Articles
<![CDATA[Impact of Coal Mining Companies on Community Life in Tanjung Raman Village, Taba Penanjung District, Bengkulu Central Regency ]]>
<![CDATA[Alex Abdu Chalik]]>;
<![CDATA[Hilal Ramdhani]]>;
<![CDATA[Riska Sarofah]]>;
<![CDATA[Faisal Fadilla Noorikhsan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jap.v12i2.8142
<![CDATA[This study aims to reveal the impact of coal mining companies on people's lives in Tanjung Raman Village, Taba Penanjung District, Central Bengkulu Regency, Bengkulu Province. The problems of this research focus on four main aspects of people's lives affected by coal mining, namely the physical environment, socio-economic community, public health, and social psychological community. This study uses a qualitative approach about four main aspects of people's lives affected by coal mining. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The results of the study show that there have been four impacts of coal mining companies on people's lives. This has an impact on the majority of residents using dug wells to meet their daily water needs; the occurrence of changes in employment opportunities, namely working as coal extraction in the Kemumu River and changes in work patterns from farming to coal collectors in the river; public health also declines such as the emergence of skin diseases; as well as the accumulation of community disillusionment that has been buried for a long time, which can lead to acts of violence. The results of this study conclude that there are four impacts of the company on people's lives which include the impact of the physical environment, socio-economic, public health and socio-psychological conditions of the community.]]>
<![CDATA[Model Pencitraan Politik (Reification) dalam Institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tasikmalaya tahun 2014-2020 ]]>
<![CDATA[Agung, Subhan]]>;
<![CDATA[Ramdhani, Hilal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37058/jipp.v10i1.10163
<![CDATA[Citra publik dibangun untuk melahirkan kesukaan konstituen Tasikmalaya yang melahirkan penyebutan sebagai partai kyai, partai pesantren, partai gerakan/dakwah. Citra ini memiliki pertautan dengan sosio-kultural masyarakat Tasikmalaya yang nota bene kental dengan kultur ke-Islaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, dalam penelitian ini fokus pada penelitian pencitraan politik dalam institusionalisasi Partai Persatuan Pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan model pencitraan yang mengembangkan model pencitraan empat sel utama kekuatan politik Tasikmalaya, yakni mencitrakan sebagainya partainya Ulama Kharismatik, Partai Nahdiyyin, Partai Ormas dan Partai Dakwah. Diantara keempat pencitraan tersebut yang sangat diandalkan adalah PPP merupakan partai yang didukung kuat oleh para Ulama Kharismatik, dimana dalam konteks Tasikmalaya ulama kharisatik memiliki kekuatan politik sebagai aktor politik yang disukai dan diikuti oleh masyarakat. Dengan mengembangkan model pencitraan Kharisma Ulama Mainded sebagai aktor orang kuat dan berpengaruh di Tasikmalaya, maka PPP dapat berkembang dengan pesat dan karena mampu menjadi leaderdalam lembaga eksekutif dan legislatif PPP, maka menjadi tolok ukur survivalitas partai politik di Tasikmalaya.]]>
<![CDATA[RESPONSE OF ASIAN COUNTRIES TO THE WIDESPREAD OF DUAL CITIZENSHIP POLICIES ]]>
<![CDATA[HILAL RAMDHANI]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 4 (2024): November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v10i4.4462
<![CDATA[Citizens are an element of the existence of a country, so that citizens are an important factor in the sustainability of a country. In the modern era, where people have high mobility to travel and even live abroad, marriages from different countries are increasingly massive, which encourages the birth of children from parents from different countries. This condition gives rise to various challenges in determining the legal status of citizenship, one of which is giving rise to political decisions to recognize dual citizenship. Politically, dual citizenship is a very dilemmatic political decision for Asian countries which have historically experienced a period of colonialism, economic activities that are still dependent on the West, and strong nationalism, making the political decision to implement dual citizenship variously contradictory. The aim of this research is to reveal the response of countries in Asia to the widespread political decisions regarding dual citizenship. This article uses literature studies sourced from various studies related to dual citizenship, especially in Asian countries. The research results show that it is more difficult for countries in Asia to accept dual citizenship due to historical, economic and nationalistic aspects, as well as other aspects that show differences with countries in Europe, America and Africa. Countries in Asia have not fully responded well to the spread of dual citizenship, so dual citizenship is still an issue that is fought for by the diaspora and faces opposition from local communities.]]>
<![CDATA[Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga terhadap Indeks Demokrasi Indonesia pada Tahun 2009—2020 ]]>
<![CDATA[Ramdhani, Hilal]]>
<![CDATA[ Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19105/ejpis.v6i1.12540
<![CDATA[Demokrasi merupakan tren global yang banyak diterapkan oleh berbagai negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Transisi dari sistem pemerintahan yang tidak demokratis, menjadi sistem pemerintahan yang demokratis memunculkan berbagai tantangan, terutama dari fluktuasi ekonomi yang merupakan bagian penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih sedikitnya penelitian yang menggunakan paradigma positivistik berakibat pada belum terungkapnya kajian yang bersifat sebab-akibat terhadap naik dan turunya indeks demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh fluktuasi makroekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ex post facto. Data penelitian menggunakan inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan indeks demokrasi Indonesia selama 12 tahun dari tahun 2009-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia sebesar 79%, secara parsial menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia, nilai tukar menunjukkan pengaruh positif terhadap indeks demokrasi Indonesia, dan suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia. Hal ini menandakan bahwa kenaikan dan penurunan nilai tukar berpengaruh pada indeks demokrasi Indonesia, sehingga penting bagi pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas nilai tukar Indonesia, karena semakin tinggi nilai tukar maka semakin tinggi pula indeks demokrasi Indonesia.]]>
<![CDATA[Perkembangan Komunikasi Politik: Realitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Noorikhsan, Faisal Fadilla]]>;
<![CDATA[Ramdhani, Hilal]]>;
<![CDATA[Adikthiayhasa, Belda Hawariyyin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37058/jipp.v11i1.12836
<![CDATA[AbstrakSecara keseluruhan, artikel ini mencoba menjelaskan evolusi dan perkembangan studi komunikasi politik di Indonesia dan di seluruh dunia. Gambaran tersebut menunjukkan betapa pentingnya interaksi antara politik dan media. Ini terutama dapat dilihat dari icon populer komunikasi politik yang terus ada, penelitian tentang pengaruh media terhadap sikap, opini, dan keyakinan orang tentang proses politik yang dianggap sebagai kompetisi antara kelompok kepentingan terhadap sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan dan legitimasi. Ini terutama dapat dilihat selama masa kampanye pemilu. Dalam mempertimbangkan prospek masa depan bidang ini, para pakar komunikasi politik global kemudian mulai mengingatkan pentingnya studi tentang politik komunikasi, khususnya hak warga negara untuk menjadi pengelola informasi yang aktif dan independen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang berbasis pada berbagai jurnal penelitian. Hasil penelitian menunjukkan salah satu prinsip penting dalam politik komunikasi adalah variasi jenis media, keterbukaan dan keberagaman kepemilikan media, dan keanekaragaman isi media. Khususnya, Indonesia telah mengalami masalah dengan politik komunikasi ini lebih awal daripada negara lain, terutama mengenai penindasan akses dan kebebasan pers oleh para penguasa melalui berbagai mekanisme sejak zaman penjajahan Belanda. Selain itu, terdapat perubahan penggunaan komunikasi politik dalam pemilihan umum sebagai bagian penting dalam memenangkan kontestasi politik]]>
<![CDATA[Pendampingan Pengembangan Usaha Gula Semut dalam Meningkatkan Inovasi Lokal ]]>
<![CDATA[Widiastuti, Wiwi]]>;
<![CDATA[Sarofah, Riska]]>;
<![CDATA[Yuliawati, Fitriyani]]>;
<![CDATA[Nurohman, Taufik]]>;
<![CDATA[Ramdhani, Hilal]]>
<![CDATA[ Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): MARET-APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Indo Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63822/bx5vpb86
<![CDATA[Pengabdian menjelaskan tentang pengembangan usaha UMKM salah satunya adalah usaha gula semut. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa binangun, Kota Banjar. Kegiatan ini merupakan Kerjasama mitra dengan tujuan pada pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan pada hasil Focus Group Discussion (FGD) dan observasi ditemukan permasalahan bahwa usaha home industry yang dijalankan oleh masyarakat setempat terkesan berjalan masing-masing dan tidak terkoordinasi dengan baik oleh desa. Padahal potensi lokal seperti gula semut bisa menjadi salah satu branding produk lokal desa yang sangat memadai. Karakteristik masyarakat di Desa Binangun cukup menarik misalnya terdapat salah satu dusun yang mata pencaharian masyarakatnya mayoritas sebagai pengrajin industry yaitu Dusun Priyagung. Selama ini produksi gula semut masih mengemas produknya dengan sangat sederhana dan belum memiliki merek dagang yang familiar di mata konsumen. Selain itu, kesulitan dalam manajemen pemasaran dan keuangan menjadi salah satu tantangan perkembangan dari home industry gula semut. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian berfokus meningkatkan inovasi lokal dengan pengembangan industy gula semut. Pengabdian akan memberikan beberapa pendampingan penyusunan business plan, manajemen pemasaran, dan pembukuan keuangan. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat melaksanakan kegiatan UMKM yang merupakan Kerjasama antara pemerintah desa dengan kelompok perempuan. Beberapa hasil produk misalnya pembuatan dodol dengan bahan dasar gula semut dan pembuatan kripik. Kegiatan ini memberikan pendampingan yang intensif mulai dari cara penentuan kualitas produk, pembukuan usaha dan pemasaran. Diharapkan program pengabdian ini dapat membantu pemerintah desa untuk berkolaborasi dengan para pelaku home industry sehingga pengembangan industry gula semut memiliki kelompok usaha, rumah produksi yang memadai, dan manajemen pemasaran yang baik dan terintegrasi dengan potensi wisata lokal lainnya. Pada akhirnya, kegiatan ini akan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Binangun.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN NON PENAL ]]>
<![CDATA[Anggraeni, Leni]]>;
<![CDATA[Ramdhani, Hilal]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v4i1.13660
<![CDATA[Money politic merupakan tindakan melanggar hukum, serta akan berdampak negatif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Saat ini penegakan hukum money politic sangat rendah, dikarenakan pengawasan yang kurang, perilaku masyarakat yang mendukung serta sistem pemilihan umum proporsional terbuka membuat tindakan money politic semakin berkembang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum-normatif yang bertujuan mengetahui pada aspek sejarah serta konsep tindakan money politic. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa dengan semakin berkembangnya tindakan money politic membuat kondisi demokrasi tidak sesuai dengan tujuan idealnya, sehingga perlu adanya pendekatan non penal yang bersifat pencegahan dalam menghilangkan tindakan money politic. Kata kunci : Money Politic, Pemilihan Umum, Kebijakan Non Penal.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PENGGUNAAN DOPING ALTET DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tantra Paramitha, Sandey]]>;
<![CDATA[Ramdhani, Hilal]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v4i1.13662
<![CDATA[Olahraga erat kaitanyya dengan persaingan untuk mendapatkan kemenangan, akan tetapi dalam prakteknya beberapa atlet menggunakan doping disengaja maupun tidak disengaja, perbuatan tersebut merupakan pelangaran terhadap hukum formil, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang adil. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif untuk mengetahui keadaan hukum dan konsep yang sesuai dengan pendekatan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukan bahwa atlet yang menggunakan doping diberikan hukuman oleh hakim berdasarkan hukum formil tanpa melihat kehendak warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. ]]>
<![CDATA[Corporate Social Responsibility: Environmental Concern Through the Application of Communitarian Citizenship Thinking ]]>
<![CDATA[Fahmi, Rizal]]>;
<![CDATA[Hilal Ramdhani]]>;
<![CDATA[Hudaya Latuconsina]]>;
<![CDATA[Sri Jaya Lesmana]]>
<![CDATA[ Forum Ilmu Sosial Vol. 51 No. 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/fis.v51i1.6709
<![CDATA[Environmental awareness is an integral part of the sustainability of ecosystems worldwide that are starting to be damaged due to rapid industry. The rise of industrial companies in Indonesia impacts environmental damage and has drawn criticism from the community, so corporate social responsibility was formed, which is a form of corporate commitment to its social environment to maintain environmental sustainability and empowerment of the surrounding community. Ideologically, environmental damage is inseparable from the muscular liberalism that pays little attention to ecological elements. This paper seeks to raise an alternative study of communitarian CSR that understands environmental awareness. Communitarianism focuses on the social reality that must be maintained and cared for to raise collective consciousness, including environmental elements. This paper uses a literature study to examine the understanding of communitarianism. The knowledge gained from the literature search is that communitarianism provides a different perspective from liberalism regarding self and environment, so it is interesting to apply communitarian thinking in companies to implement environmental awareness as an alternative to solving environmental problems where this condition indicates the need for a movement based on communal awareness in reforestation. The more communal awareness of nature is built on the impact of community pressure on the government to make a rule that pays attention to environmental problems.]]>
<![CDATA[The Dilemma of Dual Citizenship Plan in Indonesia: An Overview of Politics and Human Rights ]]>
<![CDATA[Ramdhani, Hilal]]>;
<![CDATA[Novian, Rayhan Musa]]>
<![CDATA[ Journal Public Policy Vol 9, No 4 (2023): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jpp.v9i4.7367
<![CDATA[The development of globalization has had an impact on the perspectives of Indonesian citizens, especially diaspora groups who wish to apply a dual citizenship legal status, because it is considered to have a positive impact on their lives. Pressure from diaspora groups has received various rejections from nationalist groups who view the implementation of dual citizenship as a potential threat to security and political instability in Indonesia. The method used in this study is a library method that uses various previous studies as a research data base. This study uses the political theory of citizenship initiated by Stokke, that citizenship has four dimensions, namely legal status, rights, membership, and participation related to the plan to implement dual citizenship in Indonesia, especially from a political and human rights perspective. The results of the study show that empirically dual citizenship prioritizes aspects of human rights, especially state protection for diaspora groups and returning the rights of citizens who were exiled due to politics in the New Order era. However, the application of dual citizenship also requires special studies, especially regarding political rights, because it involves various fundamental issues within the Indonesian state, such as getting the opportunity to vote and be elected in general elections. The basic problem is also related to the clarity of the ideology of dual citizenship, because only Indonesia implements Pancasila as the state ideology. The conclusion of the research results shows that political and human rights views have become a debate used by groups that oppose or support the plan to implement dual citizenship in Indonesia.]]>
