Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 Tentang Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim Menurut Hukum Islam Dendi Septiana Firmansyah; Siska Lis Sulistiani; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15613

Abstract

Abstract. Islamic inheritance law is a set of rules that regulate the transfer of property rights or property from a person who dies to his heirs in accordance with Islamic law. The ulama's agreement regarding the inability to inherit between Muslims and non-Muslims was adopted in the Compilation of Islamic Law (KHI). Even though Islamic inheritance law and the Compilation of Islamic Law explain that the condition for heirs and heirs to be able to inherit each other's inheritance is that they must both be Muslim, in practice the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Jurisprudence in 2018 which gives the share of assets of Muslim heirs to Muslim heirs. non-Muslim heirs through a mandatory will. The aim of this research is to find out the arrangements for Wajibah Wills for Non-Muslims. To explain how Islamic Law analyzes the Supreme Court Jurisprudence Number. 1/Yur/Ag/2018 concerning Mandatory Wills for Non-Muslims. The method used by the author is juridical-normative. The type of research data is qualitative data and the research data collection technique is carried out by means of literature study. The granting of inheritance assets by the Supreme Court to non-Muslim parties does not exceed the maximum limit for granting mandatory wills as regulated in the Compilation of Islamic Law. However, it is felt that this decision does not fulfill a sense of justice because the judge indirectly equalizes the position of Muslim heirs in Islamic law. In other words, the mandatory will given in the judge's decision seems to confirm that non-Muslim heirs have the same share as Muslim heirs in the inheritance. Abstrak. Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris sesuai hukum Islam. Kesepakatan ulama tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun dalam hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa syarat antara pewaris dan ahli waris untuk bisa saling mewarisi harta warisan adalah harus sama-sama beragama Islam, namun pada praktiknya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Yurisprudensi tahun 2018 yang memberikan bagian harta dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim. Untuk menjelaskan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1/Yur/Ag/2018 tentang Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif. Jenis data penelitiannya adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pemberian harta warisan oleh Mahkamah Agung kepada pihak non muslim memang tidak melebihi dari batas maksimal pemberian wasiat wajibah yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun putusan ini di rasa belum memenuhi rasa keadilan karena hakim secara tidak langsung menyamakan kedudukan ahli waris yang beragama muslim dalam hukum Islam. Dengan kata lain wasiat wajibah yang diberikan dalam putusan hakim tersebut seolah-olah membenarkan ahli waris non muslim sama bagiannya dengan ahliwaris muslim terhadap harta warisan.
DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT BAQIR ASH-SHADR DAN M ABDUL MANNAN Sulistiani, Siska Lis
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2017): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v1i1.5731

Abstract

Distribusi merupakan bagian penting dalam perekonomian khususnya dalam pembangunan sebuah negara. Di dalamnya ada aspek kepemilikan, keadilan dan sumber daya yang menjadi aspek penting berjalannya proses ekonomi sebuah negara. Kedua ahli ekonomi Islam M.Abdul Manan dan M Baqir Ash-Shadr berbeda pandangan, dalam memandang keterbatasan sumber daya alam, status kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara serta hakikat keadilan dalam distribusi pendapatan. Dari hal itu, hakikat distribusi itu ditinjau relevansinya dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dengan tehnik studi pustaka terhadap karya para tokoh bersangkutan.
The Legal Position of Waqf for Non-Muslims in Efforts to Increase Waqf Assets in Indonesia Sulistiani, Siska Lis
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5, No 1 (2021): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v5i1.9161

Abstract

This study examines the legal standing of waqf for non-Muslims contributing to the increase of waqf assets in Indonesia. It turns out that raising waqf funds can be accessed from non-Muslim funds that sympathize with the economic value of Islamic philanthropy. Waqf is a deed that is part goodness of Islam and has a socioeconomic dimension. The essence of waqf is to hold the core of waqf and develop the outcome, so that waqf assets do not just disappear. The form of waqf is exciting and has great benefits so that not only a Muslim who is interested in waqf, many non-Muslims also contribute through donations. However, scholars differ in opinions about non-Muslim waqf laws; besides that, the waqf law also does not mention the specificity of waqf only for Muslims. This research is qualitative research through a normative juridical approach through literature in analyzing the data obtained. So, the difference in opinion of the madzhab scholars is essentially allowing non-Muslim endowments if it is not intended for religious facilities such as mosques.
Analisis Putusan Hakim Nomor 4260/Pdt.G/2020/Pa.Bdg Tentang Cerai Talak Terhadap Pemberlakuan Hak Ex Officio Hakim Menurut Sema Nomor 3 Tahun 2015 Poin 10 Muhammad Ramdan Sirojudin; Siska Lis Sulistiani; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i1.17802

Abstract

Abstract. Based on the provisions of Article 178 paragraph (3) HIR/ 189 RBG, the judge's authority to issue a decision on a case that is not requested or exceeds what is demanded by the parties. SEMA Regulation Number 3 of 2015 point 10 emphasizes that the determination of hadhanah rights as long as it is not submitted in the lawsuit/application. Based on the background above, the main problem of this study is How is the analysis of judge's decision number 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg concerning divorce talak against the implementation of Ex Officio Rights and How is the analysis of judge's decision number 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg concerning the judge's Ex Officio Rights according to SEMA Number 3 of 2015 point 10. The methodology used in this study is qualitative normative juridical. The results of the study show that first, the Bandung Religious Court judge has applied Ex Officio Rights specifically in divorce talak cases, namely on maintenance that is often not demanded by the wife such as mut'ah, iddah maintenance and child maintenance. The judge's decision in 2020 which was decided Ex Officio in determining the category of living expenses varies according to the judges' considerations. Second, if reviewed from SEMA Number 3 of 2015, the point related to the consideration of the application of the Ex Officio rights of judges at the Bandung Religious Court in 2020 can be strengthened again with the existence of SEMA No. 4 of 2016 and PERMA No. 3 of 2017, to emphasize the use of the provisions of Article 41 letter c of the UUP and KHI. Abstrak. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 RBG telah membatasi kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 menegaskan bahwa penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/ permohonan. Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana analisis putusan hakim nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg tentang cerai Talak terhadap pemberlakuan Hak Ex Officio serta Bagaimana analisis putusan hakim nomor 4260/Pdt.G/2020/PA.Bdg tentang Hak Ex Officio hakim menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, hakim Pengadilan Agama Bandung telah menerapkan Hak Ex Officio khusus dalam perkara cerai Talak yaitu pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri seperti mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Adapun putusan hakim pada tahun 2020 yang diputus secara Ex Officio dalam menetapkan kategori nafkah berbeda-beda jenisnya sesuai dengan pertimbangan para hakim. Kedua, jika ditinjau dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin terkait pertimbangan penerapan hak Ex Officio hakim di Pengadilan agama Bandung tahun 2020 dapat diperkuat lagi dengan adanya SEMA No.4 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2017, untuk mempertegas penggunaan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP dan KHI.
Analisis pengelolaan aset tanah Wakaf terhadap kinerja Nazhir menurut hukum Islam dan UU Wakaf Jejen Jaenudin; Siska Lis Sulistiani; Ramdan Fawzi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i1.18147

Abstract

Abstract. As a form of worship to get closer to Allah SWT related to property, waqf is very beneficial. There are waqf land assets located in Centeng Village, Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency, which in its management is carried out by nazhir which is not in accordance with its obligations. So that nazhir as a manager of waqf assets has a role in the management of waqf assets. With that, the performance of the nazhir in managing waqf assets will determine the quality and quantity of the utilization of waqf assets. This study uses a normative juridical approach with a type of qualitative research, data collected by means of interviews and literature studies. Based on the results of the research, the performance of the nazhir towards its duties and obligations is not fulfilled due to the lack of knowledge about the duties of a nazhir, the lack of knowledge about the importance of waqf recording, and the lack of socialization by PPAIW or the government to the community. In Islamic law, the management carried out by the nazhir in Centeng Village, Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency is not in accordance with Islamic law where the nazhir does not carry out his responsibilities to carry out his duties properly by managing waqf land assets such as not doing records. Then in the Waqf Law, the management carried out by nazhir in Centeng Village, Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency is not in accordance with what is stated in Law Article 11 No.41 of 2004 concerning waqf. Abstrak. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, diberbagai bidang terutama dalam Sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda menjadikan wakaf sangat besar manfaatnya. Ada aset tanah wakaf yang terdapat di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat yang mana dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh nazhir yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Sehingga nazhir sebagai pengelola aset wakaf memiliki peran dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan itu kinerja nazhir dalam mengelola aset wakaf akan menentukan kualitas dan kuantitas pemanfaatan aset wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja nazhir terhadap tugas dan kewajibannya tidak terpenuhi karena kurangnya pengetahuan akan tugas seorang nazhir, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan wakaf, dan kurangnya sosialisasi oleh PPAIW ataupun pemerintah kepada masyarakat. Dalam hukum Islam pengelolaan yang dilakukan nazhir di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat tidak sesuai dengan hukum Islam dimana nazhir tidak melakukan tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan baik dengan cara mengelola aset tanah wakaf seperti tidak melakukan pencatatan . Kemudian dalam UU Wakaf, pengelolaan yang dilakukan nazhir di Kampung Centeng Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung barat tidak sesuai dengan apa yang di sebutkan dalam UU Pasal 11 No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.
Eksistensi Filsafat Hukum Islam dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia Sulistiani, Siska Lis
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2018): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v2i1.6274

Abstract

Ekonomi islam saat ini menjadi sistem ekonomi yang banyak diminati bahkan oleh negara-negara maju sekalipun, yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya salah satunya adalah sumber hukum yang mendasari segala aktifitas ekonomi, dan dasar-dasar filosofis hukum islam lainnya yang menjadi landasan dalam pengembangan ekonomi Islam dimanapun dan dalam bentuk apapun, serta tidak boleh keluar dari koridor syariah. Kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam aktifitas ekonomi Islam dan menjauhi semua bentuk kemadharatan. Melalui tulisan ini dengan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Sehingga dengan metode tersebut dapat digali nilai-nilai filosifis dalam pengembangan ekonomi islam di Indonesia.
Asesmen Perkembangan Bahasa Pendidikan Anak Usia Dini Siregar, Masyunita; Indryani, Indryani; Asmara, Eren Dwi; Sarniya, Anita; Sulistiani, Siska
Jurnal Usia Dini Vol. 9 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : PG PAUD FIP UNIMED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jud.v9i3.55406

Abstract

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui asesmen perkembangan bahasa dalam pendidikan anak usia dini. Penelitian ini menggunakan jenis penenlitian literatur review dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber jurnal, buku dan kajian lainnya, teknik analis data dengan metode analisis deskriptif dengan memaparkan fakta-fakta serta memberikan pemahaman serta penjelasan yang relevan. Hasil penelitian dari 21 artikel dapat disimpulkan 19 artikel didapatkan hasil penelitian bahwa dalam asesmen perkembangan bahasa pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara observasi, catatan anekdot, ceklis, unjuk kerja, hasil karya, portofolio, wawancara, foto dokumentasi dan lembar penilaian, sedangkan 2 artikel di dapatkan hasil bahwa asesmen perkembangan bahasa pendidikan anak usia dini dilakukan dengan menggunakan teknologi digital seperti aplikasi ipad, port electronic-folio (e-portfolio), gambar dan video digital.
Recovery of Wakaf Assets Post Natural Disasters according to Islamic Law and Positive Law Sulistiani, Siska Lis; Nurrachmi, Intan; Fawzi, Ramdan
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 2 (2024): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v11i2.35017

Abstract

This study aims to ascertain and evaluate the processes followed by national and Islamic law to recover waqf assets following a calamity. The 1945 Constitution, Law No. 41 of 2004 on Waqf, and other regulations are among the key legal data sources used in this qualitative study employing a normative juridical method from the viewpoint of Islamic law, which is derived from the Quran, the Hadith, and the views of relevant scholars. Periodicals and other pertinent articles are examples of secondary legal sources. Next, using descriptive analytic techniques, the data was gathered through library research and examined to determine the synchronization stage and compliance with legal norms and principles. The study's findings demonstrate that waqf assets—such as damaged land and buildings—can be recovered. In Islamic law, as long as there is no proof of someone's ownership, the assets return to the state. This is almost the same as positive law in Indonesia, namely if the affected waqf assets are destroyed or damaged and previously had a waqf certificate, efforts can be made to identify the waqf assets, and if important files related to the waqf are lost, you can contact BPN to get a copy, but if the assets are destroyed according to the UUPA the land returns to the state. Financing can be done by optimizing the funding of cash waqf and cash waqf for efforts to repair and rebuild these assets.
Corporate Waqf in Indonesia: Development, Governance Challenges, and Sustainable Prospects Sulistiani, Siska Lis; Gumilar, Agi Sukma
Jeksyah: Islamic Economics Journal Vol. 5 No. 02 (2025): September 2025 Edition
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam _ IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54045/jeksyah.v5i02.2994

Abstract

This study aims to examine the development, governance, and challenges of corporate waqf in Indonesia, with a particular focus on regulatory frameworks, digital innovation, and its contribution to sustainable development. Employing a qualitative descriptive approach, this research is based on a systematic literature review and secondary data analysis from academic journals, government reports, and institutional publications. The findings reveal that corporate waqf in Indonesia has demonstrated significant growth, particularly through CWLS, which recorded an increase from Rp 5 billion in 2020 to Rp 88 billion in 2023. Corporate waqf has also shown measurable social returns, with evidence suggesting that every Rp 1 billion invested can generate Rp 2.3 billion in social value annually. However, the expansion of corporate waqf remains constrained by regulatory gaps, fragmented digital platforms, and limited managerial capacity among waqf administrators. The study concludes that corporate waqf has strong potential to become a strategic instrument for inclusive and sustainable development in Indonesia. To realize this potential, stakeholders must strengthen derivative regulations, standardize governance frameworks, and integrate waqf into corporate Environmental, Social, and Governance (ESG) strategies. These steps will not only enhance transparency and accountability but also ensure that corporate waqf evolves from sporadic philanthropic initiatives into a sustainable mechanism of Islamic social finance capable of contributing to national and global development goals.
Analisis Prinsip Ḥifẓ Al-Māl Terhadap Pengelolaan Wakaf Corporate: Studi Kasus Kantin UMB Selaku Binaan Sinergi Foundation Selva Nur Fadhilah; Muhardi; Siska Lis Sulistiani
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 11 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v6i11.9753

Abstract

The development of productive waqf is currently undergoing significant innovation, one of which is managed through the corporate waqf model. In Bandung City, the Sinergi Foundation is among the institutions that manage corporate waqf assets. However, its implementation has not been fully optimal, particularly in the aspect of financial management within the UMB Canteen, which manages corporate waqf funds. This study aims to analyze the application of the Islamic principle of hifdzu al-maal in the management of productive waqf by the Sinergi Foundation in Bandung City, with a case study on the waqf fund management through the canteen unit at Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) as one of its fostered SMEs. A qualitative approach was employed in this study, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings reveal that, in general, the management of corporate waqf at the Sinergi Foundation has reflected the principle of hifdzu al-maal (safeguarding assets) as taught in the maqashid sharia. Specifically, the management of the UMB Canteen corporate waqf has fulfilled one of the four principles of hifdzu al-maal, namely ensuring productive endowments sourced from lawful assets. Meanwhile, other aspects—such as responsible asset utilization, asset protection and security, and asset development—still require improvement. These improvements may be achieved through the implementation of an accountable bookkeeping system, stricter cash flow management, financial management training for canteen managers, periodic monitoring and evaluation, as well as enhanced transparency and accountability.
Co-Authors Acep Alfian Khoerurrijal Saprudin Aditya Yunianto Ageung Nur Inayah Ai Pebrianti Purwa Delimas Amalia Rahmawati Amalia solihat Amrullah Hayatudin Asep Ramdan Hidayat Asmara, Eren Dwi Ayuningtyas Bastman Azahra, Silva Trianita Budi Setiadi Dara Suci Amalia Dary Salman Dendi Septiana Firmansyah Eka Putra Pratama Encep Abdul Rojak Endah Nurwulansari Erlin Setiawati Eva Misfah Bayuni Eva Misfah Bayuni Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Faiz Izzul Haq Fawzi, Ramdan Fitriana Wulandari Zulkarnaen Gumilar, Agi Sukma Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah ifa hanifia senjiati Ilham Mujahid Indryani, Indryani Intan Nurrachmi Iskandar Ibrahim Itsnaina Lathifah Ridwan Iwan Permana Jejen Jaenudin M Alvin Nuzi Khairi Mazin M. Abdurrahman Maman Surahman maryandi, yandi Maulani Salsabila Mohammad Wahyu Maulana Muhammad Aji Saka Haelani Muhammad Fakhrul Arifin Muhammad Fikri Rais Mubarok Muhammad Luthvy Hasan Muhammad Ramdan Sirojudin Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhardi Naila Salsabila Nanang, Shifa Anindita Neng Dewi Himayasari Nurul Asri Safitri Popon Srisusilawati Pratama, Eka Putra Rahmat Maulana Siddiq Rahmi Edriyanti Ramlawati Ramlawati Rifa Ardi Gumelar Rifqi Adzkiyya H. A Riyadh, Ahmad Saifullah, Muhammad Akmal Sarniya, Anita Selva Nur Fadhilah Shifa Agnisa Shifa Anindita Nanang Shindu Irwansyah Siregar, Masyunita Siti Aisyah Sri Wulan Titin Suprihatin Titin Suprihatin Tubagus Farhan Fauzian Udin Saripudin vera fadillah marufin Yunus, Sitti Rahma Zuni Rosidatul Afifah