Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.549
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Jurnal Usia Dini IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Law and Justice Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Jurnal IPA Terpadu Jurnal Wawasan Yuridika SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam ADHKI: Journal of Islamic Family Law Jurnal Bimas Islam JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) (e-Journal) Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Riset Ekonomi Syariah Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Islamic Family Law Jeksyah Jurnal Hukum dan Pembangunan Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Siska Lis Sulistiani
Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERBANDINGAN SUMBER HUKUM ISLAM Siska Lis Sulistiani
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i1.3174

Abstract

Abstrak: sumber hukum islam merupakan hal yang paling mendasar dalam proses penetapan sebuah hukum. Dalam Islam dikenal sumber hukum utama adalah Al-quran dan sunnah, namun di sisi lain dari kalangan mu’tazilah memandang sumber utama hukum islam bukanlah Al-quran dan sunnah melainkan akal yang lebih utama. Perbedaan pandangan tersebut menjadi menarik untuk dibahas dalam bidang ushul fiqh perbandingan. Penulisan ini melakukan metode yuridis normatif, dengan jenis dan sumberdata sekunder, dikumpulkan dengan metode dokumenter dan dianalisis dengan kualitatif deskriptif, sehingga bisa ditemukan perbedaan dan persamaan antaranya dua madzhab yang berbeda terkait sumber hukum islam yang digunakan dalam menetapkan sebuah produk hukum. Kata kunci:  Sumber, Hukum, Islam. Abstract: The source of Islamic law is the most fundamental in the process of establishing a law. In Islam it is known that the main source of law is the Qur'an and the sunnah, but on the other side of the mu'tazilah view the main source of Islamic law is not the Qur'an and sunnah but the more important reason. The differences of view become interesting to be discussed in the field of ushul fiqh comparison. This writing performs normative juridical methods, with secondary types and sources, collected by documentary method and analyzed by qualitative descriptive, so that differences can be found and the similarities between two different schools of law related to the source of Islamic law used in establishing a legal product. Keywords: Source, Law, Islam. 
ANALISIS FIKIH WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PEROLEHAN HAK NADZIR PADA PENGELOLAAN WAKAF UANG NADZIR INDIVIDU DIKAMPUNG TAPOS CIKALONG WETAN Ifa Hanifia Senjiati; Siska Lis Sulistiani; Muhammad Fikri Rais Mubarok
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v3i1.5661

Abstract

The development of waqf is now empowered in the form of money asets called waqf money. Money asets can be managed for productive businesses — one of the firms in the field of animal husbandry. However, in Tapos Cikalong Wetan Village, there is control over the results of money waqf management. In which the profit is controlled by nadzir completely. Whereas, based on Constitution No. 41 of 2004 concerning Nadzir's Waqf, it is only entitled to get 10%. The research method used in this study was qualitative with a normative juridical approach. Primary data sources were interviews with wakif and nazhir in Cikalong Wetan Village, and secondary data were journals, books, and other literature. Data analysis was fiqih waqf comparisons, and Constitution Number 41 with in the field then verified then concluding. The result of this study showed that, First, Analysis of Fiqih Waqaf and Constitution Number 41 concerning the obtaining nadzir rights were permitted to take profits in the amount of not more than 10%. Second, the management of money waqf in Tapos Cikalong Wetan Village controlled all the results of productive waqf. Third, Analysis of Fiqih Waqaf and Constitution Number 41, nadzir in Tapos Cikalong Wetan Village had not obeyed the rules that have been determined regarding the wages of nadzir.Keywords: Money Waqf, Nadzir, Constitution.
ANALISIS YURIDIS ATURAN ISBAT NIKAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERKAWINAN SIRRI DI INDONESIA Siska Lis Sulistiani
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i2.4103

Abstract

Abstrak            Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi pihak anak dan kaum perempuan. Pengakuan tersebut eratkaitannya dengan kepastian hukum disebut juga dengan istilah principle of legal security dan rechtszekerheid, hal tersebut berbeda dengan perkawinan yang tidak tercatat seperti perkawinan sirri.Perkawinan sirri ini dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah perkawinan yang sah walaupun sudah memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat (1) tetapi Pasal 2 ayat (2) tidak terpenuhi maka perkawinan ini diangap tidak sah menurut hukum negara. Untuk mendapat pengakuan sah dalam perkawinan sirri dibutuh penetapannya oleh pengadilan yang diatur dalam KHI Pasal 7. Dalam ketentuan pasal 7 KHI tentang isbat nikah terdapat kerancun dan ketidaktepatan. Sehingga pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Permohonan isbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-undang perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga. Namun, kondisi di masyarakat saat ini masih banyak yang melakukan perkawinan sirri sehingga membutuhkan solusi khusus saat mereka sadar akan konsekuensi hukumnya. Kata kunci: Perkawinan, sirri, hukum.AbstractMarriage practices in a legal state such as Indonesia must be recognized by the state. This is in the context of legal order and legal protection especially for children and women. This recognition is closely related to legal certainty, also called the principle of legal security and rechtszekerheid, this is different from unrecorded marriages such as sirri marriage. This sirri marriage is associated with Law No. 1 of 1974 is not a legal marriage even though it has fulfilled the requirements in Article 2 paragraph (1) but Article 2 paragraph (2) is not fulfilled, this marriage is considered invalid according to state law. To obtain legal recognition in the Sirri marriage, the determination of the court stipulated in KHI is required in Article 7. In the provisions of Article 7 of the KHI concerning marriage issues there is confusion and inaccuracy. So that this article needs restrictions in its application so as not to cause new problems in society. The application of isbat marriage is a marriage that occurred before the enactment of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, because marriages that occur after the marriage law contain the principle of marriage registration in order to maintain the benefit of the family. However, there are still many conditions in the community that do sirri marriages so they need special solutions when they are aware of the legal consequence Keyword: marriage, sirri, law.
ANALISIS HUKUM TENTANG UPAYA MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR JUMLAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018) vera fadillah marufin; Siska Lis Sulistiani; Encep Abdul Rojak
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i2.5145

Abstract

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang dapat membantu para pihak dalam proses perundingan. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramyu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan kajian penelitian lapangan (field research) di Pengadilan Agama Indramayu. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada tiga yaitu wawancara (interview),dokumentasi, dan kajian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa peranan mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramayu sudah sesuai dengan prosedur mediasi dalam PerMA No 1 Tahun 2016.Mediator melakukan upaya dengan mediasi, muasabah diri untuk kedua belah pihak,memberitahukan akibat hukum yang terjadi dan memberikan solusi dengan memberi kesempatan kedua belah pihak menceritakan masalahnya. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir namun tidak setiap mediasi menghasilkan hasil yang maximal. Maka dari itu mediator harus mengeluarkan trobosan terbaru dalam memediasi dan menjadikan mediator yang kreatif dan inovatif.  In the Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts, mediation is a method of resolving disputes through the negotiation process to obtain agreement between the parties assisted by mediators. The mediator is a neutral party who can help the parties in the negotiation process. In this study the aim was to find out how the mediators tried to minimize the number of divorces in the Indramyu Religious Court. In this study the method used is a qualitative method with a normative juridical approach with field research in the Indramayu Religious Court. There are three data collection techniques that the author uses, namely interviews, documentation, and literature review and then analyzed using descriptive methods. The final result of this study is that the role of mediators in minimizing the number of divorces in the Indramayu Religious Court is in accordance with mediation procedures in PerMA No. 1 of 2016. Mediators make efforts with mediation, satisfy themselves for both parties, notify legal consequences that occur and provide solutions by giving both parties a chance to tell the problem. This step is one way to minimize but not every mediation produces maximum results. Therefore, the mediator must issue the latest breakthroughs in mediating and making creative and innovative mediators.
Konsep Pendidikan Anak Dalam Islam Untuk Mencegah Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Siska Lis Sulistiani
TA'DIB: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM Vol 5, No 1 (2016): Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Pusat Penerbitan Universitas (P2U) Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tjpi.v5i1.1998

Abstract

Pendidikan adalah sebuah keniscayaan dalam membentuk karakter seseorang, khususnya pada fase anak usia dini. Di fase keemasan ini Islam mengajarkan  agar seorang anak sudah dikenalkan mengenai identitas gender ataupun jenis laki-laki atau perempuan, batasan aurat dan beberapa adab serta norma dasar sehingga dapat membentuk diri yang beriman dan bertaqwa, selain bentuk pendidikan hal tersebut merupakan bentuk preventif atau pencegahan terhadap kejahatan dan penyimpangan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan dengan mempelajari beberapa sumber data sekunder yang terkait. Penelitian ini menghasilkan sepuluh konsep pendidikan bagi anak usia dini menurut islam dalam mencegah bentuk tindak kejahatan dan penyimpangan seksual. AbstractEducation is a necessity in shaping a person's character , particularly in the phase of early childhood . In this golden phase of Islam teaches that a child has been introduced regarding gender identity , genitalia limits and some manners as well as basic norms so as to form a self- faithful and devoted , in addition to forms of education it is a form of prevention of crime and the sexual perversion . This study is a qualitative research study of literature by studying some relevant secondary data sources . This study produced 10 concepts for early childhood education , according to Islam in preventing crime and sexual perversion .
Aspek hukum Bank Wakaf Mikro dalam pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di Indonesia Siska Lis Sulistiani; Muhammad Yunus; Eva Misfah Bayuni
Jurnal Bimas Islam Vol. 12 No. 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v12i1.86

Abstract

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi sarana ibadah, pendidikan, pelayanan sosial dan pertahanan. Banyak pengembangan sektor ekonomi Islam atau perbankan syariah yang dikaitkan dengan wakaf, tidak terkecuali di tahun 2017 Pemerintah bersama OJK menginisiasi adanya Bank Wakaf Mikro sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan, yang bekerjasama dengan lembaga berbasis pesantren di Indonesia. Istilah Bank wakaf mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren. Selama perkembangannya BWM ini, menggunakan istilah bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya.Badan hukum dari BWM ini adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kata kunci: Hukum, Bank, Wakaf, Mikro, Indonesia. Abstract Waqf plays a very important economic and social role in Islamic history, waqf serves as a source of funding for religious facilities, education, social services and defense. Many developments in the Islamic economic sector or Islamic banking are associated with waqf, not least in 2017 The Government and OJK initiated the Micro Waqf Bank as an effort to address the problem of poverty, in collaboration with pesantren-based institutions in Indonesia. The term micro waqf bank was chosen because the government expects that the core of the funds distributed to the community is maintained intact without reducing its benefits, besides it is named the Micro Endowment Bank because the BWM operation is in the pesantren environment. During the development of this BWM, the term micro waqf bank was used in naming its institutions, but from the legal basis and form of legal entities it was very far from naming it. under the Financial Services Authority (OJK). This study uses a normative juridical research method using secondary data using qualitative descriptive analysis. Keywords: Law, Bank, Waqf, Micro, Indonesia.
URGENSI AKUNTANSI SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT AL-QUR’AN DAN SUNNAH Siska Lis Sulistiani
JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) Vol 1 No 1 (2015): JRAK - Januari 2015
Publisher : LPPM POLITEKNIK LP3I BANDUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT : Islamic economics is part of the fiqh muamalah grounded in the Qur'an and Sunnah, one of the domains Islamic economics are sharia accounting as one part to maintain accountability of economic activity of a Muslim either individually or in groups applied in the business world , Islamic banking, etc., so that factor accuracy, control, and record keeping in the context muamalah has been prescribed by the Quran and Sunnah. This study uses qualitative research methods to explore how literature studies (library research) with the level of descriptive study. This study shows that the urgency of sharia accounting is applied and developed in Islamic economic sector not only because of the level of their emergence in the field, but also have the spirit of faith because the value is based on the provisions of the Qur'an and Sunnah .
EKSISTENSI FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM INDONESIA Siska Lis Sulistiani
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.699 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v2i1.3146

Abstract

Abstrak            Ekonomi islam saat ini menjadi sistem ekonomi yang banyak diminati bahkan oleh negara-negara maju sekalipun, yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya salah satunya adalah sumber hukum yang mendasari segala aktifitas ekonomi, dan dasar-dasar filosofis hukum islam lainnya yang menjadi landasan dalam pengembangan ekonomi Islam dimanapun dan dalam bentuk apapun, serta tidak boleh keluar dari koridor syariah. Kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam aktifitas ekonomi Islam dan menjauhi semua bentuk kemadharatan. Melalui tulisan ini dengan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Sehingga dengan metode tersebut dapat digali nilai-nilai filosifis dalam pengembangan ekonomi islam di Indonesia.Kata Kunci: Ekonomi, islam, filsafat, hukum.Abstract                Islamic economics today is an economic system that is in great demand by developed countries, which distinguishes it from other economic systems One of them is the source of law underlying all economic activities, and the philosophical foundations of other Islamic laws which are the foundation in the development of Islamic economics everywhere and in any form, and should not leave the sharia corridor. Welfare is the main objective in Islamic economic activity and away from all forms of kemadaaratan. Through this paper with the method of qualitative study, with normative juridical approach through literature study. With this method can be explored the philosophical values in the development of Islamic economics in Indonesia.Keywords: Economic,Islam,philosof, dan law.
DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT BAQIR ASH-SHADR DAN M ABDUL MANNAN siska Lis Sulistiani
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.542 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v1i1.2104

Abstract

AbstrakDistribusi merupakan bagian penting dalam perekonomian khususnya dalam pembangunan sebuah negara. Di dalamnya ada aspek kepemilikan, keadilan dan sumber daya yang menjadi aspek penting berjalannya proses ekonomi sebuah negara. Kedua ahli ekonomi Islam M.Abdul Manan dan M Baqir Ash-Shadr berbeda pandangan, dalam memandang keterbatasan sumber daya alam, status kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara serta hakikat keadilan dalam distribusi pendapatan. Dari hal itu, hakikat distribusi itu ditinjau relevansinya dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dengan tehnik studi pustaka terhadap karya para tokoh bersangkutan. 
ASPEK HUKUM FINTECH SYARIAH UNTUK PENINGKATAN FINDRISING WAKAF UANG DI INDONESIA Siska Lis Sulistiani
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 11 No 1 (2019): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam (Jurisprud
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002

Abstract

This study aims to determine the legal aspects of financial technology related to endowments in making finding money endowments in indonesia. Waqf money in indonesia is very potential, if maximized by all aspects including legal instruments and technological advances in socializing the urgency and benefits of waqf for the economic, social and religious progress of the community. The method used is a normative juridical method through primary, secondary and tertiary legal data relating to fintech and endowments of money. The findings of this study are that the development of legal related to waqf fintech can be done from both national law and islamic law in finding endowments for benefit as long as they maintain harmony and waqf requirements, and maintain the core of waqf assets collected to be developed in other more useful forms.
Co-Authors Acep Alfian Khoerurrijal Saprudin Aditya Yunianto Ageung Nur Inayah Ai Pebrianti Purwa Delimas Amalia Rahmawati Amalia solihat Asep Ramdan Hidayat Asmara, Eren Dwi Ayuningtyas Bastman Budi Setiadi Dara Suci Amalia Dary Salman Dendi Septiana Firmansyah Eka Putra Pratama Encep Abdul Rojak Endah Nurwulansari Erlin Setiawati Eva Misfah Bayuni Eva Misfah Bayuni Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Faiz Izzul Haq Fawzi, Ramdan Fitriana Wulandari Zulkarnaen Gumilar, Agi Sukma Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah ifa hanifia senjiati Ilham Mujahid Indryani, Indryani Intan Nurrachmi Iskandar Ibrahim Itsnaina Lathifah Ridwan Iwan Permana Jejen Jaenudin M Alvin Nuzi Khairi Mazin M. Abdurrahman Maman Surahman Maulani Salsabila Mohammad Wahyu Maulana Muhammad Aji Saka Haelani Muhammad Fakhrul Arifin Muhammad Fikri Rais Mubarok Muhammad Luthvy Hasan Muhammad Ramdan Sirojudin Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Naila Salsabila Neng Dewi Himayasari Nurul Asri Safitri Popon Srisusilawati Rahmat Maulana Siddiq Rahmi Edriyanti Ramlawati Ramlawati Rifa Ardi Gumelar Rifqi Adzkiyya H. A Sarniya, Anita Shifa Agnisa Shifa Anindita Nanang Shindu Irwansyah Siregar, Masyunita Siti Aisyah Sri Wulan Titin Suprihatin Titin Suprihatin Tubagus Farhan Fauzian vera fadillah marufin Yunus, Sitti Rahma Zuni Rosidatul Afifah