Garuda - Garba Rujukan Digital

DEVELOPMENT MODEL OF BUILT OPERATE AND TRANSFER (BOT) OVER WAQF LAND PRODUCTIVITY Monaya, Nova
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol 9, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH LIVING LAW VOL.9 NO.1 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Build, Operate, Transfer (BOT) is an agreement that provides solutions between parties that have common interests but with their respective limitations that require the ability or ability of others to realize mutual benefits, for example one party has a plot of land that can be optimized for the benefit of the business to take advantage of the assets owned but due to limited funds or expertise in the field of asset management owned by inviting third parties to optimize the land to be utilized. From the BOT agreement there are many things that can be done and many advantages from third party communities including landowners, so that the land is not abandoned land or sleeping land. Waqf in the context of positive law as Law No. 41 of 2004 on Waqf, has inherited the rigid, closed, and narrow nature of its movement space permanently. This is due to the excessive concerns of the Naqwa waqf and the people around the land of waqf. Due to the nature of this rigidity, many land waqf which became the land of sleep, especially the manager of education and social activities, whereas land waqf land in a strategic location. This study aims to find a way out of the legal deadlock by harmonizing the law of land waqf with the approach of the law of covenant and the law of civil and land law as a pillar of increasing land productivity waqf. The research method used is a normative juridical approach with secondary legal materials from experts as well as comparative studies abroad that have implemented BOT on waqf land or utilizing objects on land waqf in perspective Islamic Business Law.Keywords : Built Operate Transfer (BOT), Waqf Law, Horizontal Separation Principle

PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL BERBASIS BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) Nova Monaya; Adi Sulistiyono; Burhanudin Burhanudin
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 7 No. 1 (2021): JURNAL HUKUM DE"RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v7i1.4134

Wakaf yang diberikan kpd lembaga keagamaan pada mulanya dimaksudkan untuk mendukung sumber keuangan utk memutar aktifitas kelembagan sesuai dengan tujuan ataupun maksud pendiriannya. Wakaf sebagaimana telah diatur pada UU Wakaf memiliki rigiditas sebagaimana pembatasan yang sama diatur dalam Kaedah agama Islam yang membatasi dan melarang benda wakaf utk dihibahkan, dijual belikan dan diwariskan. Pembatasan tsb mengakibatkan benda wakaf berada pada area rigiditas dan kurang produktif. Keadaan ini berdampak kpd sukarnya lembaga keagamaan khususnya pendidikan berbasis yayasan yang dilahirkan dg benda wakaf berkembang dan memasuki persaingan bebas.Penelitian ini dimaksud mencari solusi dari kekosongan hukum terhadap produktifitas benda wakaf yang justru menjadi beban bagi pengelola, seperti kewajiban perawatan dan pemelihataa benda wakaf termasuk beban pajak dan iuran, dengan merekonstruksi rigiditas tanah wakaf dengan model BOT sebagaimana dilakukan antara pemerintah atau lembaga swasta lain agar dpt meningkat produktifitas tanah wakaf, Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, dengan melihat kedalaman kaidah dan asas yang mengatur dan berhubungan demgan hukum wakaf, disamping pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan indept interview kpd pengelola tanah wakaf antara lain nazir wakaf, pimpinan perguruan dan yayasan pendidikan islam yang didirikan diatas tanah wakaf, penelitian ini di tujukan untuk memberikan alternatif solusi peningkatan produktifitas tanah wakaf dg mengkombinasikan praktik hukum perdata dan hukum bisnis dalam ruang lingkup tanah wakaf. key words : Produktifitas, Tanah Wakaf,.

DEVELOPMENT MODEL OF BUILT OPERATE AND TRANSFER (BOT) OVER WAQF LAND PRODUCTIVITY Nova Monaya
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 9 No. 1 (2017): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Build, Operate, Transfer (BOT) is an agreement that provides solutions between parties that have common interests but with their respective limitations that require the ability or ability of others to realize mutual benefits, for example one party has a plot of land that can be optimized for the benefit of the business to take advantage of the assets owned but due to limited funds or expertise in the field of asset management owned by inviting third parties to optimize the land to be utilized. From the BOT agreement there are many things that can be done and many advantages from third party communities including landowners, so that the land is not abandoned land or sleeping land. Waqf in the context of positive law as Law No. 41 of 2004 on Waqf, has inherited the rigid, closed, and narrow nature of its movement space permanently. This is due to the excessive concerns of the Naqwa waqf and the people around the land of waqf. Due to the nature of this rigidity, many land waqf which became the land of sleep, especially the manager of education and social activities, whereas land waqf land in a strategic location. This study aims to find a way out of the legal deadlock by harmonizing the law of land waqf with the approach of the law of covenant and the law of civil and land law as a pillar of increasing land productivity waqf. The research method used is a normative juridical approach with secondary legal materials from experts as well as comparative studies abroad that have implemented BOT on waqf land or utilizing objects on land waqf in perspective Islamic Business Law.Keywords : Built Operate Transfer (BOT), Waqf Law, Horizontal Separation Principle

Pemenuhan Hak Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Apriliandy, Silva Farida; Monaya, Nova; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12992

Perkawinan dalam hakikatnya adalah sebuah prilaku sebuah prilaku makhIuk yang diciptaan oleh Allah SWT. untuk seluruh makhluk hidup ciptaan-Nya yang bukan hanya terletak pada manusia saja. Dispensasi adalah sebuah bentuk dari kelonggaran hukum terkait usia perkawinan agar tetap terlaksanaanya perkawinan walaupun tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Kelonggaran yang berarti adanya keringanan akan sesuatu batasan di dalam melakukan perkawinan. Dispensasi kawin dilakukan supaya tetep pendapatakan perlidungan, Pengadilan Agama adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang mana data didapatkan dengan cara terjun kelapangan, dengan menelaah tentang berlakunya suatu aturan atau ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat (library research) yang dikembangkan dan dikonsepsikan dengan kajian-kajian hukum. Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu: Pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orangtua dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama supaya permohonannya dikabulkan sehingga bisa menjalankan perkawinan yang sah, mendapatkan kejelasan identitas yang merupakan bentuk dari memberikan hak-hak nya sebagai anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupan. Hak tumbuh kembang berupa makanan yang bergizi dan minuman kasih sayang dari orang yang dicintai dan keluarganya. Dan pelaku mendapatkan hak perlindungan dari kejahatan lingkungan sekitar yang dapat membahayakan jiwa dan raga. memberikan hak-hak nya agar tetap dapat melanjutkan kehidupan.

Kajian Hukum Fungsi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Fungsi Sat Reskrim Polres Bogor) Carenina, Kania Esa; Monaya, Nova; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13122

Tindak pidana penggelapan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu perbuatan yang sudah diatur secara tegas dalam pasal 371 KUHP. Dan UU Nomor 1 Tahun 2023, Namun kenyataannya masih ada yang melakukan pelanggaran atau dengan sengaja menggelapkan apa yang ada dalam kekuasaannya. Penelitian ini bertujuan mengkai tentang fungsi penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan. penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunaan gejala yang terjadi dalam masyarakat, masalah tersebut akan dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga menggunakan teori, asas dan doktrin sebagai rujukan untuk mengkaji masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjukkan bahwa fungsi penyidikan terhadapa tindak pidana penggelapan dilaukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku. Penegakan hukumnya meliputi tindakan preventif dan represif.

Analisis Yuridis Pengamanan Rumah Dinas Pejabat Setingkat Menteri RI oleh Anggota Brimob Berdasarkan Perkap Nomor 4 Tahun 2017 Miftah, Ahmad; Monaya, Nova; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13274

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki hubungan dan kerja sama dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Salah satu tugas yang dimeban Kepolisian yaitu melakukan tugas pengamanan rumah dinas pejabat setingkat menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan indeks kumulatif dan lain-lain. Tahap penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sesuai atau tidaknya penugasan Brimob dan efektivitas serta hambatan dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI dan cara mengatasinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penugasan Brimob dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI sudah sesuai dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2017. Efektivitas dalam pengamanan rumah dinas pejabat setingkat Menteri RI dapat dilihat dari penilaian keamanan rumah dinas, analisis insiden keamanan, pengukuran respons time, analisis kepuasan pemangku kepentingan, pemantauan kinerja, dan analisis keberhasilan pencegahan. Dengan protap yang jelas dan terarah, maka efektivitas tugas brimob dalam tugas pengamanan rumah Dinas pejabat setingkat menteri sangat terorganisir dengan baik.

Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang Dilegalisir Notaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Anggraeni, Risma; Monaya, Nova; Sihotang, Sudiman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13371

Jika perjanjian kredit rumah dilakukan tanpa melibatkan notaris, kemudian meminta legitimasi dikemudian hari, maka hal tersebut perlu dikaji dari sisi peraturan perundang-undangan karena perjanjian sudah dilakukan, sementara notaris belum terlibat sama sekali dalam perjanjian tersebut, sehingga untuk meminta legitimasinya perlu apakah bisa memberikan kekuatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian menjadikan substansi peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian. Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah kekuatan pembuktian akta perjanjian kredit pemilikan rumah yang dilegalisir notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengikatan kredit dalam pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah menemukan perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, terutama pada kredit pemilikan rumah subsidi atau FLPP karena minimnya biaya. Meskipun dibuat di bawah tangan, Notaris harus memastikan bahwa orang tersebut wajib hadir di hadapan Notaris kemudian dilengkapi dengan adanya foto, sidik jari dan dokumen yang lengkap. Sehingga menghasilkan penemuan baru agar masyarakat lebih paham mengenai kredit pemilikan rumah.

Analisis Yuridis Keputusan Pembaruan Hak Guna Usaha yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan dalam Kredit Sindikasi Sihotang, Andien Hasea; Monaya, Nova; Khairi, Ilman
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15622

Salah satu tanda bukti hak dalam UUPA adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang diberikan kepada perusahaan dalam batas waktu tertentu untuk keperluan pertanian, perikanan atau peternakan. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perkebunan diberi HGU dan dalam kegiatan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan atas fasilitas pembiayaan usaha perkebunan HGU menjadi jaminan utama yang pengikatannya sebagai jaminan dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis nilai hak tanggungan terhadap pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan jika luas tanahnya berkurang dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan dan bagaimana cara mengatasinya serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatandalam mengurus pembaruan HGU yang sedang dibebani hak tanggungan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala-gejala hukum atau fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan surat keputusan pembaruan SHGU yang sedang dibebani hak tanggungan. Nilai tanah lahan HGU hasil pembaruan yang dibebani hak tanggungan nilai ekonominya bisa bertambah dibandingkan dengan nilai awal pada saat pengikatan APHT dilaksanakan karena pada saat awal pengikatan hak tanggungan dilaksanakan tanah lahan HGU tersebut belum produktif/belum menghasilkan. Adapun yang menjadi hambatan proses pembaruan HGU antara lain: terlantarnya tanah HGU dan pemanfaatan lahan untuk kepentingan masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, pemakaman dan lain-lain sehingga dimungkinkannya terbit hak-hak lain di atas tanah yang telah dimanfaatkan tersebut.

Aanknopingspunten Between Civil Law and Islamic Law In The Utilization Of Wakf Land For The Interests Of Wakf Land Productivity Monaya, Nova; Asep Thobibudin Qolyubi
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 16 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v16i1.11547

The aim of this research is to find solutions to legal problems or conflicts that have never been resolved between productivity and users of waqf land, namely with new ideas about land obtained from building buildings on waqf land by conducting a comparative study in Saudi Arabia. The method used in writing is the library method, namely research used to collect information and data with the help of various materials available in the library, with data collection techniques by reviewing books, journals, literature, notes, and several reports related to the problem you want. solved. Data were analyzed and presented descriptively. The results of the research, namely Aanknopingspunten between civil law and Islamic law in the use of waqf land for the purposes of waqf land productivity, can provide a solution to the rigidity of waqf land which prohibits it from being sold, gifted or inherited and guaranteed, so that waqf land does not become abandoned land because it has been managed in an appropriate manner. fairness. Keywords : Aanknopingspunten, Islamic Law, Civil Law, Waqf Land

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI KARYA DIGITAL BERBASIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) PADA MARKETPLACE DI INDONESIA Nova Monaya; Hidayat Rumatiga; Muhamad Adam Syahrurojhaz Widayat
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i1.2746

NFT (Non-Fungible Token) adalah aset digital unik yang tidak dapat direplikasi atau diduplikasi. NFT memastikan keaslian dan kepemilikan unik dari aset digital, seperti seni digital, musik, item dalam game, dan video pendek. Setiap NFT memiliki sertifikat kepemilikan digital yang dicatat pada buku besar bersama yang dikenal sebagai blockchain. Untuk saat ini aktivitas jual beli umumnya menggunakan Opensea sebagai wadah pertemuan penjual dan pembeli. Pada penelitian ini penulis menganalisis bagaimana mekanisme transaksi di marketplace indonesia yang dapat diakses melalui laman website serta aplikasi smarphone mungkin masyarakat indonesia belum sepenuhnya mengetahui NFT dikarenakan bisa dibilang baru populer selepas tahun 2021, maka harus mempertimbangkan hukum mengenai kelayakan NFT sebagai salah satu tempat jual beli karya digital dengan mempertimbangkan pada aspek kemanfaatan maupun kemudaratan di dalamnya. Agar terhindar dari Gharar dalam bertransaksi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti serta mebahasan bagaimana praktik jual beli NFT di indonesia dan penulis menggunakan tinjauan maslahah mursalah terhadap mekanisme jual beli NFT di indonesia. Metode yang digunakan penelitian yaitu yuridis normatif, dilakukan dengan sumber data sekunder dan perundang-undangan, Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, angket serta pendapat ulama usul fiqh. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa penggunaan alat tukar hukumnya haram jika ditinjau dengan pendekatan maslahah mursalah dan maqasid syariah.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search