cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,856 Documents
 178   179   180   181   182 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRAKTIK PEMBUANGAN LIMBAH DI LUAR ZONA INTI KAWASAN KONSERVASI LAUT INDONESIA Virgie Esther Elizabeth Makarawung
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembuangan limbah di kawasan konservasi laut dan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan pembuangan limbah diatur secara umum oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan lebih rinci mengenai pada kawasan konservasi pada Permen KKP No. 31/PERMEN-KP/2020 dan kawasan konservasi laut di luar zona inti pada Permen KKP No. 28/PERMEN-KP/2021. Dalam konteks kawasan konservasi, praktik ini bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2024. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan limbah dilakukan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang dilakukan dalam bentuk hukum perdata, administrasi, dan pidana. Kata Kunci : Pembuangan Limbah, Kawasan Konservasi Laut di Luar Zona Inti
JAMINAN PENGEMBALIAN DANA YANG SALAH TRANSFER DITINJAU DARI UU NOMOR 3 TAHUN 2011 (STUDI KASUS NOMOR 40/PDT.P/2021/PN BKS) Ernest Fisichela Adriano Andries; Firdja Baftim; Anastasya Emmy Gerungan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan layanan transfer dana memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya berupa kesalahan transfer dana. Kesalahan transfer tersebut dapat disebabkan oleh kelalaian nasabah, kurangnya ketelitian dalam memasukkan data rekening, maupun gangguan sistem perbankan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait hak kepemilikan dana, kewajiban pengembalian oleh penerima dana, serta tanggung jawab bank sebagai penyelenggara layanan transfer dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum pengembalian dana yang salah transfer antara nasabah pengirim dan nasabah penerima berdasarkan UU Transfer Dana, serta menganalisis penegakan hukumnya melalui studi kasus Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Bks. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengembalian dana yang salah transfer meskipun tidak diatur secara spesifik, pengaturannya tertulis dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 53 UU Nomor 3 Tahun 2011, yang memberikan hak kepada pengirim untuk melakukan pembatalan perintah transfer sepanjang dana masih berada dalam rekening penerima. Penegakan hukum terhadap pengembalian dana salah transfer dapat ditempuh melalui mekanisme nonlitigasi sebagai upaya awal, serta litigasi melalui permohonan penetapan pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan, sebagaimana tercermin dalam studi kasus yang dianalisis. Selain itu, apabila dana tidak dapat dikembalikan karena telah digunakan, upaya hukum pidana dapat ditempuh berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU Transfer Dana. Kata kunci: Jaminan, Pengembalian Dana, Salah Transfer
EFEKTIVITAS SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH DALAM PROSES PENERBITAN IZIN PERTAMBANGAN Kevin Sasauw
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaturan online single submission risk-based approach dalam proses penerbitan ijin pertambangan dan untuk mengetahui efektivitas sistem online single submission risk-based approach dalam proses perizinan pertambangan. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan OSS RBA dalam proses perizinan pertambangan merupakan bentuk reformasi administrasi pemerintahan yang bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan melalui pendekatan berbasis risiko. Sistem ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, hingga Persetujuan atau pertambangan, Izin. pengaturan Dalam OSS sektor RBA memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan administratif konvensional menuju digitalisasi layanan publik yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien. 2. Efektivitas OSS RBA dalam praktik perizinan pertambangan menunjukkan adanya kemajuan dalam hal percepatan layanan dan peningkatan kemudahan berusaha. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, inkonsistensi integrasi data antar lembaga, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin berbasis risiko. Dalam sektor pertambangan yang memiliki dampak lingkungan dan sosial yang tinggi, pendekatan berbasis risiko memerlukan penguatan mekanisme pengawasan substantif agar tidak hanya berorientasi pada percepatan investasi, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan keberlanjutan lingkungan. Kata Kunci : Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach, Pertambangan
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERKAIT POLUSI UDARA DARI KENDARAAN BERMOTOR Tesalonika Putri Sionia Merentek
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam penegakan hukum terkait polusi udara kendaraan bermotor dan untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran standar emisi kendaraan bermotor. Dengan metode penelitian Yuridis Normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Peraturan mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih serta kewajiban pemerintah dan pemilik kendaraan dalam pengendalian pencemaran udara sebenarnya telah disusun secara komprehensif dalam berbagai regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menjamin hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, sekaligus mewajibkan pemerintah untuk melakukan pencegahan pengendalian pencemaran udara. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 yang mengatur standar emisi kendaraan bermotor dan mekanisme pengawasan yang harus dilaksanakan secara berkala. 2. Penegakan hukum terhadap standar emisi kendaraan bermotor di Indonesia masih belum efektif akibat berbagai kendala regulatif, kelembagaan, teknis, ekonomi, serta lemahnya pengawasan. Kata Kunci : polusi udara, kendaraan bermotor
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL SECARA ONLINE OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA TAHUN 2025 Tengku Rafly Santo Putra Montu
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara online dan untuk mengetahui penegakan yang dilakukan oleh kepolisian daerah sulawesi utara terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal secara online. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada dan diperkuat dengan regulasi ketenagakerjaan serta aturan perlindungan pekerja migran, namun belum secara spesifik mengatur modus kejahatan melalui media sosial atau platform online. Kelemahan pengaturan pada aspek digital menyebabkan pelaku memanfaatkan celah hukum dengan mudah, terutama dalam proses rekrutmen online yang sulit terdeteksi tanpa teknologi dan pengawasan siber yang memadai. 2. Polda Sulawesi Utara telah melakukan penegakan melalui penyelidikan, penyidikan, patroli siber, dan kerja sama lintas sektor, namun hasilnya belum maksimal akibat keterbatasan personel, teknologi, dan literasi digital masyarakat. Penanganan kasus masih terhambat oleh penggunaan akun palsu, jejak digital yang sulit dilacak, dan minimnya pelaporan dari masyarakat yang menjadi korban atau calon korban. Kata Kunci : tindak pidana perdagangan orang, perekrutan pekerja migran ilegal, online, Polda Sulawesi Utara, 2025
SISTEM ROYALTI MUSIK MELALUI BLANKET LICENSE DAN DIRECT LICENSE DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA Josua Retno Simbolon; Ronny A. Maramis; Renny Nansy S. Koloay
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti lagu dan/atau musik, serta menganalisis penerapan sistem pembayaran menggunakan Blanket License (mekanisme kolektif) dan Direct License (lisensi langsung). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan royalti masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam membayar royalti belum berfungsi secara optimal. Pelaksanaan pembayaran royalti melalui blanket license telah diatur secara sah namun, implementasinya belum berjalan efektif, terutama terkait transparansi dalam pendistribusian royalti. Mekanisme direct license belum dapat diterapkan secara maksimal karena belum ada pengaturan yang jelas dan komprehensif. Oleh karena itu, dilakukan pembaruan dan harmonisasi aturan agar sistem pembayaran royalti menjadi lebih jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Kata Kunci : Hak Cipta, Royalti, Blanket License, Direct License.
TINJAUAN HUKUM SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM Daniel Ferdinand Bolang; Merry Elisabeth Kalalo; Josepus J. Pinory
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam dan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menurut UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap penyerahan karya cetak dan karya rekam. Secara perundang-undangan ketentuan mengenai serah simpan karya catak dan karya rekam diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah. Konstutusi Negara atau UUD 1945 mengamanatkan pelestarian serah simpan di dalam pasal 28 C ayat (1), pasal 28 F, Pasal 32 ayat (1). 2. Pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam menurut undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Didalam undang-undang ini tidaklah cukup baik dalam mengatur pengelolaan hasil serah simpan karya rekam dan karya cetak dikarenakan tidak mengfatur garis besar dari pengelolaan hasil serah simpan tetapi hanya mengalihkannya pada peraturan pemerintah. Didalam perturan pemerintah nomor 55 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, sudah mengatur dengan baik terkait pengelolaam hasil serah simpan melalui tahapan berupa penerimaan, pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pengawasan. pendayagunaan, pengelolaan, pelestarian. Kata Kunci : serah simpan, karya cetak, karya rekam
PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Christoval Onibala
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perizinan pembangunan perumahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis penerapan perizinan pembangunan perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan perizinan pembangunan perumahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam paradigma perizinan dari sistem yang bersifat izin berjenjang dan sektoral menuju mekanisme perizinan berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA). 2. Secara keseluruhan, penerapan perizinan pembangunan perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memiliki arah reformasi yang progresif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kesiapan kelembagaan, dan konsistensi implementasi di daerah agar tidak berpotensi bertentangan dengan mandat UU PKP mengenai penyelenggaraan perumahan yang layak dan berkelanjutan. Kata Kunci : perizinan pembangunan perumahan, UUD Cipta Kerja
IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BATAS WAKTU MENANGGAPI PERMOHONAN TERHADAP PENERAPAN ASAS FIKTIF POSITIF DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Fransisco Richard Wohon; Telly Sumbu; Yumi Simbala
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep negara hukum (rechtsstaat) mewajibkan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan demi menjamin kepastian dan perlindungan hak warga negara. Dalam perkembangan menuju negara kesejahteraan (welfare state), proses penyelenggaraan pelayanan publik menuntut adanya kepastian hukum dan responsivitas dari badan dan/atau pejabat pemerintahan. Salah satu instrumen hukum yang menjamin kepastian tersebut adalah penerapan asas Fiktif Positif, yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Asas ini menegaskan bahwa sikap diam pejabat pemerintahan terhadap permohonan warga dianggap sebagai pengabulan secara hukum. Namun, dinamika hukum administrasi negara mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Regulasi ini mengubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai pemangkasan batas waktu kewajiban menanggapi permohonan dan penghapusan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili permohonan fiktif positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum asas fiktif positif di Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis perubahan batas waktu menanggapi permohonan terhadap penerapan asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan juga Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas waktu kewajiban menanggapi permohonan dari 10 (sepuluh) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja menimbulkan implikasi yuridis ganda. Di satu sisi, percepatan ini bertujuan untuk efisiensi birokrasi dan peningkatan iklim investasi. Namun di sisi lain, durasi yang terlalu singkat berpotensi melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), menurunkan kualitas keputusan, dan meningkatkan risiko maladministrasi akibat ketidaksiapan infrastruktur penunjang di berbagai instansi. Selain itu, implikasi yuridis yang paling krusial adalah terciptanya kekosongan hukum (rechtsvacuum) akibat penghapusan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus permohonan fiktif positif. UU Cipta Kerja mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden. Namun hingga kini peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan dan menghilangkan jaminan paksaan hukum (legal compulsion) bagi pejabat untuk menerbitkan keputusan. Hal tersebut menyebabkan hak pemohon yang sebelumnya dianggap dikabulkan secara hukum menjadi abstrak dan sulit dieksekusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan regulasi tersebut saat ini justru melemahkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan administratif. Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Fiktif Positif, Keputusan Tata Usaha Negara, Batas Waktu, UU Cipta Kerja.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI NILAM AKIBAT MONOPOLI HARGA KOMODITAS PERTANIAN DI SULAWESI UTARA Albertino Nathanael Longkutoy; Grace Henni Tampongangoy; Herlyanty Y. A. Bawole
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk praktik monopoli harga komoditas tanaman nilam di Sulawesi Utara dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap petani nilam akibat monopoli harga komoditas pertanian di Sulawesi Utara. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk praktik monopoli harga komoditas nilam di Sulawesi Utara Praktik monopoli harga komoditas nilam di Sulawesi Utara secara nyata terjadi dalam bentuk penguasaan rantai distribusi dan pemasaran oleh segelintir pelaku usaha, khususnya pedagang pengumpul dan perantara yang memiliki akses modal, jaringan pemasaran, serta informasi harga. Praktik monopoli tersebut tidak selalu dilakukan melalui mekanisme formal atau penguasaan perusahaan besar, melainkan melalui cara-cara informal seperti pengendalian informasi harga, keseragaman harga beli di tingkat petani, serta penciptaan ketergantungan ekonomi petani terhadap pembeli tertentu. 2. Perlindungan hukum terhadap petani nilam akibat monopoli harga komoditas pertanian di Sulawesi Utara secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 1 angka 1 dan 2 mengenai definisi monopoli dan praktik monopoli, serta Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 yang melarang penguasaan produksi dan/atau pemasaran, penguasaan pasar, serta praktik yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Kata Kunci : perlindungan hukum, petani nilam, monopoli, sulawesi utara

Page 180 of 186 | Total Record : 1856

 178   179   180   181   182 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue