Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.032
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Jurnal Usia Dini IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Law and Justice Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Jurnal IPA Terpadu Jurnal Wawasan Yuridika SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam ADHKI: Journal of Islamic Family Law Jurnal Bimas Islam JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) (e-Journal) Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Riset Ekonomi Syariah Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Islamic Family Law Jeksyah El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Siska Lis Sulistiani
Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia Siska Lis Sulistiani
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.04 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v5i2.343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan terkait penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang melalui perbankan syariah di Indonesia yang disebut dengan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Pengambilan sampel digunakan dengan metode purposive sampling sehingga ditentukan 8 LKS-PWU dari 17 LKS-PWU, pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi perbankan syariah yang hanya sebagai penerima dana wakaf uang ini masih sangat terbatas sehingga membatasi ruang untuk ikut mengembangkan potensi wakaf uang tersebut. Selain itu, menimbulkan istilah “wakaf melalui uang” untuk melegitimasi akad wakaf di luar LKS-PWU, untuk tetap memberikan hak penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada nazhir perorangan maupun badan hukum di luar LKS-PWU.
Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 terhadap Larangan Perkawinan Semarga Adat Batak Desa Tapian Nauli Iii Sumatera Utara Siti Aisyah; Siska Lis Sulistiani; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9375

Abstract

Abstract. The prohibition on same-sex marriages in the Batak Customary Village of Tapian Nauli III is a ban on same-sex marriages that has existed since the time of our ancestors. If you continue to carry out same-sex marriages, unwanted things will arise, such as family disputes, and avoiding the risk of genetic disorders that may arise as a result of marriages within the same clan. The perpetrators of the same clan marriage must receive very heavy sanctions, because it has been determined by the adat party and community agreement. This study aims to find out the review of Islamic law and Law No.1/1974 regarding the prohibition of same-sex marriages. This study uses a normative juridical approach using library data and field data in the form of interviews with the people of Tapian Nauli III Village, North Sumatra. Primary data sources were obtained from interviews, while secondary data came from the Koran, hadith, Marriage Law, Criminal Code, KHI, and journals related to research issues. Data analysis used descriptive qualitative. The results of the study concluded that the prohibition on marriage is appropriate and does not conflict with Islamic law because customary law is non-binding and only applies to the indigenous Batak community. In addition, the prohibition on same-sex marriages is in accordance with Law No. 1/1974 concerning marriage. Because it is not included in the prohibition of marriage in the Law, but in this case, the Marriage Law adheres to the principle of family participation, in which the agreement of parents as guardians becomes the benchmark when their children want to marry in the same clan because it refers to the validity of marriage. Abstrak. Larangan Perkawinan semarga Adat Batak Desa Tapian Nauli III merupakan suatu larangan perkawinan semarga yang ada sejak zaman nenek moyang. Apabila tetap melaksanakan perkawinan semarga maka akan timbul hal yang tidak diinginkan seperti percekcokan dalam Keluarga, dan menghindari resiko kelainan genetik yang mungkin timbul akibat perkawinan dalam semarga. Pelaku perkawinan semarga tersebut harus mendapatkan sanksi yang sangat berat, karena sudah di tetapkan oleh pihak adat dan kesepakatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No.1/1974 mengenai larangan perkawinan semarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data pustaka dan data lapangan berupa hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tapian Nauli III Sumatera Utara. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder dari al-Qur’an, hadist, UU Perkawinan, KUHPdt, KHI, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan perkawinan ini, sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hukum adat itu sifatnya tidak mengikat dan hanya berlaku untuk masyarakat adat Batak. Selain itu, larangan perkawinan semarga sesuai dengan UU No.1/1974 tentang perkawinan. Karena bukan termasuk larangan perkawinan dalam Undang-Undang tersebut akan tetapi dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan menganut asas partisipasi keluarga yang mana persetujuan orang tua sebagai wali yang menjadi patokan ketika anaknya hendak melangsungkan perkawinan semarga karna mengacu kepada keabsahan Perkawinan.
Tinjauan Hukum Islam dan UU tentang Wakaf terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Mohammad Wahyu Maulana; Siska Lis Sulistiani; Encep Abdul Rojak
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1917

Abstract

Abstract. The existence of waqf that is not administratively registered has the potential to cause disputes and lawsuits from certain parties. This also happened to the waqf land area of 500m2 which is managed productively by the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School, East Palu City, which until now does not have the legality of formal waqf recording documents. Therefore, this research is focused on examining the recording of waqf which is managed productively by the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City. The research method used in this study is an analytical description with a normative juridical approach to examine the implementation of unrecorded waqf management from the perspective of Islamic law and Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. The results show that the recording of productive waqf at the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City has not fully fulfilled the pillars and requirements of waqf according to Islamic law, namely that they do not have strong legal evidence in the form of a Waqf Pledge Deed. Then the recording of waqf in the management of productive waqf at the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in general is not contradictory, but for orderly administration and the nadzir should communicate with the Wakif heirs so that the Waqf Pledge Deed is immediately issued in in front of the PPAIW KUA officer of East Palu District. Abstrak. Adanya wakaf yang tidak tercatat secara administratif berpotensi menimbulkan sengketa dan gugatan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini pun terjadi pada lahan wakaf seluas 500m2 yang dikelola secara produktif oleh Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur yang sampai saat ini belum memiliki legalitas dokumen pencatatan wakaf secara formal. Oleh karena itu, penelitian difokuskan untuk mengkaji pencatatan wakaf yang dikelola secara produktif oleh pihak Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti pelaksanaan pengelolaan wakaf yang belum tercatat dari perspektif hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam yaitu belum memiliki bukti hukum yang kuat berupa Akta Ikrar Wakaf. Kemudian pencatatan wakaf dalam pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara umum tidak bertentangan, tetapi untuk tertib administrasi dan pihak nadzir sebaiknya melakukan komunikasi dengan pihak ahli waris Wakif agar segera diterbitkan Akta Ikrar Wakaf di depan petugas PPAIW KUA Kecamaran Palu Timur.
Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam M Alvin Nuzi Khairi Mazin; Siska Lis Sulistiani
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1379

Abstract

Abstract. In carrying out its duties, KUA it has been regulated in the Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. One form of Islamic family law reform is the inclusion of marriage records as one of the marriage provisions that must be met. This study aims to analyze the implementation of marriage registration at KUA Bojongsoang according to Article 40 PMA Number 20 of 2019 and Islamic Law. This research is juridical normative. Data obtained through interviews and literature study. The data analysis technique used is Content Analysis and Descriptive Analysis. The results of the study show that the implementation of Marriage Registration at KUA Bojongsoang is not in accordance with Article 40 PMA Number 20 of 2019, this is evidenced by still publishing duplicate marriage books in sheet form. However, according to Islamic law, marriage registration carried out by KUA Bojongsoang is in accordance with the definition of maslahah which means a good thing, which is useful, so that marriage registration has provided maslahah for the community in Bojongsoang District in order to obtain legal certainty by proving the marriage book. for various matters that require it administratively. Abstrak. Dalam melaksanakan tugasnya KUA telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang menurut Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (Content Analisys) dan Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pencatatan Perkawinan di KUA Bojongsoang belum sesuai dengan Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019, hal ini dibuktikan dengan masih menerbitkannya duplikat buku nikah dalam bentuk lembaran. Namun, menurut hukum islam pencatatan perkawinan yang dilaksanakan KUA Bojongsoang sudah sesuai dengan melihat akan definisi dari maslahah yang mempunyai makna suatu hal yang baik, yang berguna, sehingga pencatatan perkawinan itu sudah memberikan maslahah untuk masyarakat di Kecamatan Bojongsoang guna mendapatkan kepastian hukum dengan dibuktikannya buku nikah untuk berbagai hal yang mensyaratkannya secara administratif.
ASPEK HUKUM PERAN WAKAF TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19 Sulistiani, Siska Lis; Nurrachmi, Intan; Bayuni, Eva Misfah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of cash waqf in Indonesia in the past 10 years is of particular concern. With the law No. 41 of 2004 concerning endowments became the initial foothold in the development of forms of cash endowments, including endowments of money, endowments sukuk, endowments of Islamic insurance policies and others. Of all the innovations of this waqf because waqf has more flexible properties to be able to make new breakthroughs that fit the needs of the times without reducing the essence of the waqf. The legal aspect of developing cash waqf is important because it will affect its position and its validity as an endowment asset. This research is a normative juridical study, which uses library research as a method of collecting data and analyzed through descriptive analytical methods, so that innovation in the form of cash waqf in Indonesia has a strong legal basis as a basis for its operation in society.
Analisis Pencatatan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Fitriana Wulandari Zulkarnaen; Siska Lis Sulistiani; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10316

Abstract

Abstract. Law no. 41 of 2004 concerning waqf is intended to create legal order and administration of waqf in order to protect waqf assets. To protect waqf assets, Law no. 41 of 2004 concerning Waqf stipulates that legal actions relating to waqf must be recorded and stated in the waqf pledge deed, registered and announced, and their implementation carried out in accordance with the procedures stipulated in the laws and regulations governing waqf, so that there are no incidents. Things that are not desired in the future include problems that occur if the party demands the waqf land. Therefore, this research aims to analyze waqf assets according to law no. 41 of 2004 at the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta. This research uses normative juridical research methods with primary and secondary data sources using data collection methods, interviews, and analyzed using qualitative descriptive methods, then the results of this research are that the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta, which stands on waqf land, has not been registered according to Law No. 41 of 2004. According to the administrator of the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta, who Mr. Adang Sumarna, when asked why he didn't have a certificate, said that due to the lack of information about waqf land certificates, especially processing waqf land certificates which is quite complicated. There are many requirements that we can't fulfill and it costs quite a lot of money. They also said that the most important thing is that it is valid. According to Islamic law, especially the registration fee and process takes a very long time and a Nazir has minimal knowledge regarding the terms and conditions that must be submitted. Abstrak. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Untuk melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan bahwa tindakan hukum yang berkaitan dengan wakaf harus dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan dan diumumkan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, agar tidak adanya hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari salah satunya masalah yang terjadi jika pihak menuntut tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aset wakaf menurut undang-undang no.41 tahun 2004 di Masjid Jamie Al-Falah Karang Layung Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder, dan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan analisis deskriftif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Masjid jamie al-falah karang layung purwakarta yang berdiri di atas tanah wakaf belum tercatat menurut undang-undang no.41 tahun 2004. Menurut pengurus Masjid Jamie Al-Falah Karang Layung Purwakarta yang bernama bapak Adang Sumarna ketika ditanya kenapa belum memiliki sertifikat beliau mengatakan bahwa Dikarenakan minimnya informasi tentang seputar sertifikat tanah wakaf apalagi pengurusan sertifikat tanah wakaf cukup rumit Banyak persyaratan yang belum bisa kami penuhi Dan memakan biaya yang lumayan besar, mereka juga mengatakan bahwa yang terpenting sudah sah secara hukum islam, apalagi biaya pendaftaran dan prosesnya memakan waktu yang sangat lama dan minimnya pengetahuan seorang nazir dalam informasi tentang bagaimananya syarat dan ketentuan apa saja yang harus di serahkan.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X di Kota Bandung Ayuningtyas Bastman; Maman Surahman; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10705

Abstract

Abstract. Sale and purchase is an agreement to exchange objects or goods that have value voluntarily between the two parties in accordance with the agreement of sharia law. In buying and selling there are pillars and shara that must be fulfilled, namely the existence of people who have an agreement (aqid), the existence of shigat (ijab and qabul), the existence of goods or money. The implementation of the sale and purchase of food that occurs at Restaurant X in Bandung City is suspected while there is still one condition that has not been fulfilled, namely his own will (without coercion). The objectives of this study are: First, knowing the Implementation of Service Charge at Restaurant X. Second, to know the Muamalah Jurisprudence Review of the Implementation of Service Charge at Restaurant X. The research method used is qualitative descriptive analysis method. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of literature studies and field research. Based on the results of research that has been conducted by the author are: First, the implementation of the service charge at restaurant x is the absence of prior socialization to consumers. Second, the sale and purchase is still valid, but there is a mild gharar. Abstrak. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian hukum syara. Dalam jual beli terdapat rukun dan syara yang harus terpenuhi yaitu adanya orang yang berakad (aqid), adanya shigat (lafaz ijab dan qabul), adanya barang atau uang. Pelaksaan jual beli makanan yang tejadi di Restoran X di Kota Bandung dugaan sementara masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui Implementasi Service Charge pada Restoran X. Kedua, mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: Pertama, pelaksanaan service charge di restoran x ini tidak adanya sosialisasi diawal kepada konsumen. Kedua, jual belinya tetap sah hanya saja terjadi gharar ringan.
Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Layanan Hotel Syariah Pasir Putih Kota Jambi Dara Suci Amalia; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10824

Abstract

Abstract. Sharia tourism is a tour by visiting a place to see the natural beauty that Allah SWT created, considering the number of Indonesian Muslim population is the largest in the world. Sharia hotel is one of the accommodations in tourism that provides an attractive form of additional service in order to improve moral quality and noble character. The implementation of services at Pasir Putih hotel is suspected while there is still one condition that has not been fulfilled, namely facilities. The purpose of this study is first to analyse the sharia hotel services in Pasir Putih, the facilities provided are in accordance with the guidelines, the second is to find out the analysis of the implementation of the sharia hotel in Pasir Putih based on the DSN MUI Fatwa. The method used is qualitative, the data used are primary and secondary data. Based on the results of research conducted by the author at Pasir Putih Sharia Hotel based on DSN MUI Fatwa No.108 / DSN-MUI / X / 2016, regarding guidelines for organising tourism based on sharia principles is based on seven points which are requirements for the fulfilment of hotel standards based on sharia principles. There are several conditions that have not been fulfilled. Abstrak. Wisata syariah adalah wisata dengan mengunjungi suatu tempat untuk melihat keindahan alam yang Allah SWT ciptakan, mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia jumlahnya paling banyak di dunia. Hotel syariah merupakan salah satu akomodasi dalam pariwisata yang memberikan bentuk pelayanan tambahan yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter yang luhur. Pelaksanaan layanan di hotel Pasir Putih di duga sementara masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu fasilitas. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis pelayanan hotel syariah pasir putih fasilitas yang di sediakan sudah sesuai dengan pedoman, yang kedua untuk mengetahui analisis implementasi hotel syariah pasir putih berdasarkan Fatwa DSN MUI. Metode yang digunakan adalah kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Hotel Syariah Pasir Putih berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, tentang pedoman penyelenggaran pariwisata berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan tujuh poin yang menjadi syarat agar terpenuhinya standar hotel yang berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa syarat yang masih belum terpenuhi.
Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam terhadap Praktik Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami’ Nurul Falah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung) Zuni Rosidatul Afifah; Siska Lis Sulistiani; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.10792

Abstract

Abstract Indonesia is a country with a majority of the population being Islamic. The waqf has enormous potential against the development of Islam it self to indict. As times progressed and various issues of waqf began to arise, the government began issuing regulations aimed at suppressing existing problems such as law No. 41 of 2004 on waqf. Among the waqf problems that exist, one of them is about the ruislag or exchange of waqf property. This study aims to analye and evaluate the procedure of ruislag both in Islamic law and law. This study uses descriptive qualitative research methods using a normative approach and using data collection techniques carried out by means of interviews, field studies and also studies of related articles. As for the conclusion from the results of this study, it was obtained that the related practice of ruislag has met the requirements in Islamic law according to some Imam Mazhab, but it turned out that the related ruislag practice still does not comply with the rules already established by the goverment in the current legislation. Abstrak Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Wakaf memiliki potensi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam itu sendiri untuk berdakwa. Seiring dengan berkembangnya zaman dan mulai bermunculan berbagai masalah wakaf, maka pemerintah mulai mengeluarkan regulasi-regulasi yang bertujuan untuk menekan masalah yang ada seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Diantara permasalahan wakaf yang ada salah satunya adalah mengenai ruislag atau tukar guling harta benda wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai prosedur ruislag baik dalam perundang-undangan maupun secara hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif serta menggunakan tekniki pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, studi lapangan dan juga studi terhadap artikel-artikel terkait. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini didapat bahwa praktik ruislag terkait telah memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam menurut beberapa Imam Mazhab, namun ternyata praktik ruislag terkait masih belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam perundang- undangan yang berlaku.
Recovery of Wakaf Assets Post Natural Disasters according to Islamic Law and Positive Law Siska Lis Sulistiani; Intan Nurrachmi; Ramdan Fawzi
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 11, No 2 (2024): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v11i2.35017

Abstract

This study aims to ascertain and evaluate the processes followed by national and Islamic law to recover waqf assets following a calamity. The 1945 Constitution, Law No. 41 of 2004 on Waqf, and other regulations are among the key legal data sources used in this qualitative study employing a normative juridical method from the viewpoint of Islamic law, which is derived from the Quran, the Hadith, and the views of relevant scholars. Periodicals and other pertinent articles are examples of secondary legal sources. Next, using descriptive analytic techniques, the data was gathered through library research and examined to determine the synchronization stage and compliance with legal norms and principles. The study's findings demonstrate that waqf assets—such as damaged land and buildings—can be recovered. In Islamic law, as long as there is no proof of someone's ownership, the assets return to the state. This is almost the same as positive law in Indonesia, namely if the affected waqf assets are destroyed or damaged and previously had a waqf certificate, efforts can be made to identify the waqf assets, and if important files related to the waqf are lost, you can contact BPN to get a copy, but if the assets are destroyed according to the UUPA the land returns to the state. Financing can be done by optimizing the funding of cash waqf and cash waqf for efforts to repair and rebuild these assets.
Co-Authors Acep Alfian Khoerurrijal Saprudin Aditya Yunianto Ageung Nur Inayah Ai Pebrianti Purwa Delimas Amalia Rahmawati Amalia solihat Asep Ramdan Hidayat Asmara, Eren Dwi Ayuningtyas Bastman Budi Setiadi Dara Suci Amalia Dary Salman Dendi Septiana Firmansyah Eka Putra Pratama Encep Abdul Rojak Endah Nurwulansari Erlin Setiawati Eva Misfah Bayuni Eva Misfah Bayuni Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Faiz Izzul Haq Fawzi, Ramdan Fitriana Wulandari Zulkarnaen Gumilar, Agi Sukma Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah ifa hanifia senjiati Ilham Mujahid Indryani, Indryani Intan Nurrachmi Iskandar Ibrahim Itsnaina Lathifah Ridwan Iwan Permana Jejen Jaenudin M Alvin Nuzi Khairi Mazin M. Abdurrahman Maman Surahman Maulani Salsabila Mohammad Wahyu Maulana Muhammad Aji Saka Haelani Muhammad Fakhrul Arifin Muhammad Fikri Rais Mubarok Muhammad Luthvy Hasan Muhammad Ramdan Sirojudin Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhardi Naila Salsabila Nanang, Shifa Anindita Neng Dewi Himayasari Nurul Asri Safitri Popon Srisusilawati Pratama, Eka Putra Rahmat Maulana Siddiq Rahmi Edriyanti Ramlawati Ramlawati Rifa Ardi Gumelar Rifqi Adzkiyya H. A Sarniya, Anita Selva Nur Fadhilah Shifa Agnisa Shifa Anindita Nanang Shindu Irwansyah Siregar, Masyunita Siti Aisyah Sri Wulan Titin Suprihatin Titin Suprihatin Tubagus Farhan Fauzian vera fadillah marufin Yunus, Sitti Rahma Zuni Rosidatul Afifah