Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.681
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Islam IJoLE: International Journal of Language Education DE'RECHTSSTAAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Sosial dan Sains Socius: Social Sciences Research Journal Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ASEAN Journal for Science and Engineering in Materials
Monaya, Nova
Universitas Djuanda Bogor
Religion Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1 
Pemenuhan Hak Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Apriliandy, Silva Farida; Monaya, Nova; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12992

Abstract

Perkawinan dalam hakikatnya adalah sebuah prilaku sebuah prilaku makhIuk yang diciptaan oleh Allah SWT.  untuk seluruh makhluk hidup ciptaan-Nya yang bukan hanya terletak pada manusia saja. Dispensasi adalah sebuah bentuk dari kelonggaran hukum terkait usia perkawinan agar tetap terlaksanaanya perkawinan walaupun tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Kelonggaran yang berarti adanya keringanan akan sesuatu batasan di dalam melakukan perkawinan. Dispensasi kawin dilakukan supaya tetep pendapatakan perlidungan, Pengadilan Agama adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang mana data didapatkan dengan cara terjun kelapangan, dengan menelaah  tentang berlakunya suatu aturan atau ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat (library research) yang dikembangkan dan dikonsepsikan dengan kajian-kajian hukum. Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu: Pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orangtua dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama  supaya permohonannya dikabulkan sehingga bisa menjalankan perkawinan yang sah, mendapatkan kejelasan identitas yang merupakan bentuk dari memberikan hak-hak nya sebagai anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupan. Hak tumbuh kembang berupa makanan yang bergizi dan minuman kasih sayang dari orang yang dicintai dan keluarganya. Dan pelaku mendapatkan hak perlindungan dari kejahatan lingkungan sekitar yang dapat membahayakan jiwa dan raga. memberikan hak-hak nya agar tetap dapat melanjutkan kehidupan.
Kajian Hukum Fungsi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Fungsi Sat Reskrim Polres Bogor) Carenina, Kania Esa; Monaya, Nova; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13122

Abstract

Tindak pidana penggelapan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu perbuatan yang sudah diatur secara tegas dalam pasal 371 KUHP.  Dan UU Nomor 1 Tahun 2023, Namun kenyataannya masih ada yang melakukan pelanggaran atau dengan sengaja menggelapkan apa yang ada dalam kekuasaannya. Penelitian ini bertujuan mengkai tentang fungsi penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan. penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunaan gejala yang terjadi dalam masyarakat, masalah tersebut akan dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga menggunakan teori, asas dan doktrin sebagai rujukan untuk mengkaji masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjukkan bahwa fungsi penyidikan terhadapa tindak pidana penggelapan dilaukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku. Penegakan hukumnya meliputi tindakan preventif dan represif.
Analisis Yuridis Pengamanan Rumah Dinas Pejabat Setingkat Menteri RI oleh Anggota Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 4 Tahun 2017 Miftah, Ahmad; Monaya, Nova; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13274

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki hubungan dan kerja sama dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Salah satu tugas yang dimeban Kepolisian yaitu  melakukan tugas pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan indeks kumulatif dan lain-lain. Tahap penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sesuai atau tidaknya penugasan Brimob dan efektivitas serta hambatan dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI dan cara mengatasinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penugasan Brimob dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI sudah sesuai dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2017. Efektivitas dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI dapat dilihat dari penilaian keamanan rumah dinas, analisis insiden keamanan, pengukuran respons time, analisis kepuasan pemangku kepentingan, pemantauan kinerja, dan analisis keberhasilan pencegahan. Dengan protap yang jelas dan terarah, maka efektivitas tugas brimob dalam tugas pengamanan rumah Dinas pejabat setingkat menteri sangat terorganisir dengan baik.
Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang Dilegalisir Notaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Anggraeni, Risma; Monaya, Nova; Sihotang, Sudiman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13371

Abstract

Jika perjanjian kredit rumah dilakukan tanpa melibatkan notaris, kemudian meminta legitimasi dikemudian hari, maka hal tersebut perlu dikaji dari sisi peraturan perundang-undangan karena perjanjian sudah dilakukan, sementara notaris belum terlibat sama sekali dalam perjanjian tersebut, sehingga untuk meminta legitimasinya perlu apakah bisa memberikan kekuatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian menjadikan substansi peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian. Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah kekuatan pembuktian akta perjanjian kredit pemilikan rumah yang dilegalisir notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengikatan kredit dalam pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah menemukan perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, terutama pada kredit pemilikan rumah subsidi atau FLPP karena minimnya biaya. Meskipun dibuat di bawah tangan, Notaris harus memastikan bahwa orang tersebut wajib hadir di hadapan Notaris kemudian dilengkapi dengan adanya foto, sidik jari dan dokumen yang lengkap. Sehingga menghasilkan penemuan baru agar masyarakat lebih paham mengenai kredit pemilikan rumah.
Analisis Yuridis Keputusan Pembaruan Hak Guna Usaha yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan dalam Kredit Sindikasi Sihotang, Andien Hasea; Monaya, Nova; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15622

Abstract

Salah satu tanda bukti hak dalam UUPA adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang diberikan kepada perusahaan dalam batas waktu tertentu untuk keperluan pertanian, perikanan atau peternakan. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perkebunan diberi HGU dan dalam kegiatan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan atas fasilitas pembiayaan usaha perkebunan HGU menjadi jaminan utama yang pengikatannya sebagai jaminan dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis nilai hak tanggungan terhadap pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan jika luas tanahnya berkurang dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan dan bagaimana cara mengatasinya serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatandalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala-gejala hukum atau fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan surat keputusan pembaruan SHGU yang sedang dibebani hak tanggungan. Nilai tanah lahan HGU hasil pembaruan yang dibebani hak tanggungan nilai ekonominya bisa bertambah dibandingkan dengan nilai awal pada saat pengikatan APHT dilaksanakan karena pada saat awal pengikatan hak tanggungan dilaksanakan tanah lahan HGU tersebut belum produktif/belum menghasilkan. Adapun yang menjadi hambatan proses pembaruan HGU antara lain: terlantarnya tanah HGU dan pemanfaatan lahan untuk kepentingan masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, pemakaman dan lain-lain sehingga dimungkinkannya terbit hak-hak lain di atas tanah yang telah dimanfaatkan tersebut.
Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelatihan Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya Guna Mengatasi Aksi Demonstrasi Nugraha, Muhammad Ichsan; Monaya, Nova; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.19855

Abstract

Penanganan aksi demonstrasi oleh kepolisian masih menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya sebagai lembaga pendidikan kepolisian memiliki peran strategis dalam membentuk anggota kepolisian yang profesional dengan pemahaman HAM yang komprehensif, namun efektivitas pelatihan HAM dalam konteks penanganan demonstrasi masih memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip HAM dalam pelatihan kepolisian dan mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan anggota kepolisian menangani aksi demonstrasi dengan pendekatan berbasis HAM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pimpinan lembaga, instruktur, siswa pelatihan, dan bagian kurikulum, disertai observasi langsung terhadap proses pembelajaran serta kajian dokumentasi kurikulum. Hasil penelitian mengungkapkan transformasi signifikan dalam pendekatan pelatihan kepolisian dari model represif menjadi lebih humanis dengan pengembangan kurikulum terpadu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam berbagai mata pelajaran, penggunaan metode experiential learning, simulasi berbasis teknologi virtual reality, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Latihan fungsi yang dilaksanakan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman anggota kepolisian mengenai batasan penggunaan kekuatan, pengembangan keterampilan komunikasi persuasif, serta analisis situasional untuk mencegah eskalasi konflik. Meskipun demikian, tantangan implementasi masih ditemukan, meliputi kesenjangan antara teori dan praktik lapangan, keterbatasan waktu pelatihan, resistensi dari beberapa instruktur yang masih menganut paradigma keamanan tradisional, serta kesulitan dalam mengukur perubahan perilaku jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif dalam pelatihan HAM berhasil membangun kapasitas anggota kepolisian untuk menangani demonstrasi dengan tetap menghormati HAM, namun diperlukan penguatan pada sistem evaluasi berkelanjutan, program pelatihan penyegaran secara berkala, serta transformasi budaya organisasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip HAM dalam praktik penanganan demonstrasi di lapangan.
Analisis Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar yang Dikuasai dan Dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga karena Telantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar Setiawan, Hendy; Monaya, Nova; Sihotang, Sudiman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14706

Abstract

Tanah telantar diartikan sebagai tanah yang dimiliki seseorang, namun tidak dipergunakan dan tidak diusahakan sesuai keadaannya, sifat pemilikan serta tujuan perolehan hak atas tanah. Kepemilikan tanah telantar di pemukiman biasanya karena pemilik tanah memanfaatkan tanah tersebut dengan tujuan investasi kepemilikan aset. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengatur mengenai objek penertiban tanah telantar. Tanah yang tidak diusahakan dan dimanfaatkan menjadi objek penertiban tanah telantar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanah terdaftar yang ditetapkan sebagai tanah telantar serta perlindungan hukum terhadap pemilik tanah terdaftar yang dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik oleh pihak ketiga pada perumahan CGCJ. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka). Jenis penelitian yaitu deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 memberikan dasar hukum kuat, dengan melalui prosedur penertiban sampai terbitnya peringatan tertulis dan sanksi sehingga melindungi hak atas tanah terdaftar yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga karena telantar. Hak dan kewajiban pemegang izin tanah terdaftar diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk pengelolaan tanah yang efektif dan efisien. Selain aspek hukum, peraturan ini mendorong manfaat sosial dan pemanfaatan sumber daya tanah secara berkelanjutan. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah terdaftar diatur dengan ketat pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, pemilik hak atas tanah memiliki hak untuk melindungi kepentingan dan integritas propertinya. Dalam upaya mencegah tanah telantar, aturan tersebut mengatur bahwa pemegang hak atau izin usaha atas tanah/kawasan memiliki kewajiban untuk aktif mengusahakan, mempergunakan, dan memanfaatkan tanah tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kepemilikan tanah terdaftar di CGCJ yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara hak pemilik, kepentingan masyarakat, dan kebutuhan negara.
Co-Authors Abraham Yazdi Martin Ade Budi Setiawan Adi Sulistiyono AHMAD MIFTAH, AHMAD Anas Alhifni Anggraeni, Risma Anisa Cahyani Apriliandy, Silva Farida Asep Thobibuddin Qolyubi Burhanudin Burhanudin Carenina, Kania Esa Eni Nuraeni Fauziyah, R. Siti Pupu Hanifa, Zulfahmi Hendy Setiawan Hidayat Rumatiga Ilman Khairi Imam Abdul Aziz Imam Kurniawan, Imam Irman Suherman Kartakusumah, Berliana Kartini, Tini Maya Apriyana Muhamad Adam Syahrurojhaz Widayat MULYADI Nugraha, Muhammad Ichsan Purnamasari, Lise R. Siti Pupu Fauziah Rangkuti, Saddam Husein Roestamy, Martin Rumatiga, Hidayat Saddam Husein, Saddam Saepul Anwar Saleha, Syifa Samsuri, S. Sihotang, Andien Hasea Sihotang, Sudiman Siti Alida, Riska Sopian, Muhammad Sri Harini Warizal Wildan Munawar Yumarni, Ani