Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.897
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi) Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Journal of Innovative and Creativity JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM
Dian Utari
Universitas Pelita Bangsa
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Legal Protection for Famous Brands on Dissimilar Products Dian Utari
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6726

Abstract

The protection of famous brands is regulated within the Paris Convention and the TRIPs Agreement. Famous brand is one that holds a high reputation in the trading world. Legal protection for famous brands on dissimilar products is governed by Article 16 of the TRIPs Agreement, which mandates countries that have ratified TRIPs to also regulate the legal protection of famous brands, even extending it to dissimilar products. Indonesia, as one of the countries that ratified it, is obligated to provide legal protection guarantees for famous brands on dissimilar products. This article aims to examine the implementation of extending the protection of famous brands to dissimilar products within Indonesia's legislative regulations and the factors causing this extension to apply to dissimilar products. Research findings indicate that Indonesia began regulating the protection of famous brands on dissimilar products under Law Number 14 of 1997 concerning Trademarks and currently under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The factors causing the extension of protection for famous brands to dissimilar products include safeguarding brand reputation, protecting ownership rights over the brand, preventing trademark infringements, interests of license holders, economic interests, fostering innovation and investment, as well as serving as a form of consumer protection.
Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Tanpa Adanya Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Muhammad Luthfi Radian; Dian Utari; Rezki Baskoro
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16032

Abstract

Indonesia Memiliki tanah yang sangat subur, sumber daya alamnya yang melimpah, dan letaknya yang strategis semakin menambah nilai tambah bagi negara ini. Menyadari betapa pentingnya kebutuhan manusia akan tanah, sangatlah penting untuk memiliki sertifikat tanah sebagai landasan hukum yang kuat, juga sebagai jaminan atas kepastian hukum. Walaupun Sertifikat hak milik atas tanah sangatlah penting, akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyakarat yang belum mendaftarkan tanahnya atau belum bersertifikat. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan juga untuk memahami mengenai dampak hukum yang timbul akibat kepemilikan tanah tanpa sertifikat resmi selain itu. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis. Data dikumpulkan dengan wawancara serta bahan bahan hukum seperti peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis kebijakan yang relevan dengan tanah tanpa sertifikat. Penelitian ini menemukan bahwa pendaftaran tanah adalah kewajiban hukum. Tanah yang tidak memiliki sertifikat tidak memberikan kepastian hukum kepada pemilik dan dapat menyebabkan sengketa di masa depan. Oleh karena itu, untuk memastikan status hukum kepemilikan tanah, masyarakat dianjurkan untuk segera mendaftarkan tanah mereka.
Analisis Yuridis Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 dalam Penyelesaian Polemik Royalti Musik di Ruang Publik Dian Utari; Muhammad Luthfi Radian; Deby Christiana
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16050

Abstract

Industri musik merupakan bagian penting dari sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi ekonomi sekaligus berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual para pencipta. Pemanfaatan karya musik di ruang publik seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam praktiknya, mekanisme penarikan royalti musik masih menimbulkan polemik, terutama terkait transparansi pengelolaan royalti, mekanisme pembayaran, serta kewenangan lembaga pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penarikan royalti musik di ruang publik serta menilai keselarasan norma antara Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 memperkuat tata kelola pengelolaan royalti melalui peningkatan transparansi lembaga manajemen kolektif, pembatasan biaya operasional, serta pengembangan sistem digital Pusat Data Lagu dan Musik. Regulasi ini telah sejalan dengan kerangka hukum hak cipta di Indonesia, namun efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi kebijakan, transparansi distribusi royalti, serta peningkatan pemahaman hukum para pengguna karya musik di ruang publik.
Edukasi Hukum Islam Mengenai Khulu’ dan Talak sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan di Desa Cicau Sifa Mulya Nurani; Triana Apriyanita; Dian Utari; Zhafira Dwi Maharani Bawono
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): Juni
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i2.567

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan maksud memperkuat pemahaman hukum Islam tentang khulu dan talak pada kaum perempuan di Desa Cicau agar hak-hak mereka setelah bercerai terlindungi secara hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah Participatory Action Research melalui empat tahap kegiatan yaitu penyuluhan hukum keluarga, pelatihan kader paralegal komunitas, penyusunan modul saku, serta pendirian Pos Konsultasi Hukum. Mitra kegiatan adalah Majelis Taklim Al Hidayah yang diikuti 42 ibu rumah tangga. Instrumen pengukuran berupa pre-test dan post-test berisi 15 soal mengenai konsep dan akibat hukum talak dan khulu. Hasil intervensi memperlihatkan adanya kenaikan rerata skor dari 32,4 menjadi 86,6 atau meningkat 68%. Kegiatan juga berhasil mencetak enam kader paralegal yang mampu mendampingi masyarakat serta membentuk satu Pos Konsultasi Hukum yang dalam bulan pertama melayani tiga kasus konsultasi perceraian. Penyampaian materi dengan bahasa lokal, video animasi, dan contoh kasus nyata terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum. Model edukasi berbasis majelis taklim ini dapat menjadi rujukan program perlindungan hak perempuan di desa lain.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN UMKM TANPA LABEL HALAL DITINJAU DARI UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS UMKM PADA PLATFORM TIKT Amanda Hernika Puri; Dian Utari
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10869

Abstract

Perkembangan platform TikTok sebagai sarana pemasaran produk makanan UMKM menimbulkan permasalahan hukum terkait peredaran produk tanpa label halal. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen, khususnya konsumen muslim, karena tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan UMKM tanpa label halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan UMKM tanpa label halal dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jelas terkait status kehalalan produk, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui pemberian sanksi dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak konsumen. Dalam praktik pada platform TikTok Shop, masih ditemukan pelaku UMKM yang memasarkan produk dengan klaim halal tanpa sertifikasi dan informasi produk yang tidak lengkap. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan biaya, serta lemahnya pengawasan perdagangan digital, sehingga diperlukan pengawasan pemerintah dan peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal.
Tinjauan Yuridis terhadap Kewajiban AMDAL dalam Kegiatan Usaha Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Dian Utari; Anisa Hermawati; Alwan Al Buseheri
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18125

Abstract

Perubahan pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu isu penting dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (risk based approach), kewajiban penyusunan AMDAL tidak lagi diberlakukan terhadap seluruh kegiatan usaha, melainkan hanya bagi kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan investasi, namun menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kewajiban AMDAL melalui sistem perizinan berbasis risiko memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha, tetapi berpotensi mengurangi fungsi preventif AMDAL sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup. Selain itu, perubahan tersebut juga menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, efektivitas pengawasan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan harmonisasi regulasi agar perlindungan lingkungan hidup tetap sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Meningkatkan Legal Awareness Karyawan dalam Hubungan Industrial pada PT. Arah Rezeki Berkah Dian Utari; Anisa Hermawati; Arifin Arifin; Christa Dian Pratiwi; Zhafira Dwi Maharani Bawono
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 3 (2026): September
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i3.1099

Abstract

Rendahnya tingkat kesadaran hukum (legal awareness) karyawan terhadap aspek hukum ketenagakerjaan masih menjadi salah satu tantangan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Kondisi ini juga ditemukan pada PT. Arah Rezeki Berkah, di mana sebagian karyawan belum memahami secara optimal hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perubahan regulasi ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memengaruhi stabilitas hubungan kerja di perusahaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum karyawan melalui penyuluhan hukum ketenagakerjaan. Metode yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan mitra, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, pembahasan studi kasus, serta penyusunan media edukasi hukum yang sederhana dan mudah dipahami. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman karyawan mengenai hak dan kewajiban pekerja, perlindungan hukum dalam hubungan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu, media edukasi yang disusun dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan di lingkungan perusahaan. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk budaya sadar hukum, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, serta mendukung terciptanya hubungan industrial yang lebih harmonis dan berkelanjutan.
PENGARUH DAYA TARIK IKLAN, SOSIAL MEDIA, DAN PENEMPATAN PRODUK TERHADAP KESADARAN MEREK MASKER SENSI DI PALEMBANG SQUER MALL Agung Bambang Saputra; Dian Utari; Muhammad Furqon; Miftahul Jannah
JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi) Vol 11 No 1 (2026): JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing dan Akuntansi)
Publisher : P3M STIE Mulia Darma Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54077/jembatan.v11i1.285

Abstract

The use of masks is part of a comprehensive series of prevention and control measures that can limit the spread of certain viral respiratory diseases, including COVID-19. Masks can be used either to protect a healthy person (worn to protect themselves when in contact with an infected person) or to control the source (worn by an infected person to prevent further transmission). Masks play an important role in protecting yourself from the corona virus. The objectives of this study are: 1) To determine the effect of the attractiveness of advertising, social media, and product placement partially on the awareness of the Sensi Mask brand in Palembang Squer Mall. 2) To find out the effect of the attractiveness of advertising, social media, and product placement simultaneously on the awareness of the Sensi Mask brand at Palembang Squer Mall. Data analysis method used in this research is verification method. The results showed that the t-test (partially) can be explained: The advertising attractiveness variable (X1) has a significant effect on brand awareness (Y), the value of tcount (3.632) > ttable (1.679) and a significant value of 0.000 <0.05 means Ho is rejected and Ha accepted. The social media variable (X2) has a significant effect on brand awareness (Y). The value of tcount (3.817) > ttable (1.679) and a significant value of 0.000 <0.05 means that Ho is rejected and Ha is accepted. The product placement variable (X3) has a significant effect on brand awareness (Y). The value of tcount (2,983) > ttable (1,678) and a significant value of 0.000 <0.05 means Ho is rejected and Ha is accepted. The results of the F test (simultaneously), the results obtained are Fcount (25.934) > Ftable (2.574) and a significant value of 0.000 <0.05, meaning Ho is rejected and Ha is accepted, meaning that there is a simultaneous effect of Advertising Attractiveness variable (X1), Social Media (X2), and Product Placement (X3) on Brand Awareness (Y) of Sensi Masks at Palembang Squer Mall. The coefficient of determination of Adjusted R Square obtained is 0.797 (79.7%) meaning that the variables of Advertising Attractiveness (X1), Social Media (X2), and Product Placement (X3) explain Brand Awareness (Y) of 79.7% while the rest 20.3% (100% – 79.7%) can be explained by other variables not examined in this study and can then be further investigated by other researchers.
DARI HOBI MENJADI PROFESI: STRATEGI MONETISASI BAGI KREATOR DIGITAL INDONESIA Miftahul Jannah; Muhammad Furqon; Dian Utari
JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi) Vol 11 No 1 (2026): JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing dan Akuntansi)
Publisher : P3M STIE Mulia Darma Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54077/jembatan.v11i1.294

Abstract

Perkembangan revolusi digital telah mendorong transformasi kreator konten digital dari sekadar hobi menjadi profesi yang bernilai ekonomi tinggi di Indonesia, dengan jumlah penggunaan internet yang besar dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis digital yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi monetisasi yang digunakan oleh kreator digital Indonesia dalam konteks ekonomi kreatif yang semakin berkembang. Menggunakan pendekatan metode campuran (
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Untuk Pekerjaan Yang Bersifat Tetap Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Ulvina Suci Kartika; Dian Utari
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.2977

Abstract

Fixed-Term Employment Agreements (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) are often applied to permanent jobs, creating uncertainty in employment status and weakening legal protection for workers. This study analyzes the legal framework governing PKWT, its misuse in permanent employment, and its legal implications for worker protection. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that Law Number 6 of 2023 on Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 restrict PKWT to temporary or fixed-term work. The use of PKWT for permanent jobs violates these provisions, resulting in the conversion of the employment relationship into an Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT), the recognition of permanent workers' rights, and legal liability for employers. The misuse of PKWT also reduces job security and legal protection for workers. This study highlights the importance of strengthening regulatory enforcement to ensure effective legal protection for workers. Keywords: Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), Permanent Employment, Legal Protection of Workers
Co-Authors Agung Bambang Saputra Alwan Al Buseheri Amanda Hernika Puri Anisa Hermawati Arifin Arifin Christa Dian Pratiwi Deby Christiana Erni Haryani MIFTAHUL JANNAH MUHAMMAD FURQONI Muhammad Luthfi Radian Rezki Baskoro Sadikin Sadikin Sifa Mulya Nurani Syalsya Syabilla Suherman Triana Apriyanita Ulvina Suci Kartika Zhafira Dwi Maharani Bawono