Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Hukum Islam dan UU tentang Wakaf terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Mohammad Wahyu Maulana; Siska Lis Sulistiani; Encep Abdul Rojak
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1917

Abstract

Abstract. The existence of waqf that is not administratively registered has the potential to cause disputes and lawsuits from certain parties. This also happened to the waqf land area of 500m2 which is managed productively by the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School, East Palu City, which until now does not have the legality of formal waqf recording documents. Therefore, this research is focused on examining the recording of waqf which is managed productively by the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City. The research method used in this study is an analytical description with a normative juridical approach to examine the implementation of unrecorded waqf management from the perspective of Islamic law and Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. The results show that the recording of productive waqf at the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City has not fully fulfilled the pillars and requirements of waqf according to Islamic law, namely that they do not have strong legal evidence in the form of a Waqf Pledge Deed. Then the recording of waqf in the management of productive waqf at the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in general is not contradictory, but for orderly administration and the nadzir should communicate with the Wakif heirs so that the Waqf Pledge Deed is immediately issued in in front of the PPAIW KUA officer of East Palu District. Abstrak. Adanya wakaf yang tidak tercatat secara administratif berpotensi menimbulkan sengketa dan gugatan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini pun terjadi pada lahan wakaf seluas 500m2 yang dikelola secara produktif oleh Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur yang sampai saat ini belum memiliki legalitas dokumen pencatatan wakaf secara formal. Oleh karena itu, penelitian difokuskan untuk mengkaji pencatatan wakaf yang dikelola secara produktif oleh pihak Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti pelaksanaan pengelolaan wakaf yang belum tercatat dari perspektif hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam yaitu belum memiliki bukti hukum yang kuat berupa Akta Ikrar Wakaf. Kemudian pencatatan wakaf dalam pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara umum tidak bertentangan, tetapi untuk tertib administrasi dan pihak nadzir sebaiknya melakukan komunikasi dengan pihak ahli waris Wakif agar segera diterbitkan Akta Ikrar Wakaf di depan petugas PPAIW KUA Kecamaran Palu Timur.
Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam M Alvin Nuzi Khairi Mazin; Siska Lis Sulistiani
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1379

Abstract

Abstract. In carrying out its duties, KUA it has been regulated in the Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. One form of Islamic family law reform is the inclusion of marriage records as one of the marriage provisions that must be met. This study aims to analyze the implementation of marriage registration at KUA Bojongsoang according to Article 40 PMA Number 20 of 2019 and Islamic Law. This research is juridical normative. Data obtained through interviews and literature study. The data analysis technique used is Content Analysis and Descriptive Analysis. The results of the study show that the implementation of Marriage Registration at KUA Bojongsoang is not in accordance with Article 40 PMA Number 20 of 2019, this is evidenced by still publishing duplicate marriage books in sheet form. However, according to Islamic law, marriage registration carried out by KUA Bojongsoang is in accordance with the definition of maslahah which means a good thing, which is useful, so that marriage registration has provided maslahah for the community in Bojongsoang District in order to obtain legal certainty by proving the marriage book. for various matters that require it administratively. Abstrak. Dalam melaksanakan tugasnya KUA telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pencatatan perkawinan di KUA Bojongsoang menurut Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (Content Analisys) dan Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pencatatan Perkawinan di KUA Bojongsoang belum sesuai dengan Pasal 40 PMA Nomor 20 Tahun 2019, hal ini dibuktikan dengan masih menerbitkannya duplikat buku nikah dalam bentuk lembaran. Namun, menurut hukum islam pencatatan perkawinan yang dilaksanakan KUA Bojongsoang sudah sesuai dengan melihat akan definisi dari maslahah yang mempunyai makna suatu hal yang baik, yang berguna, sehingga pencatatan perkawinan itu sudah memberikan maslahah untuk masyarakat di Kecamatan Bojongsoang guna mendapatkan kepastian hukum dengan dibuktikannya buku nikah untuk berbagai hal yang mensyaratkannya secara administratif.
Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Lelang Wakaf sebagai Strategi Fundraising di Yayasan Daarul Muttaqiin Cimahi Anisa Awanis; Siska Lis Sulistiani; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8101

Abstract

Yayasan Daarul Muttaqiin bergerak di bidang sosial dan bidang pendidikan keagamaan. Seperti halnya dalam memfasilitasi pembangunan gedung dakwah dan pesantren yang mampu membuat formulasi kearah positif dengan strategi fundraising cara mempengaruhi donatur dalam lelang wakaf sehingga fundraising membutuhkan strategi yang baik dan relevan. Permasalahan wakaf sudah diatur dalam Hukum Islam dan juga didalam Undang˗undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan begitu lelang wakaf juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada didalamya. Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan strategi fundraising pada lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqiin yang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang˗undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terhadap pengurus lelang wakaf di yayasan Daarul Muttaqiin, studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan analisis terhadap pelaksanaan Strategi Fundraising pada Lelang Wakaf di Yayasan Daarul Mutaqiin sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syaratnya serta fungsi dan tujuan sesuai dengan Pasal 5, 9 dan 15 Undang˗undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adanya istilah strategi fundraising menggunakan lelang wakaf merupakan suatu strategi yang menarik agar masyarakat mengikuti program yayasan Daarul Muttaqiin. Kata Kunci: strategi, fundraising, lelang, wakaf The Daarul Muttaqiin Foundation is engaged in social and religious education. As is the case in facilitating the construction of da'wah buildings and Islamic boarding schools which are able to make formulations in a positive direction with fundraising strategies for how to influence donors in waqf auctions so that fundraising requires a good and relevant strategy. The issue of waqf has been regulated in Islamic Law and also in Law 41 of 2004 concerning Waqf. That way the waqf auction must also be in accordance with the provisions contained therein. This study aims to describe the fundraising strategy for waqf auctions at the Daarul Muttaqiin foundation in terms of Islamic Law and Law 41 of 2004 concerning Waqf. The research method used is normative legal research and this research is included in the type of descriptive research. The data sources used are secondary and primary data sources. The data collection technique used was interviews with waqf auction administrators at the Daarul Muttaqiin foundation, literature studies and documentation. The results of this study show that the analysis of the implementation of the Fundraising Strategy at the Waqf Auction at the Daarul Mutaqiin Foundation is valid according to Islamic law because it fulfills the pillars and conditions as well as the functions and objectives in accordance with Articles 5, 9 and 15 of Law 41 of 2004 concerning Waqf. The existence of the term fundraising strategy using waqf auctions is an interesting strategy so that people join the Daarul Muttaqiin foundation program. Keywords: strategy, Fundraising, auction, Waqf
Analisis Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Pengelolaan Hotel Orange Homes Syariah di Kota Bandung Gamas Athalla Fenanto; Siska Lis Sulistiani; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8301

Abstract

Abstract. DSN-MUI Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 is a regulation that is currently the basis for organizing Sharia hospitality tourism in Indonesia after PERMENPAREKRAF No.2/2014 concerning Guidelines for Implementing Sharia Hotel Business which was revoked by Tourism Minister Regulation Number 11 Year 2016 concerning Revocation of PERMENPAREKRAF No.2/2014 concerning Guidelines for Implementing Sharia Hotel Businesses. Revocation PERMENPAREKRAF No.2/2014 concerning Guidelines for Implementing Sharia Hotel Businesses is revoked because it no longer follows current demands and developments in tourism so it needs to be revoked. This research is a qualitative type with a normative juridical method whose data collection comes from interviews, literature studies, and documentation studies which are then analyzed through data reduction or a simplification process which is then carried out by presenting data which provides an opportunity to draw conclusions and take action to draw conclusions as a stage last on the method of analysis in this study. Based on the results of this study, of the seven minimum fatwa requirements No. 108/DSNMUI/X/2016 on the Orang Homes Syariah Hotel, there is one conditions that had not been fulfilled yet, which is the seventh condition. so it can be said that a small part of the Orange Homes Syariah Hotel cannot be categorized as a shariacompliant hotel.Keywords: Sharia Hotel, DSN-MUI Fatwa, Sharia Economic Law
Tinjauan Hukum Islam terhadap Cashback Jasa Kirim di Marketplace Shopee Daffa Ilfandi Dzakwan Putra; Siska Lis Sulistiani; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8609

Abstract

Abstract. This research was motivated by the lack of literacy related to the halal or haram problems of cashback provided by sending services to online stores in the Shopee marketplace, the development of technology in the business and economic sector, and the importance of understanding the legal certainty of Islam regarding contemporary issues.. The purpose of this study is to analyze the certainty of Islamic law regarding product marketing strategies and the legal certainty that, according to Islamic law, is related to product marketing strategies used by Delivery Services in the Shopee marketplace. This research framework is based on the relationship between cashback on Shopee as a marketing strategy for sending service products to Islamic legal sources so as to produce legal certainty related to delivery service product marketing strategies, especially the cashback provided by delivery services to online stores such as Surfinclo. The research method applied is normative-juridical with a descriptive-qualitative research approach. The data sources used in this study are the results of interviews from Surfinclo and literature studies such as research journals, scientific articles, textbooks, and so on. Based on their findings, researchers found that the practice of sending service cashback on product marketing on the Shopee marketplace is classified as a marketing fee. It is included in the halal category based on Islamic legal sources, such as the Qur'an, hadith, ijma', and ijtihad. So it can be concluded that legal certainty related to cashback is halal and can be applied by Muslim entrepreneurs Keyword: Islam, Law, Marketplace, Cashback, Marketing, Strategy. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya literasi terkait permasalahan halal atau haramnya cashback yang diberikan jasa kirim kepada pihak toko online di marketplace Shopee, perkembangan teknologi disektor ekonomi bisnis, dan pentingnya mengetahui kepastian hukum islam terhadap sebuah permasalahan yang sifatnya kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum islam tentang strategi pemasaran produk, dan menganalisis kepastian hukum yang mana menurut hukum Islam terkait strategi pemasaran produk yang digunakan oleh Jasa Kirim di marketplace Shopee. Kerangka berfikir penelitian ini didasarkan pada keterkaitan antara cashback di Shopee sebagai strategi pemasaran produk jasa kirim terhadap sumber-sumber hukum islam sehingga menghasilkan kepastian hukum terkait strategi pemasaran produk jasa kirim yang khususnya adalah cashback yang diberikan oleh jasa kirim kepada toko online seperti Surfinclo. Metode penelitian yang digunakan adalah yurudis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak Surfinclo dan studi literatur seperti jurnal penelitian, artikel ilmiah, buku teks, dan sebagainya. Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan bahwa praktik cashback jasa kirim pada pemasaran produk di marketplace Shopee tergolong sebagai marketing fee. Hal tersebut termasuk dalam kategori halal berdasarkan sumber hukum Islam, seperti Al-qur’an, hadits, ijma’, dan ijtihad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum terkait cashback tersebut adalah halal dan dapat diaplikasikan oleh pengusaha Muslim Kata Kunci: Hukum, Islam, Marketplace, Strategi, Pemasaran
Analisis Pencatatan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Fitriana Wulandari Zulkarnaen; Siska Lis Sulistiani; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10316

Abstract

Abstract. Law no. 41 of 2004 concerning waqf is intended to create legal order and administration of waqf in order to protect waqf assets. To protect waqf assets, Law no. 41 of 2004 concerning Waqf stipulates that legal actions relating to waqf must be recorded and stated in the waqf pledge deed, registered and announced, and their implementation carried out in accordance with the procedures stipulated in the laws and regulations governing waqf, so that there are no incidents. Things that are not desired in the future include problems that occur if the party demands the waqf land. Therefore, this research aims to analyze waqf assets according to law no. 41 of 2004 at the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta. This research uses normative juridical research methods with primary and secondary data sources using data collection methods, interviews, and analyzed using qualitative descriptive methods, then the results of this research are that the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta, which stands on waqf land, has not been registered according to Law No. 41 of 2004. According to the administrator of the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta, who Mr. Adang Sumarna, when asked why he didn't have a certificate, said that due to the lack of information about waqf land certificates, especially processing waqf land certificates which is quite complicated. There are many requirements that we can't fulfill and it costs quite a lot of money. They also said that the most important thing is that it is valid. According to Islamic law, especially the registration fee and process takes a very long time and a Nazir has minimal knowledge regarding the terms and conditions that must be submitted. Abstrak. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Untuk melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan bahwa tindakan hukum yang berkaitan dengan wakaf harus dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan dan diumumkan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, agar tidak adanya hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari salah satunya masalah yang terjadi jika pihak menuntut tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aset wakaf menurut undang-undang no.41 tahun 2004 di Masjid Jamie Al-Falah Karang Layung Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder, dan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan analisis deskriftif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Masjid jamie al-falah karang layung purwakarta yang berdiri di atas tanah wakaf belum tercatat menurut undang-undang no.41 tahun 2004. Menurut pengurus Masjid Jamie Al-Falah Karang Layung Purwakarta yang bernama bapak Adang Sumarna ketika ditanya kenapa belum memiliki sertifikat beliau mengatakan bahwa Dikarenakan minimnya informasi tentang seputar sertifikat tanah wakaf apalagi pengurusan sertifikat tanah wakaf cukup rumit Banyak persyaratan yang belum bisa kami penuhi Dan memakan biaya yang lumayan besar, mereka juga mengatakan bahwa yang terpenting sudah sah secara hukum islam, apalagi biaya pendaftaran dan prosesnya memakan waktu yang sangat lama dan minimnya pengetahuan seorang nazir dalam informasi tentang bagaimananya syarat dan ketentuan apa saja yang harus di serahkan.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X di Kota Bandung Ayuningtyas Bastman; Maman Surahman; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10705

Abstract

Abstract. Sale and purchase is an agreement to exchange objects or goods that have value voluntarily between the two parties in accordance with the agreement of sharia law. In buying and selling there are pillars and shara that must be fulfilled, namely the existence of people who have an agreement (aqid), the existence of shigat (ijab and qabul), the existence of goods or money. The implementation of the sale and purchase of food that occurs at Restaurant X in Bandung City is suspected while there is still one condition that has not been fulfilled, namely his own will (without coercion). The objectives of this study are: First, knowing the Implementation of Service Charge at Restaurant X. Second, to know the Muamalah Jurisprudence Review of the Implementation of Service Charge at Restaurant X. The research method used is qualitative descriptive analysis method. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of literature studies and field research. Based on the results of research that has been conducted by the author are: First, the implementation of the service charge at restaurant x is the absence of prior socialization to consumers. Second, the sale and purchase is still valid, but there is a mild gharar. Abstrak. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian hukum syara. Dalam jual beli terdapat rukun dan syara yang harus terpenuhi yaitu adanya orang yang berakad (aqid), adanya shigat (lafaz ijab dan qabul), adanya barang atau uang. Pelaksaan jual beli makanan yang tejadi di Restoran X di Kota Bandung dugaan sementara masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui Implementasi Service Charge pada Restoran X. Kedua, mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: Pertama, pelaksanaan service charge di restoran x ini tidak adanya sosialisasi diawal kepada konsumen. Kedua, jual belinya tetap sah hanya saja terjadi gharar ringan.
Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Layanan Hotel Syariah Pasir Putih Kota Jambi Dara Suci Amalia; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10824

Abstract

Abstract. Sharia tourism is a tour by visiting a place to see the natural beauty that Allah SWT created, considering the number of Indonesian Muslim population is the largest in the world. Sharia hotel is one of the accommodations in tourism that provides an attractive form of additional service in order to improve moral quality and noble character. The implementation of services at Pasir Putih hotel is suspected while there is still one condition that has not been fulfilled, namely facilities. The purpose of this study is first to analyse the sharia hotel services in Pasir Putih, the facilities provided are in accordance with the guidelines, the second is to find out the analysis of the implementation of the sharia hotel in Pasir Putih based on the DSN MUI Fatwa. The method used is qualitative, the data used are primary and secondary data. Based on the results of research conducted by the author at Pasir Putih Sharia Hotel based on DSN MUI Fatwa No.108 / DSN-MUI / X / 2016, regarding guidelines for organising tourism based on sharia principles is based on seven points which are requirements for the fulfilment of hotel standards based on sharia principles. There are several conditions that have not been fulfilled. Abstrak. Wisata syariah adalah wisata dengan mengunjungi suatu tempat untuk melihat keindahan alam yang Allah SWT ciptakan, mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia jumlahnya paling banyak di dunia. Hotel syariah merupakan salah satu akomodasi dalam pariwisata yang memberikan bentuk pelayanan tambahan yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter yang luhur. Pelaksanaan layanan di hotel Pasir Putih di duga sementara masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu fasilitas. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis pelayanan hotel syariah pasir putih fasilitas yang di sediakan sudah sesuai dengan pedoman, yang kedua untuk mengetahui analisis implementasi hotel syariah pasir putih berdasarkan Fatwa DSN MUI. Metode yang digunakan adalah kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Hotel Syariah Pasir Putih berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, tentang pedoman penyelenggaran pariwisata berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan tujuh poin yang menjadi syarat agar terpenuhinya standar hotel yang berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa syarat yang masih belum terpenuhi.
Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syari’ah Mutiara Siti Safira; M. Abdurrahman; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.9715

Abstract

Abstract. Registration of waqf deeds is governed by Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation Number 42 of 2006 concerning Implementation. However, many waqf lands lack complete certificates, hindering their utilization and development, especially those with buildings. This issue was noted in the waqf land of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village, North Cimahi City.To address this, two research problems were formulated: 1. Analyzing the Implementation of Waqf Certification of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village. 2. Analyzing the Waqf Certification of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Maqasid Asy-Syariah.The research aims to determine the analysis of the waqf certification of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Maqasid Asy-Syariah. This study employs a qualitative descriptive method with a normative juridical approach, collecting field data (Field Research) and literature data through interviews and literature review.Legal sources such as the Quran, Hadith, Legislation, articles, journals, relevant books, and official documents related to waqf are consulted. The research concludes that while the implementation of Waqf assets of Nurul Iman Mosque, Cipageran Village, aligns with Maqasid Asy-Shari'ah, it does not fully comply with Waqf Law as the asset is not registered according to Article 17 of Law No. 41 of 2004 on Waqf. Additionally, the waqf vow was conducted verbally without proper procedures, leading to uncertainty and lack of legal protection. Abstrak. Pendaftaran akta wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Implementasinya. Namun, banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat lengkap, menghambat pemanfaatan dan pengembangannya, terutama yang memiliki bangunan. Masalah ini terjadi di tanah wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran, Kota Cimahi Utara.Dua masalah penelitian dirumuskan: 1. Menganalisis Implementasi Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran. 2. Menganalisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syariah. Penelitian bertujuan untuk menentukan analisis sertifikasi wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengumpulkan data lapangan dan data literatur melalui wawancara dan tinjauan literatur.Sumber-sumber hukum seperti Alquran, Hadis, Peraturan Perundang-undangan, artikel, jurnal, buku-buku yang relevan, dan dokumen resmi terkait wakaf dijadikan acuan. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi aset wakaf Masjid Nurul Iman, Desa Cipageran, sesuai dengan Maqasid Asy-Syariah, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Wakaf karena aset tidak terdaftar sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, sumpah wakaf dilakukan secara lisan tanpa prosedur yang tepat, menyebabkan ketidakpastian dan kurangnya perlindungan hukum.
Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam terhadap Praktik Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami’ Nurul Falah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung) Zuni Rosidatul Afifah; Siska Lis Sulistiani; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.10792

Abstract

Abstract Indonesia is a country with a majority of the population being Islamic. The waqf has enormous potential against the development of Islam it self to indict. As times progressed and various issues of waqf began to arise, the government began issuing regulations aimed at suppressing existing problems such as law No. 41 of 2004 on waqf. Among the waqf problems that exist, one of them is about the ruislag or exchange of waqf property. This study aims to analye and evaluate the procedure of ruislag both in Islamic law and law. This study uses descriptive qualitative research methods using a normative approach and using data collection techniques carried out by means of interviews, field studies and also studies of related articles. As for the conclusion from the results of this study, it was obtained that the related practice of ruislag has met the requirements in Islamic law according to some Imam Mazhab, but it turned out that the related ruislag practice still does not comply with the rules already established by the goverment in the current legislation. Abstrak Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Wakaf memiliki potensi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam itu sendiri untuk berdakwa. Seiring dengan berkembangnya zaman dan mulai bermunculan berbagai masalah wakaf, maka pemerintah mulai mengeluarkan regulasi-regulasi yang bertujuan untuk menekan masalah yang ada seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Diantara permasalahan wakaf yang ada salah satunya adalah mengenai ruislag atau tukar guling harta benda wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai prosedur ruislag baik dalam perundang-undangan maupun secara hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif serta menggunakan tekniki pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, studi lapangan dan juga studi terhadap artikel-artikel terkait. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini didapat bahwa praktik ruislag terkait telah memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam menurut beberapa Imam Mazhab, namun ternyata praktik ruislag terkait masih belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam perundang- undangan yang berlaku.
Co-Authors Acep Alfian Khoerurrijal Saprudin Aditya Yunianto Ageung Nur Inayah Ai Pebrianti Purwa Delimas Amalia Rahmawati Amalia solihat Amrullah Hayatudin Anisa Awanis Asep Ramdan Hidayat Asmara, Eren Dwi Ayuningtyas Bastman Azahra, Silva Trianita Budi Setiadi Daffa Ilfandi Dzakwan Putra Dara Suci Amalia Dary Salman Dendi Septiana Firmansyah Eka Putra Pratama Encep Abdul Rojak Endah Nurwulansari Erlin Setiawati Eva Misfah Bayuni Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Faiz Izzul Haq Fitriana Wulandari Zulkarnaen Gamas Athalla Fenanto Gumilar, Agi Sukma Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah Hafifah Haqqi, Abdurahman Raden Aji Hery Widijanto Ifa Hanifia Senjiati Ilham Mujahid Indryani, Indryani Intan Nurrachmi Iskandar Ibrahim Iwan Permana Jejen Jaenudin M Alvin Nuzi Khairi Mazin M. Abdurrahman M. Abdurrahman Maman Surahman Maulani Salsabila Mohammad Wahyu Maulana Muhamad Afgan Aulia Rahman Muhammad Aji Saka Haelani Muhammad Akmal Saifullah Muhammad Fakhrul Arifin Muhammad Fikri Rais Mubarok Muhammad Luthvy Hasan Muhammad Ramdan Sirojudin Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhardi Mutiara Siti Safira Naila Salsabila Nanang, Shifa Anindita Nenden Shelby Zahraneylan Putri Muchtar Neng Dewi Himayasari Nurjihan Syahdina Nurul Asri Safitri Popon Srisusilawati Pratama, Eka Putra Rahmat Maulana Siddiq Rahmi Edriyanti Ramdan Fawzi Ramlawati Ramlawati Rifa Ardi Gumelar Rifqi Adzkiyya H. A Riyadh, Ahmad Sarniya, Anita Selva Nur Fadhilah Shifa Agnisa Shifa Anindita Nanang Shindu Irwansyah Sipa Rahmadina Siregar, Masyunita Siti Aisyah Sri Wulan Titin Suprihatin Titin Suprihatin Tubagus Farhan Fauzian Udin Saripudin vera fadillah marufin Yandi Maryandi Yunus, Sitti Rahma Zia Firdaus Nuzula Zuni Rosidatul Afifah