Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

A Collaborative Interagency Governance in Securing Election Logistics for the 2024 Election in Jambi City Citra Darminto; Zakly Hanafi Ahmad; M. Wira Anshori; Aditya Romadhon
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol. 18 No. 1 (2026): TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v18i1.5714

Abstract

Abstract The security of election logistics is a crucial prerequisite for maintaining electoral integrity, particularly in simultaneous elections that involve complex distribution, storage, and recapitulation processes. This study analyzes collaborative governance among public agencies in strengthening logistics supply chain security during the 2024 Election in Jambi City. Using a qualitative case study approach, data were collected through semi-structured interviews, document analysis, field observation at the Paal Merah logistics warehouse and recapitulation venues, and online media content analysis. The study applies the Collaborative Governance framework to examine two critical phases: pre-distribution logistics security and post-distribution logistics management. The findings reveal a dual pattern of collaboration. In the pre-distribution phase, collaboration failed at the strategic-preventive level, as reflected in the use of substandard warehouse facilities in Paal Merah, including zinc-based structures, limited access roads, and semi-open storage areas. This weakness resulted from inadequate joint risk assessment and limited strategic asset allocation by the Jambi City Government. Consequently, the police (Polri) and armed forces (TNI) had to deploy disproportionate operational resources to compensate for these infrastructural vulnerabilities. In contrast, post-distribution collaboration was highly effective; security apparatuses successfully secured polling stations and managed prolonged district-level recapitulations—ranging from 10 to 15 days across Alam Barajo, Kota Baru, and Paal Merah—preventing physical escalation despite intense procedural disputes. This study concludes that weak strategic collaboration in logistics planning generates excessive operational burdens during implementation. Keywords: Collaborative Governance; Election 2024; Logistics Security; Post-Distribution; Pre-Distribution.   Abstrak Keamanan logistik pemilu merupakan prasyarat penting bagi terjaganya integritas elektoral, terutama dalam pemilu serentak yang melibatkan proses distribusi, penyimpanan, pemungutan suara, dan rekapitulasi yang kompleks. Studi ini menganalisis tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam memperkuat keamanan rantai pasok logistik Pemilu 2024 di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumen, observasi lapangan pada gudang logistik Paal Merah dan lokasi pleno rekapitulasi, serta analisis konten media daring. Kerangka Collaborative Governance digunakan untuk menganalisis dua fase kritis, yaitu fase pra-distribusi logistik dan fase pasca-distribusi logistik. Temuan penelitian menunjukkan adanya pola kolaborasi ganda. Pada fase pra-distribusi, kolaborasi belum berjalan efektif pada tingkat strategis-preventif, sebagaimana terlihat dari penggunaan fasilitas gudang logistik di Paal Merah yang belum memenuhi standar ideal, seperti konstruksi berbahan seng, akses jalan yang terbatas, dan penggunaan ruang semi-terbuka untuk penyimpanan logistik. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penilaian risiko bersama dan terbatasnya alokasi aset strategis oleh Pemerintah Kota Jambi. Akibatnya, polisi (Polri) dan angkatan bersenjata (TNI) harus mengerahkan sumber daya operasional yang tidak proporsional untuk mengimbangi kerentanan infrastruktur ini. Sebaliknya, kolaborasi pasca-distribusi sangat efektif; aparat keamanan berhasil mengamankan tempat pemungutan suara dan mengelola rekapitulasi tingkat distrik yang berkepanjangan—berkisar antara 10 hingga 15 hari di Alam Barajo, Kota Baru, dan Paal Merah—mencegah eskalasi fisik meskipun terjadi perselisihan prosedural yang sengit. Studi ini menyimpulkan bahwa lemahnya kolaborasi strategis dalam perencanaan logistik menimbulkan beban kompensasi operasional yang besar pada tahap pelaksanaan. Karena itu, diperlukan pelembagaan mekanisme penilaian risiko bersama serta perluasan cakupan pengawasan pemilu hingga mencakup kelayakan dan keamanan infrastruktur logistik.   Kata kunci: Keamanan Logistik; Pasca-Distribusi; Pemilu 2024; Pra-Distribusi; Tata Kelola Kolaboratif.
Analysis of Social Capital in Community Forest Management (HKm) in Muaro Jambi Regency Fajar Alan Syahrier; M. Wira Anshori; Galank Pratama; Mirza Sazeta; Azira Novia Rizal
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v7i1.5050

Abstract

This study analyses the form and role of social capital in the management of Community Forests(HKm) in Muaro Jambi District. Using a comparative qualitative approach, the study comparestwo HKm organisations with different institutional categories, namely the Koperasi Multi UsahaMandiri (gold category) and KTH Bumi Indah Sejahtera (blue category). Data collection wasconducted through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The resultsshow that social capital in both groups is reflected in three dimensions: bonding, bridging, andlinking. The bonding dimension is strong in both groups, characterised by trust, mutualcooperation, and member participation. The bridging dimension developed better in KoperasiMulti Usaha Mandiri through horizontal networking with other cooperatives. The most decisivefactor was the linking dimension, which showed the most notable difference. The Multi-BusinessCooperative had strong vertical relationships with the village government and the forestryservice, thereby supporting institutional strengthening and improving the group's economicachievements. Conversely, KTH Bumi Indah Sejahtera has weak linking capital due to a lack ofcoordination with the village government, which has resulted in limited programme support andeconomic outcomes. This study concludes that the success of HKm management depends not onlyon internal cohesion, but primarily on the group's ability to build vertical networks to gain accessto resources and policy support.
STRATEGI POLITICAL BRANDING BERBASIS IDENTITAS AGRARIS PADA KEMENANGAN MONADI-MURISON DALAM PILKADA KERINCI 2024 Muhammad Gilang Pratama; Sutri Destemi Elsi; M Wira Anshori; Hatta Abdi Muhammad
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi Vol. 11 No. 2 (2026): EDISI APRIL
Publisher : Laboratorium Ilmu Komunikasi Fisip UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/jikuho.v11i2.2058

Abstract

Meskipun sektor pertanian mendominasi struktur sosial-ekonomi di banyak daerah di Indonesia, narasi politik seringkali terjebak pada jargon pembangunan umum yang gagal menyentuh realitas pemilih tradisional. Di Kabupaten Kerinci, tantangan ini diperumit oleh polarisasi wilayah yang tajam antara Kerinci Hulu dan Hilir yang seringkali menghambat konsolidasi suara berbasis isu sektoral. Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas strategi political branding melalui penggunaan tagline "Pejuang Petani" yang diusung pasangan Monadi-Murison pada Pilkada Kabupaten Kerinci 2024 . Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana narasi identitas petani mampu memitigasi polarisasi tersebut dan mengonversi dukungan elektoral secara signifikan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pasangan ini ditentukan oleh tiga faktor utama: (1) Diferensiasi produk politik yang tajam melalui simbolisme agraris; (2) Komunikasi politik yang menyentuh aspek emosional pemilih tradisional; dan (3) Konsolidasi basis massa melalui penguatan identitas kolektif. Tagline tersebut terbukti bukan sekadar jargon kampanye, melainkan mekanisme psikologis yang membangun kepercayaan pemilih terhadap representasi kepentingan mereka. Kesimpulannya, penguasaan atas isu mayoritas sosiologis (petani) merupakan kunci memenangkan kontestasi di wilayah dengan karakteristik masyarakat agraris yang kuat.
Analisis Prespektif Modal Sosial "Duit Ora Payu" Gerakan Sosial Menolak Jual Beli Suara di Desa Narukan Arissy Jorgi Sutan; M Wira Anshori; Dinda Rosanti Salsa Bela; Azira Novia Rizal; Revi Jeane Putri; Uswatun Asiah
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 24 No 2 (2025)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v24i2.861

Abstract

This study analyzes the social movement “duit ora payu” (money doesn’t work) as a grassroots rejection of vote buying in the Village Head Election (Pilkades) of Narukan Village, Rembang Regency. This phenomenon is significant because it presents an electoral anomaly in which local communities collectively resisted money politics, contributing to contemporary studies on village democracy and electoral integrity. Using a descriptive qualitative approach, this research draws on literature studies and digital data to examine the dynamics surrounding the election. The findings show that the high level of social capital possessed by the elected candidate, Gus Faruq, built through strong social networks, public trust in integrity, and sincere civic engagement, became the decisive factor in defeating opponents suspected of distributing money in a structured manner. His close relationship with prominent religious figures, especially Gus Baha, further strengthened moral credibility and reinforced anti-money politics norms in the community. The study concludes that value-based social capital can effectively counteract corrupt electoral practices and offers a replicable model for promoting clean grassroots elections.
Desain Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi M. Wira Anshori; Mirza Sazeta; Galank Pratama; Fajar Alan Syahrier; Jefri Al Kausar
Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal ALTASIA (Agustus)
Publisher : Program Studi Pariwisata - Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/altasia.v8i2.12047

Abstract

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi menjadi penting karena kawasan ini tidak hanya memiliki nilai arkeologis dan historis, tetapi juga berkembang sebagai ruang kebijakan, pariwisata budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, kajian sebelumnya masih lebih banyak menempatkan Candi Muaro Jambi sebagai objek wisata, sumber pembelajaran, atau destinasi budaya, sementara aspek desain kelembagaan sebagai dasar tata kelola kolaboratif belum banyak dikaji. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana desain kelembagaan membentuk relasi, pembagian kewenangan, sinergi pendanaan, dan koordinasi antaraktor dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Provinsi Jambi dalam membangun tata kelola kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, lembaga pelestarian, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena fokus kajian diarahkan pada proses, relasi kelembagaan, dan dinamika koordinasi yang membutuhkan pemahaman kontekstual secara mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berperan sebagai regulator, penghubung sinergi anggaran APBN dan APBD, serta pengembang pariwisata budaya melalui Festival Candi Muaro Jambi. Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif, jumlah informan, dan belum adanya pengukuran kuantitatif atas dampak ekonomi maupun efektivitas anggaran. Penelitian selanjutnya direkomendasikan menggunakan pendekatan campuran, memperluas informan, dan membandingkan pengelolaan Candi Muaro Jambi dengan kawasan cagar budaya lain.
Strategi Personal Branding Politik Kandidat Generasi Z dalam Membangun Keterpilihan pada Pemilu Legislatif Kota Jambi Tahun 2024 Pungkas Sari Wismaningrum; Hatta Abdi Muhammad; M. Wira Anshori; Muliono Muliono
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026): Juni: Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i2.3050

Abstract

The phenomenon of Generation Z’s political electability in the 2024 Legislative Election reflects a shift in patterns of political representation at the local level. The success of Generation Z candidates in securing legislative seats in Jambi City has become a noteworthy phenomenon, particularly amid the dominance of politicians from older generations. This study aims to analyze the political personal branding strategies employed by Generation Z candidates in building their electability in the 2024 Legislative Election in Jambi City. The research adopts a qualitative approach, with data collected through interviews, documentation, and literature review. The analysis is based on Peter Montoya’s Personal Branding theory, which consists of specialization, Leadership, Personality, Distinctiveness, visibility, unity, persistence, and goodwill. The findings reveal that the electability of Generation Z candidates is influenced not only by their young age or social media presence but also by their ability to establish social closeness with the community, maintain consistency in political behavior, engage in intensive interpersonal communication, and actively participate in social and community activities. Personal branding strategies that are developed consistently and sustainably have proven effective in fostering public trust and strengthening political legitimacy at the local level. The study concludes that political personal branding is one of the key factors contributing to the electability of Generation Z candidates in the 2024 Legislative Election in Jambi City.