Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.897
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi) Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Journal of Innovative and Creativity JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM
Dian Utari
Universitas Pelita Bangsa
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI KERJA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Erni Haryani; Dian Utari
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.2979

Abstract

Abstract Employment social security is a constitutional right of workers guaranteed under the National Social Security System (Sistem Jaminan Sosial Nasional/SJSN). However, delays in the payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions by employers remain a recurring issue, potentially hindering workers’ rights to social protection. This study aims to analyze the legal provisions governing employers’ obligations to pay BPJS Ketenagakerjaan contributions under Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and to examine the legal responsibilities and sanctions imposed for late contribution payments. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. Data were collected through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed descriptively. The findings indicate that the payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions is a mandatory legal obligation, including the registration of workers and the timely payment of contributions. Delayed payments do not eliminate the employer’s legal responsibility and may result in administrative, civil, and criminal sanctions as forms of legal protection to ensure the fulfillment of workers’ social security rights. Keywords: Legal Responsibility, Employer, BPJS Ketenagakerjaan, Late Contribution Payment, National Social Security System
Tinjauan Yuridis Pemberian Kompensasi Bagi Pekerja PKWT Berdasarkan Pasal 17 Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Pasal 62 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sadikin Sadikin; Dian Utari
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3040

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) banyak digunakan dalam dunia usaha, namun sering menimbulkan permasalahan terkait pemberian kompensasi serta kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja saat masa kerja berakhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja PKWT berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 35 Tahun 2021, serta mengkaji perbedaan pengaturan kompensasi dengan Pasal 62 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 35/2021 mengatur kompensasi berdasarkan masa kerja yang telah dilaksanakan, sedangkan UU 13/2003 mendasarkan pada sisa waktu kontrak yang belum dijalankan. Meskipun secara hierarki hukum UU memiliki kedudukan lebih tinggi, perbedaan dasar perhitungan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih penafsiran, dan berpotensi mengurangi ruang lingkup perlindungan hak pekerja. Kata kunci: Kompensasi, PKWT, Perlindungan Hukum, Pasal 62 UU 13/2003, Pasal 17 PP 35/2021
Kepatuhan Hukum Lingkungan Sebagai Bagian Dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Dian Utari; Anisa Hermawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i2.15756

Abstract

Perkembangan kegiatan usaha di Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan risiko terhadap kelestarian lingkungan hidup apabila tidak diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Dalam praktiknya, kepatuhan lingkungan masih sering dipandang sebatas kewajiban administratif atau bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga belum terintegrasi secara substansial dalam tata kelola perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kepatuhan hukum lingkungan dalam kerangka Good Corporate Governance (GCG) serta implikasinya terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap regulasi hukum lingkungan, hukum perseroan, serta teori kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum lingkungan merupakan elemen fundamental dalam penerapan GCG karena mencerminkan prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan. Integrasi kepatuhan lingkungan mendorong tata kelola berbasis keberlanjutan serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko hukum, reputasi, dan keberlangsungan usaha perusahaan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek "Sarung Gajah Duduk" Oleh Pt Prisma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusuan Nomor: 438/PID.SUS/2023/PT.Smg) Syalsya Syabilla Suherman; Dian Utari
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3073

Abstract

Perkembangan perdagangan dan persaingan usaha meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan hukum merek sebagai identitas serta aset ekonomi pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur perlindungan merek, tetapi praktik pemalsuan masih terjadi. Penelitian ini menganalisis pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap merek terdaftar serta penerapan ketentuan hukum merek pada Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT.Smg terkait pemalsuan merek “Sarung Gajah Duduk” oleh PT Prisma dan implikasinya bagi pemilik merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berasal dari bahan kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek setelah pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif melalui sistem pendaftaran dan perlindungan represif melalui mekanisme perdata serta pidana. Putusan Nomor 438/PID.SUS/2023/PT.Smg menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dan menyatakan unsur tindak pidana pelanggaran merek berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta memperkuat perlindungan hak pemilik merek dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum konsisten untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.
Co-Authors Agung Bambang Saputra Alwan Al Buseheri Amanda Hernika Puri Anisa Hermawati Arifin Arifin Christa Dian Pratiwi Deby Christiana Erni Haryani MIFTAHUL JANNAH MUHAMMAD FURQONI Muhammad Luthfi Radian Rezki Baskoro Sadikin Sadikin Sifa Mulya Nurani Syalsya Syabilla Suherman Triana Apriyanita Ulvina Suci Kartika Zhafira Dwi Maharani Bawono