Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.296
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Melayunesia Law Jurnal Yuridis DIVERSI : Jurnal Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Prophetic Law Review UNISKA LAW REVIEW Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Mimbar Hukum
Fahrazi, Mahfud
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG (Study Putusan Perkara Nomor : 544/Pdt.G/2022/PA.Jbg) Firdaus, Ermas; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8445

Abstract

Penelitian Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama pada studi kasus di Pengadilan Agama Jombang, untuk study putusan perkara nomor : 544/Pdt.G/2022/PA.Jbg. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jombang 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif dan metode Empiris. Penelitian dengan metode Normatif adalah adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, sedangkan metode empiris adalah metode penelitian yang menggunakan bukti-bukti empiris, seperti informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan sumber data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Kemudian data dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan Teori Keadilan dan Teori Maslahah. Mengenai hasil implementasi penelitian putusan Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Jombang ditemukan hasil secara umum para hakim dalam memutus perkara pembagian Harta Bersama tidak keluar dari aturan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hakim lebih menimbang faktor sosiologis dan filosofis dari para pihak yang berperkara, sehingga hakim membagi Harta Bersama menjadi 2 (dua) bagian, sehingga terpenuhi teori keadilan dan teori maslahah.
PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN.KDR DENGAN NOMOR 10/PID.SUS/2025/PN.KDR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Lailiyah, Nurul Fitri; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8715

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai perbandingan dua putusan hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, yaitu Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/Pn.Kdr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/Pn.Kdr dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan dan kesamaan dalam amar putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara tersebut memiliki karakteristik yang sama, tetapi terdapat perbedaan dalam pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis hakim yang menyebabkan perbedaan penjatuhan sanksi pidana (disparitas pidana). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsistensi penerapan hukum dalam perkara kekerasan seksual dan perlindungan terhadap anak.
PROTECTION OF THE RIGHTS OF HEIRS TO THE DIGITAL ASSETS OF THE DECEASED IN THE INDONESIAN CIVIL INHERITANCE SYSTEM WITH A COMPARATIVE APPROACH TO RUFADAA Aprilianto Mardiansyah; Mahfud Fahrazi; Trinas Dewi Hariyana
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of the digital economy has given rise to a new form of wealth in the form of digital assets that challenge the classic paradigm of civil inheritance law, which is based on physical possession. This study aims to analyze the position of digital assets in the Indonesian civil inheritance law system and formulate an effective and adaptive legal protection model for heirs. This research is a normative legal study using a legislative, conceptual, and comparative legal approach. The results of the study show that through a systematic interpretation of Articles 499, 830, and 833 of the Civil Code, digital assets can be classified as intangible property rights that are included in the estate as long as they meet the criteria of economic rights (vermogensrechten). However, legal protection is still declarative due to the separation between legal ownership and technical control by digital platform operators. Therefore, this study formulates an integrative protection model that includes normative legitimacy, restrictions on inheritance objects, mechanisms for settling digital passiva, and administrative supervision of electronic system operators. This model is expected to bridge inheritance law norms with the technical realities of the digital ecosystem in a proportional and operational manner.
Co-Authors Anwar, Misbakhul Aprilianto Mardiansyah Azalia, Vania Dewi Narakarti Dwi Sisbiantoro Ertanti, Indriana Evi Yufita Firdaus, Ermas Hartanto, Riski Slamet Lailiyah, Nurul Fitri Lisnanti, Ertika Fitri Ma'rufah, Murni Ning Imas, Dhynar Mayank Nirvana Rifka Dian Kumala Pramodhawardani, Roro Indah Purnomo, Bagus Tejo Salsa Anjarwati Sutrisno, Sutrisno Trinas Dewi Hariyana Trisnawaty, Olly Egilia Yuniati, Anik Zainal Arifin