Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS FIKIH WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PEROLEHAN HAK NADZIR PADA PENGELOLAAN WAKAF UANG NADZIR INDIVIDU DIKAMPUNG TAPOS CIKALONG WETAN Ifa Hanifia Senjiati; Siska Lis Sulistiani; Muhammad Fikri Rais Mubarok
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v3i1.5661

Abstract

The development of waqf is now empowered in the form of money asets called waqf money. Money asets can be managed for productive businesses — one of the firms in the field of animal husbandry. However, in Tapos Cikalong Wetan Village, there is control over the results of money waqf management. In which the profit is controlled by nadzir completely. Whereas, based on Constitution No. 41 of 2004 concerning Nadzir's Waqf, it is only entitled to get 10%. The research method used in this study was qualitative with a normative juridical approach. Primary data sources were interviews with wakif and nazhir in Cikalong Wetan Village, and secondary data were journals, books, and other literature. Data analysis was fiqih waqf comparisons, and Constitution Number 41 with in the field then verified then concluding. The result of this study showed that, First, Analysis of Fiqih Waqaf and Constitution Number 41 concerning the obtaining nadzir rights were permitted to take profits in the amount of not more than 10%. Second, the management of money waqf in Tapos Cikalong Wetan Village controlled all the results of productive waqf. Third, Analysis of Fiqih Waqaf and Constitution Number 41, nadzir in Tapos Cikalong Wetan Village had not obeyed the rules that have been determined regarding the wages of nadzir.Keywords: Money Waqf, Nadzir, Constitution.
ANALISIS YURIDIS ATURAN ISBAT NIKAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERKAWINAN SIRRI DI INDONESIA Siska Lis Sulistiani
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v1i2.4103

Abstract

Abstrak            Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum khususnya bagi pihak anak dan kaum perempuan. Pengakuan tersebut eratkaitannya dengan kepastian hukum disebut juga dengan istilah principle of legal security dan rechtszekerheid, hal tersebut berbeda dengan perkawinan yang tidak tercatat seperti perkawinan sirri.Perkawinan sirri ini dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah perkawinan yang sah walaupun sudah memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat (1) tetapi Pasal 2 ayat (2) tidak terpenuhi maka perkawinan ini diangap tidak sah menurut hukum negara. Untuk mendapat pengakuan sah dalam perkawinan sirri dibutuh penetapannya oleh pengadilan yang diatur dalam KHI Pasal 7. Dalam ketentuan pasal 7 KHI tentang isbat nikah terdapat kerancun dan ketidaktepatan. Sehingga pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Permohonan isbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-undang perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga. Namun, kondisi di masyarakat saat ini masih banyak yang melakukan perkawinan sirri sehingga membutuhkan solusi khusus saat mereka sadar akan konsekuensi hukumnya. Kata kunci: Perkawinan, sirri, hukum.AbstractMarriage practices in a legal state such as Indonesia must be recognized by the state. This is in the context of legal order and legal protection especially for children and women. This recognition is closely related to legal certainty, also called the principle of legal security and rechtszekerheid, this is different from unrecorded marriages such as sirri marriage. This sirri marriage is associated with Law No. 1 of 1974 is not a legal marriage even though it has fulfilled the requirements in Article 2 paragraph (1) but Article 2 paragraph (2) is not fulfilled, this marriage is considered invalid according to state law. To obtain legal recognition in the Sirri marriage, the determination of the court stipulated in KHI is required in Article 7. In the provisions of Article 7 of the KHI concerning marriage issues there is confusion and inaccuracy. So that this article needs restrictions in its application so as not to cause new problems in society. The application of isbat marriage is a marriage that occurred before the enactment of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, because marriages that occur after the marriage law contain the principle of marriage registration in order to maintain the benefit of the family. However, there are still many conditions in the community that do sirri marriages so they need special solutions when they are aware of the legal consequence Keyword: marriage, sirri, law.
ANALISIS HUKUM TENTANG UPAYA MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR JUMLAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2016-2018) vera fadillah marufin; Siska Lis Sulistiani; Encep Abdul Rojak
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v2i2.5145

Abstract

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang dapat membantu para pihak dalam proses perundingan. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramyu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan kajian penelitian lapangan (field research) di Pengadilan Agama Indramayu. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada tiga yaitu wawancara (interview),dokumentasi, dan kajian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa peranan mediator dalam meminimalisir jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramayu sudah sesuai dengan prosedur mediasi dalam PerMA No 1 Tahun 2016.Mediator melakukan upaya dengan mediasi, muasabah diri untuk kedua belah pihak,memberitahukan akibat hukum yang terjadi dan memberikan solusi dengan memberi kesempatan kedua belah pihak menceritakan masalahnya. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir namun tidak setiap mediasi menghasilkan hasil yang maximal. Maka dari itu mediator harus mengeluarkan trobosan terbaru dalam memediasi dan menjadikan mediator yang kreatif dan inovatif.  In the Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts, mediation is a method of resolving disputes through the negotiation process to obtain agreement between the parties assisted by mediators. The mediator is a neutral party who can help the parties in the negotiation process. In this study the aim was to find out how the mediators tried to minimize the number of divorces in the Indramyu Religious Court. In this study the method used is a qualitative method with a normative juridical approach with field research in the Indramayu Religious Court. There are three data collection techniques that the author uses, namely interviews, documentation, and literature review and then analyzed using descriptive methods. The final result of this study is that the role of mediators in minimizing the number of divorces in the Indramayu Religious Court is in accordance with mediation procedures in PerMA No. 1 of 2016. Mediators make efforts with mediation, satisfy themselves for both parties, notify legal consequences that occur and provide solutions by giving both parties a chance to tell the problem. This step is one way to minimize but not every mediation produces maximum results. Therefore, the mediator must issue the latest breakthroughs in mediating and making creative and innovative mediators.
Aspek hukum Bank Wakaf Mikro dalam pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di Indonesia Siska Lis Sulistiani; Muhammad Yunus; Eva Misfah Bayuni
Jurnal Bimas Islam Vol. 12 No. 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v12i1.86

Abstract

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi sarana ibadah, pendidikan, pelayanan sosial dan pertahanan. Banyak pengembangan sektor ekonomi Islam atau perbankan syariah yang dikaitkan dengan wakaf, tidak terkecuali di tahun 2017 Pemerintah bersama OJK menginisiasi adanya Bank Wakaf Mikro sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan, yang bekerjasama dengan lembaga berbasis pesantren di Indonesia. Istilah Bank wakaf mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren. Selama perkembangannya BWM ini, menggunakan istilah bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya.Badan hukum dari BWM ini adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kata kunci: Hukum, Bank, Wakaf, Mikro, Indonesia. Abstract Waqf plays a very important economic and social role in Islamic history, waqf serves as a source of funding for religious facilities, education, social services and defense. Many developments in the Islamic economic sector or Islamic banking are associated with waqf, not least in 2017 The Government and OJK initiated the Micro Waqf Bank as an effort to address the problem of poverty, in collaboration with pesantren-based institutions in Indonesia. The term micro waqf bank was chosen because the government expects that the core of the funds distributed to the community is maintained intact without reducing its benefits, besides it is named the Micro Endowment Bank because the BWM operation is in the pesantren environment. During the development of this BWM, the term micro waqf bank was used in naming its institutions, but from the legal basis and form of legal entities it was very far from naming it. under the Financial Services Authority (OJK). This study uses a normative juridical research method using secondary data using qualitative descriptive analysis. Keywords: Law, Bank, Waqf, Micro, Indonesia.
URGENSI AKUNTANSI SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT AL-QUR’AN DAN SUNNAH Siska Lis Sulistiani
JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) Vol 1 No 1 (2015): JRAK - Januari 2015
Publisher : LPPM POLITEKNIK LP3I BANDUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT : Islamic economics is part of the fiqh muamalah grounded in the Qur'an and Sunnah, one of the domains Islamic economics are sharia accounting as one part to maintain accountability of economic activity of a Muslim either individually or in groups applied in the business world , Islamic banking, etc., so that factor accuracy, control, and record keeping in the context muamalah has been prescribed by the Quran and Sunnah. This study uses qualitative research methods to explore how literature studies (library research) with the level of descriptive study. This study shows that the urgency of sharia accounting is applied and developed in Islamic economic sector not only because of the level of their emergence in the field, but also have the spirit of faith because the value is based on the provisions of the Qur'an and Sunnah .
EKSISTENSI FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM INDONESIA Siska Lis Sulistiani
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.699 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v2i1.3146

Abstract

Abstrak            Ekonomi islam saat ini menjadi sistem ekonomi yang banyak diminati bahkan oleh negara-negara maju sekalipun, yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya salah satunya adalah sumber hukum yang mendasari segala aktifitas ekonomi, dan dasar-dasar filosofis hukum islam lainnya yang menjadi landasan dalam pengembangan ekonomi Islam dimanapun dan dalam bentuk apapun, serta tidak boleh keluar dari koridor syariah. Kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam aktifitas ekonomi Islam dan menjauhi semua bentuk kemadharatan. Melalui tulisan ini dengan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Sehingga dengan metode tersebut dapat digali nilai-nilai filosifis dalam pengembangan ekonomi islam di Indonesia.Kata Kunci: Ekonomi, islam, filsafat, hukum.Abstract                Islamic economics today is an economic system that is in great demand by developed countries, which distinguishes it from other economic systems One of them is the source of law underlying all economic activities, and the philosophical foundations of other Islamic laws which are the foundation in the development of Islamic economics everywhere and in any form, and should not leave the sharia corridor. Welfare is the main objective in Islamic economic activity and away from all forms of kemadaaratan. Through this paper with the method of qualitative study, with normative juridical approach through literature study. With this method can be explored the philosophical values in the development of Islamic economics in Indonesia.Keywords: Economic,Islam,philosof, dan law.
DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT BAQIR ASH-SHADR DAN M ABDUL MANNAN siska Lis Sulistiani
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.542 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v1i1.2104

Abstract

AbstrakDistribusi merupakan bagian penting dalam perekonomian khususnya dalam pembangunan sebuah negara. Di dalamnya ada aspek kepemilikan, keadilan dan sumber daya yang menjadi aspek penting berjalannya proses ekonomi sebuah negara. Kedua ahli ekonomi Islam M.Abdul Manan dan M Baqir Ash-Shadr berbeda pandangan, dalam memandang keterbatasan sumber daya alam, status kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara serta hakikat keadilan dalam distribusi pendapatan. Dari hal itu, hakikat distribusi itu ditinjau relevansinya dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dengan tehnik studi pustaka terhadap karya para tokoh bersangkutan. 
ASPEK HUKUM FINTECH SYARIAH UNTUK PENINGKATAN FINDRISING WAKAF UANG DI INDONESIA Siska Lis Sulistiani
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 11 No 1 (2019): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam (Jurisprud
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002

Abstract

This study aims to determine the legal aspects of financial technology related to endowments in making finding money endowments in indonesia. Waqf money in indonesia is very potential, if maximized by all aspects including legal instruments and technological advances in socializing the urgency and benefits of waqf for the economic, social and religious progress of the community. The method used is a normative juridical method through primary, secondary and tertiary legal data relating to fintech and endowments of money. The findings of this study are that the development of legal related to waqf fintech can be done from both national law and islamic law in finding endowments for benefit as long as they maintain harmony and waqf requirements, and maintain the core of waqf assets collected to be developed in other more useful forms.
Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompet Dhuafa Budi Setiadi; Siska Lis Sulistiani
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.354 KB) | DOI: 10.29313/jres.v1i1.97

Abstract

Abstract. The development of information technology, especially in the field of financial technology helps waqf institutions in the development of waqf findrising strategies, one of which is the existence of online waqf. Therefore it is necessary to optimize the collection of waqf funds based online, one of them with efficiency. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of the collection of waqf-based online waqf funds in Global Waqf and Dompet Dhuafa. The research method used is qualitative with the DEA method. The object of study is the waqf institutions in Global Waqf and Dompet Dhuafa in the form of financial statements of 2 institutions in the period 2016 - 2017, interviews and documentation. Research results based on the above discussion are as follows: (1), Global Waqf and Dompet Dhuafa have fulfilled the elements in raising funds. Both institutions have their respective strategies in collecting funds based on online (2). The level of effectiveness of collecting waqf funds online at Global Waqf and Dompet Dhuafa using the DEA method for the 2016-2017 period, in the 2016 Dompet Dhuafa and Global Waqf levels, the efficiency level has been reaching 100% or equal to 1. This shows that Dompet Dhuafa and Global waqf had maximum efficiency in that year. Figures at 0.0% to gain indicate the efficiency target is in accordance with the actual conditions and obtained achieved 100%. In 2017 Dompet Dhuafa has an efficiency level of 100% or equal to 1. While Global Waqf has decreased efficiency to 50% due to its value of less than 100%. The optimization of online waqf collection in 2017 at Global Waqf institutions experienced low efficiency in order to achieve perfect efficiency operational costs should be reduced by around 80%, while online waqf receipts must be increased to 49% of the actual total. Abstrak. Adanya perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang financial technology membantu lembaga wakaf dalam perkembangan strategi findrising wakaf, salah satunya yaitu dengan adanya wakaf online. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi penghimpunan dana wakaf berbasis online, salah satunya dengan efisiensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penghimpunan dana wakaf berbasis wakaf online di Global Wakaf dan Dompet Dhuafa. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode DEA. Objek yang diteliti adalah lembaga wakaf di Global Wakaf dan Dompet Dhuafa berupa laporan keuangan 2 lembaga pada periode 2016 – 2017, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian berdasarkan pembahasan di atas sebagai berikut : (1), Global Wakaf dan Dompet Dhuafa sudah memenuhi unsur-unsur dalam penghimpunan dana. Kedua lembaga tersebut mempunyai strategi masing-masing dalam menghimpun dana yang berbasis online (2), Tingkat efektivitas penghimpunan dana wakaf online di Global Wakaf dan Dompet Dhuafa dengan metode DEA periode 2016-2017, di periode 2016 Dompet Dhuafa dan Global Wakaf tingkat efisiensi nya sudah mencapai 100% atau senilai dengan 1. Hal ini menunjukan Dompet Dhuafa dan Global wakaf sudah efisiensi secara maksimal di tahun tersebut. Angka pada pada to gain 0.0 % menunjukan target efisiensi sudah sesuai dengan kondisi aktual dan memperoleh achieved 100 %. Di tahun 2017 Dompet Dhuafa tingkat efisiensinya sudah mencapai 100% atau senilai dengan 1. Sedangkan Global Wakaf mengalami penurunan efisiensi menjadi 50 % dikarenakan nilainya yang kurang dari 100%. Optimalisasi penghimpunan wakaf online pada tahun 2017 pada lembaga Global wakaf mengalami efisiensi rendah agar mencapai efisiensi sempurna biaya operasional harus dikurangi sekitar 80 %, sedangkan penerimaan wakaf online harus dinaikan menjadi 49 % dari total actualnya.
Analisis Pengelolaan Zakat di Pondok Modern Daarul Ilmi Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Rifa Ardi Gumelar; Siska Lis Sulistiani
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.693 KB) | DOI: 10.29313/jrhki.v1i1.181

Abstract

Abstract. Islam regulates zakat and its management as well as the law, the law governing zakat management is contained in Law Number 23 of 2011 concerning zakat management, which in Article 38 states that zakat management may not be carried out by any person without the approval of the authorities. Daarul Ilmi Islamic Boarding School has been carrying out zakat management activities since 2010 until now, but Daarul Ilmi Islamic Boarding School does not yet have legality from the authorities to manage zakat. This study aims to find out how to manage zakat according to Islamic law and Law Number 23 of 2011 concerning zakat management, and to find out how to manage zakat in Darul Ilmi Islamic Boarding School according to Islamic law and Law No. 23 of 2011 on zakat management. The method used in this study is juridical normative. In Islamic law, zakat management can be carried out by anyone without certain legalities, only to be appointed by a leader, but in Law Number 23 of 2011 Article 38 there must be legality or permission from the authorities, therefore Darul Islamic boarding school is appropriate or appropriate. In line with Islamic law regarding the management of zakat, but not according to Law Number 23 of 2011. Abstrak. Agama Islam mengatur mengenai zakat beserta pengelolaannya begitupun dengan UU. UU yang mengatur mengenai pengelolaan zakat terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mana pada Pasal 38 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang tanpa persetujuan dari pihak yang berwajib. Pondok Pesatren Daarul Ilmi telah melakukan kegiatan pengelolaan zakat semenjak Tahun 2010 hingga saat ini, akan tetapi Pondok Pesantren Daarul Ilmi belum mempunyai legalitas dari pihak yang berwajib untuk mengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat menurut hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Pondok Pesatren Darul Ilmi menurut hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Didalam hukum Islam pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ada legaliats tertentu hanya di tunjuk oleh seoarang pemimpin, akan tetapi didalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 38 harus adanya legalitas atau izin dari pihak yang berwajib, maka dari itu pondok pesatren darul sudah sesuia atau sejalan dengan hukum Islam mengenai pengelolaan zakat, akan tetapi belum sesuai menurut UU No. 23 Tahun 2011.
Co-Authors Acep Alfian Khoerurrijal Saprudin Aditya Yunianto Ageung Nur Inayah Ai Pebrianti Purwa Delimas Amalia Rahmawati Amalia solihat Amrullah Hayatudin Anisa Awanis Asep Ramdan Hidayat Asmara, Eren Dwi Ayuningtyas Bastman Azahra, Silva Trianita Budi Setiadi Daffa Ilfandi Dzakwan Putra Dara Suci Amalia Dary Salman Dendi Septiana Firmansyah Eka Putra Pratama Encep Abdul Rojak Endah Nurwulansari Erlin Setiawati Eva Misfah Bayuni Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Faiz Izzul Haq Fitriana Wulandari Zulkarnaen Gamas Athalla Fenanto Gumilar, Agi Sukma Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah Hafifah Haqqi, Abdurahman Raden Aji Hery Widijanto Ifa Hanifia Senjiati Ilham Mujahid Indryani, Indryani Intan Nurrachmi Iskandar Ibrahim Iwan Permana Jejen Jaenudin M Alvin Nuzi Khairi Mazin M. Abdurrahman M. Abdurrahman Maman Surahman Maulani Salsabila Mohammad Wahyu Maulana Muhamad Afgan Aulia Rahman Muhammad Aji Saka Haelani Muhammad Akmal Saifullah Muhammad Fakhrul Arifin Muhammad Fikri Rais Mubarok Muhammad Luthvy Hasan Muhammad Ramdan Sirojudin Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhardi Mutiara Siti Safira Naila Salsabila Nanang, Shifa Anindita Nenden Shelby Zahraneylan Putri Muchtar Neng Dewi Himayasari Nurjihan Syahdina Nurul Asri Safitri Popon Srisusilawati Pratama, Eka Putra Rahmat Maulana Siddiq Rahmi Edriyanti Ramdan Fawzi Ramlawati Ramlawati Rifa Ardi Gumelar Rifqi Adzkiyya H. A Riyadh, Ahmad Sarniya, Anita Selva Nur Fadhilah Shifa Agnisa Shifa Anindita Nanang Shindu Irwansyah Sipa Rahmadina Siregar, Masyunita Siti Aisyah Sri Wulan Titin Suprihatin Titin Suprihatin Tubagus Farhan Fauzian Udin Saripudin vera fadillah marufin Yandi Maryandi Yunus, Sitti Rahma Zia Firdaus Nuzula Zuni Rosidatul Afifah