Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.091
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Melayunesia Law Jurnal Yuridis DIVERSI : Jurnal Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Prophetic Law Review UNISKA LAW REVIEW Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Mimbar Hukum Jurnal Ragam Pengabdian
Fahrazi, Mahfud
Universitas Islam Kadiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG (Study Putusan Perkara Nomor : 544/Pdt.G/2022/PA.Jbg) Firdaus, Ermas; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8445

Abstract

Penelitian Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama pada studi kasus di Pengadilan Agama Jombang, untuk study putusan perkara nomor : 544/Pdt.G/2022/PA.Jbg. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jombang 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif dan metode Empiris. Penelitian dengan metode Normatif adalah adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, sedangkan metode empiris adalah metode penelitian yang menggunakan bukti-bukti empiris, seperti informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan sumber data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Kemudian data dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan Teori Keadilan dan Teori Maslahah. Mengenai hasil implementasi penelitian putusan Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Jombang ditemukan hasil secara umum para hakim dalam memutus perkara pembagian Harta Bersama tidak keluar dari aturan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hakim lebih menimbang faktor sosiologis dan filosofis dari para pihak yang berperkara, sehingga hakim membagi Harta Bersama menjadi 2 (dua) bagian, sehingga terpenuhi teori keadilan dan teori maslahah.
PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN.KDR DENGAN NOMOR 10/PID.SUS/2025/PN.KDR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Lailiyah, Nurul Fitri; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8715

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai perbandingan dua putusan hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, yaitu Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/Pn.Kdr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/Pn.Kdr dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan dan kesamaan dalam amar putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara tersebut memiliki karakteristik yang sama, tetapi terdapat perbedaan dalam pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis hakim yang menyebabkan perbedaan penjatuhan sanksi pidana (disparitas pidana). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsistensi penerapan hukum dalam perkara kekerasan seksual dan perlindungan terhadap anak.
PROTECTION OF THE RIGHTS OF HEIRS TO THE DIGITAL ASSETS OF THE DECEASED IN THE INDONESIAN CIVIL INHERITANCE SYSTEM WITH A COMPARATIVE APPROACH TO RUFADAA Aprilianto Mardiansyah; Mahfud Fahrazi; Trinas Dewi Hariyana
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21914953

Abstract

The development of the digital economy has given rise to a new form of wealth in the form of digital assets that challenge the classic paradigm of civil inheritance law, which is based on physical possession. This study aims to analyze the position of digital assets in the Indonesian civil inheritance law system and formulate an effective and adaptive legal protection model for heirs. This research is a normative legal study using a legislative, conceptual, and comparative legal approach. The results of the study show that through a systematic interpretation of Articles 499, 830, and 833 of the Civil Code, digital assets can be classified as intangible property rights that are included in the estate as long as they meet the criteria of economic rights (vermogensrechten). However, legal protection is still declarative due to the separation between legal ownership and technical control by digital platform operators. Therefore, this study formulates an integrative protection model that includes normative legitimacy, restrictions on inheritance objects, mechanisms for settling digital passiva, and administrative supervision of electronic system operators. This model is expected to bridge inheritance law norms with the technical realities of the digital ecosystem in a proportional and operational manner.
PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus Di Polres Tulungagung) Farandhi, Hanggono; Fahrazi, Mahfud
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8927

Abstract

Di zaman seperti sekarang ini kekerasan seksual pun dapat terjadi dimana saja, mulai dari tempat-tempat umum, rumah, sekolah, hingga di tempat ibadah. Salah satu contohnya yaitu seperti pencabulan, perzinahan, persetubuhan, dan pemerkosaan yang sangat meresahkan masyarakat serta sangat merugikan anak-anak. Bahkan pelaku kekerasan seksual sendiri juga terkadang masih anak dibawah umur yang sudah banyak terjadi. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Tulungagung, dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual pada anak atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur cukup banyak terjadi dengan sekitar 50 kasus dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir. Penelitian ini akan fokus membahas mengenai Optimalisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak di Tulungagung dan hambatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Tulungagung dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu Peran Kepolisian untuk dapat menanggulangi pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan cara penyuluhan kepada orang tua melalui lingkungan sekitar seperti, tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten secara terstruktur. Kemudian Razia berkesinambungan yang dapat dilakukan di warnet, penginapan dan tempat lain yang berpotensi dilakukannya seksual secara bebas atau pemerkosaan terhadap anak. Selian itu juga kerjasama antara Kepolisian dengan Instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, dan Dinas yang lain yang berkaitan dengan tempat-tempat usaha sejenis itu, memberikan peraturan serta sanksi yang tegas terkait larangan anak berusia di bawah umur melakukan hal tersebut. Selanjutnya mengenai hambatan yang dihadapi yaitu Penyidik sulit mendapatkan keterangan dari korban anak dibawah umur tersebut, yang menderita trauma psikis akibat perlakuan pelecehan seksual, disamping itu pelaku anak juga tidak mampu menjelaskan dengan baik tentang peristiwa kekerasan seksual yang ia lakukan disebabkan pelaku masih usia anak yang belum mengerti perbuatannya yang telah melanggar hukum. Penyidik kesulitan mendapatkan saksi yang mengetahui perbuatan pelecehan seksual tersebut, karena kebanyakan mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada satu orangpun yang mengetahuinya. Penyidik baru mendapatkan keterangan yang jelas dari saksi yang pada saat itu di curhati oleh korban. Sesuai teoritis upaya hukum berupa diversi tidak dapat diupayakan dari tingkat Penyidik sampai dengan tingkat ke-Hakim dikarenakan pidana yang diduga atau didakwakan bagi anak yang melakukan kekerasan seksual lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka akan dikenakan pidana penjara sebagai upaya hukum terakhir, serta untuk putusannya maksimal 1/2 dari hukuman pelaku dewasa. Namun sesuai pelaksanaan di peradilan penjatuhan hukuman tersebut dilihat dari hasil pembuktiannya, bisa sesuai ketentuan tersebut, bisa di bawahnya maupun bisa juga bebas dari ancaman tersebut.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PERSPEKTIF UU ITE DAN KUHP Rezza Khan, Mochammad; Fahrazi, Mahfud
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1.8937

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik penyebaran data pribadi oleh debt collector dalam proses penagihan utang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fokus penelitian diarahkan pada bentuk dan pola penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh debt collector, serta analisis yuridis terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik praktik penyebaran data pribadi dalam penagihan utang dan menilai implikasi hukumnya berdasarkan kerangka normatif UU ITE dan KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta laporan pengaduan konsumen terkait praktik penagihan utang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi oleh debt collector dilakukan secara sistematis, baik melalui penyebaran langsung kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan debitur maupun melalui media elektronik dan konten digital. Praktik tersebut umumnya bertujuan memberikan tekanan psikologis dan sosial kepada debitur. Ditinjau dari UU ITE, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip persetujuan dan perlindungan hak privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) serta berkaitan dengan ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3). Sementara itu, dalam kerangka KUHP, praktik penyebaran data pribadi berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan larangan perbuatan yang bersifat memaksa. Penelitian ini menegaskan bahwa penyebaran data pribadi oleh debt collector merupakan pelanggaran hukum yang memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hak privasi debitur
Voice Cloning With Artificial Intelligence For Commercialization Is Reviewed From Article 113 Of Law Number 28 Of 2014 Concerning Copyright Prasetyo, Bagas Andika Mega; Fahrazi, Mahfud; Yoel, Siciliya Mardian
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/9gr6fs31

Abstract

The legal issue in this study focuses on the unclear criminal law regulation of artificial intelligence-based voice cloning practices used for commercial purposes, especially in relation to Article 113 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The practice of voice cloning raises issues regarding the legal status of cloned voices as well as legal protection for the original voice owner as performers. This study aims to analyze the legal status of voice cloning from the perspective of the Copyright Law and assess whether the use of voice cloning for commercial purposes without permission can be subject to criminal sanctions based on Article 113 of Law Number 28 of 2014. The research method used is normative juridical law research. The results of the study show that the human voice is not a creation, but an object of Related Rights attached to the performer. The cloned voice cannot be categorized as an original creation that stands alone because it is formed based on existing human voice data, so legally it is more accurately understood as a form of transformation or derivative work of the object of the Related Rights. The use of voice cloning without the permission of the original voice owner for commercial purposes meets the elements of acts without rights, violation of economic rights, and commercial purposes. Therefore, juridically normative, the practice of voice cloning for commercial purposes can be qualified as a criminal act of copyright infringement and related rights and can be subject to criminal sanctions based on Article 113 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, even though artificial intelligence technology has not been explicitly regulated in the law.
Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional atas Dampak Overfishing Sebagai Aktivitas Komersial Isyaka, Deraya Shasa; Fahrazi, Mahfud; Yo'el, Siciliya Mardian
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 2 (2025): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i2.9208

Abstract

ABSTRAK Overfishing sebagai aktivitas komersial menimbulkan persoalan hukum internasional terkait pertanggungjawaban negara atas kegagalannya memenuhi kewajiban konservasi sumber daya hayati laut sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara terhadap praktik overfishing berdasarkan UNCLOS 1982 dan Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001 serta mengidentifikasi kendala penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara yang mengizinkan atau lalai mengawasi industri perikanan nasional hingga mengakibatkan overfishing telah melakukan pelanggaran kewajiban internasional sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ARSIWA melalui penghentian pelanggaran, jaminan tidak mengulangi perbuatan, serta pemberian reparasi berupa kompensasi atau kepuasan. Penerapan tanggung jawab tersebut masih menghadapi kendala berupa kelemahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Di antara ketiganya, substansi hukum dan budaya hukum menjadi hambatan yang paling dominan karena masih terdapat kesenjangan pengaturan dan rendahnya komitmen negara dalam mengutamakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
PERBANDINGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PERKARA NOMOR 250/Pid.B/2024/PN Blt dan PERKARA NOMOR 217/Pid.B/2024/PN Blt Nasrullah, Muhammad; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9394

Abstract

This study examines the comparison of legal considerations in judicial decisions regarding assault cases in Case No. 250/Pid.B/2024/PN Blt and Case No. 217/Pid.B/2024/PN Blt. The objectives of this research are: 1) to analyze the comparative legal considerations of judges in the two cases, and 2) to examine the implications of the differences in judicial considerations on legal certainty in assault cases. This study employs a normative legal research method. The results show that: 1) The comparative analysis of judicial decisions reveals differences in approach, with a retributive approach without mediation resulting in heavier sanctions, while a restorative justice approach through mediation leads to lighter sanctions. 2) The implications of the decisions highlight inconsistencies in the application of law, variations in the proportionality of punishments, lack of uniformity in problem-solving approaches, transparency in documentation, and uncertainty in protecting victims' rights, which can undermine public trust in the criminal justice system.
PENGAWASANADMINISTRATIFTERHADAPPEMBERITAHUANBARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR161/PMK.04/2022 Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri Nagari, Yasinta Cahyaning; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i2 inpress.9398

Abstract

This research examines the implementation of administrative supervision of the notification of Excise Goods (Barang Kena Cukai/BKC) that have been completed, as regulated in the Minister of Finance Regulation Number 161/PMK.04/2022, with a case study at the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) of Kediri. The background of this study stems from the importance of optimizing state revenue in the excise sector, particularly tobacco products, which often face challenges related to the circulation of illegalcigarettes. The objective of this research is to analyze the implementation of administrative supervision of excise goods notifications at KPPBC Kediri and to identify the obstacles encountered in applying the regulation. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach, using in-depth interviews, questionnaires, and document studies to collect both primary and secondary data. The findings indicate that administrative supervision carried out by Kediri Customs and Excise has been conducted in accordance with the regulations, particularly through the CK-4 reporting system and verification of production documents. However, several challenges remain, including delays in reporting by business operators, limited human resources, and data input errors that affect the distribution process of excise goods. These obstacles are further compounded by the complexity of the new regulation, which has not been fully understood by industry players, especially small and medium enterprises.This study recommends enhancing regulatory socialization, improving information technology systems, and strengthening the capacity of supervisory officers to increase the effectiveness of supervision. Consequently, it is expected that these measures will minimize potential revenue leakages and support the achievement of control and supervision objectives in the distribution of excise goods as mandated by the legislation.
Co-Authors Anwar, Misbakhul Aprilianto Mardiansyah Azalia, Vania Dewi Narakarti Dwi Sisbiantoro Ertanti, Indriana Evi Yufita Farandhi, Hanggono Firdaus, Ermas Hartanto, Riski Slamet Isyaka, Deraya Shasa Lailiyah, Nurul Fitri Lisnanti, Ertika Fitri Ma'rufah, Murni Muhammad Nasrullah Nagari, Yasinta Cahyaning Ning Imas, Dhynar Mayank Nirvana Rifka Dian Kumala Pramodhawardani, Roro Indah Prasetyo, Bagas Andika Mega Purnomo, Bagus Tejo Rezza Khan, Mochammad Salsa Anjarwati Sutrisno, Sutrisno Trinas Dewi Hariyana Trinas Dewi Hariyana Trisnawaty, Olly Egilia Yo'el, Siciliya Mardian Yoel, Siciliya Mardian Yuniati, Anik Zainal Arifin