Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.852
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta JURNAL DOKTRIN JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Darma Agung Randwick International of Social Science Journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences jurnal hukum das sollen International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Bulletin of Community Engagement Rechtsnormen Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Sahari, Alpi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIMANFAATKAN OLEH BANDAR NARKOTIKA SEBAGAI KURIR NARKOTIKA Gunawan Marthin Panjaitan; Alpi Sahari; Tengku Erwinsyahbana
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2387

Abstract

Pelaku bandar narkotika melibatkan kurir untuk menjual narkotika sekarang ini tidak hanya hanya melibatkan orang dewasa saja, akan tetapi juga melibatkan anak yang diikutsertakan untuk memudahkan pelaku bandar dalam melakukan transaksi jual beli narkotika untuk mengelabui aparat penegak hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian, Kesatu, Tindak pidana narkotika diartikan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, Pelindungan hukum terhadap anak diatur UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengaturannya mengatur anak mendapatkan haknya, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa terhadap anak, dan anak yang berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum diproses hukum dan melalui upaya hukum peradilan anak yang diatur UU No. 11 Tahun 2012. Ketiga, Pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkotika dan permufakatan jahat dengan pelaku bandar dihukum dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai undang-undang pidana yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya sebagai kurir narkotika. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan terhadap anak, pemidanaan terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.LbP) P. A. JUANDA PANJAITAN; TRIONO EDDY; ALPI SAHARI
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i1.2388

Abstract

Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masayarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelian bahwa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila. Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana asusila perbuatan cabul dijerat Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Hakim dalam memutuskan perkara menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2011, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kebijakan Hukum Melindungi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila oleh Hakim Berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp. Adapun kebijakan hakim dalam pertimbangan hukum memutuskan perkara perkara anak berdasarkan faktor usia, terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pelaku, pembuktian, keyakinan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, dan akibat yang diderita korban.
KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA MASYARAKAT Heri Edrino Sihombing; Alpi Sahari
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The correctional system is organized in the context of forming Correctional Families to become fully human beings, aware of mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts so that they can be accepted again by society. The problems are the factors that cause criminal acts against inmates in the Medan Class I Penitentiary, and law enforcement efforts in tackling the occurrence of crimes that occur in inmates in the Medan Class I Penitentiary, as well as the obstacles faced by the Medan Class I Penitentiary in carrying out coaching for correctional inmates which has implications for the occurrence of criminal acts, the research method is normative juridical supported by empirical data. The results of his research are the factors that cause crime because of room capacity, economic inequality that causes social inequality, the number of wardens that are not proportional to the number of prisoners, there is no courtesy among fellow prisoners. Legal efforts carried out by the Medan Class I Lapas in dealing with crime use penal and non penal efforts, the obstacles faced by the Medan Class I Lapas are limited coaching facilities, and the factor of prison space capacity, as well as the level of education
OPTIMALISASI ON LINE SYSTEM REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI SAMSAT MEDAN Riduan Riduan; Alpi Sahari
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of an on-line system in the field of Regident Ranmor has been carried out at the Traffic Directorate level with various strategic alignments in public service management which are translated into criteria such as competitive advantage, timeliness of service fulfillment, community satisfaction, labor productivity and profitability, but on line system as an effort to achieve the effectiveness of regindent ranmor services related to information technology development products to improve service quality and the management of information technology operations is currently still not optimal. The research method used in this thesis research is descriptiveanalytical with normative legal research. Based on the results of the research it was found that the crime of counterfeiting or abbreviated as the crime of counterfeiting is a crime in which there is a system of untruth or falsehood of a thing (object) that something appears from the outside as if it is true, even though in fact it is contrary to the truth. Countermeasures against the Crime of Forgery of Documents Through Optimization of the On Line System as a Non Penal Policy effort through a broader, strategic, integrated and controlled HTCK (Work Procedure Relations) in an on-line system for the development of an applicant identity data collection system at Dirlantas Poldasu with the Regional Revenue Service including with the Population Service in the Provsu area, for example making SOPs and Jukrah for handling KTP misuse found atthe request of the applicant for registration and identification of motorized vehicles at the time of registration, validation of STNK and payment of motor vehicle taxes. In addition, it is necessary to develop an on line system through the Secure Access Module (SAM)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PERJUDIAN Bagas Dwi Akbar; Alpi Sahari
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online gambling crimes consist of servers made by online bookies which are often placed in countries that legalize gambling, while the problem in this research is the Legal Arrangements for Criminal Liability for Parties Who Share Channel Links in which Online Gambling Content is contained. , Second, criminal responsibility for the actions of partieswho play gambling through online channel links. Third, law enforcement policies in efforts to deal with criminal acts of online gambling information technology, the research method uses normative type research and is descriptive analysis in nature. Research results ongambling content can be held criminally responsible for violating the provisions of Article 45 paragraph (2) in conjunction with Article 27 paragraph (2) of the ITE Law, Criminal liability for perpetrators of online gambling websites must fulfill the elements of legal responsibility in efforts to tackle criminal acts of online gambling information technology in essence the criminalization policy is part of the criminal policy by using criminal law means and therefore includes part of the criminal law policy.
UPAYA HUKUM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG Agustian Sinurat; Alpi Sahari
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of science and technology has shown beneficial results for human life, while on the other hand it has also given rise to social ills such as those that have an impact on the emergence of a crime, including carding crimes using computer capabilities to steal personal data from credit card owners. The formulation of the problem is what isthe mode of crime of credit card burglary via the internet in Indonesia, and what are the legal remedies and prosecution of criminal acts of credit card burglary via the internet at the Deli Serdang District Attorney, and what are the obstacles faced by the public prosecutor at the Deli Serdang District Attorney in the criminal credit card theft via the internet. The modus operandi of card fraud via the internet is in the form of discovering the credit card number to pay for ordering goods offered through internet sites, and for this act can be applied using Article 362 of the Criminal Code. Proof can use evidence as contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR:105/PID.SUS/2019/PN-PBR) Muhammad Agustiawan; Alpi Sahari
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Information technology is currently a double-edged sword because apart from contributing to increasing human welfare, progress and civilization, it is also an effective means of unlawful acts including criminal acts (crimes). This study aims to analyze legal protection for victims of the crime of electronic personal data theft, the modus operandi used in the crime of electronic theft of personal data and legally analyze the crime of electronic manipulation of personal data in Decision Number: 105/Pid.Sus/ 2019/PN-Pbr. This research method uses normative research. Based on the results of this study, the finesanction still has confusion, meaning whether the fine came from the loss suffered by the victim or whether the fine was only the result of an act committed by the defendant based on the article imposed on the defendant. In the aquo case regarding fines, the judge imposed a fine on the defendant
KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Horas Monang Jeffry Andi Gultom; Alpi Sahari
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement against criminal acts of corruption is considered very serious, so it is necessary for the Prosecutor's Office to be able to deal with criminal acts of corruption in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia, which form the basis for prosecutors in conducting investigations into corruption cases contained in Law No: 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office is regulated in Article 30 paragraph (1) letter d. Prosecutors have the authority to conduct investigations into certain criminal acts. Law enforcement in the investigation of corruption by the North Sumatra High Prosecutor's Office which has increased the professionalism of investigators is important, because a misapplication of the article will be fatal to the subsequent law enforcement process and the inability to apply normative criminal law rules to concrete legal legal events that occur will have an impact on the bluntness of law enforcement, and the obstacles faced by the Attorney General's Office in carrying out Corruption Investigations are firstly internal constraints and Second, external constraints. ,. The Process of Recovering State Financial Losses through civil law means in the form of a civil lawsuit against a person involved in a corruption case, and a civil lawsuit against the convict and/or his heirs if the decision has permanent legal force
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT AKIBAT SURAT PALSU YANG DIGUNAKAN KETIKA MEMBELA KEPENTINGAN HUKUM KLIEN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:618/PID.B/2019/PN.MDN) Munawar Sadzali; Alpi Sahari
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many incidents that occurred in the community against advocates who were suspected of violating the professional code of ethics were reported to Police Investigators, ignoring the examination of advocates at the Advocate Honorary Council, even though advocates have the right of immunity. The author's aim is to analyze the criminal liability of advocates due to fake letters used when defending clients' legal interests, and the application of the right of immunity against advocates when carrying out their profession, as well as the legal considerations of the Panel of Judges due to fake letters used by advocates when defending clients' legal interests. The research method used is normative legal research. Based on the results of the research, it is known that advocates who use fake letters in carrying out their profession must first be proven to have violated Article 16 of the Advocate Law, in carrying out their duties to defend their clients it is proven that there is no good faith, then they can be subject to criminal liability, and the right of immunity for advocates applies as long as it is carried out in good faith, does not violate the Indonesian Advocate Code of Ethics, and does not violate statutory regulations when carrying out professional duties inside or outside the trial court. what he used was fake, as a suggestion, it would be better if the Law on Advocates contained provisions that investigators could designate advocates as suspects after an ethics trial 
RESOLVING LAND TENURE CONFLICT ARISING FROM UNAUTHORIZED LAND USE CRIMES IN INDONESIA Alpi Sahari
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 24, No 1 (2022): Vol. 24, No. 1, April 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v24i1.36570

Abstract

Land tenure conflict arising from unauthorized land use crimes is a significant aspect of Indonesia's agricultural reform era. Such conflicts have been observed in various regions of the country, indicating a pattern of managing property without the consent of the rightful owner or their representative. However, there is a lack of public understanding regarding the specific elements of criminal activity that fall under the broad term "grabber," which encompasses property-related crimes. This article used a normative approach to look at the issue of the law on unauthorized land use crime in community. This issue becomes particularly contentious in cases involving Plantation Use Right (HGU) land, where individuals without proper rights attempt to assert control. When the HGU expires, it often reveals that the state is the rightful owner, leading to the criminal classification of "acquiring land without a legal permit or representative" and qualifying as a "misappropriation of land rights" under criminal law. To prevent such crimes in the future, it is crucial for the government to demonstrate a strong commitment to law enforcement and educate the community on this matter.
Co-Authors Agustian Sinurat Ahmad Fauzi Aisyah Aisyah Akalafikta Jaya Aldo Fahrezi Raja Muda Lubis Ario Putranto Aris Wibowo Arke Furman Ambat Asor Olodaiv Siagian Bagas Dwi Akbar Benyamin Sirait Boy Siregar Cardio S. Butar-Butar Chandra Priono Naibaho Daniel Octavianus Sinaga Daniel Oktavianus Sinaga Darman Lumban Raja Doddy Hermawan Doni Irawan Harahap Edy Jhon Manalu Elon Unedo Pinondang Endang Pakpahan Erwin Wijaya Siahaan Fauzi, Ahmad Feri Efendi Foni Mega Wahyuni Ghofur Hidayat Gunawan Marthin Panjaitan Hadi Nur Hanifah, lda Heri Edrino Sihombing Herzoni Saragih Horas Monang Jeffry Andi Gultom Hotdiatur Apri Wandi Purba Ida Nadirah Jarot Yusviq Andito Jayawarsa, A.A. Ketut Jorico Lavianchandra Junaidi Pardede Koto, Ismail M. Rikki Ramadhan Masfan Masfan Mhd Raja Lubis Miroharjo, Didik Muhammad Agustiawan MUHAMMAD ARIFIN Muhammad Ikhwan Mukhtar I Kadoli Munawar Sadzali Mustafa Nasution Nanci Yosepin Simbolon Napitupulu, Raffles Devit Marianto Onny Medaline Onny, Medaline P. A. JUANDA PANJAITAN Pinakri, Rapi Purwoko, Agus Riduan Riduan Rika Susilawaty Rina Sry Nirwanan Tarigan Rinaldo Rinaldo Septian Dwi Rianto Septian, Muhardani Budi Silaban, Erwin Ade Putra Simon Elika Simatupang Sinaga, Daniel Oktavianus Sirait, Benyamin Sitti Thrde Halawa Subrata, Bondan Suriadi Surya Perdana Sutardjo, Romadhoni Syam, Ismail T Erwin Syahbana T Erwinsyahbana Tamami Dirga Jeis Tito Alhafezt Togi P. O Triono Eddy Triyadi Triyadi, Triyadi Wahyu Sukma Wenny Moechtar Yemi Mandagi Yenni Maya Sari Yogi Nugraha Setiawan Yohana Yohana Yohana, Yohana Yusuf Hondawantri Naibaho Zefri Pandapotan Simamora Zefri Pandapotan Simamora Zulyadi, Rizkan