgency of the political elite's political awareness to prioritize the nation and the state has actually not been able to materialize optimally. This condition encourages the emergence of an alternative movement that provides awareness of the importance of realizing safe general elections. This study uses literature studies to examine alternative views in the form of citizen movements to be a solution to political conflicts during general elections. The results of the study show that citizens are the most influential group over the political situation during the general election period, the skills of citizens in analyzing political situations have an impact on the actions of the political elite to always prioritize the values of peace in general elections. The more young citizens to be instigated by black campaigns make it easy for them to be moved by the political elite according to their political will. On that basis, increasing citizens' understanding of democratic values is a very important aspect as an effort to resolve conflicts during the general election period.
DINAMIKA ELITE POLITIK LOKAL MENGENAI ISU PENGUASAAN SUMBER DAYA EKONOMI DALAM USULAN PEMEKARAN DAERAH Hilal Ramdhani
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i2.186

Abstract

Pemekaran daerah Provinsi walaupun masih dalam moratorium pemerintah pusat, tetap menjadi perhatian bagi elite-elite politik di tingkat lokal. Alasan adanya kesenjangan ekonomi antara pusat pemerintahan Provinsi dengan daerah-daerah lain, kerap menjadi isu yang digunakan oleh elite politik lokal dalam mengupayakan pemekaran daerah Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan isu penguasaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh elite politik lokal dalam mengusulkan pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, lokasi penelitian yaitu di kawasan Cirebon Raya yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, teknik penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa isu penguasaan sumber daya ekonomi dalam upaya pemekaran Provinsi Cirebon mengalami dinamika antar elite antara yang menyetujui dan menolak usulan pemekaran Provinsi Cirebon atas dasar isu penguasaan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga selama tahun 2009-2019 Provinsi Cirebon belum dapat direalisasikan.
Digital Policy Integration for Poverty Reduction: Leveraging e-Government and Data Interoperability Riska Sarofah; Hilal Ramdhani; Sidik Firmadi
Journal Public Policy Vol 12, No 1 (2026): January
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v12i1.12859

Abstract

This study aims to analyze the integration of digital policies through e-government and data interoperability in supporting effective poverty alleviation in Tasikmalaya City. The approach used is a qualitative case study design, through in-depth interviews with relevant agencies such as Bappelitbangda, the Social Service, the Health Service, the Education Service, the Communication and Information Service, the Manpower Service, and users of digital services. The results show that data interoperability enables faster, more accurate, and more efficient cross-sectoral information exchange, and supports decile-based poverty classification, which serves as the basis for developing more targeted job training and social assistance programs. However, challenges such as differences in information systems between agencies, limited technological infrastructure, lack of human resource capacity, and cross-institutional coordination remain obstacles to optimizing digital policy implementation. This study also underscores the importance of multi-stakeholder collaboration between the government, the private sector, and educational institutions in improving the quality of human resources and creating innovative public services. These findings align with the e-Government Interoperability Framework (eGIF) and provide theoretical and practical contributions to the development of adaptive and sustainable digital governance at the local level. This research recommends strengthening regulations, increasing digital capacity, and developing an integrated monitoring and evaluation system to support the successful integration of e-government within the context of data-driven social policy.
Pendampingan Pengembangan Usaha Gula Semut dalam Meningkatkan Inovasi Lokal Wiwi Widiastuti; Riska Sarofah; Fitriyani Yuliawati; Taufik Nurohman; Hilal Ramdhani
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): MARET-APRIL
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/bx5vpb86

Abstract

Pengabdian menjelaskan tentang pengembangan usaha UMKM salah satunya adalah usaha gula semut. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa binangun, Kota Banjar. Kegiatan ini merupakan Kerjasama mitra dengan tujuan pada pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan pada hasil Focus Group Discussion (FGD) dan observasi ditemukan permasalahan bahwa usaha home industry yang dijalankan oleh masyarakat setempat terkesan berjalan masing-masing dan tidak terkoordinasi dengan baik oleh desa. Padahal potensi lokal seperti gula semut bisa menjadi salah satu branding produk lokal desa yang sangat memadai. Karakteristik masyarakat di Desa Binangun cukup menarik misalnya terdapat salah satu dusun yang mata pencaharian masyarakatnya mayoritas sebagai pengrajin industry yaitu Dusun Priyagung. Selama ini produksi gula semut masih mengemas produknya dengan sangat sederhana dan belum memiliki merek dagang yang familiar di mata konsumen. Selain itu, kesulitan dalam manajemen pemasaran dan keuangan menjadi salah satu tantangan perkembangan dari home industry gula semut. Oleh karena  itu, kegiatan pengabdian berfokus meningkatkan inovasi lokal dengan pengembangan industy gula semut. Pengabdian akan memberikan beberapa pendampingan penyusunan business plan, manajemen pemasaran, dan pembukuan keuangan. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat melaksanakan kegiatan UMKM yang merupakan Kerjasama antara pemerintah desa dengan kelompok perempuan. Beberapa hasil produk misalnya pembuatan dodol dengan bahan dasar gula semut dan pembuatan kripik. Kegiatan ini memberikan pendampingan yang intensif mulai dari cara penentuan kualitas produk, pembukuan usaha dan pemasaran. Diharapkan program pengabdian ini dapat membantu pemerintah desa untuk berkolaborasi dengan para pelaku home industry sehingga pengembangan industry gula semut memiliki kelompok usaha, rumah produksi yang memadai, dan manajemen pemasaran yang baik dan terintegrasi dengan potensi wisata lokal lainnya. Pada akhirnya, kegiatan ini akan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Binangun.
The Influence of Multi-Actor Collaboration between Universities on the Formulation of Waste Management Policies Riska Sarofah; Sidik Firmadi; Hilal Ramdhani; M.Ananda Syahdani; Nadia Sabila Nurhaliza
Journal of Social and Policy Issues Vol. 6 No. 1 (2026): January - March
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v6i1.685

Abstract

This study aims to examine the influence of university collaboration, particularly lecturer research within a multi-actor network, on the formulation of waste management policies in Tasikmalaya City. Despite the existence of Regional Regulation No. 7 of 2012 and Mayoral Regulation No. 22 of 2019, waste management remains suboptimal due to low community participation, limited facilities, weak inter-agency coordination, and budget constraints. This study employs a mixed-method approach, combining a quantitative survey of lecturers from seven universities with in-depth interviews and observations. Quantitative data were analyzed using simple linear regression, while qualitative data were examined through triangulation and member checking. The findings reveal that most universities lack a specific research roadmap on waste management, resulting in limited contributions to policy formulation. Although research and publication training has been implemented, it has not yet focused on environmental policy advocacy. Regression results indicate that policy formulation has a positive and significant effect on multi-actor collaboration (p < 0.05), while communication and coordination show positive but insignificant effects. The model explains 62.05% of the variance in collaboration outcomes. This study concludes that clear, directed, and inclusive policy formulation plays a more critical role than communication alone and recommends strengthening university engagement in evidence-based policymaking
Co-Authors Adikthiayhasa, Belda Hawariyyin Agung, Subhan Cecep Darmawan Chalik, Alex Abdu Dadang Sundawa Faisal Fadilla Noorikhsan Fitriyani Yuliawati Hendra Gunawan Hudaya Latuconsina Hudaya Latuconsina Khoerunisa, Nisa Leni Anggraeni M.Ananda Syahdani Nadia Sabila Nurhaliza Noorikhsan, Faisal Fadilla Novian, Rayhan Musa Nurohman, Taufik Paramitha, Sandey Tantra Rayhan Musa Novian Rayhan Musa Novian Riska Sarofah, Riska Rizal Fahmi Rizal Fahmi Setiawan, Mursyid Sidik Firmadi Sidik Firmadi, Sidik Sirait, Budi Chrismanto Sri Jaya Lesmana Taufik Nurohman Valina Singka Subekti WIWI WIDIASTUTI Yuliawati, Fitriyani