Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Islam IJoLE: International Journal of Language Education DE'RECHTSSTAAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Sosial dan Sains Socius: Social Sciences Research Journal Karimah Tauhid Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ASEAN Journal for Science and Engineering in Materials
Monaya, Nova
Universitas Djuanda Bogor
Religion Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS HUKUM LEGALITAS NIKAH SIRI MELALUI ISBAT NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Nova Monaya; Hidayat Rumatiga; Anisa Cahyani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i1.2799

Abstract

Ketentuan KHI tentang legalisasi nikah sirri melalui isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika suatu nikah sirri telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Adapun dalam Pasal 7 ayat (2) KHI tiersiebut tielah miembierikan kompietiensi absolut yang sangat luas tientang itsbat nikah ini tanpa batasan dan piengiecualian, walaupun dalam pienjielasan pasal-pasalnya hanya dijielaskan bahwa pasal ini dibierlakukan sietielah bierlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tientang Pieradilan Agama. Adapun yang mienjadi idientifikasi masalah pada pienielitian ini adalah siebagai bierikut : (1) Bagaimana Kietientuan KHI tierhadap Liegalitas Nikah Siri Mielalui Isbat Nikah. (2) Bagaimana Akibat Hukum Nikah Siri Tanpa Mielalui Isbat Nikah. Mietodie yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil dari pienielitian ini adalah Adanya kietientuan yang miemboliehkan piermohonan isbat nikah, yang dimaksud diengan nikah sirri adalah piernikahan yang tielah miemienuhi syarat dan rukun, Pierkawinan yang dilakukan olieh mierieka yang tidak miempunyai halangan pierkawinan mienurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pihak yang dirugikan tierhadap piermohonan isbat nikah tiersiebut dapat miengajukan pierlawanan, pihak yang dirugikan tierhadap piermohonan isbat nikah tiersiebut dapat miengajukan intierviensi sielama masih dalam prosies, dan pihak Kietiga dapat miengajukan intierviensi jika piermohonan isbat nikah tielah disietujui. Untuk miengatur pierkawinan yang sah dan siesuai diengan syarat dan rukun pierkawinan, siehingga tidak ada pierkawinan yang tidak sah dan tidak miemiliki kiekuatan hukum, Pierlu miembatasi piernikahan yang bisa dilakukan hanya piernikahan yang miemienuhi syarat dan rukun pierkawinan, siepierti piernikahan dari tahun 2014 kie bawah, Pierlu miengatur piendaftaran nikah siecara riesmi, siehingga tidak ada nikah yang tidak tiercatat, Pierlu miengatur piengadilan agama yang tiepat dan iefiektif, siehingga dapat mienyieliesaikan pierkawinan yang tidak sah dan tidak miemiliki kiekuatan hukum.
ANCAMAN NILAI MATA UANG RUPIAH TERHADAP PENGGUNAAN TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DALAM PERKEMBANGAN PASAR EKONOMI INDONESIA Sopian, Muhammad; Ani Yumarni; Nova Monaya
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5455

Abstract

ABSTRAKKemajuan ekonomi dalam sistem teknologi komunikasi maupun informasi semakin meningkat dalam sektor ekonomi global salah satunya yaitu hadirnya mata uang elektronik krtipto. Mata uang merupakan alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 yang bertujuan mengatur segala hal yang berkaitan dengan alat pembayaran yang sah di indonesia. sehingga dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan lebih baik juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta pelaku ekonomi. Sistem Pembayaran menggunakan mata uang elektronik yaitu mata uang kripto, seperti bitcoin, etherum dan sejenisnya menjadi perhatian pemerintah.kripto memiliki volatilitas yang tinggi, yang berdampak negatif pada stabilitas keuangan jika tidak diatur dengan baik.(Kadek Dyah Pramitha Widyarani et al., 2022) Mata uang kripto mengubah pola kehidupan masyarakat secara signifikan baik dalam sistem pembayaran elektronik, belanja online, maupun investasi. pemerintah membuat regulasi perlindungan hukum terhadap penggunaan mata uang kripto sehingga untuk memastikan mata uang kripto tidak melanggar regulasi hal ini menjadi syarat untuk pertukaran kripto, kemanan terhadap investor, dan pencegahan pencucian mata uang(Najibur Rohman, 2021) Kata kunci: Cryptocurrency, Pasar Ekonomi, Transaksi Elektronik.
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A Monaya, Nova; Rumatiga, Hidayat; Hanifa, Zulfahmi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i3.5968

Abstract

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar‟i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Masalah perwalian terjadi perbedaan pendapat dari para imam mahzab. Wali nikah menurut mayoritas ulama‟ maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah. Dasar hukum Islam telah jelas bahwa perkawinan tidak akan sah tanpa adanya wali. Oleh karena itu wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah adalah mereka yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pihak laki-laki yang memiliki hubungan nasab (darah) dengan perempuan yang akan menikah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1). Bagaimana ketentuan hukum islam dalam penetapan ayah kandung bagi wali adhal. (2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. Prosedur penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang tertera dalam HIR secara garis besarnya, yaitu: a. Permohonan penetapan wali adhal. Dimana Pemohon datang sendiri atau melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan. b. Pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu suatu proses permohonan penetapan wali adhal mulai diperiksa oleh hakim. Pada tahap ini permohonan yang diajukan oleh Pemohon diuji kebenaran oleh hakim. c. Putusan hakim, yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Berdasarkan hasil penelitian pertama menunjukan pencatatan perkawinan dengan penetapan wali adhal yang dikabulkan oleh hakim adalah sah dimata hukum Islam. Dalam UndangUndang Perkawinan pencatatan perkawinan sah namun wali nikah belum diatur. Hasil penelitian kedua menyatakan penetapan nomor terkait sudah inkrah karena hakim di Pengadilan Agama Bogor telah melakukan pertimbangan melalui asasasas relevan dari UU Peradilan Agama dalam penetapan wali adhal yaitu asas personalitas ke-Islaman, asas legalitas, asas equality dan asas hakim aktif memberi bantuan. Guardianship in marriage is a power or authority according to Islamic law over a group of people, which is delegated to a perfect person, because of certain deficiencies in the person being controlled, for his own benefit. The issue of guardianship has different opinions from the imams of the schools of thought. According to the majority of scholars and in the laws and regulations in Indonesia, a guardian in marriage is something that must exist. Because a guardian in marriage is a must, the consequence of not having a guardian is that the marriage is considered invalid. The basis of Islamic law is clear that a marriage will not be valid without a guardian. Therefore, a guardian in marriage is one of the pillars that must be fulfilled, so to become a guardian in marriage are those who have been determined by Islamic law and applicable laws and regulations, namely the male party who has a blood relationship with the woman who is going to marry. The identification of the problems in this study is as follows: (1). What are the provisions of Islamic law in determining the biological father for the guardian adhal. (2). What are the considerations of the judge in determining the guardian adhal at the Bogor Religious Court Class 1A. The procedure for determining the guardian adhal at the Bogor Religious Court is in accordance with the Civil Procedure Law stated in the HIR in general, namely: a. Application for determination of the guardian adhal. Where the Applicant comes in person or through his attorney to the Religious Court by bringing a letter of application. b. Court hearing examination, namely a process of requesting the determination of the guardian adhal begins to be examined by the judge. At this stage, the application submitted by the Applicant is tested for truth by the judge. c. Judge's decision, namely a statement by the judge as a state official who is authorized to do so is pronounced in court and aims to end or resolve a case. Based on results The first research shows marriage registration with the appointment of a guardian The adhal granted by the judge is valid in the eyes of Islamic law. In the Marriage Law, marriage registration is legal but marriage guardians have not been regulated. The results of the second study stated that the determination of the related numbers was in progress because judges at the Bogor Religious Court have taken into consideration the relevant principles of the Religious Courts Law in determining adhal guardians, namely the principle Islamic personality, the principle of legality, the principle of equality and the principle of active judges giving help.
Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Nuraeni, Eni; Monaya, Nova; Rangkuti, Saddam Husein
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 9 (2024): April
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10971733

Abstract

The Zakat institution is an institution that controls the source of zakat funds received from muzzaki and is also an institution that has the mission of distributing these funds to those entitled (mustahik). The development of the amil zakat system must be accompanied by a good and transparent public accountability process that prioritizes the motivation of the people in carrying out its mission. In oder for the implemention of zakat to unction properly, amil zakat institutions must apply the principles of good organizational governanc. The problems identified in this study are: (1) How to implement the trustworthiness of an amil in the distribution of zakat funds. (2) How to optimize the function of amil zakat institutions in the distribution of zakat funds for welfare in the perspective of trustworthiness. The method used is normative juridical. The result of this study is that in maintaining economic stability, good management is needed, in this case recomanded by the the Qur’an as amilin. The party is expected to be able to mediate professionally and seriously to manage, collect and distribute zakat funds. Channeled properly will realize welfare, zakat in its management must e managed by amil zakat who can hold the mandate of muzzaki so that these funds can be allocated to mustahik who need it by determining it according to islamic law. The nature of amanah and fathanah is important to be held byamil zakat where the nature of amanah is interpreted as a muslim’s life mission and fathanah is interpreted as a muslim’s life strategy, an amil is important in applying it is related to the trust of the people, meaning that muzzaki will wilingly sumbit their zakat through zakat management.
How to Improve Healthy Environment in Urban School Climate (USC) by Communication Language Strategies? Arabic Based Communication Language and Statistic Description Analysis Fauziah, R. Siti Pupu; Kartakusumah, Berliana; Suherman, Irman; Roestamy, Martin; Martin, Abraham Yazdi; Monaya, Nova
International Journal of Language Education Vol. 7, No. 4, 2023
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/ijole.v7i4.59495

Abstract

The purpose of this research is to explain communication language factors to improve a healthy environment in an Urban School Climate (USC). This research also reviews the USC definition and why communication language is so important in improving a healthy environment in schools. The research method used was a mixed method with a sequential exploratory strategy approach, data collection was carried out by conducting interviews and distributing questionnaires via Google Forms to students in junior high schools, Bogor. Qualitative data analysis was carried out using the Miles and Huberman model and using of NVIVO 12 software, while quantitative data analysis was carried out using descriptive statistical analysis with the help of SPSS version 22.0. The research results show that communication language is important to improve a healthy environment in Urban School Climate (USC) which is described by 4 dimensions, namely 1) a safe environment, 2) teacher support, 3) individual social relationships and 4) family atmosphere. Arabic-based communication language styles, namely qaulan baligha, qaulan maysura, qaulan layyinan, qaulan ma'arufan and qaulan kariman can be used as communication language strategies to improve a healthy environment in schools. The impact of the results of this research is that teachers and students see the importance of using good communication language so that they are accustomed to using Arabic-based communication language styles to support the creation of a good USC characterized by a healthy environment.
Techno-Economic Feasibility and Bibliometric Literature Review of Integrated Waste Processing Installations for Sustainable Plastic Waste Management Samsuri, S.; Anwar, Saepul; Harini, Sri; Kartini, Tini; Monaya, Nova; Warizal, W.; Setiawan, Ade Budi
ASEAN Journal for Science and Engineering in Materials Vol 4, No 2 (2025): AJSEM: Volume 4, Issue 2, September 2025
Publisher : Bumi Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study presents a techno-economic analysis of the development of integrated waste processing installations, focusing on plastic waste management. The research evaluated a 20-year business feasibility using various financial indicators, including gross profit margin (GPM), internal rate of return (IRR), payback period (PBP), and net present value (NPV). Additionally, this study includes a literature review supported by bibliometric analysis to contextualize current trends in waste processing innovation and economic sustainability. The findings indicated that the project was technically viable and economically promising. The PBP analysis revealed that the investment became profitable after approximately three years, suggesting that the project met acceptable profitability benchmarks. The novelty of this research lies in its application of techno-economic analysis to assess both the technical feasibility and the economic value of waste management initiatives. Furthermore, this study contributes to the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly by promoting responsible consumption and production (SDG 12) and fostering sustainable urban environments (SDG 11).
Analisis Putusan KPPU Terhadapi Penerapan Pendekatan Rule of Reason Terhadap Bentuk Kartel di Indonesia (Studi Terhadap Putusan KPPU: 15/KPPU-I/2022) Saleha, Syifa; Gilalo, J. Jopie; Monaya, Nova
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 5 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i5.32202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap dugaan praktik kartel dalam kasus penjualan minyak goreng kemasan sebagaimana tertuang dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022. Kartel merupakan bentuk perjanjian antar pelaku usaha yang dapat merusak mekanisme pasar dan mengakibatkan kerugian pada konsumen. Dalam konteks hukum persaingan di Indonesia, pendekatan rule of reason mengharuskan pembuktian terhadap dampak negatif suatu perjanjian terhadap persaingan usaha secara substantif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat indikasi kuat adanya pengaturan produksi dan distribusi oleh para terlapor, KPPU menyatakan tidak terbukti terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, tujuh terlapor dinyatakan melanggar Pasal 19 huruf c karena terbukti melakukan pembatasan peredaran barang. Penerapan rule of reason oleh KPPU dalam perkara ini menunjukkan kompleksitas pembuktian pelanggaran kartel di Indonesia yang memerlukan analisis mendalam terhadap struktur pasar, perilaku pelaku usaha, dan dampaknya terhadap persaingan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen pembuktian dan penyesuaian regulasi untuk memperjelas batas antara perjanjian sah dan perjanjian yang merugikan persaingan usaha
Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelatihan Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya Guna Mengatasi Aksi Demonstrasi Nugraha, Muhammad Ichsan; Monaya, Nova; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.19855

Abstract

Penanganan aksi demonstrasi oleh kepolisian masih menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya sebagai lembaga pendidikan kepolisian memiliki peran strategis dalam membentuk anggota kepolisian yang profesional dengan pemahaman HAM yang komprehensif, namun efektivitas pelatihan HAM dalam konteks penanganan demonstrasi masih memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip HAM dalam pelatihan kepolisian dan mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan anggota kepolisian menangani aksi demonstrasi dengan pendekatan berbasis HAM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pimpinan lembaga, instruktur, siswa pelatihan, dan bagian kurikulum, disertai observasi langsung terhadap proses pembelajaran serta kajian dokumentasi kurikulum. Hasil penelitian mengungkapkan transformasi signifikan dalam pendekatan pelatihan kepolisian dari model represif menjadi lebih humanis dengan pengembangan kurikulum terpadu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam berbagai mata pelajaran, penggunaan metode experiential learning, simulasi berbasis teknologi virtual reality, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Latihan fungsi yang dilaksanakan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman anggota kepolisian mengenai batasan penggunaan kekuatan, pengembangan keterampilan komunikasi persuasif, serta analisis situasional untuk mencegah eskalasi konflik. Meskipun demikian, tantangan implementasi masih ditemukan, meliputi kesenjangan antara teori dan praktik lapangan, keterbatasan waktu pelatihan, resistensi dari beberapa instruktur yang masih menganut paradigma keamanan tradisional, serta kesulitan dalam mengukur perubahan perilaku jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif dalam pelatihan HAM berhasil membangun kapasitas anggota kepolisian untuk menangani demonstrasi dengan tetap menghormati HAM, namun diperlukan penguatan pada sistem evaluasi berkelanjutan, program pelatihan penyegaran secara berkala, serta transformasi budaya organisasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip HAM dalam praktik penanganan demonstrasi di lapangan.
The Application of the Ijbari Principle in Islamic Inheritance Law Siti Alida, Riska; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat; Husein, Saddam; Monaya, Nova
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i2.16674

Abstract

The principle of ijbari in Islamic inheritance law reflects the obligatory nature of the distribution of inheritance, which is determined directly by the decree of Allah SWT as stated in the Qur'an and Hadith. This principle ensures that inheritance rights are granted automatically and cannot be changed by anyone, this is to maintain justice and avoid disputes between heirs. The ijbari principle also emphasizes that inheritance law is absolute and must be implemented in accordance with sharia guidelines. This study aims to analyze the application of the ijbari principle in Islamic inheritance law by reviewing its legal basis, distribution mechanism, and role in maintaining family harmony and social justice. This research also seeks to clarify how this principle functions in sharia, while highlighting its significance in achieving justice and equality in the distribution of inheritance. This study uses a normative juridical research method, with a legal approach, laws and regulations and other sources used as data sources related to research that provide an understanding of how the ijbari principle  is applied in practice. This research shows that the ijbari principle plays an important role in ensuring the automatic and fair distribution of inheritance rights, which is the key to maintaining justice and preventing conflicts. The study also highlights that this principle not only protects the rights of heirs, but also reinforces Islam's core values of equality and justice.  
The Role of Pesantren Education in Developing Students’ Entrepreneurial Character Apriyana, Maya; Munawar, Wildan; Alhifni, Anas; Purnamasari, Lise; Fauziyah, R. Siti Pupu; Martin, Abraham Yazdi; Monaya, Nova; Aziz, Imam Abdul; Kurniawan, Imam
Jurnal Pendidikan Islam ARTICLE IN PRESS
Publisher : The Faculty of Tarbiyah and Teacher Training associated with PSPII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Entrepreneurial character development is a vital aspect of preparing students for self-reliance and economic contribution, particularly within Islamic boarding schools (pesantren) that integrate religious and life skills education. This study aims to examine the influence of the educational role and curriculum of Islamic boarding schools on students’ entrepreneurial character. Employing a quantitative descriptive approach, data were collected through a survey using structured questionnaires distributed to 35 pesantren managers as respondents. The findings reveal that the educational role of pesantren has a significant influence on students’ entrepreneurial development, as indicated by a test value of 95.413 > 1.96 and a p-value of 0.00 < 0.05. In contrast, the curriculum does not show a significant influence, with a test value of 1.252 < 1.96 and a p-value of 0.219 > 0.05. These results suggest that while structured learning content may not directly impact entrepreneurial outcomes, the broader educational environment and role modelling within pesantren play a critical role in shaping entrepreneurial character. This study underscores the importance of enhancing the educational dynamics and practical engagement in Islamic boarding schools to foster entrepreneurship as a core value in Islamic education.
Co-Authors Abraham Yazdi Martin Ade Budi Setiawan Adi Sulistiyono AHMAD MIFTAH, AHMAD Anas Alhifni Anggraeni, Risma Anisa Cahyani Apriliandy, Silva Farida Asep Thobibuddin Qolyubi Burhanudin Burhanudin Carenina, Kania Esa Eni Nuraeni Fauziyah, R. Siti Pupu Hanifa, Zulfahmi Hendy Setiawan Hidayat Rumatiga Ilman Khairi Imam Abdul Aziz Imam Kurniawan, Imam Irman Suherman Kartakusumah, Berliana Kartini, Tini Maya Apriyana Muhamad Adam Syahrurojhaz Widayat MULYADI Nugraha, Muhammad Ichsan Purnamasari, Lise R. Siti Pupu Fauziah Rangkuti, Saddam Husein Roestamy, Martin Rumatiga, Hidayat Saddam Husein, Saddam Saepul Anwar Saleha, Syifa Samsuri, S. Sihotang, Andien Hasea Sihotang, Sudiman Siti Alida, Riska Sopian, Muhammad Sri Harini Warizal Wildan Munawar Yumarni, Ani