Claim Missing Document
Check
Articles

Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompet Dhuafa Budi Setiadi; Siska Lis Sulistiani
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.354 KB) | DOI: 10.29313/jres.v1i1.97

Abstract

Abstract. The development of information technology, especially in the field of financial technology helps waqf institutions in the development of waqf findrising strategies, one of which is the existence of online waqf. Therefore it is necessary to optimize the collection of waqf funds based online, one of them with efficiency. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of the collection of waqf-based online waqf funds in Global Waqf and Dompet Dhuafa. The research method used is qualitative with the DEA method. The object of study is the waqf institutions in Global Waqf and Dompet Dhuafa in the form of financial statements of 2 institutions in the period 2016 - 2017, interviews and documentation. Research results based on the above discussion are as follows: (1), Global Waqf and Dompet Dhuafa have fulfilled the elements in raising funds. Both institutions have their respective strategies in collecting funds based on online (2). The level of effectiveness of collecting waqf funds online at Global Waqf and Dompet Dhuafa using the DEA method for the 2016-2017 period, in the 2016 Dompet Dhuafa and Global Waqf levels, the efficiency level has been reaching 100% or equal to 1. This shows that Dompet Dhuafa and Global waqf had maximum efficiency in that year. Figures at 0.0% to gain indicate the efficiency target is in accordance with the actual conditions and obtained achieved 100%. In 2017 Dompet Dhuafa has an efficiency level of 100% or equal to 1. While Global Waqf has decreased efficiency to 50% due to its value of less than 100%. The optimization of online waqf collection in 2017 at Global Waqf institutions experienced low efficiency in order to achieve perfect efficiency operational costs should be reduced by around 80%, while online waqf receipts must be increased to 49% of the actual total. Abstrak. Adanya perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang financial technology membantu lembaga wakaf dalam perkembangan strategi findrising wakaf, salah satunya yaitu dengan adanya wakaf online. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi penghimpunan dana wakaf berbasis online, salah satunya dengan efisiensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penghimpunan dana wakaf berbasis wakaf online di Global Wakaf dan Dompet Dhuafa. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode DEA. Objek yang diteliti adalah lembaga wakaf di Global Wakaf dan Dompet Dhuafa berupa laporan keuangan 2 lembaga pada periode 2016 – 2017, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian berdasarkan pembahasan di atas sebagai berikut : (1), Global Wakaf dan Dompet Dhuafa sudah memenuhi unsur-unsur dalam penghimpunan dana. Kedua lembaga tersebut mempunyai strategi masing-masing dalam menghimpun dana yang berbasis online (2), Tingkat efektivitas penghimpunan dana wakaf online di Global Wakaf dan Dompet Dhuafa dengan metode DEA periode 2016-2017, di periode 2016 Dompet Dhuafa dan Global Wakaf tingkat efisiensi nya sudah mencapai 100% atau senilai dengan 1. Hal ini menunjukan Dompet Dhuafa dan Global wakaf sudah efisiensi secara maksimal di tahun tersebut. Angka pada pada to gain 0.0 % menunjukan target efisiensi sudah sesuai dengan kondisi aktual dan memperoleh achieved 100 %. Di tahun 2017 Dompet Dhuafa tingkat efisiensinya sudah mencapai 100% atau senilai dengan 1. Sedangkan Global Wakaf mengalami penurunan efisiensi menjadi 50 % dikarenakan nilainya yang kurang dari 100%. Optimalisasi penghimpunan wakaf online pada tahun 2017 pada lembaga Global wakaf mengalami efisiensi rendah agar mencapai efisiensi sempurna biaya operasional harus dikurangi sekitar 80 %, sedangkan penerimaan wakaf online harus dinaikan menjadi 49 % dari total actualnya.
Analisis Pengelolaan Zakat di Pondok Modern Daarul Ilmi Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Rifa Ardi Gumelar; Siska Lis Sulistiani
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.693 KB) | DOI: 10.29313/jrhki.v1i1.181

Abstract

Abstract. Islam regulates zakat and its management as well as the law, the law governing zakat management is contained in Law Number 23 of 2011 concerning zakat management, which in Article 38 states that zakat management may not be carried out by any person without the approval of the authorities. Daarul Ilmi Islamic Boarding School has been carrying out zakat management activities since 2010 until now, but Daarul Ilmi Islamic Boarding School does not yet have legality from the authorities to manage zakat. This study aims to find out how to manage zakat according to Islamic law and Law Number 23 of 2011 concerning zakat management, and to find out how to manage zakat in Darul Ilmi Islamic Boarding School according to Islamic law and Law No. 23 of 2011 on zakat management. The method used in this study is juridical normative. In Islamic law, zakat management can be carried out by anyone without certain legalities, only to be appointed by a leader, but in Law Number 23 of 2011 Article 38 there must be legality or permission from the authorities, therefore Darul Islamic boarding school is appropriate or appropriate. In line with Islamic law regarding the management of zakat, but not according to Law Number 23 of 2011. Abstrak. Agama Islam mengatur mengenai zakat beserta pengelolaannya begitupun dengan UU. UU yang mengatur mengenai pengelolaan zakat terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mana pada Pasal 38 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang tanpa persetujuan dari pihak yang berwajib. Pondok Pesatren Daarul Ilmi telah melakukan kegiatan pengelolaan zakat semenjak Tahun 2010 hingga saat ini, akan tetapi Pondok Pesantren Daarul Ilmi belum mempunyai legalitas dari pihak yang berwajib untuk mengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat menurut hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Pondok Pesatren Darul Ilmi menurut hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Didalam hukum Islam pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ada legaliats tertentu hanya di tunjuk oleh seoarang pemimpin, akan tetapi didalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 38 harus adanya legalitas atau izin dari pihak yang berwajib, maka dari itu pondok pesatren darul sudah sesuia atau sejalan dengan hukum Islam mengenai pengelolaan zakat, akan tetapi belum sesuai menurut UU No. 23 Tahun 2011.
Analisis Aset Wakaf yang Belum Tercatat menurut Hukum Islam dan UU Wakaf Endah Nurwulansari; Siska Lis Sulistiani
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.1, Juli 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.327 KB) | DOI: 10.29313/jrhki.vi.888

Abstract

Abstract. Waqaf is an amaliah that has good rules in Islamic law or legislation. Therefore, this study aims to analyze one of the issues of waqf assets that have not been recorded in the research object of The Baitul Anshor according to Islamic law and waqf law no. 41 of 2004. This research uses the method of normative juridical research with the type of primary and secondary data sources with the method of collecting data literary studies and interviews and analyzed using qualitative descriptive methods, than the results of this study showed that the object of research in the junior high school is that, that the junior high school X has old waqf assets and new waqf assets, which first-party assets have met the nuclear and conditions either according to Islamic law or waqf law No. 41 of 2004. First waqf assets have been recorded in PPAIW district south Cimahi and have legal certainty, so there is no problem of first-party assets. As for the assets of the new society, the pillars and conditions only meet in accordance with the provisions of Islamic law, while in the law of waqf No. 41 of 2004 the assets of the new community have not met one of the pillars and conditions that is sighat or statement of society. So, from the issues that have not been recorded that assets of the new community has not had clear legal certainty. Abstrak. Wakaf merupakan amaliah yang memiliki peraturan baik secara hukum Islam ataupu perundang-undangan. Karena hal tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu permasalahan aset wakaf yang belum tercatat di objek penelitian SMP X menurut hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data studi literatur, wawancara, dan dianalisis menggunakan metode deskriftif kualitatif, kemudian hasil penelitian ini menunjukan bahwa objek penelitian di SMP X yaitu, bahwasannya SMP X memiliki aset wakaf lama dan aset wakaf baru, yang mana aset wakaf pertama telah memenuhi rukun dan syarat baik menurut hukum Islam ataupun UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Aset wakaf pertama tersebut telah tercatat di PPAIW Kecamatan Cimahi Selatan dan memiliki kepastian hukum, sehingga tidak ada permasalahan mengenai aset wakaf pertama. Sedangkan mengenai aset wakaf baru rukun dan syaratnya hanya memenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam saja, sedangkan dalam peraturan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 aset wakaf baru tersebut belum memenuhi salah satu rukun dan syarat yaitu sighat atau pernyataan wakaf. Sehingga dari permasalahan belum tercatatnya aset wakaf baru tersebut belum memiliki kepastian hukum yang jelas.
Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syariah Siska Lis Sulistiani
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 November (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.665 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v4i2.813

Abstract

The purpose of this study is to find out aspects of sharia maqashid or the objectives and wisdom of the rule of law related to homosexual behavior, because the purpose of law enforcement is in addition to causing deterrent effects for the culprit and awake a sense of justice for all humans. This research is a normative juridical study, which uses secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal sources (library data), collected through library research and analyzed qualitatively descriptive. So that the discussion can be found in accordance with the data obtained. The results of this study state that Islam exists as a religion contained in universal and humanist legal aspects, for the benefit of all beings in the world. Deviant behavior such as homosexuality is a behavior that is given harsh sanctions in Islam because for the sake of maintaining the benefit of human life, both in terms of protecting offspring (hifdz nasab), maintaining honor (hifdz irdh) and health (hifdz nafs). Sharia maqasid needs to be understood from a strict rule, especially aspects of Islamic criminal law so that Muslims can understand thoroughly the rule of law is not just believe or become a phobia.
Tinjauan Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien II Bandung Muhammad Fakhrul Arifin; Siska Lis Sulistiani; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.75 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.135

Abstract

Abstract. Waqf is a legal act of a person, group of people or legal entity that separates part of his property and institutionalizes it forever for the benefit of worship or other public purposes in accordance with Islamic teachings. Therefore, someone who is waqf must do the recording and registration of waqf assets. This study aims to find answers to the main problem, namely, how to review Islamic law and Law No. 41 of 2004 concerning Waqf on the Recording of Waqf Assets at Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung. In this study, the author uses a qualitative research method with a normative juridical approach, the data source is obtained from the rules of Islamic law and national law, data collection techniques using interviews, documentation and literature study. The framework used is the theory legal protection, legal certainty and rules of benefit. The results of the research from the waqf, there is no record of waqf assets due to many disputes between nazhir, therefore that the waqf does not have authentic evidence, indeed in Islamic law that recording of assets is not required but in the context of benefit, has the benefit of avoiding disputes in the future and getting strong legal protection. Abstrak. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Maka daripada itu seseorang yang mewakafkan harus melakukan pencatatan dan pendaftaran aset wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan yaitu, bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2 Bandung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitiatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data di dapatkan dari aturan-aturan hukum Islam dan hukum Nasional, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Kerangka pemikiran yang dipakai yaitu teori perlindungan hukum, kepastian hukum dan kaidah maslahat. Hasil penelitian dari wakaf tersebut, belum adanya pencatatan aset wakaf dikarenakan banyak perselisihan antara pihak nazhir, maka daripada itu bahwasannya wakaf tersebut tidak mempunyai bukti autentik, memang dalam hukum Islam bahwasannya pencatatan aset tersebut tidak diharuskan tetapi dalam konteks kemaslahatan, memiliki manfaat yaitu agar terhindar dari persengketaan dikemudian hari dan mendapatkan payung hukum yang sangat kuat.
Analisis Etika Bisnis Islam dan UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999 terhadap Jual Beli Account Game Tubagus Farhan Fauzian; Siska Lis Sulistiani; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.43 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.183

Abstract

Abstract. Buying and selling game accounts is rife on social media, this is used by game account sellers in the Rising Force Remastered buying and selling forum. The purpose of this study was to analyze Islamic business ethics and the Consumer Protection Law No. 8/1999 on buying and selling game accounts at the Rising Force Remastered buying and selling forum. The research method used is qualitative, with a normative juridical approach, the type of research data is library research, the source of research data comes from secondary data, data collection techniques use interviews and literature studies, data analysis techniques use descriptive qualitative. The results of this study are the practice of buying and selling game accounts is not in accordance with Islamic business ethics because the seller violates the provisions made by the game publisher, then buying and selling game accounts contains gharar related to the existence of the object, if the game service is closed then the game account buyer will lose so can eliminate the principle of willingness (an taradhin). The practice of buying and selling game accounts violates Article 4 letter c and Article 7 letter b in the Consumer Protection Law No. 8/1999. Abstrak. Jual beli Account game marak terjadi di media sosial, hal ini dimanfaatkan oleh penjual Account game di forum jual beli barang Rising Force Remastered. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis etika bisnis Islam dan UU Perlindungan Konsumen No.8/1999 terhadap jual beli Account game pada forum jual beli barang Rising Force Remastered. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, jenis data penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research), sumber data penelitian berasal dari data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka, teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli Account game tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena penjual melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh publisher game, kemudian jual beli Account game tersebut mengandung gharar terkait eksistensi objeknya, jika layanan game kelak ditutup maka pembeli Account game akan merugi sehingga dapat menghilangkan prinsip kerelaan (an taradhin). Praktik jual beli Account game tersebut melanggar Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b dalam UU Perlindungan Konsumen No.8/1999.
Analisis Hukum Islam dan Pasal 4 UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang Amalia solihat; Siska Lis Sulistiani; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.336 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2785

Abstract

Abstract. Agricultural zakat is one of the zakat maal which has its own rules regarding nishab and the type of agriculture according to Islamic law and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, especially Article 4. In this regard, farmers in Ciranggon Village, Karawang Regency carry out agricultural zakat without knowledge of the rules. nishab and zakat management mechanisms that are not in accordance with applicable legislation. Based on these problems, the focus of this study aims to determine the analysis of Islamic law on the implementation of agricultural zakat in Ciranggon Village, Karawang Regency, and to determine the analysis of Article 4 of the Zakat Management Act No. 23 of 2011 on the implementation of agricultural zakat in Ciranggon Village, Karawang Regency. The research method used is descriptive analysis with a normative juridical approach, namely analyzing the level of conformity of the implementation of agricultural zakat in Ciranggon Village with Islamic Law and Article 4 zakat management of Law no. 23 of 2011. The results show that the analysis of Islamic legal views on the practice of agricultural zakat in Ciranggon Village, Karawang Regency is not fully in accordance with the provisions of Islamic Law, especially related to nishab and the implementation of agricultural zakat practices in Ciranggon Village, Karawang Regency also not fully in accordance with the provisions of Article 4 of the Law. zakat management no. 23 of 2011 especially in the care of zakat that is not through an official amilin agency or institution. Abstrak. Zakat pertanian merupakan salah satu zakat maal yang memiliki aturan tersendiri terkait nishab dan jenis pertaniannya menurut Hukum Islam maupun UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya Pasal 4. Terkait hal tersebut, para petani di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang melaksanakan zakat pertaniannya tanpa pengetahuan mengenai aturan nishab dan mekanisme pengelolaaan zakatnya yang tidak sesuai perudang-undangan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian ini memiliki tujuan agar bisa diketahui Analisis Hukum Islam Pada pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang, dan untuk mengetahui analisis Pasal 4 UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang. Penelitian ini memiliki metode yakni analisis deskriptif, sedangkan penelitian memiliki pendekatan yakni analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis tingkat kesesuaian pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon dengan Hukum Islam dan pasal 4 pengelolaan zakat UU No. 23 tahun 2011. Dimana penelitian ini memiliki hasil jika pandangan hukum Islam terhadap praktik zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang belum sepenuhnya selaras pada ketentuan Hukum Islam khususnya terkait nishab dan pelaksanaan praktik zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 khususnya dalam penitipan zakat yang tidak dengan melewati Badan atau Lembaga amilin resmi.
Tinjauan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 dan POJK No. 11/POJK.03/2020 terhadap Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Amalia Rahmawati; Siska Lis Sulistiani; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.243 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2786

Abstract

Abstract. Handling non-performing financing at BTN Syariah should be done by implementing certain stages or mechanisms. However, the BTN Syariah management carried out a policy without implementing the steps that should be in the handling. This study aims to determine the review of Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 regarding deductions for murabahah bills on policies for handling non-performing financing on Sharia mortgage products at BTN Syariah KC Bandung City and knowing how to review POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning the national economic stimulus as a countercyclical policy for the impact of the spread of the 2019 coronavirus disease on the handling of non-performing financing on Sharia mortgage products at BTN Syariah KC Bandung City. The research method used is descriptive qualitative with a normative juridical approach obtained from primary and secondary legal data sources. The results of this study indicate that the implementation of handling non-performing financing through bill deductions in murabahah contracts on Sharia mortgage products at BTN Syariah based on DSN Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 is not applied to customers who experience problematic financing, and financing restructuring according to POJK No. . 11/POJK.03/2020 is not applied in handling non-performing financing at BTN Syariah KC Bandung. However, the party at BTN Syariah KC Bandung handles problematic financing through contract conversion and its implementation is in accordance with the provisions of contract conversion according to POJK No. 11/POJK.03/2020. Abstrak. Penanganan pembiayaan bermasalah di BTN Syariah seharusnya dilakukan dengan menerapkan beberapa tahapan atau mekanisme tertentu. Akan tetapi pihak manajemen BTN Syariah melakukan kebijakan tanpa menerapkan tahapan-tahapan yang seharusnya dalam penanganan tesebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah terhadap kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah di BTN Syariah KC Kota Bandung dan mengetahui bagaimana tinjauan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KPR Syariah di BTN Syariah KC Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diperoleh dari sumber data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah melalui potongan tagihan dalam akad murabahah pada produk KPR Syariah di BTN Syariah berdasarkan Fatwa DSN No 46/DSN-MUI/II/2005 tidak diterapkan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dan restrukturisasi pembiayaaan menurut POJK No. 11/POJK.03/2020 tidak diterapkan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KC Bandung. Akan tetapi pihak di BTN Syariah KC Bandung melakukan penanganan pembiayaan bermasalah melalui konversi akad dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan konversi akad menurut POJK No. 11/POJK.03/2020.
Tinjauan Fikih Mua’malah dan Pasal 606 KHES terhadap Praktik Pareaneun di Desa Cilewo Kabupaten Karawang Sri Wulan; Siska Lis Sulistiani; Ifa Hanifia Senjiati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.84 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.2862

Abstract

Abstract. Communities in Cilewo Village, District Karawang often carries out accounts payable called pareaneun, in which in practice there is a difference in the nominal debt given with a larger nominal amount of receivable payments to the creditor. This indicates that the debtor seems to have been harmed by the difference between the nominal amount of the loan and the payment. The purpose of this study was to determine the payment od debts in fiqh mua’malah and Article 606 KHES in the practice of pareaneun or debts with payment using grain in Cilewo Village, Karawang Regency with the provisions of Mua’malah Fiqh and Article 606 KHES. The results of the study show that the practice of pareaneun is not legal according to mua’malah fiqh, and the practice of pareaneun is not in accordance with the provisions of Article 606 KHES because there is an excess in the payment of the principal debt required and this loan has the practice of usury because it brings benefits or benefits that have been required at the beginning of the agreement. Abstrak. Abstrak. Masyarakat di desa Cilewo Kabupaten Karawang sering memiliki hutang yang disebut pareaneun, dimana dalam prakteknya terdapat selisih jumlah nominal hutang dengan jumlah nominal pembayaran yang lebih besar kepada kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa peminjam tampaknya telah terpengaruh oleh perbedaan antara jumlah nominal pinjaman dan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pareaneun menurut fiqh mu'malah dan menurut pasal 606 KHES dalam praktik pareaneun atau utang dengan pembayaran menggunakan gabah di desa Cilewo, Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus, dalam hal ini sedang dikaji dalam tatanan hukum dan peraturan untuk menganalisis kepatuhan praktik pareaneun di desa Cilewo, Kabupaten Karawang, dengan ketentuan fiqh Mua’malah dan Pasal 606 KHES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pareaneun tidak sah menurut fiqh mua’mala, dan praktik pareaneun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 606 KHES, karena terdapat kelebihan pembayaran pokok yang diminta, dan pinjaman ini memiliki praktek riba, karena manfaat atau manfaat yang diminta di awal akad.
Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeu Cimahi Ai Pebrianti Purwa Delimas; Siska Lis Sulistiani; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.556 KB) | DOI: 10.29313/bcsifl.v1i1.62

Abstract

Abstract. Marriage that will bring peace and spirituality, must have the same religious beliefs, must not be of different religions, in accordance with the Word of Allah, Surat Al-Baqarah: 221 and encouraged by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, with this type of qualitative research. In the case of interfaith marriages, which are manifested in related books, journals, theses, articles, do not forget the Al-Qur'an and Sunnah in accordance with this theme. The purpose of this research is to look in depth about interfaith marriage according to Islamic law and according to the Marriage Law. What are the views of these two sources and the location of the similarities or similarities of Islamic law and the law on interfaith customary marriages. The result of this research is that in Islamic law it is not allowed because of a new breakthrough in faith. Therefore, inter-religious marriages, for various reasons such as better than allowing cohabitation. There is also the opinion that this may have been her match and is a human right. This reason cannot be accounted for, both in Islamic law and in state law, because in law, marriage will be said to be valid according to the law of each religion, it is said to be valid, because marriage will be accounted for before Allah SWT as a creator who has worked with all His perfection. Abstrak. Perkawinan yang akan membawa ketenangan lahiriyah dan bathiniyah itu, harus sama keyakinan agamanya, tidak boleh berbeda agama, sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah : 221 dan didorong dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan jenis penelitian kualitatif yaitu menelusuri terhadap pelaku terjadinya perkawinan beda agama dan dihubungkan dengan buku-buku yang terkait, jurnal, skripsi, artikel tidak lupa Al-Qur’an dan sunnah yang sesuai dengan tema ini. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda adat beda agama menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan. Bagaimana pandangan dari dua sumber tersebut serta letak perbedaan atau persamaan dari hukum Islam dan Undang-Undang mengenai perkawinan adat beda agama. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan iman. Oleh sebab itu, perkawinan antar penganut agama, dengan berbagai macam alasannya seperti lebih baik dari pada membiarkan kumpul kebo. Ada juga beranggapan bahwa ini mungkin sudah jodohnya dan merupakan hak asasi manusia. Alasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum Islam maupun hukum negara, karena dalam Undang-Undang pun perkawinan akan dikatakan sah apabila menurut hukum masing-masing agama nya dikatakan sah, karena perkawinan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sebagai pencipta yang telah mengatur kehidupan dengan segala kesempurnaan-Nya.