Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN LAPANGAN PEKERJAAN DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2026 Mutia Fadila Sari; Piana Pebrina; Angelica Putri Leori Natasya; Shalima Zamaiya; Radelia Vebrianti; Galuh Efnol Adzan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.344-353

Abstract

Pengangguran di Kota Palembang masih menjadi permasalahan struktural, terutama di kalangan lulusan SMA/SMK dan angkatan kerja muda, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,98% pada tahun 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, keterbatasan lapangan kerja formal, serta belum optimalnya implementasi kebijakan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ketenagakerjaan dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja menuju tahun 2026. Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan analisis kualitatif dan kuantitatif, serta evaluasi kebijakan berdasarkan kriteria Patton dan Sawicki, meliputi efektivitas, efisiensi, ekuitas, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif Magang Bergaji dan Penempatan Permanen serta Palembang Startup dan UMKM Accelerator sama-sama layak diterapkan, namun memiliki orientasi dampak yang berbeda. magang  Alternatif lebih tepat sebagai kebijakan jangka pendek, sementara penguatan UMKM dan startup berperan sebagai strategi jangka panjang dalam menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.
ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM PUNTI KAYU SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA Josephine Sofia Ratri Astuti; Serly Nadya; Alya Maharani; Anzaly Yusra Ramadhani; Galuh Efnol Adzan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.954

Abstract

The management of the Punti Kayu Nature Tourism Park (TWA) in Palembang City currently faces several constraints like declining visitors, damaged facilities, and weak supervision, indicating sub-optimal implementation of ecotourism policies. This study aims to deeply analyze TWA Punti Kayu's management policy implementation using George C. Edwards III's model and determine the most appropriate policy alternative through Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) based on William N. Dunn's criteria. Utilizing a qualitative descriptive method, field data were collected via in-depth interviews, observations, and document reviews. The analysis mainly focused on the management (PT IPC), the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), and the visitors. Policy alternatives were evaluated using three criteria: effectiveness, efficiency, and equity. Three primary alternatives emerged: maintaining the status quo, gradual revitalization through strengthening existing governance with government support, and full government takeover. Weighted value calculations revealed that gradual revitalization obtained the highest score (4.00), followed by full takeover (3.40), and the status quo (2.30). Therefore, it is recommended that PT IPC continues its management until their permit naturally ends in 2029, focusing strictly on gradual governance and facility improvements. Concurrently, the government through BKSDA should actively oversee, guide, and support environmental conservation. This approach is highly realistic both financially and administratively, ensuring optimal operational sustainability without creating any management vacuum.
Penguatan Kapasitas Digital Pemerintah Desa Tanjung Baru Ranau melalui Sosialisasi Literasi dan Penyediaan Infrastruktur Teknologi Sena Putra Prabujaya; Dimes Akbar Perdana; Novitry Pratiwi; Galuh Efnol Adzan; Elfandari
LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : LOSARI DIGITAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53860/losari.v8i1.559

Abstract

The development of digital technology requires village governments to have adequate digital literacy skills to improve the quality of public services and encourage the realization of smart villages. However, limited literacy among village government officials and the lack of technological infrastructure in the form of stable internet network access pose challenges in Tanjung Baru Ranau Village. This Community Service activity aims to strengthen the digital capacity of village government officials through digital literacy socialization and the provision of technological infrastructure. The implementation method includes socialization, provision and assistance with the installation of technological infrastructure, and evaluation. The results of the activity showed an increase of 158.62% in the average score from 5.8 in the pre-test to 15 in the post-test in the knowledge and skills of village officials related to internet use, as well as the use of technology in public services. The provision of technological infrastructure also strengthens access and readiness of village infrastructure to support digital transformation and is a strategic step towards the implementation of digital-based governance and smart village development.
Analisis Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Keramasan Kota Palembang Ayman Ashary Dabbara; Ratna Yosefin Eurolia; Monica Mutiara Nazarani; Natalia Magdalena Nababan; Galuh Efnol Adzan
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 7 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v7i2.274

Abstract

Penelitian ini menganalisis alternatif kebijakan pengelolaan sampah yang berorientasi pada masyarakat di Kelurahan Keramasan, Palembang. Fokus dari studi ini adalah untuk mengenali masalah, menganalisis hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, serta merumuskan saran kebijakan yang tepat. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuh orang informan, dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil lapangan dengan kerangka Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) beserta enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kelurahan Keramasan belum memiliki tempat penyimpanan sampah (TPS/TPS3R), layanan pengangkutan terbatas akibat kekurangan kendaraan, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemisahan sampah, sehingga pembuangan ke sungai dan pembakaran menjadi praktik yang umum. Penelitian ini menawarkan empat alternatif kebijakan kemudian dievaluasi menggunakan penilaian dengan kriteria Dunn, hasilnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat mendapatkan skor tertinggi dan direkomendasikan sebagai pilihan utama, meskipun perlu digabungkan dengan penyediaan infrastruktur, digitalisasi, dan penegakan hukum demi keberlanjutan. Implementasi yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi akumulasi sampah, memperbaiki kualitas lingkungan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam jangka panjang. Penelitian ini memberikan landasan bagi kebijakan Pemerintah Kota Palembang serta pemangku kepentingan lokal untuk merancang intervensi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur.
ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PERMASALAHAN PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI PENGELOLAAN DAN PENATAAN DI KAWASAN SEKITAR PASAR LEMABANG KOTA PALEMBANG M. Aditiya Putra Tama; Tyeta Aplia Vithraza; Fadia Fadia; Muthia Ayudya May Safatma; Galuh Efnol Adzan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.952

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam mengatasi permasalahan PedagangKaki Lima (PKL) melalui pengelolaan dan penataan di kawasan sekitar Pasar Lemabang Kota Palembang.Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluiobservasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pedagang, masyarakat sekitar, serta DinasPerdagangan Kota Palembang. Analisis penelitian menggunakan model analisis kebijakan Patton, Sawicki,dan Clark yang dipadukan dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama di kawasan Pasar Lemabang meliputi penggunaanbahu jalan oleh PKL, lemahnya pengawasan, keterbatasan fasilitas pasar, kurang efektifnya koordinasiantarinstansi, serta rendahnya pemanfaatan kios dan los di dalam pasar. Kondisi tersebut menyebabkankemacetan lalu lintas, menurunnya kenyamanan publik, dan meningkatnya risiko keselamatan penggunajalan. Melalui pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) dan Cost Benefit Analysis (CBA),alternatif kebijakan penataan dan pengelolaan terpadu berbasis relokasi dipilih sebagai alternatif palinglayak. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan keteraturan kawasan, mengoptimalkan fasilitas pasar,memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menciptakan sistem pengelolaan pasar yang lebih berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasananggaran, resistensi sosial dari pedagang, dan konsistensi pengawasan serta penegakan aturan. Oleh karenaitu, diperlukan implementasi kebijakan yang kolaboratif, bertahap, dan berkelanjutan untuk menciptakankawasan pasar yang lebih tertib, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
PENGUATAN SARANA DISTRIBUSI DAN PENGOLAHAN PASCAPANEN KOPI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA PAJAR BULAN Martina, Martina; Austin, Trecy; Perdana, Dimes Akbar; Pratiwi, Novitry; Adzan, Galuh Efnol; Maulidya, Ade
Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 8 No 1 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STISIPOL Candradimuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37858/aktivasi.v8i1.757

Abstract

Pajar Bulan Village, Lahat Regency, South Sumatra, has significant potential as one of the region's coffee-producing areas. However, the added value and competitiveness of its coffee products remain low due to limited distribution facilities, conventional post-harvest processing practices, and inadequate market access. These challenges reduce product quality and limit farmers' economic opportunities. This community service program aims to strengthen community-based distribution and post-harvest processing systems for coffee farmers. The program adopts the Participatory Technological Development (PTD) approach, which actively involves the community throughout the implementation stages, including socialization, training, technology application, mentoring, and evaluation. The activities include providing ergonomic wheelbarrows to improve harvest distribution, packaging sealing machines to enhance product quality, post-harvest processing training, and digital marketing assistance through social media platforms. The expected outcomes include improved efficiency of coffee distribution, better packaging quality, increased knowledge and technical skills of farmers, and strengthened collective management of production facilities through farmer groups. Ultimately, the program is expected to increase the added value of coffee products, strengthen farmer institutions, expand market access, and improve the welfare of local communities by promoting a more productive, competitive, and sustainable coffee business.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT Keyla Amara Shabira; Cheria Amanda; Asoka Nasywa Cahya Buana Wangsa Dipa; Rendika Pratama; Syakira Wasa Asabila; Resya Aurelia; Sisi Amelia; Aisyah Nadia Karunia Putri; 9Riza Adelia Suryani; Galuh Efnol Adzan; Novitry Pratiwi
Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge Vol. 3 No. 4 (2026): IJISK 2026
Publisher : Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/ijisk.v3i4.776

Abstract

Stunting is a multidimensional public health problem because it is related to chronic malnutrition, recurrent infections, family conditions, the environment, access to services, and program governance. This study aims to analyze the implementation of policies to accelerate stunting reduction in improving the quality of public health by placing the definition, benefits, and objectives of health policies as the basis for analysis. The research uses a literature study with a main corpus of 12 scientific articles on policies, determinants, programs, and implementation of stunting handling in Indonesia as well as official government documents. The results of the study show that Presidential Regulation Number 72 of 2021 has established a holistic and integrative national framework through cross-sector coordination, specific and sensitive nutrition interventions, monitoring, evaluation, reporting, and funding. SSGI 2024 data shows that the national stunting prevalence has decreased from 21.5% in 2023 to 19.8% in 2024. However, the literature still shows variations in implementation between regions influenced by the availability of human resources, funding, infrastructure, coordination, community knowledge, behavior change, and implementation capacity. The findings show that there is a gap between national policy design and implementation capacity at the local level. Thus, policies to accelerate stunting reduction are substantively in line with health policy objectives, but sustainable improvement in the quality of public health requires strengthening implementation capacity, cross-sector convergence, target accuracy, and data-driven monitoring.