Anak Agung Istri Agung
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Notariil

AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN Agung, Anak Agung Istri
Jurnal Notariil Vol 1, No 1 (2016): November 2016
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.107.51-68

Abstract

Perdamaian yang telah di buat oleh para pihak yang bersengketa, di hadapan notaris dengan suatu akta notariil, diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, memberikan suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun diharapkan memberikan kepastian hukum, bermanfaat dan memberikan keadilan diantara mereka yang berselisih dan bagi keturunannya kelak. Dengan demikian maka akan tercipta suatu ketenangan hidup, kedamaian dan kerukunan diantara mereka yang berselisih. Namun apabila akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka, apalagi yang telah dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu membuat para pihak atau salah satu pihak atau ahli warisnya merasa tidak terpenuhinya kepastian hukum yang diharapkan. Akta perdamaian yang telah dibuat itu juga menjadi tidak bermanfaat dan terlanggar rasa keadilan dari para pihak yang telah membuatnya dengan itikad baik. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan keragu-raguan baik diantara para pihak maupun di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pemahaman dan kejelasan berkenaan dengan hakekat dari perdamaian itu sendiri dan kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan.
AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN Anak Agung Istri Agung
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.107.51-68

Abstract

Perdamaian yang telah di buat oleh para pihak yang bersengketa, di hadapan notaris dengan suatu akta notariil, diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, memberikan suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun diharapkan memberikan kepastian hukum, bermanfaat dan memberikan keadilan diantara mereka yang berselisih dan bagi keturunannya kelak. Dengan demikian maka akan tercipta suatu ketenangan hidup, kedamaian dan kerukunan diantara mereka yang berselisih. Namun apabila akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka, apalagi yang telah dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu membuat para pihak atau salah satu pihak atau ahli warisnya merasa tidak terpenuhinya kepastian hukum yang diharapkan. Akta perdamaian yang telah dibuat itu juga menjadi tidak bermanfaat dan terlanggar rasa keadilan dari para pihak yang telah membuatnya dengan itikad baik. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan keragu-raguan baik diantara para pihak maupun di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pemahaman dan kejelasan berkenaan dengan hakekat dari perdamaian itu sendiri dan kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan.
LAW ENFORCEMENT AND PROTECTION OF NOTARIES IN THE CRIMINAL DOMAIN AND LAW OF NOTARY POSITION (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 196/PID.B/2019/PN DENPASAR) Gede Amatya Ananta; I Made Arjaya; Anak Agung Istri Agung
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.6.1.3612.38-45

Abstract

Notary is an official authorized to make an authentic deed in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Position of Notary (UUJNP). In carrying out his duties, the notary must uphold the moral values ​​and professional ethics and must obey the applicable law so as not to make mistakes which will carry risks for the notary himself and cause harm to the community. Risks arising from negligence for the notary public in their duties are in the form of enforcement of sanctions both civil sanctions, criminal sanctions and administrative sanctions. This study analyzes criminal enforcement of notaries, as well as norm conflicts that arise between criminal decisions by judges against notaries and the applicable laws. The aims of this study is to find out the enforcement and sanctions against notaries in the realm of criminal law and notary office law based on case study of decision number 196 / pid.b / 2019 / pn Denpasar), and to determine the form of legal protection against notaries. This study uses the normative juridical method. The results of this study revealed that there are two elements in law enforcement and protection of notaries, namely preventive and repressive. Preventive in the form of supervision of notary practices and repressively is the imposition of sanctions. The form of legal protection for notaries is carried out by the Notary Supervisory Board and the Notary Honorary Council.
DISPUTES SETTLEMENT OF BALI TRADITIONAL INHERITANCE THROUGH PEACE AGREEMENT Anak Agung Istri Agung; I Nyoman Sukandia
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.6.1.3613.16-26

Abstract

The inheritance and the division of inheritance that is felt to be unfair is often a source of dispute. The disputes that occur can sometimes be resolved by making a peace agreement between the disputing parties. The peace desired by the parties is, of course, expected to end disputes/conflict and to provide legal certainty among those in dispute. However, sometimes peace agreements that have been made between those in dispute are disputed again in court. This study aims to examine the settlement of Balinese traditional inheritance disputes through a binding peace agreement between the parties make it. The method used in this study is a normative legal research, using a statute approach and a case approach. The result of this study showed that the settlement of Balinese indigenous inheritance disputes through a binding peace agreement of the parties that make it if the peace agreement is made based on the validity of the agreement as stipulated in article 1320 of the Civil Code, based on good faith as the principles in the law of the agreement, and must be made in the form of a notary deed is in accordance with the provisions for conciliation in book III of the Civil Code.